oleh admin | Apr 9, 2023 | Berita, Kemenkop UKM
Jakarta, BINA BANGUN BANGSA – Selama pandemi COVID-19 melanda Indonesia, banyak para pelaku UMKM yang banyak mengalami kerugian atau bahkan gulung tikar. Di tengah situasi yang sulit ini, pemerintah mempunyai banyak program bantuan untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang terdampak pandemi COVID-19.
Apa itu Bantuan Subsidi UMKM?
Sebelum mengetahui jenis-jenis bantuan yang diberikan pemerintah kepada para pelaku UMKM, alangkah baiknya jika kita lebih dulu mengetahui apa itu bantuan subsidi atau BLT UMKM. Bantuan subsidi atau Bantuan Langsung Tunai (BLT) UMKM adalah program bantuan dari pemerintah berupa uang tunai atau bantuan lainnya kepada para pelaku UMKM.
Program bantuan dari pemerintah ini ditujukan kepada para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) agar tetap bisa bertahan selama masa pandemi. Pada rencananya ada sekitar 12,8 juta pelaku UMKM yang menjadi target sasaran program bantuan ini. Saat ini sudah terhitung pemerintah memberikan bantuan ini dengan total mencapai 15,36 triliun rupiah dan diharapkan bantuan ini dapat diserap secara maksimal dan tepat sasaran.
Jenis Bantuan Subsidi UMKM
- Kredit Usaha Rakyat (KUR)
Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah salah satu program pemerintah untuk meningkatkan akses pembiayaan kepada para pelaku UMKM dalam bentuk pinjaman atau kredit. Sumber dana didapat dari Lembaga Keuanga Penyalur KUR. Tujuan dari KUR ini antara lain:
- Meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif
- Meningkatkan kapasitas daya saing UMKM
- Mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja
- LPDB KUKM
Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB KUKM) adalah Lembaga yang mengelola dana untuk pembiayaan KUKM berupa pinjaman dan pembiayaan lainnya yang sesuai dengan kebutuhan pelaku KUMKM. Kriteria penerima bantuan dari LPDB KUKM ini akan ditentukan oleh LPDB KUKM sendiri. - Program Pemulihan Ekonomi Nasional (Program PEN)
Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) adalah program bantuan yang diberikan oleh pemerintah melalui Kementerian Keuangan Republik Indonesia kepada UMKM dalam bentuk subsidi bunga/subsidi margin agar mampu bertahan dari dampak pandemi COVID-19
Kriteria Penerima Bantuan Program PEN
Program subsidi bunga/subsidi margin ini ditujukan bagi UMKM yang memiliki pinjaman produktif dengan plafon maksimal Rp.10 Miliar. Subsidi UMKM program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) ditujukan bagi UMKM yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
- Memiliki baki debet Kredit/Pembiayaan aktif per 29 Februari 2020
- Tidak termasuk dalam Daftar Hitam Nasional
- Memiliki kategori performing loan lancar dengan kolektibilitas 1 atau 2 per 29 Februari 2020
- Memiliki NPWP atau mendaftar untuk mendapatkan NPWP
- Harus memperoleh restrukturisasi dari Penyalur Kredit/Pembiayaan untuk Debitur memiliki plafon Kredit/Pembiayaan kumulatif di atas Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah)
- Debitur Koperasi selain kriteria di atas, Debitur harus memenuhi kriteria yang diatur oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
- Program Banpres Produktif untuk Usaha Mikro (BPUM)
Banpres Produktif untuk Usaha Mikro adalah bantuan yang diberikan oleh pemerintah yang bersumber dari APBN dalam bentuk uang tunai kepada para pelaku UMKM. Bantuan ini diberikan dalam bentuk permodalan usaha sebesar 1,2 juta rupiah untuk para pelaku usaha UMKM.
Kriteria Penerima Bantuan Program BPUM :
- Warga Negara Indonesia
- Mempunyai Nomor Induk Kependudukan
- Memiliki Usaha Mikro
- Bukan ASN, TNI/POLRI, serta Pegawai BUMN/BUMD
- Tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan dari perbankan dan KUR
- Bagi pelaku Usaha Mikro yang memiliki KTP dan domisili usaha yang berbeda, dapat melampirkan Surat Keterangan Usaha (SKU)
Sumber: https://kemenkopukm.go.id/read/program-banpres-produktif-untuk-usaha-mikro
oleh admin | Mar 25, 2022 | Koperasi & UMKM, Nasional
Jakarta, BINA BANGUN BANGSA – Terkait agenda peringatan Hari Koperasi Nasional ke-75 Tahun 2022, Ketua Umum BINA BANGUN BANGSA, Nur Ridwan mengatakan siap untuk ikut serta dalam bagian penyelenggaraan event tahunan itu, dengan menyosialisasikan dan ikut serta dalam menyukseskan kegiatan yang puncak acaranya akan dilaksanakan di Denpasar Bali pada 14-17 Juli 2022.
Apalagi dengan jumlah kader anggota UMKM BINA BANGUN BANGSA yang saat ini sudah nembus 107 ribuan anggotanya di facebook, Nur Ridwan akan mengerakkan minat berkoperasi yang merupakan amanat konstitusi sebagai usaha bersama yang sesuai dengan falsafah Pancasila dan UUD 1945 bagi seluruh anggotanya di BINA BANGUN BANGSA yang tersebar di seluruh Indonesia.
Sebelumnya Dekopin melalui Ketua Panitia Harkopnas 2022, Dayan IP Raranta menyampaikan bahwa tema yang diangkat adalah “Pemulihan Ekonomi Melalui Kedaulatan Pangan dan Energi Bersama Koperasi.” Dengan sub tema khusus seperti: Koperasi Solusi Kelembagaan Kedaulatan Pangan Indonesia; Pengembangan Energi Baru Terbarukan menuju Kedaulatan Energi melalui Pendekatan Koperasi dan Kelompok Masyarakat; Partisipasi Koperasi dan Kelompok Perempuan dalam Isu Pangan dan Energi Baru Terbarukan.
“Jadi ada tiga isu besar yang kami angkat yaitu energi baru terbarukan, pangan dan partisipasi kelompok perempuan,” terang Dayan.
Lanjut Dayan, bahwa acara Hari Koperasi kali ini memilih Bali sebagai tempat acara karena gerakan koperasi ingin memeriahkan Presidensi G-20 serta mendukung acara tersebut yang rencananya akan dilaksanakan November 2022.(***)
oleh admin | Feb 27, 2022 | Koperasi & UMKM, Nasional
Jakarta, BINA BANGUN BANGSA – Pasca menerima salinan putusan MA yang menolak kasasi Nurdin Halid, Dekopin pimpinan Sri Untari Bisowarno meluncurkan logo resmi Hari Koperasi ke-75 tahun 2022.
Menurut Dayan IP Raranta, Ketua Panitia Hari Koperasi ke-75, Puncak Acara Hari Koperasi 2022 akan dilaksanakan di Denpasar Bali pada 14-17 Juli 2022.
“Kebetulan pas tanggal 12 Juli 2022, masih hari tasrik yang berhubungan dengan perayaan Idul Adha yang jatuh tanggal 9 Juli 2022, sehingga digeser perayaan puncak acara Hari Koperasinya,” ujar Dayan.
Menurut Dayan, acara Hari Koperasi kali ini memilih Bali sebagai tempat acara karena gerakan koperasi ingin memeriahkan Presidensi G-20 serta mendukung acara tersebut yang rencananya akan dilaksanakan November 2022.
“Karena itu, Dekopin sudah memulai acara dengan tema-tema dan isu yang berhubungan dengan Presidensi G-20. Karena itu, tema Harkop adalah: “Pemulihan Ekonomi Melalui Kedaulatan Pangan dan Energi Bersama Koperasi.”
Selain tema besar itu, Dekopin merumuskan sub tema khusus seperti: Koperasi Solusi Kelembagaan Kedaulatan Pangan Indonesia; Pengembangan Energi Baru Terbarukan menuju Kedaulatan Energi melalui Pendekatan Koperasi dan Kelompok Masyarakat; Partisipasi Koperasi dan Kelompok Perempuan dalam Isu Pangan dan Energi Baru Terbarukan. “Jadi ada tiga isu besar yang kami angkat yaitu energi baru terbarukan, pangan dan partisipasi kelompok perempuan,” terang Dayan.
“Keseluruhan isu ini telah kami laporkan kepada Menteri Koperasi dan UMKM, Gubernur Bali dan Wali Kota Denpasar. Semua mendukung, bahkan Gubernur Bali menyatakan dengan tegas siap mengawal kegiatan ini. Masyarakat Bali siap menyambut gerakan koperasi seluruh Indonesia yang akan ikut pada puncak acara Hari Koperasi ke-75 nanti,” ujar Dayan mengutip ucapan Gubernur Bali.
Menurut Dayan, puncak acara kali ini dipastikan meriah, karena perayaan akan dilaksanakan terbuka di Bali Beach. “Setelah dua tahun puncak acara hanya melalui daring, acara kali ini akan dimeriahkan dengan berbagai acara pameran, sepeda santai, turnament game e-Sport, tanam bakau, dll yang dipusatkan di kawasan Nusa Dua, Denpasar, Bali,” tambah Dayan.
Dayan juga mengimbau kepada seluruh gerakan koperasi yang ingin memeriahkan puncak acara Harkop ke-75 untuk mempersiapkan diri dari sekarang dan berkoordinasi dengan Dekopinwil dan Dekopinda masing-masing.
“Jadi bisa disusun rencana wisata bersama sekaligus menghadiri puncak Harkop. Apalagi, akomodasi hotel dan penginapan di Bali saat ini tengah banting harga. Panitia Nasional menyiapkan informasi terpadu soal wisata di Bali dikoordinasi oleh koperasi dan Dekopinwil Bali”, pungkasnya (AM)
oleh admin | Apr 15, 2020 | Koperasi & UMKM, Nasional
Jakarta, BINA BANGUN BANGSA – Pemerintah menyiapkan dua skema pemberian stimulus bagi usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang terdampak Covid-19, yakni melalui mekanisme moneter dan bantuan sosial (bansos).
Menteri Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUKM) Teten Masduki mengatakan, stimulus melalui mekanisme moneter diberikan kepada usaha yang masih bisa bertahan.
Sebab, kata Teten, usaha mikro dan ultramikro tidak bisa dibantu dengan skema stimulus ekonomi.
“Kami secara umum ingin sampaikan mitigasi dampak terhadap UMKM itu melalui dua skema, yaitu mekanisme ekonomi terhadap UMKM yang masih bisa bertahan dan mekanisme bansos yang UMKM-nya terutama di sektor mikro dan ultramikro yang tidak bisa lagi berjualan,” ujar Teten dalam konferensi pers di BNPB, Rabu (15/4/2020).
Teten mengatakan, berdasarkan rapat terbatas (ratas) dengan Presiden Joko Widodo, terdapat 6 program utama dalam membantu UMKM yang terdampak. Antara lain terkait relaksasi kredit, cicilan dan bunga selama 6 bulan bagi penerima kredit usaha rakyat (KUR) maupun penerima kredit ultramikro di bawah Rp 10 juta.
Penyalurannya dilakukan melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB), PT Permodalan Nasional Madani (PNM) melalui program unit layanan mikro madani (ULaMM), usaha ultra mikro (UMi) dan membina ekonomi keluarga sejahtera (Mekaar), Bahana Artha Ventura (BAV), hingga Pegadaian. Sementara penerima kredit pengusaha ultramikro di bawah Rp 10 juta, penyalurannya dilakukan melalui koperasi simpan pinjam, Bank Perkreditan rakyat (BPR) termasuk syariah, serta fintech.
“Pemerintah juga memberikan suntikan pembiayaan baru, kredit baru, khususnya untuk ultramikro dengan menggunakan seluruh saluran kredit baik melalui KUR yang akan diperluas lewat berbagai saluran seperti badan layanan umum (BLU) pemerintah, koperasi simpan pinjam, BPR, juga lewat balai usaha mandiri (BMT),” kata Teten.
Adapun beberapa kebijakan lainnya yakni, penghapusan pajak selama enam bulan hingga memberikan stimulus daya beli produk UMKM.
Bagi UMKM ultramikro yang sudah tidak bisa berusaha, kata Teten, pemerintah tengah menyiapkan perluasan bansos, termasuk di dalamnya adalah Kartu Prakerja. Termasuk juga program integrasi pelaksanaan bantuan sosial, kartu sembako murah dengan pelibatan warung-warung tradisional.
“Saya kira beberapa program yang sebelumnya sudah disetujui, bagaimana juga belanja kementerian/lembaga dan UMKM terhadap produk UMKM ini, sudah diinstruksikan Presiden,” kata dia.
Teten mengatakan, wabah Covid-19 memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap UMKM. Pasalnya, 99 persen UMKM berada di level mikro, yang karakter usahanya dikerjakan sendiri atau melibatkan keluarga dan pendapatannya bersifat harian. “Ini paling terdampak karena pendapatannya bersifat harian,” ucap dia.
Sumber : nasional.kompas.com
Maka sehubungan dengan hal itu, bagi pelaku UMKM-BINA BANGUN BANGSA yang ingin mendapatkan bantuan tersebut, dapat mengajukan permohonannya dengan klik tombol di bawah ini :
oleh admin | Feb 13, 2017 | Nasional
Jakarta, BINA BANGUN BANGSA – Gubernur Kalimantan Utara, Irianto Lambrie, mengusulkan dana tanggung jawab sosial (CSR) BUMN dapat dimanfaatkan membangun kawasan perbatasaan di Indonesia.
“Kalau kita manfaatkan CSR BUMN yang sangat besar itu, saya yakin dapat membangun sejumlah infrastruktur di wilayah perbatasan termasuk di Provinsi Kalimantan Utara,” kata dia, di Nunukan, MInggu.
Ia mencontohkan, CSR PT Pertamina telah memberikan subsidi ongkos angkut BBM ke Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan, sebesar Rp38.000 per liter sehingga harga sama di daerah itu secara nasional.
Karena itu, CSR BUMN lainnya pun dapat dimanfaatkan secara optimal sebagaimana yang dilakukan PT Pertamina tersebut sehingga benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat di wilayah perbatasan.
Adapun CSR BUMN itu, lanjut dia, dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing wilayah perbatasan di Indonesia. Misalnya, pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan oleh PT Waskita Karya dan PT Adhi Karya.
Begitu pula pengadaan obat-obatan dan alat kesehatan lainnya dapat ditangani PT Bio Farma. Kemudian CSR PT Garuda Indonesia dipergunakan untuk menyubsidi ongkos penerbangan di wilayah perbatasan. Masalah penerbangan di sana masih ada terkait biaya. (AM/Antara)
oleh admin | Feb 13, 2017 | Nasional
Jakarta , BINA BANGUN BANGSA – Beragam cara dilakukan Pemkab Sragen, dalam menanggulangi kemiskinan. Selain bantuan APBD, alokasi pendapatan ASN, pemerintah daerah juga memanfaatkan dana CSR perusahaan yang berinvestasi di Sragen.
Dalam hal ini Bupati mempunyai peran aktif. Khususnya dalam hal melakukan lobi-lobi terhadap perusahaan untuk menggelontorkan dana CSR untuk membantu masyarakat kurang mampu.
Kepala Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (UPTPK) Sragen, Suyadi mengatakan dana bantuan CSR tersebut dikumpulkan langsung pihak perusahaan secara berkelompok.
Untuk menghilangkan image pungli, bantuan CSR diserahkan langsung kepada kelompok warga kurang mampu melalui pengawasan Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (UPTPK) Sragen.
” Selain dari APBD, dan sumbangan sukarela dari pendapatan ASN, kami juga memanfaatkan dana CSR dari perusahaan yang berinvestasi disini. Agar image pungli, bantuan itu tidak diserahkan ke pemda, tapi langsung ke masyarakat, namun melalui data dan pengawasan kami,” ujar Suyadi disela-sela menerima kunjungan rombongan pemkab Babar, Jumat (10/2/2017)
Sementara sejauh ini pemkab Babar belum menerapkan hal tersebut. Padahal, perusahaan yang berinvestsi di Bangka Barat tak kalah banyak dengan Kabupaten Sragen. Mulai dari perusahaan Timah, Sawit dan lain sebagainya.
Wakil Bupati Bangka Barat Markus, mengapresiasi ide-ide pemerintah Kabupaten Sragen. Sebab menurutnya, selama ini dana CSR belum dipergunakan secara maksimal. Untuk itu, hal tersebut akan ia sampaikan ke forum rapat SKPD dan Bupati Bangka Barat H Parhan Ali.
” Kami rasa ide dana CSR ini cukup bagus ya. Karena yang kita tahu banyak juga perusahaan yang berinvetasi di Babar. Untu itu, nanti kami akan rapatkan dan sampaikan kepada pak Bupati,” kata Markus yang juga menjabat yang juga menjabat ketua Tim Kordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) saat bertandang ke pemkab Babar, Jumat (10/2/2017). (tn.com)
