oleh admin | Apr 9, 2023 | Berita, Kemenkop UKM
Jakarta, BINA BANGUN BANGSA – Selama pandemi COVID-19 melanda Indonesia, banyak para pelaku UMKM yang banyak mengalami kerugian atau bahkan gulung tikar. Di tengah situasi yang sulit ini, pemerintah mempunyai banyak program bantuan untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang terdampak pandemi COVID-19.
Apa itu Bantuan Subsidi UMKM?
Sebelum mengetahui jenis-jenis bantuan yang diberikan pemerintah kepada para pelaku UMKM, alangkah baiknya jika kita lebih dulu mengetahui apa itu bantuan subsidi atau BLT UMKM. Bantuan subsidi atau Bantuan Langsung Tunai (BLT) UMKM adalah program bantuan dari pemerintah berupa uang tunai atau bantuan lainnya kepada para pelaku UMKM.
Program bantuan dari pemerintah ini ditujukan kepada para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) agar tetap bisa bertahan selama masa pandemi. Pada rencananya ada sekitar 12,8 juta pelaku UMKM yang menjadi target sasaran program bantuan ini. Saat ini sudah terhitung pemerintah memberikan bantuan ini dengan total mencapai 15,36 triliun rupiah dan diharapkan bantuan ini dapat diserap secara maksimal dan tepat sasaran.
Jenis Bantuan Subsidi UMKM
- Kredit Usaha Rakyat (KUR)
Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah salah satu program pemerintah untuk meningkatkan akses pembiayaan kepada para pelaku UMKM dalam bentuk pinjaman atau kredit. Sumber dana didapat dari Lembaga Keuanga Penyalur KUR. Tujuan dari KUR ini antara lain:
- Meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif
- Meningkatkan kapasitas daya saing UMKM
- Mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja
- LPDB KUKM
Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB KUKM) adalah Lembaga yang mengelola dana untuk pembiayaan KUKM berupa pinjaman dan pembiayaan lainnya yang sesuai dengan kebutuhan pelaku KUMKM. Kriteria penerima bantuan dari LPDB KUKM ini akan ditentukan oleh LPDB KUKM sendiri. - Program Pemulihan Ekonomi Nasional (Program PEN)
Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) adalah program bantuan yang diberikan oleh pemerintah melalui Kementerian Keuangan Republik Indonesia kepada UMKM dalam bentuk subsidi bunga/subsidi margin agar mampu bertahan dari dampak pandemi COVID-19
Kriteria Penerima Bantuan Program PEN
Program subsidi bunga/subsidi margin ini ditujukan bagi UMKM yang memiliki pinjaman produktif dengan plafon maksimal Rp.10 Miliar. Subsidi UMKM program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) ditujukan bagi UMKM yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
- Memiliki baki debet Kredit/Pembiayaan aktif per 29 Februari 2020
- Tidak termasuk dalam Daftar Hitam Nasional
- Memiliki kategori performing loan lancar dengan kolektibilitas 1 atau 2 per 29 Februari 2020
- Memiliki NPWP atau mendaftar untuk mendapatkan NPWP
- Harus memperoleh restrukturisasi dari Penyalur Kredit/Pembiayaan untuk Debitur memiliki plafon Kredit/Pembiayaan kumulatif di atas Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah)
- Debitur Koperasi selain kriteria di atas, Debitur harus memenuhi kriteria yang diatur oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
- Program Banpres Produktif untuk Usaha Mikro (BPUM)
Banpres Produktif untuk Usaha Mikro adalah bantuan yang diberikan oleh pemerintah yang bersumber dari APBN dalam bentuk uang tunai kepada para pelaku UMKM. Bantuan ini diberikan dalam bentuk permodalan usaha sebesar 1,2 juta rupiah untuk para pelaku usaha UMKM.
Kriteria Penerima Bantuan Program BPUM :
- Warga Negara Indonesia
- Mempunyai Nomor Induk Kependudukan
- Memiliki Usaha Mikro
- Bukan ASN, TNI/POLRI, serta Pegawai BUMN/BUMD
- Tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan dari perbankan dan KUR
- Bagi pelaku Usaha Mikro yang memiliki KTP dan domisili usaha yang berbeda, dapat melampirkan Surat Keterangan Usaha (SKU)
Sumber: https://kemenkopukm.go.id/read/program-banpres-produktif-untuk-usaha-mikro
oleh admin | Feb 23, 2017 | Berita, Desa, Foto
Menteri Desa PDTT melakukan dialog dengan Kepala Desa dan kelompok tani di kawasan pertanian terintegrasi UPT Bulu Pountu Jaya, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah.
oleh admin | Feb 23, 2017 | Berita, BUMDes, Desa
INFO BUMDes, Bank Sulteng mulai 2017 ini akan menggandeng Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk mendekatkan pelayanan perbankan kepada masyarakat pedesaan yang jauh dari kantor-kantor pelayanan bank.
“Di seluruh Sulteng ada 1.840 desa, namun untuk tahap pertama, kami akan bekerja sama dengan 70 BUMDes, mereka sudah kami latih,” kata Direktur Utama Bank Sulteng Rahmat Abdul Haris, Kamis [23/2].
Hal tersebut dikatakannya, saat berada di Desa Simoro, Kecamatan Gumbasa, Kabupaten Sigi, untuk menyerahkan santunan kematian BPJS Ketenagakerjaan untuk peserta yang iurannya dibayar Bank Sulteng.
Ia berharap, BUMDes Simoro, Kecamatan Gumbasa, Kabupaten Sigi ini, akan menjadi yang pertama merealisasikan kerja sama layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif (laku pandai) itu, karena dari berbagai aspek seperti SDM dan modal sudah lebih siap.
BUMDes Simoro dilaporkan dalam waktu dekat akan membuka rekening tabungan di Bank Sulteng dengan setoran awal Rp50 juta, sementara personel BUMDes yang ada saat ini hampir semuanya sudah berkualifikasi sarjana.
Dalam kerja sama itu, kata Rahmat, BUMDes akan menjadi perpanjangan tangan Bank Sulteng untuk melayani masyarakat desa dalam layanan perbankan dan layanan keuangan lainnya seperti pembukaan rekening, setor dan penarikan simpanan, pengiriman uang, pembelian pulsa listrik, telepon dan air bersih.
Salah satu syarat yang harus dipenuhi BUMDes untuk kerja sama ini adalah setiap BUMDes harus menyimpan modal di Bank Sulteng minimal Rp20 juta yang merupakan modal awal BUMDes dalam melakukan transaksi-transaksi perbankan.
“Dari setiap transaksi, BUMDes akan menerima jasa dari Bank Sulteng,” ujarnya.
Saat ini, rencana kerja sama ini sedang dalam tahap penyiapan sarana dan fasilitas seperti komputer dan akses telekomunikasi.
“Desa-desa yang belum memiliki akses telekomunikasi seluler dengan kekuatan yang memadai, akan dibangunkan sarana telekomunikasi satelit,” ujarnya.
Kerja sama Bank Sulteng dengan BUMdes ini merupakan implementasi program Laku Pandai Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk penyediaan layanan perbankan atau layanan keuangan lainnya melalui kerja sama dengan pihak lain (agen bank), dan didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi.
Laku pandai sangat dibutuhkan karena masih banyak masyarakat yang belum mengenal, menggunakan atau mendapatkan layanan perbankan dan layanan keuangan lainnya karena bertempat tinggal di lokasi yang jauh dari kantor bank atau adanya biaya atau persyaratan yang memberatkan.
Program ini bertujuan menyediakan produk-produk keuangan yang sederhana, mudah dipahami, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang belum dapat menjangkau layanan keuangan. Selain itu, juga melancarkan kegiatan ekonomi masyarakat sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan antarwilayah di Indonesia, terutama antara desa dan kota.
Program Laku Pandai OJK ini di Sulteng telah diterapkan oleh Bank BRI dengan nama BRI-Link bekerja sama dengan para pengusaha kecil dan menengah di pedesaan. [ant/bus]
Sumber : SkalaNews
oleh admin | Feb 8, 2017 | Berita, BUMDes, Desa
INFO BUMDes, Banyuwangi – Slamet Kasihono, Kepala Desa Ketapang, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi, punya strategi untuk menekan harga kebutuhan pokok masyarakat. Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) melayani kebutuhan kebutuhan pokok murah lewat Rumah Pangan Kita (RPK) di pasar, kawasan perkebunan dan desa yang jauh dari pusat pasar.
Selain RPK, melalui BUMDes juga ada strategi pemasukan desa melalui jasa foto copy, ATK, pembayaran online rekening listrik, jasa angkut sampah dan simpan pinjam.
Dari 10 ribu Kepala Keluarga (KK) di Desa Ketapang, sekarang sudah ada 700-an KK yang menjadi konsumen rutin melalui BUMDes. Pengembangan BUMDes pada awal Januari 2017, Slamet menggandeng Bulog dan Bank BNI untuk memasok kebutuhan pokok yang murah.
“Kita sinergi dengan Bulog karena harganya lebih rendah seperti gula, tepung, minyak goreng, beras dan cabai, namun untuk saat ini Bulog sedang kehabisan stok cabai,” ujarnya.
Khusus BUMDes yang menjual kebutuhan pokok, sengaja didirikan untuk menekan laju inflasi. Inflasi yang rendah merupakan indikator penting makro ekonomi karena berkaitan langsung dengan daya beli masyarakat.
Untuk mewujudkan itu semua, Slamet sempat menjual mobil pribadi dan pinjam uang ke bank untuk membangun BUMDes bernama ‘Citra Mandiri’. Upaya tersebut memang sesuai dengan visi-misinya. “Kenapa BUMDes saya dirikan, ini ada keterkaitan dengan visi-misi saya,” ujarnya.
Selain menyerap tenaga kerja yang mulanya berjumlah 17 menjadi 25 orang, BUMDes juga meningkatkan keuntungan pendapatan desa sebesar Rp 80-100 juta per tahun. Hal ini sangat membantu untuk pembayaran upah staf , “Dulu sebelum ada BUMDes ini upah staf hanya Rp 200 ribu per bulan, kini upahnya bisa Rp 800 ribu hingga 1 juta per bulan,” kata Slamet.
Menurut Slamet membuat BUMDes ini sangat mudah, namun masih banyak kepala desa yang belum serius membangun BUMDes. Padahal manfaatnya sangat besar sekali bagi desa, “Kami menjadi desa mandiri yang bisa membangun demi kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Sumber : merdeka.com
oleh admin | Okt 19, 2016 | Berita
INFO BUMDes, Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani mendorong agar setiap desa membuat satu produk unggulan sebagai pemicu kemajuan ekonomi.
“Dengan adanya produk unggulan desa, atau one village one product, maka akan memicu pembangunan ekonomi strategis dari desa ke level kabupaten, bahkan juga di tingkat nasional. Ini yang kita sebut sebagai pembangunan dimulai dari desa,” ujar Menko PMK Puan Maharani usai memimpin rapat koordinasi tingkat menteri membahas dana desa dan program pendamping desa di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Rabu (19/10).
Dalam rakor ini hadir antara lain Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Desa PDT dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, dan Kepala PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro.
Menteri Puan menambahkan, desa-desa saat ini sudah bisa melakukan berbagai manuver pembangunan karena sudah ada dana desa yang dijalankan sejak 2015. Jika sebelumnya dana desa difokuskan untuk infrastruktur, maka tahun ini sudah mulai digunakan untuk pemberdayaan ekonomi dan pembangunan kapasitas masyarakat desa.
“Dana desa kita dorong agar benar-benar bisa menanggulangi kemiskinan, pengembangan sumber daya manusia dan kapasitas aparat desa,” jelasnya.
Kerja membangun desa, lanjut Menko Puan, membutuhkan sinergi lintas sektor, terutama 18 kementerian/lembaga yang terkait. Adapun tentang dana desa, akan dibangunlah sebuah perangkat bersama, yakni surat keputusan bersama (SKB) empat menteri yang secara khusus mengawal program dana desa.
“SKB 4 Menteri ini meliputi Menteri Desa PDT dan Transmigrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri PPN/Kepala Bappenas,” imbuh Puan.
Lebih jauh dijelaskan bahwa saat ini ada 74.754 desa yang sudah menerima dana desa dengan penyaluran tahap pertama bulan Maret, dan tahap kedua bulan Oktober. Ada juga target pemerintah yang tengah dikerjakan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) adalah mengentaskan 5.000 desa tertingal menjadi berkembang. Serta ada 2.000 desa berkembang yang akan dibangun menjadi desa mandiri.
“Progresnya terus kita monitor agar segera tercapai sesuai dengan road map yang kita buat. Ini mencangkup kebijakan pembangunan desa, standar pelayanan minimum desa, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa,” tegas Menko Puan.
Pada kesempatan sama, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, sinergi kementerian dalam pembangunan desa memang sudah berjalan. Kementerian Dalam Negeri fokus menjalankan tugas meningkatkan kualitas SDM aparatur desa. Juga berupaya bagaimana perangkat desa memahami manajemen desa, perencanaan desa, menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan, dan sebagainya.
“Adapun soal teknis perencanaan program desa, itu tugas Mendesa berkordinasi dengan Bupati setemat. Tapi kita terus monitoring agar perangkat desa benar-benar mampu menjalankan tugasnya dalam membuat perencanaan hingga pertanggungjawaban dana desa,” lanjut Tjahjo.
Adapun Menteri Desa Eko Putro Sandjojo memaparkan bahwa sejauh ini banyak progres pembangunan desa yang terjadi. Jika tahun 2015 dana desa fokus pada infrastruktur, maka tahun ini sudah banyak juga yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat dan ekonomi desa.
“Kita evaluasi terus pembangunan desa dan diketahui bahwa indesks tingkat kepuasan masyarakat indonesia mayoritas ada di desa, yakni sebesar 72%. Nah, ini faktor dana desa besar sekali,” ujarnya.
Mendesa Eko juga mengatakan bahwa Keementerian Desa bersama Kemendagri, Kemenkeu dan bappenas, terus melakukan sinergi. Bahkan juga dengan kementerian teknis lain seperti pertanian yang kini fokus tugasnya ke desa-desa.
“Ini sesuai arahan dari Ibu Menko PMK (Puan Maharani) agar kita gerebeg pembangunan desa. Kami di Kemendesa sangat terbantu oleh Kemendagri dari kecamatan untuk mengetahui apa kebutuhan desa,” tegas Eko.
oleh admin | Agu 24, 2016 | Berita, Desa
INFO BUMDes, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo mengatakan produk unggulan desa harus ditata.
“Banyak desa yang memproduksi produk unggulan hanya dalam skala kecil. Hal tersebut tidak cukup, untuk membantu mempercepat peningkatan ekonomi desa,” ujar Eko di Jakarta, Kamis.
Menurut dia, produksi produk dalam skala kecil tersebut, justru akan memperpanjang rantai distribusi dan berdampak pada tingginya biaya transportasi.
“Saat berkunjung ke desa, saya lihat ada yang menanam jagung, tapi skalanya kecil-kecil. Ada yang menanam bawang tapi hanya beberapa dan hanya kecil-kecilan. Yang seperti ini kurang nilainya. Bisa kan kita buat, satu atau dua desa dikombinasikan produk unggulannya apa, kita fokus pada produk tersebut dan buat dalam skala besar,” tambah dia.
Menteri Eko memberi contoh beberapa desa yang memiliki potensi jagung, masyarakatnya diarahkan untuk fokus dan konsisten menanam dan produksi jagung. Dengan begitu, akan mempermudah distribusi dan meningkatkan daya tarik konsumen.
“Ini tidak, kadang masyarakat kita ini tidak konsisten. Kadang menanam kedelai, kadang menanam bawang, ini sulit berkembang,” terang dia.
Menteri Eko melanjutkan, hasil produksi desa dalam jumlah besar, dapat disimpan ataupun diolah melalui sarana pascapanen. Dengan begitu, kualitas produk seperti halnya hasil panen pertanian dapat terjaga dengan baik.
“Kalau hasil panen padi misalnya, jumlahnya sangat banyak dan melebihi kebutuhan warga, dapat disimpan dulu di sarana pascapanen agar harga tidak merosot. Sebaliknya, di saat panen padi mulai langka, padi yang disimpan tadi bisa didistribusikan agar harga tidak terlalu melonjak naik. Ini menguntungkan petani, tapi juga menguntungkan konsumen,” kata dia.
Meski demikian Menteri Eko mengakui, masing-masing desa memiliki potensi dan ciri khas berbeda. Untuk itu, perlu adanya kerja sama dari Pemerintah Daerah, Media Massa dan NGO, untuk memberikan informasi mengenai pengembangan ekonomi yang cocok diterapkan desa.
“Kami harus benar-benar merancang desa-desa ini mau dijadikan apa. Karena ada yang potensinya di wisata, perikanan, peternakan, meskipun mayoritas di agrikultur,” tukas dia.
Sumber : Antara
INFO BUMDes, Bank Sulteng mulai 2017 ini akan menggandeng Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk mendekatkan pelayanan perbankan kepada masyarakat pedesaan yang jauh dari kantor-kantor pelayanan bank.
INFO BUMDes, Banyuwangi – Slamet Kasihono, Kepala Desa Ketapang, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi, punya strategi untuk menekan harga kebutuhan pokok masyarakat. Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) melayani kebutuhan kebutuhan pokok murah lewat Rumah Pangan Kita (RPK) di pasar, kawasan perkebunan dan desa yang jauh dari pusat pasar.
INFO BUMDes, Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani mendorong agar setiap desa membuat satu produk unggulan sebagai pemicu kemajuan ekonomi.
INFO BUMDes, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo mengatakan produk unggulan desa harus ditata.