oleh admin | Jan 18, 2020 | Koperasi & UMKM, Program
Jakarta, BINA BANGUN BANGSA – Kemajuan teknologi digital era 5.0 saat ini membuat sistem perekonomian dan usaha atau bisnis dalam negeri sudah harus berbenah mengikuti perkembangan dunia saat ini, kalau tidak mau ketinggalan dalam persaingan global di bidang penjualan dan pemasaran produk, barang dan jasa, terutama bagi pelaku UMKM di negeri ini.
Hal itu disampaikan Ketua Umum BINA BANGUN BANGUN, Nur Ridwan dalam Rapat Kerja Terbatas Bidang Perekonomian, Koperasi dan UMKM di Kantor Pusat, Jakarta. (18/01/2020)
“Kita harus pro aktif menghadapi tantangan global dalam persaingan pasar dunia saat ini, apalagi dengan derasnya Aplikasi Teknologi luar negeri saat ini yang sudah masuk dalam pasar domestik sehingga bisa menggerus pasar UMKM dalam negeri” katanya.
Karena secara data sumber dari Kementerian Koperasi dan UKM, setidaknya terdapat lebih dari 64 juta unit UMKM yang telah berkontribusi 97% terhadap total tenaga kerja, dan memberi sumbangsih 60% terhadap PDB (Product Domestic Bruto) nasional. “Jumlah ini menunjukan peran UMKM yang sangat besar bagi perekonomian nasional”, katanya lagi.
“Akan rugi besar bagi kita kalau pasar UMKM dalam negeri diambil oleh pelaku UKM dan Industri dari luar negeri”, katanya lebih lanjut.
Maka menurutnya, BINA BANGUN BANGSA sebagai Organisasi atau Lembaga Mitra Pembangunan Nasional yang berdiri sejak tahun 2009, dengan memiliki potensi puluhan ribu anggota UMKM, saat ini sedang mengembangkan Aplikasi SuperApp untuk memfasilitasi penjualan dan pemasaran serta pengembangan daripada produk/barang dan jasa para anggotanya. Dengan menggandeng para developer aplikasi karya Anak Bangsa Indonesia yang tidak kalah kemampuannya dengan para developer luar negeri.
“SuperApp yang dibangun berbasis sistem Koperasi bagi anggota yang menawarkan banyak layanan dan benefit dari SuperApp ini. Semoga bisa berguna dan bermanfaat secara luas dalam membantu tugas negara untuk memajukan kesejahteraan masyarakat Indonesia”, harapannya.(IWN).
oleh admin | Mar 2, 2017 | Event
Palu, Bina Bangun Bangsa DPW Kota Palu menggelar dialog peran fungsi pemerintah dan masyarakat sipil di gedung serbaguna Tipo, Palu, (2/3/2017).
Asisten l bidang perekonomian dan pembangunan Pemerintah Kota Palu, lmran Lataha mengatakan dalam sambutannya, bahwa pencapaian kesejahteraan masyarakat dilihat dari perkembangan ekonominya. Hal itu dimulai dengan penguatan peran dan fungsi masyarakat, usaha mikro, menengah sampai usaha skala besar. Salah satunya membangun struktur ekonomi yang kokoh, pemerintah dituntut proaktif menggerakkan seluruh potensi ekonomi yang dimiliki baik sektor jasa, perdagangan dan industri kreatif. (Mercusuar)
oleh admin | Mar 1, 2016 | Nasional, Seminar
Jakarta, BINA BANGUN BANGSA – Seharusnya bangsa Indonesia sadari bahwa telah terjadi perubahan yang sangat mendasar terhadap ideologi Pancasila dan UUD 1945 yang merupakan cita-cita dan amanat Proklamasi 17-8-1945, akibat dari perubahan UUD 1945 yang sudah keempat kalinya sejak reformasi 1998 hingga tahun 2002.
Demikian yang disampaikan oleh Sekretaris Front Nasional dr.Zulkifli kepada Portal Infokom di sela-sela acara diskusi bedah buku karya Prof. Dr. Kaelan (UGM), tentang “Liberalisasi Ideologi Negara Pancasila”, di Jakarta (1/3/2016).
Karena menurut dr Zul UUD 1945 versi amandemen (perubahan) telah mengubah sistem kedaulatan rakyat dan ketatanegaraan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga lebih mengarah kepada sistem liberalistik, kapitalistik, dan federatif, yang jelas-jelas bertentangan dengan Pancasila.
“Padahal jelas-jelas secara filosofi bangsa Indonesia berlandaskan Pancasila, yang memiliki nilai-nilai berkeTuhanan yang Maha Esa, berperikemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan dan gotong royong, bermusyawarah mufakat dan berkeadilan sosial”, terangnya.
Maka ditegaskannya bahwa UUD 1945 versi perubahan, tidak bisa lagi disebut sebagai UUD 1945 (yang disahkan tanggal 18 Agustus 1945)…harus disebut saja UUD 2002.
Panel diskusi buku tersebut dibuka oleh Jend. TNI (Purn.) Try Sutrisno sebagai Ketua Dewan Pembina GPP ini pun dihadiri oleh para tokoh nasional yaitu Jend. TNI (Purn.) Djoko Santoso, Kiki Syahnakri, Teddy Rusdy, Akbar Tanjung, Subiakto Tjakrawerdaja, Fuad Bawazier, Ridwan Saidi, KH. Maksum, Hendrajit. Selain itu juga dihadiri oleh berbagai elemen mahasiswa dan organisasi kemasyarakatan. (Wan)
oleh admin | Mei 6, 2015 | Event, Program dan kegiatan
Jakarta, BINA BANGUN BANGSA – Menjelang pukul 19.00 WIB, 5 April 2015, kawasan Senen, Jakarta Pusat, diguyur hujan lebat. Hal demikian membuat para pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan jas hujan pada menepi di pinggir jalan yang ada tempat untuk berteduh.
Di Monument HKSN, sebuah tempat yang dihimpit Stasiun Kereta Api Senen dan Pasar Senen, berdiri sebuah tenda di mana di tempat itu berjejer puluhan kursi. Tak jauh dari tenda itu berdiri panggung permanen. Di panggung itu terpampang jelas sebuah tulisan Deklarasi Gema Gong Pancasila.
Bekas hujan yang mengguyur malam itu membekas di area Monumen HKSN. Hujan yang sebelumnya turun bisa jadi membuat panitia khawatir sebab acara yang akan digelar pukul 20.00 yang dihadiri oleh Ketua MPR Zulkifli Hasan dan Pangdam Jaya Mayjen Agus Sutomo bisa terganggu. Syukur hujan reda satu jam sebelum acara dimulai.
Menunggu kedatangan para tamu, panitia memberi kesempatan kepada kelompok pengamen jalanan memberi hiburan dengan mendendangkan lagu-lagu tentang persatuan dan kesatuan bangsa.
Selepas hiburan, tak lama kemudian Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan tiba di tempat. Prosesi acara, sambutan demi sambutan pun dimulai. Dikatakan oleh Panitia Acara Deklarasi Gema Gong Pancasila, Wardi, dirinya merasakan gembira dengan acara yang digelar pada malam itu. Diungkapkan untuk menyelenggarakan acara tersebut, dirinya bersama dengan komponen masyarakat yang lain telah melakukan beberapa kali pertemuan sehingga menghasilkan beberapa kesepakatan.
“Kesepakatan itu adalah pertama, masyarakat yang terhimpun dalam Gema Gong masih mencintai Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara. Kedua, siap berjuang dalam suasana gotong royong dalam memwujudkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, ikut menyosialisasikan Pancasila. Keempat, melanjutkan kerja sama dengan MPR, TNI, Polri, dan pemerintah dalam melaksanakan sosialisasi. Kelima, mengharap agar negara bisa menegakkan kedaulatan negara yang adil dan makmur”.
Salah satu tokoh masyarakat yang ikut memberi sambutan, Irawan Nur, menuturkan acara malam ini merupakan malam keramat yang perlu dijunjung dan hormati. “Semoga kegiatan ini bisa terus berjalan sepanjang tahun,” ujarnya.
Dikatakan, Pancasila merupakan jati diri bangsa. “Visi bangsa yang menyatukan,” ujarnya. Mengutip pendapat orang Barat bahwa Pancasila sebagai manajemen Tuhan. “Dengan Pancasila kita lebih dekat pada Allah,” ungkapnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa Pancasila terbukti sakti sehingga bisa menyelamatkan bangsa. Tak heran bila ia mengatakan Gema Gong Pancasila sebagai kegiatan keramat. “Dengan acara ini rakyat bisa mengenal Pancasila secara utuh,” ujarnya. “Pancasila membawa kita lebih kuat dan makmur,” tambahnya.
Malam deklarasi itu juga menjadi perhatian Agus Sutomo. Dalam sambutan, Agus Sutomo mengatakan acara ini lahir dari prakarsa masyarakat yang peduli dan komitmen untuk membangkitkan nilai-nilai luhur bangsa. “Gerakan ini relevan dan mengunggah arti penting Pancasila,” ujarnya.
Menurut Agus Sutomo, Indonesia ke depan menghadapi tantangan yang semakin berat. Bangsa ini memiliki sumber daya alam dan wilayah yang luas. Hal inilah yang menarik bangsa lain untuk mengincar Indonesia. Mencermati apa yang berkembang di masyarakat maka kita menyadari bahwa ancaman terhadap NKRI itu semakin nyata. “Untuk itu perlu diperkokoh sendi-sendi kehidupan yang sesuai dengan Pancasila dan NKRI,” tegasnya. “Melalui kegiatan ini kita gelorakan kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai Pancasila,” tambahnya.
Puncak acara dalam kegiatan itu adalah pidato dari Zulkifli Hasan. Dalam sambutan, pria asal Lampung itu mengatakan, dirinya mengapresiasi masyarakat yang mengadakan kegiatan seperti itu. Kegiatan itu penting di tengah bangsa ini yang telah kehilangan roh kebangsaan. Diakui masyarakat saat ini telah menjauh dari nilai-nilai dasar bangsa dan negara. “Sekarang masyarakat semakin jauh dari nilai-nilai yang kita anut,” ujarnya.
Dimaksud oleh Zulkifli Hasan seperti masyarakat menjauh dari Sila IV Pancasila. Musyawarah dan mufakat diganti dengan voting. “Karena voting, yang hitam bisa menjadi putih, ” ujarnya. Lebih lanjut dikatakan bangsa ini semakin jauh dari nilai-nilai konsensus dasar. “Kita semakin jauh dari etika dan keadilan,” tambahnya.
Untuk itu dirinya kembali memberi hormat kepada masyarakat yang membuat acara seperti ini. Dikatakan kalau Sosialisasi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, dilakukan oleh MPR hasilnya tak akan maksimal. Untuk itu MPR mengajak semua untuk melakukan sosialisasi. “Sosialisasi harus dilakukan oleh semua masyarakat,” paparnya.
Zulkifli Hasan dalam kesempatan itu setuju dengan apa yang dikatakan oleh Agus Sutomo bahwa tantangan bangsa ini semakin komplek. Ditegaskan bahwa tantangan bangsa ini menurutnya adalah masalah ketimpangan kesejahteraan, antara kaya dan miskin. “Bila kita memegang Pancasila maka masalah suku dan agama itu masalah yang sudah selesai,” ungkapnya.(***)
Dalam akhir sambutan ia mengatakan, “Mudah-mudahan Gema Gong Pancasila akan disambut di seluruh tanah air. Ini merupakan cita-cita luar biasa.” (Kompas.com).
oleh admin | Jan 18, 2015 | Berita, Hukum dan HAM, Internasional, Nasional, Pendidikan
GARUDA PANCASILA
PORTAL – Perlukah di negara Pancasila yang berkeTuhanan kepada Yang Maha Esa melegalkan hukuman mati ? Tidakkah cukup dengan hukuman seumur hidup sudah pula membuat manusia menjadi jera ? ini sebagian pertanyaan yang disampaikan oleh seseorang melalui komunikasi BBm kepada PORTAL.
Dalam interaksinya di BBm, dia mengatakan bahwa Indonesia tidak perlu menganut adanya Hukuman Mati, karena bertentangan dengan Pancasila yang sangat menjunjung tinggi nilai – nilai perikemanusiaan dan perikeadilan yang beradab.
“Sebagai negara Pancasila Indonesia harus menghapuskan bentuk hukuman mati, lagipula belum ada bukti korelasi yang dapat meyakinkan bahwa hukuman mati merupakan hukuman yang efektif untuk memberikan efek jera kepada siapapun yang akan mengurangi bahkan dapat menghilangkan tingkat kriminal dan atau perbuatan kejahatan yang serupa”, tulis dia.
Walaupun memang dukungan terhadap hukuman mati didasari argumen yang di antaranya bahwa hukuman mati pantas untuk pelaku pembunuhan sadis, dengan maksud mencegah siapapun untuk membunuh karena akan dikenakan hukuman mati, karena pada hukuman mati si pelaku pasti tidak akan bisa membunuh lagi karena sudah dihukum mati dan itu hakikatnya memelihara kehidupan yang lebih luas. (wikipedia)
“Tetapi dalam konteks hukuman mati bagi kurir dan pengedar narkoba, hingga kini pun belum juga membuat efek jera bagi bandar besar dan jaringan mafia narkoba yang sebenarnya, yang saat ini malah masih bebas dan mungkin dilindungi karena bicara soal uang besar ?”, tandasnya juga.
Ditambahkannya kadang kita sebagai manusia selama ini selalu hanya melihat kejadian dan peristiwa dari permukaan saja dan apalagi juga sepotong-potong tanpa membaca secara keseluruhan dan utuh, yang sudah menjustifikasi sesuatu yang sebenarnya kita sendiri pun belum tentu tahu dan yakin benar adanya dan apakah sudah benar dan adil keputusannya.
“Indonesia sebagai negara hukum, seharusnya konsisten dan konsekwen dalam pelaksanaan penegakkan hukum di negeri yang telah menjamin hak hidup dan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, apalagi Pancasila sebagai Falsafah Bangsa dan Negara Indonesia adalah merupakan sumber dari segala sumber hukum dan produk hukum di republik ini”, tegasnya.
Lagipula menurutnya bahwa tingkat kriminalitas adalah sebenarnya berhubungan dengan kondisi kemiskinan dan tingkat kesejahteraan suatu wilayah dan lingkungan masyarakatnya, termasuk sistem pemerintahan dan politik serta penegakan hukum di negeri itu sendiri, jadi sebaiknya pola pemerintah sebagai aparatur negara jangan pernah suka melempar kesalahan dan tanggungjawabnya kepada yang lain, terutama pula jangan suka menyalahkan masyarakat dan atau warganya, tanpa adanya instrospeksi dan koreksi dari diri badan lembaga pemerintah itu sendiri, untuk memperbaiki sistem pembangunan dan penegakkan hukum yang pada kenyataannya sudah semakin karut marut dan rusak akut ini.
oleh admin | Des 6, 2014 | Event, Program dan kegiatan
Dalam Rangka memberikan pemahaman bagi masyarakat luas tentang Kejahatan Terorisme dan perkembangannya di Asia Tenggara pada umumnya dan di Indonesia khususnya, Lembaga Cegah Kejahatan Indonesia (LCKI) Prov. DKI Jakarta bekerja sama dengan MABES POLRI akan menyelenggarakan Seminar Nasional dengan Tema “Sistem Pengamanan Objek Vital yang Kondusif dalam Menghadapi Ancaman Terorisme secara Nasional maupun Internasional”. Demikian yang disampaikan oleh Delfi Tasar, sebagai Panitia dari seminar nasional ini kepada redaksi.
“Acara yang menghadirkan KAPOLRI, Jend. (Pol.) Sutarman sebagai Pembicara Utama dari seminar ini, rencananya akan diselenggarakan di Hotel Kartika Chandra, The Kirana Grand Ballroom, Jakarta, yang berlangsung dua hari berturut-turut, yaitu pada tanggal 15 dan 16 Desember 2014”, ujar Delfi lagi.
“Dan selaku Ketua Presidium LCKI Pusat, Jenderal Polisi (Purn) Prof. Drs. H. Da’i Bachtiar, SH, AO, akan memberikan pula kata sambutannya, yang kemudian seminar akan diisi oleh pemateri dari KABAHARKAM MABES POLRI, KABAINTELKAM MABES POLRI, KEPALA BNPT, dan DIR SHABARA BAHARKAM MABES POLRI”, tambah Delfi Tasar, yang juga merupakan pengurus LCKI DKI Jakarta ini.
“Dalam seminar dua hari ini, yang di mulai dari pukul 08:00 wib hingga selesai, akan membahas berbagai masalah terkait kejahatan Terorisme da Anarkisme yang kerap terjadi di negeri ini pada khususnya, yakni mulai dari motif dan modusnya, atau pola yang sering digunakan. Dan terutama akan membahas Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku serta berbagai teknik, strategi dan sistem untuk membangun kerjasama dengan berbagai instansi, baik yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dalam upaya bersama untuk melakukan pencegahan maupun penanggulangan Terorisme dan Anarkisme”, tegas Delfi.
Sejalan dengan maksud dan tujuan dari seminar ini diadakan, Ketua Umum BINA BANGUN BANGSA, Nur Ridwan sangat memberikan apresiasinya kepada LCKI DKI Jakarta dan MABES POLRI, terutama kepada Erwin Ramali, selaku Ketua LCKI DKI Jakarta, dan Delfi Tasar, yang menurutnya bahwa seminar ini adalah sangat penting dan perlu diadakan secara berkala dan meluas, untuk mensosialisasikan kepada masyarakat umum tentang pemahaman wawasan anti terorisme dan anarkisme, karena publik akan dapat mengetahui tentang apa itu Terorisme dan Anarkisme, serta bagaimana cara pencegahan dan penanggulangannya, sehingga masyarakat waspada dan dapat melakukan deteksi dini, terhadap rencana dan tindakan aksi kejahatan model tersebut.
Selain itu kegiatan ini juga merupakan forum komunikasi dan kerja sama berbagai pihak, antara institusi negara yang terutama di bidang politik, hukum dan keamanan, beserta berbagai instansi swasta nasional maupun luar negeri, termasuk juga dari berbagai unsur masyarakat umum, agar waspada terhadap berbagai upaya dan tindakan yang terindikasi mengarah kepada kejahatan terorisme dan anarkisme, sehingga akan mempersempit ruang gerak bagi kejahatan, terutama terorisme untuk hidup di negeri yang cinta aman dan damai ini.
Untuk Informasi dan Konfirmasi Undangan acara seminar, dapat menghubungi Sekretariat Panitia :
- Div Humas Mabes Polri : Jl. Trunojoyo No. 3 Lt. 2, Jakarta Selatan Telp. (021) 7136 6719
- LCKI Prov. DKI Jakarta : Gd. Arva Central Cikini, Jl. Cikini Raya No. 60 Blok FG-MN Lt. 5, Jakarta Pusat, Telp. (021) 3190 4082, E-mail : lcki_jakarta@yahoo.com, Web-site : www.lcki.org
Palu, Bina Bangun Bangsa DPW Kota Palu menggelar dialog peran fungsi pemerintah dan masyarakat sipil di gedung serbaguna Tipo, Palu, (2/3/2017).
