Papua, BINA BANGUN BANGSA – Pemerintah Kabupaten Biak Numfor, Papua, pada tahun anggaran 2015 mengalokasikan dana otonomi khusus Papua sebesar Rp15 miliar untuk membangun 100 rumah layak huni bagi masyarakat di berbagai kampung dan distrik.
Bupati Biak Numfor Thomas Ondy di Biak, Sabtu, mengatakan bahwa program pembangunan rumah layak huni itu sejalan dengan kebijakan Gubernur Papua Lukas Enembe untuk pemanfaatan dana otonomi khusus (otsus) Papua.
‘Pemerintah kabupaten/kota diminta mengalokasi dana otsus Papua 10 persen untuk membangun rumah sehat dan layak huni, ya, Pemkab Biak Numfor secara bertahap sudah merealisasikan kebijakan Gubernur Lukas Enembe,’ kata Bupati Thomas Ondy.
Dari data saat ini, kata dia, kebutuhan rumah layak huni masih banyak diinginkan masyarakat asli Papua yangmasih hidup dalam keterbatasan ekonomi.
Pemkab Biak, lanjut Bupati Thomas, dengan program yang diprioritaskan pada sektor kesehatan, pendidikan, pembangunan infsrastruktur dasar masyarakat, pemberdayaan ekonomi dalam rangka mewujudkan visi dan misi Biak bangkit, mandiri, dan sejahtera untuk perubahan.
‘Saya berharap pembangunan fisik rumah pada tahun anggaran 2015 yang ditangani Dinas Pekerjaan Umum dapat berjalan lancar sehingga kebutuhan rumah warga dapat dipenuhi pemkab secara bertahap”, pungkas Thomas Ondy.(ant/rd)
Palu, BINA BANGUN BANGSA – Wali Kota Palu Rusdy Mastura mengatakan pemerintah pusat mengalokasikan dana senilai Rp206 miliar pada 2015. Dana itu menurutnya untuk pembangunan tahap awal kawasan industri di ibu kota Sulawesi Tengah.
“Sudah ada tim kita yang mengurus ini di Jakarta,” katanya di Palu, Selasa (17/2/2015).
Cudi, panggilan Rusdy Mastura mengatakan dana tersebut rencananya akan dialokasikan untuk pembebasan lahan, perencanaan dan sebagian untuk konstruksi jalan di kawasan industri Palu.
Tahap awal pembangunan industri Palu sebagai bagian dari konsep Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan akan berlangsung sampai 2019.Tahap awal tersebut antara lain meliputi perencanaan, tata ruang, pembebasan lahan, pembangunan jalan, gedung dan pelabuhan.
“Kalau ini sudah jadi, baru kita buka ke investor. Silakan masuk. Kalau itu belum jadi, bagaimana mereka mau masuk. ‘Kan susah itu,” katanya.
Mantan Ketua DPRD Kota Palu itu mengatakan pembangunan kawasan industri Palu membutuhkan waktu panjang, namun berbagai upaya sudah dilakukan dalam rangka mempercepat terealisasinya kawasan industri tersebut.
“Kita harus bangun pelabuhan, kita buka jalan untuk mobilisasi logistik dari Teluk Tomini ke Palu. Ini prosesnya panjang. Tidak bisa dibuat dalam jangka waktu pendek,” katanya.
Berbagai terobosan sudah dilakukan untuk mendukung berdirinya kawasan industri Palu antara lain dibangunnya pusat kerajinan rotan nasional (Pirnas) yang dikerjasamakan dengan pemerintah pusat.
Pirnas tersebut bagian dari perwujudan kawasan industri Palu. KEK Kota Palu tetap berjalan dan kawasan industri adalah bagian dari KEK tersebut.
“KEK itu adalah ‘software’-nya,” katanya. KEK sendiri mengusung tiga hal penting yakni industri, logistik dan pengembangan ekspor.
“Kita mau dorong dulu pengembangan industrinya,” katanya.
Cudi meminta kepada masyarakat dan pelaku ekonomi di Sulawesi Tengah, khususnya Kota Palu perlu memahami konsep pembangunan ekonomi nasional tersebut sehingga tidak ada anggapan apa yang dilakukan hari ini langsung mau dinikmati hari ini juga.
“Ini butuh proses panjang. Kalaupun nanti belum mampu mewujudkan saya berharap generasi berikutnya bisa merealisasikan ini. Tetapi konsepnya sudah ada,” katanya.
Konsep ini untuk memicu pertumbuhan ekonomi di Kota Palu sebagai kota industri dan jasa sehingga bisa memancing minat investasi yang lebih besar pula.
Biak, BINA BANGUN BANGSA – Pembangunan Daerah Papua yang memiliki status sebagai daerah Otonomi Khusus, yang sudah berlangsung lebih dari satu dekade, ternyata masih meninggalkan banyak pokok persoalan yang belum terselesaikan secara tuntas dan belum juga membawa perbaikan yang signifikan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat Papua itu sendiri. Pembangunan yang cenderung tidak efektif dan efisien serta tidak tepat sasaran apalagi sarat dengan kepentingan politik dan korupsi, adalah hal yang menjadi kegundahan masyarakat Papua, khususnya masyarakat Adat Biak, seperti yang disampaikan melalui surat Dewan Adat “Kankain Kakara Byak” kepada Portal Infokom.
Dalam surat yang disampaikan oleh Korwil dan Ketua DPD BINA BANGUN BANGSA Provinsi Papua, Ir. Mesak Tegai dan yang ditanda tangani oleh Yan Pieter Yarangga, selaku Ketua Dewan Adat Byak, suku yang memiliki wilayah Adat di Kabupaten Biak Numfor hingga Supiori tersebut menyebutkan beberapa identifikasi permasalahan pembangunan di daerah yang kaya akan sumber daya alamnya, tetapi masih tetap miskin dan prihatin kehidupan masyarakatnya.
“Dari masalah SDM, Birokrasi dan Manajemen, hingga masalah Korupsi dan termasuk peraturan perundang-undangan yang terbit tanpa melalui kajian analisis yang memadai dan komprehensif, sehingga menjadi sia-sia dan bahkan tumpang tindih dalam implementasinya, yang membuat terhambatnya proses pemerintahan serta gerak roda pembangunan daerahnya” kata Mesak Tegai menjelaskan.
Posisi Biak Numfor dalam Peta Wilayah Papua
Belum lagi tambahnya, perilaku pejabat dan SKPDnya yang pasif juga bersifat otoriter, lebih-lebih masih ada oknum yang suka menyalahgunakan jabatan dan kewenangannya, yang kesemuanya semakin menambah buruknya penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan, baik dari aspek perencanaanya, pelaksanaan dan pengawasan, yang rupanya selama ini banyak dibuat secara laporan baik dan bagus kepada pimpinan dan pemerintah pusat.
“Sehingga rencana kerja pemerintah dalam kerangka Otonomi Khusus yang selama ini sudah menelan anggaran negara hingga triliunan itu, belumlah dilaksanakan sebagaimana yang dimaksudkan untuk mensejahterakan masyarakat Papua dan Papua Barat, khususnya di Biak”, ujar Mesak lagi.
Maka diharapkan oleh Dewan Adat Biak, harus ada perubahan untuk perbaikan sistem pemerintahan dan pembangunan di daerahnya secara keseluruhan. Dimulai dengan reformasi SDM dan Birokrasi dengan peningkatan kualitas dan kapasitas SDMnya sesuai dengan kompetensinya, implementasi manajemen yang berbasis efisiensi dan dedikasi serta profesionalitas dalam kinerjanya.
“Selain itu perlu adanya gerakan pemberdayaan masyarakat Adat, untuk turut dilibatkan sebagai subyek pemberdayaan masyarakat, yang membantu pemerintah dalam rangka percepatan pembangunan perekonomian daerah, serta pemberdayaan sosial dan budaya bagi masyarakat asli Papua secara keseluruhan yang berkelanjutan dan berkesinambungan”, harap Mesak Tegai melengkapinya. (***)
Kota Palu, BINA BANGUN BANGSA – Terkait dengan wacana penanaman kembali (Restocking) pohon kayu Eboni di daerah Sulawesi Tengah yang saat ini jumlah populasi dan luas sebarannya sudah semakin berkurang dan hampir mengalami kelangkaan, akibat pemanfaatannya yang selama ini tidak berwawasan keberlanjutan, langsung mendapat tanggapan dari Sekretaris Kota Palu, Aminuddin Atjo, yang menyatakan akan segera menindaklanjuti usulan tersebut, sembari menjelaskan bahwa selama ini pun Pemerintah Kota Palu sudah memberikan perhatian terhadap keberadaan populasi hayati pohon kayu Eboni yang sempat menjadi ikon khas kota Palu Sulawesi Tengah selama ini.
“Akan kami tindak lanjuti dan langsung kami disposisikan hal tersebut kepada Bappeda dan Kepala Dinas terkait”, kata pak Amin, Sekkot Palu melalui hubungan selularnya dengan Portal siang ini. (12/1/2014)
Dan lanjutnya, Beliau pun sangat setuju terkait agar sekalian perlu diadakan studi kajian penelitian dan pengembangan serta pelestarian khusus tentang pohon kayu Eboni tersebut, untuk wilayah Kota Palu dan sekitarnya, sebagai acuan inputan kepada provinsi dan pemerintah pusat.
Mendengar respon positif dari Sekkot Palu, Arham Rumpan Saleh selaku pemerhati dan pelestari budi daya kayu Eboni Kota Palu, sangat apresiatif atas pernyataan dari Aminuddin Atjo tersebut. Arham hanya berharap agar respon tersebut benar-benar segera ditindaklanjuti dengan tetap pula melibatkan unsur pemberdayaan masyarakat yang bersama-sama dalam kelompok pembudi daya kayu Eboni kota Palu sekitarnya, yang selama ini dia sudah bina puluhan tahun dalam upayanya melestarikan dan mengembangkan potensi kayu Eboni Sulawesi Tengah.(***)
Palu, BINA BANGUN BANGSA – Eboni merupakan pohon kayu yang bernilai tinggi. Kayu yang tergolong kayu keras, Eboni sangat artistik dengan teras kayunya yang berwarna hitam dengan pola garis-garis kecoklatan kemerahan, halus dan mengkilap, yang juga biasa dikenal sebagai kayu hitam asal Sulawesi.
Pohon Kayu Eboni, di Halaman Kantor Pemda Sulawesi Tengah.
Kayu Eboni banyak digunakan sebagai bahan baku untuk pembuatan furniture set untuk kantor dan atau rumah yang berkelas, dan juga sebagai material untuk membuat perangkat benda seni artistik yang bernilai tinggi, selain bisa juga sebagai bahan dasar alat musik yang berkualitas, apalagi saat ini pun bisa menjadi bahan lapisan dan bagian dari struktur bangunan mewah, dan masih banyak lagi produk barang kebutuhan dan kerajinan bernilai seni lainnya yang berbahan dasar kayu Eboni.
Menurut data penelitian bahwa pohon Kayu Eboni banyak berasal dan tersebar di daerah Sulawesi Tengah (65%), selanjutnya di Sulawesi Utara (20%) dan Sulawesi Selatan (15%), (Soerianegara, 1967). Dan sejak abad XVIII hingga saat ini kayu Eboni sudah mulai dieksploitasi untuk diperdagangkan hingga menembus pasar dunia dengan tujuan benua Eropa dan Asia, khususnya Jepang. Bahkan di Jepang, penggunaan kayu Eboni merupakan parameter yang menunjukkan tingkat status sosial seseorang (Kuhon dkk., 1987), sehingga ekspor kayu Eboni ke Jepang adalah tergolong tinggi permintaannya.
Maka eksploitasi yang telah berlangsung lama itu telah menyebabkan menurunnya jumlah populasi tegakan pohon kayu Eboni di hutan alam sebarannya, terutama di Sulawesi Tengah, yang menurut pengamatan telah mengalami banyak kerusakan dan kehilangan jumlah populasi tegakan tinggal.
Sehingga kondisi ini telah menjadi perhatian Arham Rumpan Saleh, salah satu pemerhati kehutanan dan lingkungan hidup asal kota Palu, yang sudah hampir 20 tahun memperjuangkan kelestarian hayati pohon kayu Eboni di Sulawesi Tengah.
“Keberadaan pohon Eboni di hutan alam Sulawesi Tengah saat ini sudah semakin memprihatinkan, bahkan sampai pada batas yang mengkhawatirkan, baik dari jumlah maupun luasan lokasi persebarannya”, kata Arham yang saat ini sedang giat mengembangkan pembibitan pohon kayu Eboni.
Pohon Kayu Eboni, di Halaman “Siranindi” Rumah Jabatan Gubernuran Sulawesi Tengah
Lanjut dia menambahkan, perlu ada program penanaman kembali (restocking) untuk mengembalikan kondisi dan kelestarian pohon kayu Eboni di Sulawesi Tengah yang harus segera dilakukan oleh Pemerintah dan pemerhati kehutanan dan lingkungannya.
“Karena apabila keadaan ini terus dan tetap dibiarkan tanpa ada pengawasan dan pengedaliannya, maka dikhawatirkan pohon kayu Eboni hanya akan tinggal kenangan”, ujar Arham menegaskan.
Padahal menurutnya bahwa kayu Eboni merupakan potensi alam Indonesia yang termasuk istimewa karena hanya berasal dari tanah nusantara, yang semestinya menjadi perhatian Pemerintah untuk terus dikembangkan supaya menjadi potensi unggulan nasional.
“Memang kenyataanya selama ini belum ada penelitian dan pengembangan yang dilakukan untuk menggali potensi kayu Eboni yang padahal dunia sudah mengakui kualitas dan kelasnya selama ini”, ujar Arham.
Lebih – lebih lagi sejarah pernah mencatat perdagangan besar kayu Eboni yang pernah menembus hingga menghasilkan devisa negara sebesar US $ 14,620 juta yang terdiri atas US $14,546 juta dalam bentuk bahan setengah jadi dan US$ 0,075 juta dalam bentuk barang jadi (Soenarno, 1996).
Maka keadaan ini perlu segera diantisipasi agar eksploitasi kayu Eboni tidak malah menimbulkan kerusakan lingkungan dan atau terjadinya kelangkaan terhadap jumlah populasi pohon kayu yang tergolong istimewa ini, karena hanya ada di Indonesia khususnya di daerah Sulawesi Tengah.
“Dan kegiatan untuk penanaman kembali pohon kayu Eboni hendaknya dilakukan Pemerintah dengan melibatkan masyarakat sebagai program pemberdayaan masyarakat dalam rangka pelestarian lingkungan hidup dan menumbuhkembangkan kecintaan terhadap populasi pohon kayu Eboni, demi generasi masa depan”, kata Arham dengan penuh harap.(***)
PORTAL INFOKOM – Wacana tentang pemindahan Ibukota Negara Indonesia ke daerah yang lebih baik mencuat kembali, sebagai imbas dari keadaan dan kondisi Jakarta yang saat ini sudah tidak lagi ideal sebagai Ibukota Negara, yang seharusnya berada di kawasan yang lebih kondusif bagi pusat segala urusan pemerintahan dan kenegaraan.
Kondisi Jakarta yang semakin diperparah dengan masalah kemacetan dan banjir yang tak kunjung tuntas, adalah sebagian kecil dari faktor penyebab utamanya, termasuk pula dengan masalah pemukiman dan tata lingkungan, yang tergolong sebagai daerah dengan tingkat polusi yang tinggi, sehingga mengakibatkan berkurangnya kualitas hidup dan kesehatan yang semakin lama semakin memprihatinkan bagi penduduk Jakarta.
Apalagi mengingat wilayah Jakarta yang semakin terbatas, dan sulit untuk di tata ulang kembali, akibat pertumbuhan penduduk dan dampak urbanisasi yang semakin tahun semakin juga meningkat, turut pula menimbulkan masalah-masalah baru, terutama masalah kawasan kumuh yang padat penduduk, sehingga menimbulkan masalah-masalah ekonomi dan penyakit sosial lainnya.
Berkaitan dengan hal itu semua, Ketua Umum BINA BANGUN BANGSA, Nur Ridwan pun mengharapkan agar wacana ini dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintahan saat ini.
Nur Ridwan mengusulkan agar pemindahan Ibukota sebaiknya dipusatkan ke daerah atau wilayah yang kedudukanya merupakan sentral dari kewilayahan NKRI yang secara geografis membujur dari Papua hingga Aceh.
“Sehingga secara strategis dapat menjangkau ke segala arah dan wilayah, seluruh negeri Nusantara ini, yang akan membawa manfaat yang positif bagi pemerintahan dan pembangunan Indonesia secara keseluruhan”, kata Nur Ridwan kepada Portal.
lanjutnya, Jakarta bisa tetap menjadi pusat perekonomian dan bisnis dunia, yang setara dengan kota-kota besar lainnya, sedangan untuk demi percepatan pemerataan pembangunan secara keseluruhan, sebaiknya Ibukota pemerintahan dan kenegaraan berada di pusat kewilayahan Indonesia.
Teluk Palu
Apalagi menurutnya ini adalah merupakan suatu jawaban dari tantangan ke depan, yang mengharuskan pemerintah untuk mampu menjaga kedaulatan dan keutuhan secara kewilayahan NKRI, terhadap segala ancaman disintegrasi bangsa dan negara Indonesia, baik dari faktor internal maupun eksternal, akibat isu-isu pemerataan pembangunan dan politik global.
“Dan menurut saya Kota Palu merupakan kota yang ideal bagi Ibukota Negara, karena letaknya yang secara geografis merupakan kota sentral, yang berada tepat di tengah-tengah kewilayahan negeri Nusantara ini, ibaratnya Kota Palu adalah Mutiaranya Indonesia”, terang Nur Ridwan.
Karena secara strategis kewilayahannya, Kota Palu sebagai Kota teluk dan lembah yang dikelilingi oleh bukit-bukit pegunungan yang indah, adalah merupakan satu-satunya daerah di Propinsi Sulawesi Tengah yang memiliki karakteristik khusus secara kewilayahannya, yang tiada dimiliki oleh daerah lainnya, karena memiliki inter koneksi dengan sembilan propinsi di sekitarnya (Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Kalimantan Selatan, Kalimatan Timur, Kalimantan Utara, Kep. Maluku -Red).
GeoStrategis Indonesia
Apalagi secara geostrategis ekonomi global, Kota Palu bisa juga menjadi pintu gerbang utama perdagangan dengan negara-negara maju di belahan utara, yakni China, Jepang, Korea Selatan dan Korea Utara, Taiwan dan Philippine, karena termasuk kota yang dilalui jalur perdagangan dan transportasi Internasional (ALKI 2-Red) yang menghubungkan perdagangan Asia-Pasifik dan Timur Tengah.
“Maka tidak heran kalau Kota Palu, yang dipimpin oleh Walikota Rusdi Mastura saat ini sedang berkembang pesat, selain sebagai kota Industri, Kota Palu pun merupakan Kota di Sulawesi Tengah yang berstatus sebagai Kota Kawasan Ekonomi Khusus (KEK-Red)”, tambahnya.
Harapannya semoga usulan ini bisa menjadi solusi yang efektif, walaupun masih memerlukan kajian dan pembahasan serta perencanaan khusus, sebagai bentuk upaya yang serius dalam percepatan pemerataan pembangunan untuk kawasan Indonesia wilayah Timur, yang semenjak Proklamasi Indonesia hingga saat ini, masih jauh tertinggal dari kawasan Indonesia bagian Barat. (RN)
Dalam surat yang disampaikan oleh Korwil dan Ketua DPD BINA BANGUN BANGSA Provinsi Papua, Ir. Mesak Tegai dan yang ditanda tangani oleh Yan Pieter Yarangga, selaku Ketua Dewan Adat Byak, suku yang memiliki wilayah Adat di Kabupaten Biak Numfor hingga Supiori tersebut menyebutkan beberapa identifikasi permasalahan pembangunan di daerah yang kaya akan sumber daya alamnya, tetapi masih tetap miskin dan prihatin kehidupan masyarakatnya.
