PORTAL – Saat ini anggota Dewan Perwakilan Daerah RI yang biasa di singkat DPD RI, sedang memasuki masa reses yang merupakan bagian dari masa persidangan, sebagai masa waktu bagi setiap anggota DPD RI mengadakan kunjungan kerja dalam rangka kegiatan secara langsung untuk menyerap berbagai informasi dan aspirasi masyarakat, yang kemudian akan dirangkum dan dituangkan sebagai acuan kebijakan pada rapat paripurna nanti.
Fahira Idris, SE,MH., sebagai anggota DPD RI periode 2014-2019, ingin memanfaatkan masa reses ini untuk menyerap sebanyak-banyaknya informasi dan aspirasi masyarakat, khususnya di wilayah DKI Jakarta yang merupakan Dapilnya (Daerah Pemilihan-Red). Dan kesemuanya itu sudah terjadwal dalam agendanya yang dimulai dari tanggal 16 Desember 2014 hingga 11 Januari 2015, yang tersusun dan terencana, sehingga diharapkan dapat terlaksana secara efektif dan terarah.
Dalam agenda kunjungan kerja ini, Fahira Idris, yang akrab biasa dipanggil Fahira ini, akan berdiskusi dan membahas denga mengangkat berbagai tema yang sesuai dengan bidang dan tugas serta ruang lingkupnya sebagai anggota DPD RI Komite III, yaitu pendidikan dan agama, serta dalam urusan daerah dan masyarakat yaitu: 1. Pendidikan; 2. Agama; 3. Kebudayaan; 4. Kesehatan; 5. Pariwisata; 6. Pemuda dan olahraga; 7. Kesejahteraan sosial; 8. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; 9. Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 10. Ekonomi Kreatif; 11. Administrasi Kependudukan/Pencatatan Sipil; 12. Pengendalian Kependudukan/Keluarga Berencana; dan 13. Perpustakaan.
Sebagai agenda pertamanya, Fahira Idris akan mengadakan tatap muka dan diskusi dengan Dewan Pendidikan Jakarta Selatan untuk membahas berbagai permasalahan dan persoalan pendidikan termasuk pendidikan bagi Anak Usia Dini (PAUD), ditambah dengan masalah Kartu Indonesia Pintar dan kurikulum 2013 yang masih kotroversi hingga saat ini. Rencananya kegiatan tersebut melibatkan 100 orang guru dan berbagai unsur tokoh masyarakat dan lsm serta organisasi kemasyarakatan (civil society), sesuai dengan standar pelaksanaan reses bagi tiap anggota dewan.
Selanjutnya Fahira, yang juga dikenal sebagai seorang aktivis ini, akan pula mengangkat persoalan-persoalan yang spesifik, yaitu berkaitan dengan UMP, KIS, KKS, Ekonomi Kreatif, CSR, Seni dan Kebudayaan Betawi, Miras/Minol.
SMESCO KREASI DAN INOVASI 2014 : MEMOTIVASI GERAKAN CREATIVEPRENEUR
Jakarta – Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan UKM untuk pertama kali memperkenalkan gerakan creativepreneur atau gerakan pengusaha muda pemula berbasis produk-produk kreatif dan inovasi, dengan diprakarsainya Pameran Smesco Kreasi dan Inovasi 2014 atau Smesco Krenov Fair yang berlangsung pada 11 – 13 Desember 2014 di SME Tower. Dalam pekan kreatif dan inovasi yang digagas LLP-KUKM tersebut, para peserta pameran merupakan pelajar, mahasiswa, pelaku koperasi dan UKM yang memiliki produk original hasil kreativitas dan inovasi mereka.
Menteri Koperasi dan UKM, AAGN Puspayoga mengatakan, untuk dapat dikatagorikan sebagai Negara maju, kita harus memiliki minimal 2 persen wirausaha dari jumlah penduduk Indonesia, saat ini baru mencapai 1.65 persen dari jumlah penduduk Indonesia, sehingga minimal ada 5 juta wirausaha baru yang perlu kita dorong untuk tumbuh dan berkembang.
“Sebagaimana yang telah dicanangkan oleh Bapak Presiden Jokowi melalui konsep Nawa Cita, dimana point yang keenam disebutkan bahwa Pemerintah akan meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional. Salah satu kebijakan yang dapat dijalankan untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan membangun suatu kluster yang terkonsentrasi pada masyarakat yang produktif dan kreatif,” tegas Menteri Koperasi dan UKM, AAGN Puspayoga dalam sambutan resmi saat membuka pameran Smesco Kreatif dan Inovasi 2014, Kamis (11/12/2014).
Pameran Kreasi dan Inovasi 2014 dimaksudkan untuk meningkatkan motivasi pelajar, mahasiswa dan pelaku KUKM dalam memproduksi produk-produk asli anak bangsa yang mampu memiliki nilai utilitas, nilai seni, nilai teknologi terapan dan yang terpenting memiliki nilai ekonomi dalam menghadapi perkembangan pasar bebas yang dalam waktu dekat dijelang.
Menurut Direktur Utama LLP-KUKM, Ahmad Zabadi mengatakan, kreatif dan inovatif adalah karakteristik personal yang terpatri kuat dalam diri seorang wirausaha sejati, bisnis yang tidak dilandasi upaya kreatif dan inovatif dari sang wirausaha biasanya tidak dapat berkembang abadi. Lingkungan bisnis yang begitu dinamis menuntut wirausaha untuk selalu adaptif dan mencari terobosan baru.
“Kami mengajak dan mendorong mereka untuk menghasilkan produk yang kreatif baik untuk pasar nasional, maupun pasar ekspor. Sebagaimana kita ketahui, kami tidak hanya memasarkan produk KUKM di dalam negeri, tetapi juga mendorong mereka untuk masuk ke pasar global. Pemerintah dalam hal ini LLP-KUKM memiliki komitmen kuat untuk senantiasa mendorong dan membantu pelaku usaha dalam negeri agar menjadi juara di negeri sendiri, dan pemain yang diperhitungkan di pasar luar nengeri,” demikian Direktur Utama LLP-KUKM, Ahmad Zabadi menegaskan.
Selain itu, Pameran Smesco Kreatif dan Inovasi 2014 menjadi kesempatan baik untuk menunjukan berbagai produk inovatif hasil karya anak bangsa dalam meningkatkan dan mengembangkan usahanya ke jenjang yang lebih tinggi dan lebih besar.
Terdapat 15 jenis kategori produk ekonomi kreatif yang dipamerkan oleh koperasi, UKM, pelajar dan mahasiswa yaitu: Arsitektur; Desain; Film, video dan fotografi; Kuliner; Kerajinan; Mode; Musik; Penerbitan dan ; Percetakan; Permainan Interaktif; Periklanan; Riset dan Pengembangan; Seni Rupa; Seni Pertunjukan; Teknologi ; Informasi; Televisi dan Radio.
Menurut Direktur Utama LLP-KUKM, Ahmad Zabadi, Krenov Fair 2014 yang diiukuti para mahasiswa, pelajar dan pelaku usaha adalah event yang melibatkan lintas struktur antara pemerintah, kalangan swasta dan kalangan akademisi dengan konsep triple helix model, selanjutnya LLP-KUKM akan merealisasikan Smesco sebagai pusat kegiatan ekonomi kreatif di Indonesia dengan membangun Gallery Indonesia WOW dengan melibatkan kelompok professional sebagai mentor dan kurator bagi para pelaku KUKM, pelajar dan mahasiswa sebagai pendamping untuk mengembangkan produk kreatif berdaya saing ekonomi .
Mencermati kompetisi pasar dalam negeri yang semakin ketat, sebuah produk saat ini harus menawarkan nilai-nilai baru lebih dari sekedar nilai kebutuhan dasar manusia, sebuah produk harus memiliki nilai differensiasi, unik, efisien dengan harga bersaing.
Kehadiran Negara bagi kelompok ekonomi mikro kian menyentuh masyarakat dengan berbagai program nyata menyentuh pasar, sedang bagi pelajar dan mahasiswa cukup bulatkan niat menjadi seorang creative entrepreneur dengan bergabung menjadi mitra LLP-KUKM.
– See more at: http://smescoindonesia.com/index.php//baca/berita/2070/smesco-krenov-fair-2014#sthash.4JcPPOGE.dpuf
Jakarta, BINA BANGUN BANGSA – Membaca berita dari hasil reportase Andi, Haluan Kepri.com (90 Menit Bersama Harry Azhar Azis di Gedung BPK RI-Red) , membuat Portal Infokom ingin memberikan tanggapan dan pandangannya, terkait dengan pernyataan Harry Azhar Azis sebagai Ketua BPK RI yang baru (dilantik pada 28 Oktober 2014 lalu), yang menurut Portal sangat bernilai dan penting untuk terus selalu digemakan ke publik.
Kalau membaca ulasan Andi, memperlihatkan sosok DR. H. Harry Azhar Aziz, MA, yang sangat familiar dan bersahaja, dan selalu penuh semangat dalam menjalankan kehidupannya, serta selalu menjaga silaturrahim (kekerabatan-Red) siapun terutama pada kawannya.
Sebagai Ketua BPK RI, Harry Azhar Aziz dituntut integritas dan tanggung jawabnya, mengingat BPK sebagai Badan Pemeriksa Keuangan adalah lembaga tinggi negara yang memiliki tugas penting dalam tata kelola keuangan negara (milik rakyat-Red).
Maka setiap yang berkaitan dengan penggunaan uang negara tidak boleh luput dari pemeriksaan dan pengawasan sebagai bentuk pengendalian dari BPK RI, yang sesuai dengan UUD bersifat bebas dan mandiri (independen-Red).
Dan apabila membaca visi dan misi BPK RI, memang sudah seharusnya BPK RI menjadi lembaga negara yang kredibel dengan selalu menjunjung tinggi nilai-nilai dasar dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan transparan.
Sehingga mantan Anggota DPR RI (2009-2014) ini pun tegas mengingatkan agar setiap pimpinan di negeri ini, harus selalu patuh dan taat dalam pengelolaan keuangan negara.
“Sederhana saja sebenarnya mengelola keuangan negara itu. Kalau APBD memerintahkan beli permen merek Lolipop tapi dibeli permen karet, itu sudah melanggar, sekalipun harganya sama,” kata Harry memberi contoh.
Ketua BPK, secara implisit menegaskan bahwa tugas utama BPK RI adalah sebagai Auditor Negara. Tapi ternyata Harry pun mengatakan, bahwa hasil audit BPK tidak melulu berdasarkan (berbasis-Red) laporan keuangan, melainkan harus (pula-Red) diukur dari keberhasilan menekan kemiskinan dan pengangguran. Karena kesuksesan pelaksanaan pemerintah ukurannya bukan hanya kepatuhan, kepatutan dan kewajaran dari sisi akuntansi, namun adalah kesejahteraan.
Percuma jika hasil audit keuangan di suatu daerah wajar tanpa pengecualian (WTP) tapi rakyatnya miskin dan pengangguran meningkat,” tutur Harry
(Maka) Harry menegaskan lanjut, (bahwa) BPK itu bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara berdasarkan undang-undang tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara yang hasil pemeriksaannya diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya untuk ditindaklanjuti. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lama 1 bulan sejak diketahui adanya unsur pidana tersebut untuk dijadikan dasar penyidikan oleh pejabat penyidik yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
“Kalau terbukti ada temuan kerugian negara, maka selanjutnya tugas Kejaksaan dan KPK,” kata Harry lagi.
Sehingga menurut Portal, bahwa pernyataan Ketua BPK RI yang satu ini, adalah sosok pemimpin yang memiliki integritas tinggi dan sangat peduli terhadap kemakmuran dan kesejahteraan bagi bangsa ini. Dan ini merupakan hal penting dan bagus sekali untuk menjadi contoh tauladan, dan perhatian khusus bagi pimpinan lainnya dalam pemerintahan di negeri ini, yang kebanyakan sudah lupa terhadap tugas dan tanggung jawabnya sebagai abdi negara yang seharusnya melayani dan mengedepankan kepentingan bangsa, dari pada kepentingan pribadi dan maupun politik praktis.(***)
Jakarta, BINA BANGUN BANGSA – Wilayah Papua memiliki posisi dan kedudukan yang sangat strategis, baik secara nasional, regional apalagi global. Mengingat kekayaan sumber daya alamnya yang hingga kini saja masih dalam pemetaan potensi yang dimiliki dan terkandung oleh pulau terbesar di Indonesia ini. Maka tidak salah kalau dalam konteks kepentingan nasional, wilayah Papua merupakan lumbung pangan dan energi, tambang dan mineral di Kawasan Timur Indonesia.
“Potensi Papua dari sektor tambang dan mineral bagi nasional berdasarkan atas nilai besaran cadangannya, terutama tembaga dan emas yang hingga kini Papua termasuk wilayah yang mengandung cadangan emas terbesar di dunia”, begitu yang dijelaskan oleh Mesak Tegai, Konsultan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Papua, BINA BANGUN BANGSA kepada Portal Infokom.
“Baru sebagian kecil yang di eksplorasi, apalagi eksploitasi yang masih hanya terpusat di daerah Timika saja”, tambahnya lagi.
Sedangkan menurutnya apabila dilihat dari sektor pertanian dan perkebunan yang sudah dan sangat berkembang adalah pada potensi kelapa sawit, yaitu bahwa industri kelapa sawit di Pulau Papua sudah menjadi penyumbang devisa terbesar bagi negara Indonesia, karena Papua termasuk satu produsen kelapa sawit yang besar di kawasan Asia.
Selain kelapa sawit, masih ada potensi dari tebu lahan untuk produksi, yang merupakan tebu lahan terluas yang berada di luar Pulau Jawa.
Kemudian dalam konteks global, berdasarkan potensi sumber daya alam yang dimiliki, wilayah Papua dapat menjadi produsen penting bagi kebutuhan beberapa komoditas pangan, pertanian, perkebunan, serta energi, tambang dan mineral lainnya bagi Indonesia maupun dunia.
Belum lagi potensi perikanan kelautannya, yang sudah diakui oleh beberapa manca negara tetangga maupun Internasional.
Keindahan Alam di Papua
Sebagai putra asli daerah, Mesak Tegai sangat bangga bahwa Papua yang merupakan bagian dari NKRI sangat memiliki nilai ekonomi strategis, yang apabila dikelola dan diolah secara tepat maka akan menjadi potensi daerah yang juga merupakan potensi nasional, sehingga dapat menghasilkan dan meningkatkan pendapatan serta menyumbang bagi devisa negara.
Ir. Mesak Tegai sudah sejak lama mengupayakan adanya percepatan pembangunan daerahnya demi untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan bagi masyarakat asli Papua keseluruhan, yang saat ini masih sangat memprihatinkan.
“Belum lagi masalah infrastruktur dasar yang hingga kini masih belum memadai dan terpenuhi secara cepat dan layak bagi keberlangsungan hidup masyarakat kami”, ujar Mesak lagi.
Karena menurutnya masalah ketertinggalan daerah Papua sangat memerlukan pembangunan infrastruktur seperti jalan penghubung dan atau transportasi yang bisa membuka akses keterhubungan antar wilayah dengan wilayah lainnya, yang saat ini belum terpenuhi, termasuk ketersediaan listrik dan telekomunikasi yang juga masih minim. Belum lagi masalah pendidikan dan kesehatan yang juga sangat kurang dan bahkan masih buruk.
“Maka saat ini saya sedang mengusulkan program percepatan pembangunan wilayah Papua dan Papua Barat, yang langsung dimajukan kepada Pemerintah Pusat dan Bappenas”, katanya.
Dengan harapan Mesak Tegai, bahwa usulannya tersebut agar menjadi perhatian dan pertimbangan pemerintah, sehingga menjadi prioritas pembangunan perekonomian dan kewilayahan Papua 2015-2019, demi masa depan masyarakat Papua keseluruhan yang lebih baik lagi.
“Syukurlah sekarang pak Presiden, pak Jokowi sangat perhatian dan peduli tentang kondisi dan keadaan Papua, dan Rakyat Papua sangat senang sekali, ada pemimpin yang benar – benar mau membela kebutuhan kami ini”, harapnya lagi.(***)
DEMOKRASI bukanlah metode untuk mendirikan kekuasaan yang kuat, yang disanggah oleh parlemen yang kuat, partai yang kuat, jaringan pers yang solid, dan kekuatan bersenjata yang digdaya. Sehingga penguasa bisa berbuat apa saja tanpa bisa dikontrol.
Rezim pemilu dalam demokrasi bukan seperti lomba panjat (pohon) pinang pada acara 17-an memperingati proklamasi kemerdekaan RI, di mana seseorang yang berhasil mencapai puncak boleh secara tamak menggasak semua kekayaan (hadiah) yang tergantung di atas sana. Atau (hanya) berbagi dengan komplotannya yang secara berkolaborasi bahu-membahu mendorongnya hingga puncak kekuasaan. Sedang rakyat hanya jadi penonton.
Demokrasi menjadi pilihan banyak negara beradab di muka bumi karena ia merupakan metode paling rasional untuk membangun pemerintahan yang kuat, bermartabat dan (harus) bermanfaat bagi mayoritas rakyat.
Konsep periklanan dan komunikasi yang menipu mungkin bisa mengecoh rakyat pemilih (dalam pemilu) karena ditebar dengan pesona canggih lewat teknologi informasi dan perangkat komunikasi multi-media. Tapi masih ada parlemen, akal sehat yang dibangun oleh kalangan ulama, rohaniawan, intelektual, dan pers serta mahasiswa di kampus-kampus.
Demokrasi menjadi pilihan banyak negara beradab di muka bumi karena apabila terjadi “malpraktek” dalam pemilu, sehingga melahirkan penguasa yang tamak dan menipu, yang menjuali aset-aset negara demi privatisasi dan tuntutan pasar, padahal sesungguhnya itu korupsi dalam kemasan neoliberal, demokrasi menyediakan mekanisme yang terukur untuk mengganti rezim yang dzolim seperti itu.
Maka ketika di negeri ini muncul pikiran dan praktek untuk penguatan sistem presidensial dengan mengerdilkan dan memporak-porandakan Parlemen dan parpol, serta menafikan mekanisme kontrol, terutama dari kalangan civil society dan mahasiswa, sesunguhnya Indonesia sedang berada dalam darurat demokrasi”.
Demokrasi sedang bermetamorfosa menjadi tirani. Hati-hati…! [***]
Dalam Rangka memberikan pemahaman bagi masyarakat luas tentang Kejahatan Terorisme dan perkembangannya di Asia Tenggara pada umumnya dan di Indonesia khususnya, Lembaga Cegah Kejahatan Indonesia (LCKI) Prov. DKI Jakarta bekerja sama dengan MABES POLRI akan menyelenggarakan Seminar Nasional dengan Tema “Sistem Pengamanan Objek Vital yang Kondusif dalam Menghadapi Ancaman Terorisme secara Nasional maupun Internasional”. Demikian yang disampaikan oleh Delfi Tasar, sebagai Panitia dari seminar nasional ini kepada redaksi.
“Acara yang menghadirkan KAPOLRI, Jend. (Pol.) Sutarman sebagai Pembicara Utama dari seminar ini, rencananya akan diselenggarakan di Hotel Kartika Chandra, The Kirana Grand Ballroom, Jakarta, yang berlangsung dua hari berturut-turut, yaitu pada tanggal 15 dan 16 Desember 2014”, ujar Delfi lagi.
“Dan selaku Ketua Presidium LCKI Pusat, Jenderal Polisi (Purn) Prof. Drs. H. Da’i Bachtiar, SH, AO, akan memberikan pula kata sambutannya, yang kemudian seminar akan diisi oleh pemateri dari KABAHARKAM MABES POLRI, KABAINTELKAM MABES POLRI, KEPALA BNPT, dan DIR SHABARA BAHARKAM MABES POLRI”, tambah Delfi Tasar, yang juga merupakan pengurus LCKI DKI Jakarta ini.
“Dalam seminar dua hari ini, yang di mulai dari pukul 08:00 wib hingga selesai, akan membahas berbagai masalah terkait kejahatan Terorisme da Anarkisme yang kerap terjadi di negeri ini pada khususnya, yakni mulai dari motif dan modusnya, atau pola yang sering digunakan. Dan terutama akan membahas Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku serta berbagai teknik, strategi dan sistem untuk membangun kerjasama dengan berbagai instansi, baik yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dalam upaya bersama untuk melakukan pencegahan maupun penanggulangan Terorisme dan Anarkisme”, tegas Delfi.
Sejalan dengan maksud dan tujuan dari seminar ini diadakan, Ketua Umum BINA BANGUN BANGSA, Nur Ridwan sangat memberikan apresiasinya kepada LCKI DKI Jakarta dan MABES POLRI, terutama kepada Erwin Ramali, selaku Ketua LCKI DKI Jakarta, dan Delfi Tasar, yang menurutnya bahwa seminar ini adalah sangat penting dan perlu diadakan secara berkala dan meluas, untuk mensosialisasikan kepada masyarakat umum tentang pemahaman wawasan anti terorisme dan anarkisme, karena publik akan dapat mengetahui tentang apa itu Terorisme dan Anarkisme, serta bagaimana cara pencegahan dan penanggulangannya, sehingga masyarakat waspada dan dapat melakukan deteksi dini, terhadap rencana dan tindakan aksi kejahatan model tersebut.
Selain itu kegiatan ini juga merupakan forum komunikasi dan kerja sama berbagai pihak, antara institusi negara yang terutama di bidang politik, hukum dan keamanan, beserta berbagai instansi swasta nasional maupun luar negeri, termasuk juga dari berbagai unsur masyarakat umum, agar waspada terhadap berbagai upaya dan tindakan yang terindikasi mengarah kepada kejahatan terorisme dan anarkisme, sehingga akan mempersempit ruang gerak bagi kejahatan, terutama terorisme untuk hidup di negeri yang cinta aman dan damai ini.
Untuk Informasi dan Konfirmasi Undangan acara seminar, dapat menghubungi Sekretariat Panitia :
Div Humas Mabes Polri : Jl. Trunojoyo No. 3 Lt. 2, Jakarta Selatan Telp. (021) 7136 6719
LCKI Prov. DKI Jakarta : Gd. Arva Central Cikini, Jl. Cikini Raya No. 60 Blok FG-MN Lt. 5, Jakarta Pusat, Telp. (021) 3190 4082, E-mail : lcki_jakarta@yahoo.com, Web-site : www.lcki.org
Internasional, BINA BANGUN BANGSA – Terbang menuju negeri tirai bambu, Susilo Bambang Yudhoyono menghadiri undangan di World Chinese Economic Forum di Chongqing, Tiongkok yang dihadiri oleh 400 pemimpin dan pakar ekonomi dari 20 negara. Dalam undangan ini, SBY hadir sebagai pembicara sekaligus penerima penghargaan The Benevolent Leadership Award.
Dikenal sebagai Presiden ke-6 Indonesia (2004-2014) yang memperjuangkan hak-hak etnis tionghoa dimasa kepemimpinannya, Susilo Bambang Yudhoyono, Kamis (14/12) membagikan pengalamannya membangun kemitraan dengan Tiongkok sekaligus memperjuangkan persamaan hak-hak etnis tionghoa di dalam negeri. Dalam pidato tersebut, SBY membagikan dua nilai penting untuk masa depan Indonesia dan kemanusiaan di seluruh dunia, yaitu multi-kulturalisme serta persamaan hak bagi seluruh masyarakat. Nilai inilah yang dipegang teguh oleh SBY di masa kepemimpinannya memperjuangkan hak-hak etnis tionghoa yang sempat mengalami masa sulit dalam sejarah Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, SBY juga membagikan pengalamannya membangun kemitraan dengan tiongkok di kawasan yang kini semakin kuat.
Di forum yang sama, World Chinese Economic Forum menganugerahi SBY dengan penghargaan The Benevolent Leadership Award. Penghargaan ini diberikan karena kepemimpinan SBY selama 10 tahun terakhir dianggap telah berhasil membawa Indonesia pada kemajuan baik di dalam negeri maupun posisinya di dunia internasional.
Jakarta, BINA BANGUN BANGSA – Suatu lokakarya yang juga merupakan forum diskusi untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi setiap pemangku kebijakan dalam rangka melaksanakan program percepatan pembangunan daerahnya sejalan dengan rencana kerja pembangunan nasional, sehingga diharapkan akan menciptakan minat investasi dan mewujudkan pemberdayaan potensi daerah, yang akan meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat, serta pendapatan asli daerahnya (PAD).
Maka lokakarya ini sangat penting untuk dapat diikuti oleh perwakilan dari seluruh Pemerintah Daerah, Bappeda, Kepala Dinas/Badan, BUMD/Perusda, SKPD, Pengusaha/Investor, Keuangan/Perbankan, Koperasi, Akademisi, Masyarakat Adat, dan untuk Umum.
Peserta akan mendapatkan materi dalam menunjang kinerjanya secara khusus dan atau keseluruhan, dengan mengembangkan dan mempromosikan potensi dan produk unggulan daerahnya melalui teknik pemasaran dan promosi berbasis multimedia dan atau internet, sehingga feasible dan memiliki daya tarik bagi pengusaha dan investor, maupun lembaga keuangan/perbankan untuk bekerja sama dalam membangun daerah.
Pembicara utama dari kalangan Pemerintah, Pengusaha dan Investor serta Lembaga Keuangan/Perbankan, dari dalam maupun luar negeri.
Pemateri dari Bappenas/Kementerian, Praktisi Manajemen Pemasaran dan IT Profesional.
Pendaftaran dan konfirmasi dapat menghubungi: Rahmat – 081219650309 atau melalui email: seknas@binabangunbangsa.com
Demikian informasi dan undangan ini disampaikan, agar semoga berguna dan bermanfaat bagi pembangunan nasional.
Dan atas perhatian dan dukungannya, kami atas nama sesama anak bangsa Indonesia, mengucapkan terima kasih.
SBY Berbagi Pengalaman di Hadapan 600 Pemimpin Dunia di Singapura
“Menyenangkan rasanya berada di Singapura dalam kapasitas yang berbeda. Saya bersama istri jarang sekali dapat berjalan dengan santai dan bebas di waktu malam di daerah Orchard,” ungkap SBY di hadapan 600 pemimpin dan tokoh dunia dalam Third Annual Responsible Business Forum on Sustainable Development, Rabu (26/11) di Singapura.
Kali ini SBY hadir di Singapura dalam kapasitasnya sebagai Presiden Global Green Growth Institute (GGGI) dan sebagai Presiden ke-enam Republik Indonesia. SBY pun menyampaikan harapannya kepada komunitas internasional dalam mewujudkan dunia yang lebih baik di masa mendatang. “Saya hadir di sini juga sebagai seorang kakek, yang menghabiskan banyak waktunya untuk memikirkan bagaimana kita dapat mewariskan dunia yang lebih baik bagi anak cucu kita,” tambah SBY.
Dalam pidatonya, SBY menyampaikan bahwa semua negara berkembang, khususnya Indonesia, ingin melihat masyarakatnya menikmati kesejahteraan. Dimana ekonomi tumbuh, namun lingkungan tetap terlindungi. “Itulah misi para pemimpin. Itu adalah tanggung jawab para pemimpin, baik pemimpin politik atau pemerintahan, pemimpin bisnis atau pemimpin masyarakat sipil,” jelas SBY.
SBY berbagi pengalamannya mengenai kebijakan yang ia hasilkan saat bertugas sebagai Presiden Indonesia selama dua dekade. Diantaranya adalah “4 track strategy”, yang terdiri atas pro-pembangunan, pro-pengentasan kemiskinan dan pro- penciptaan lapangan pekerjaan dan pro lingkungan hidup.
Pada tahun 2009, sebelum Konferensi Lingkungan Hidup atau COP-15 di Kopenhagen, Indonesia berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebanyak 26% hingga tahun 2020, dan bahkan sebanyak 41% dengan dukungan komunitas internasional. Indonesia telah membangun Indonesia Climate Change Trust dan Indoneia Green Investment (IGI) Fund. Selain itu, Melalui program REDD+, Indonesia mampu melindungi hutan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam waktu yang bersamaan.
Sebelum mengakhiri pidatonya, SBY menyampaikan pentingnya mengimplementasikan pertumbuhan hijau “Green Growth”, serta menciptakan visi yang berkelanjutan. Strategi komprehensif yang didukung rencana operasional dan dukungan dan kolaborasi berbagai pihak pun menjadi faktor penting dalam mewujudkan ekonomi yang berbasis lingkungan hidup. (SBY)
Jakarta, BINA BANGUN BANGSA – Memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-86 tahun 2014, di peringati oleh Organisasi Bina Bangun Bangsa dan Yayasan Poros yang bekerja sama dengan sejumlah lembaga dan organisasi lainnya, dengan mengadakan musyawarah kebangsaan di Museum Sumpah Pemuda, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Selasa ( 29/10).
Dalam musyawarah tersebut, yang juga diikuti oleh berbagai perwakilan dari raja, sultan dan kepala suku dan tokoh adat se-Nusantara, menyatakan sepakat untuk senantiasa menegakkan dan melaksanakan kedaulatan bangsa dan kebangsaan Indonesia yang selalu berdasarkan kepada Pancasila dan Mukadimah UUD Tahun 1945, yang kemudian diprasastikan sebagai Maklumat Kebangsaan .
“Karena itu, kita perlu mewujudkan kesemuanya itu dengan membentuk lembaga majelis agung kebangsaan, sebagai lembaga permusyawaratan kebangsaan” kata Wardi, SH, selaku Ketua Panitia Musyawarah Kebangsaan yang juga pencetus Tri Falaq Tunggalistik kepada wartawan seusai penandatanganan pernyataan sikap maklumat kebangsaan.
Selain tujuannya membentuk lembaga majelis agung kebangsaan, maka perlu jugadi bentuk lembaga lainnya seperti, lembaga perwakilan bangsa, lembaga perwakilan adat dan budaya serta lembaga perwakilan masyarakat, yang mampu mengejawantahkan dan mengamalkan Pancasila beserta nilai-nilainya yang bersemboyankan Bhinneka Tunggal Ika. (ri)
