oleh admin | Mei 6, 2015 | Event, Program dan kegiatan
Jakarta, BINA BANGUN BANGSA – Menjelang pukul 19.00 WIB, 5 April 2015, kawasan Senen, Jakarta Pusat, diguyur hujan lebat. Hal demikian membuat para pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan jas hujan pada menepi di pinggir jalan yang ada tempat untuk berteduh.
Di Monument HKSN, sebuah tempat yang dihimpit Stasiun Kereta Api Senen dan Pasar Senen, berdiri sebuah tenda di mana di tempat itu berjejer puluhan kursi. Tak jauh dari tenda itu berdiri panggung permanen. Di panggung itu terpampang jelas sebuah tulisan Deklarasi Gema Gong Pancasila.
Bekas hujan yang mengguyur malam itu membekas di area Monumen HKSN. Hujan yang sebelumnya turun bisa jadi membuat panitia khawatir sebab acara yang akan digelar pukul 20.00 yang dihadiri oleh Ketua MPR Zulkifli Hasan dan Pangdam Jaya Mayjen Agus Sutomo bisa terganggu. Syukur hujan reda satu jam sebelum acara dimulai.
Menunggu kedatangan para tamu, panitia memberi kesempatan kepada kelompok pengamen jalanan memberi hiburan dengan mendendangkan lagu-lagu tentang persatuan dan kesatuan bangsa.
Selepas hiburan, tak lama kemudian Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan tiba di tempat. Prosesi acara, sambutan demi sambutan pun dimulai. Dikatakan oleh Panitia Acara Deklarasi Gema Gong Pancasila, Wardi, dirinya merasakan gembira dengan acara yang digelar pada malam itu. Diungkapkan untuk menyelenggarakan acara tersebut, dirinya bersama dengan komponen masyarakat yang lain telah melakukan beberapa kali pertemuan sehingga menghasilkan beberapa kesepakatan.
“Kesepakatan itu adalah pertama, masyarakat yang terhimpun dalam Gema Gong masih mencintai Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara. Kedua, siap berjuang dalam suasana gotong royong dalam memwujudkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, ikut menyosialisasikan Pancasila. Keempat, melanjutkan kerja sama dengan MPR, TNI, Polri, dan pemerintah dalam melaksanakan sosialisasi. Kelima, mengharap agar negara bisa menegakkan kedaulatan negara yang adil dan makmur”.
Salah satu tokoh masyarakat yang ikut memberi sambutan, Irawan Nur, menuturkan acara malam ini merupakan malam keramat yang perlu dijunjung dan hormati. “Semoga kegiatan ini bisa terus berjalan sepanjang tahun,” ujarnya.
Dikatakan, Pancasila merupakan jati diri bangsa. “Visi bangsa yang menyatukan,” ujarnya. Mengutip pendapat orang Barat bahwa Pancasila sebagai manajemen Tuhan. “Dengan Pancasila kita lebih dekat pada Allah,” ungkapnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa Pancasila terbukti sakti sehingga bisa menyelamatkan bangsa. Tak heran bila ia mengatakan Gema Gong Pancasila sebagai kegiatan keramat. “Dengan acara ini rakyat bisa mengenal Pancasila secara utuh,” ujarnya. “Pancasila membawa kita lebih kuat dan makmur,” tambahnya.
Malam deklarasi itu juga menjadi perhatian Agus Sutomo. Dalam sambutan, Agus Sutomo mengatakan acara ini lahir dari prakarsa masyarakat yang peduli dan komitmen untuk membangkitkan nilai-nilai luhur bangsa. “Gerakan ini relevan dan mengunggah arti penting Pancasila,” ujarnya.
Menurut Agus Sutomo, Indonesia ke depan menghadapi tantangan yang semakin berat. Bangsa ini memiliki sumber daya alam dan wilayah yang luas. Hal inilah yang menarik bangsa lain untuk mengincar Indonesia. Mencermati apa yang berkembang di masyarakat maka kita menyadari bahwa ancaman terhadap NKRI itu semakin nyata. “Untuk itu perlu diperkokoh sendi-sendi kehidupan yang sesuai dengan Pancasila dan NKRI,” tegasnya. “Melalui kegiatan ini kita gelorakan kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai Pancasila,” tambahnya.
Puncak acara dalam kegiatan itu adalah pidato dari Zulkifli Hasan. Dalam sambutan, pria asal Lampung itu mengatakan, dirinya mengapresiasi masyarakat yang mengadakan kegiatan seperti itu. Kegiatan itu penting di tengah bangsa ini yang telah kehilangan roh kebangsaan. Diakui masyarakat saat ini telah menjauh dari nilai-nilai dasar bangsa dan negara. “Sekarang masyarakat semakin jauh dari nilai-nilai yang kita anut,” ujarnya.
Dimaksud oleh Zulkifli Hasan seperti masyarakat menjauh dari Sila IV Pancasila. Musyawarah dan mufakat diganti dengan voting. “Karena voting, yang hitam bisa menjadi putih, ” ujarnya. Lebih lanjut dikatakan bangsa ini semakin jauh dari nilai-nilai konsensus dasar. “Kita semakin jauh dari etika dan keadilan,” tambahnya.
Untuk itu dirinya kembali memberi hormat kepada masyarakat yang membuat acara seperti ini. Dikatakan kalau Sosialisasi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, dilakukan oleh MPR hasilnya tak akan maksimal. Untuk itu MPR mengajak semua untuk melakukan sosialisasi. “Sosialisasi harus dilakukan oleh semua masyarakat,” paparnya.
Zulkifli Hasan dalam kesempatan itu setuju dengan apa yang dikatakan oleh Agus Sutomo bahwa tantangan bangsa ini semakin komplek. Ditegaskan bahwa tantangan bangsa ini menurutnya adalah masalah ketimpangan kesejahteraan, antara kaya dan miskin. “Bila kita memegang Pancasila maka masalah suku dan agama itu masalah yang sudah selesai,” ungkapnya.(***)
Dalam akhir sambutan ia mengatakan, “Mudah-mudahan Gema Gong Pancasila akan disambut di seluruh tanah air. Ini merupakan cita-cita luar biasa.” (Kompas.com).
oleh admin | Apr 7, 2015 | Nasional
Jakarta, BINA BANGUN BANGSA – Akhirnya Bahlil Lahadalia terpilih menjadi Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) untuk periode 2015-2018. Pengurus BPP HIPMI pun sudah disusun bahkan sudah dilaporkan kepada Presiden Jokowi di Istana Negara (6/4/2015). Semua terdiri atas 99 BPH dan 55 pengurus di badan otonom serta ketua-ketua umum BPD HIPMI se-Indonesia.
Teriring ucapan selamat dan sukses disampaikan oleh Ketua Umum BINA BANGUN BANGSA Nur Ridwan, yang berharap agar Bahlil Lahadalia sebagai pimpinan baru dapat melaksanakan amanatnya untuk membawa HIPMI sebagai wadah yang dapat melahirkan pengusaha-pengusaha sukses dan mandiri yang berjiwa nasionalis cinta bangsa dan negaranya, sebagai bentuk upaya bersama dalam memajukan kesejahteraan rakyat dan ketahanan nasional.
Nur Ridwan berharap agar HIPMI sebagai asosiasi yang telah berpengalaman selama lebih dari 40 tahun, sudah saatnya HIPMI menunjukkan kemampuannya untuk membawa perbaikan perekonomian dari tingkat lokal hingga daerah seluruh nusantara, sehingga memberikan kontribusi positif bagi pembangunan nasional seutuhnya, apalagi dalam menghadapi berbagai tantangan perekonomian global yang semakin ketat.
“HIPMI sudah seharusnya bisa menjadi penggerak percepatan pembangunan nasional di segala bidang, yang berbasis pemberdayaan masyarakat, sehingga itulah fungsi sebagai mitra strategis pemerintah dalam memajukan pembangunan nasional”, harapnya.
Yang menurut Nur Ridwan bisa melalui pemberdayaan Koperasi dan pengembangan UMKM dengan menggandeng para pelaku UMKM serta giat lakukan pemberdayaan masyarakat, sehingga menciptakan perekonomian lokal dan memperkuat ekonomi daerah menuju ketahanan nasional.
“Siapkan pembinaan, pelatihan dan pengembangan serta ciptakan pasar bagi pengusaha UMKM dan pemberdayaan masyarakat, kembangkan kreativitas dan inovasi tekhnologi terbarukan, maka Indonesia akan menjadi negara berkembang menuju negara maju yang makmur dan sejahtera”, harapnya lagi.
Berarti HIPMI bukanlah sekedar kumpulan pengusaha ekslusif yang hanya bicarakan proyek-proyek di pemerintahan dan bisnis perkebunan dan pertambangan semata, tetapi seharusnya lebih kepada pembangunan perekonomian Indonesia berbasis pemberdayaan masyarakat sebagai langkah nyata untuk segera menciptakan berbagai lapangan pekerjaan dan usaha bagi seluruh generasi pekerja di negeri ini.
“Dan saya percaya bahwa saudara Bahlil Lahadalia dapat mewujudkan maksud dan tujuan yang baik ini, demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Aamiin”, tandasnya. (RMOL.CO)
oleh admin | Apr 6, 2015 | Berita, Metropolitan, Nasional
Portal Infokom —Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menilai rancangan kebijakan keuangan daerah APBD DKI 2015 belum sepenuhnya berpihak ke rakyat.
Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kemendagri Reydonnyzar Moenek mencontohkan besarnya anggaran untuk belanja jasa perkantoran yang jumlahnya mencapai Rp 4,1 triliun.
Anggaran sebesar itu jauh lebih besar ketimbang anggaran perbaikan dan perawatan infrastruktur jalan, yang hanya Rp 2,9 triliun. “Seharusnya turunkan anggaran untuk jasa perkantoran, besarkan anggaran untuk perbaikan jalan,” ujar Donny, dalam Rapat pembahasan Rapergub bersama jajaran Pemprov dan DPRD DKI di Kemendagri, Kamis (2/4).
Padahal, ujar dia, anggaran belanja jasa perkantoran merupakan mata anggaran belanja jasa pegawai yang tahun lalu juga sudah dapat sorotan Kemendagri.
Pada APBD DKI tahun 2014, kata Donny, besaran mata anggaran itu mencapai Rp 19,02 triliun. Sedangkan di APBD DKI 2015 yang menggunakan pagu anggaran APBD-P 2014, besaran mata anggaran belanja pegawai bukannya menurun, malah semakin bertambah. “Ini kok malah naik lagi belanja pegawainya setelah rapergub,” ujar Donny sambil menunjukkan tayangan slide di ruang rapat.
Di slide tertulis, awalnya raperda belanja pegawai Rp 19,020 triliun (28 persen). Tapi setelah jadi rapergub, angkanya justru naik menjadi Rp 19,520 triliun (30 persen). Dengan demikian ada kenaikan dua persen.
Dengan temuan itu, Donny menegaskan Pemprov DKI harus merevisi lagi anggaran itu, sebelum RAPBD kembali diserahkan ke Kemendagri 10 April nanti. “Kita evaluasi efektivitas, efisiensi, kepatutan, kewajaran, rasionalitas serta asas manfaatnya,” ucap dia.
Link terkait: Kemendagri Anggap Rancangan Keuangan DKI Tidak Pro Rakyat » Jakartaraya | Aktual.co.
oleh admin | Apr 6, 2015 | Analisa dan Opini
Oleh Muhammad Subarkah/Wartawan Republika
Taufik Abdullah lahir pada 3 Januari 1936, di Bukittinggi, Sumatra Barat, Hindia Belanda. Dia sejarawan terkemuka Indonesia saat ini dan pernah menjabat sebagai ketua LIPI periode 2000-2002 dan wakil presiden Asosiasi Sosiologi Internasional Dewan Riset Sosiologi Agama.
Taufik memperoleh gelar kesarjanaannya dari Jurusan Sejarah Fakultas Sastra & Kebudayaan UGM Yogyakarta (1961). Menyelesaikan pendidikan tingkat doktor di Universitas Cornell, Ithaca, Amerika Serikat (1970), dengan disertasi: Scholl and Politics: The Kaum Muda Movement in West Sumatra. Karya disertasinya ini kemudian diterbitkan oleh Universitas Cornell pada 1971.
Sebagai sejarawan, Taufik sangat aktif menulis di berbagai media masa. Atas ketekunan dan kualitas karyanya itu, pada 2009 Taufik memperoleh gelar doctor honoris causa dari Universitas Indonesia.
Mengenai penggantian slogan Bukittinggi dari kota pariwisata menjadi kota perjuangan, Taufik menyatakan mendukung sekali. Apalagi, selama ini posisi penting kota itu sebagai ibu kota negara Republik Indonesia (RI) semasa perang kemerdekaan memang sengaja dilupakan sebagai akibat sikap negara yang serakah.
“Posisi penting Bukittinggi itu tidak hilang hanya dilupakan. Semasa pemerintahan Presiden Sukarno dan Soeharto, negara ini memang tidak puas hanya sekadar melakukan penguasaan secara ekonomi dan politik, tapi juga ingin melakukan penguasaan ingatan kolektif atas sebuah kesadaran,” katanya.
Bagaimana posisi penting Bukittinggi bagi perjuangan bangsa Indonesia?
Begini, Sumatra Barat mempunyai peranan penting semenjak awal abad ke-20. Pada 1901 terbit sebuah majalah di Padang yang bernamaInsulinde. Majalah ini mempunyai ‘pembantu’ (koresponden—Red) di seluruh Sumatra dan Jawa. Majalah ini terbit selama empat tahun. Kebetulan dulu, saya temukan majalah itu ditumpukan arsip di Perpustakaan Leiden. Saya temukan majalah itu ketika belum diberi nomor untuk pengarsipan. Majalah itu langsung saya bawa ke luar untuk saya baca.
Bila saya lihat, pesan majalah itu hanya ada dua saja: bahwa kita harus masuk ke dalam dunia maju dan kita terlibat dalam proses kemajuan. Jadi, masalah kemajuan yang ditekankan. Nah, dalam sisi lain, harap diketahui saat itu Sumatra Barat adalah satu-satunya daerah di Hindia Belanda yang tidak diminta membayar pajak. Mengapa? Ini sebagai imbas dari Perang Padri yang mana saat itu Belanda mengatakan: Kedatangan kami (Belanda—Red) di Sumatra Barat tidak akan memerintah dan hanya untuk berdagang. Dan tak usah pula membayar pajak, tapi komoditas tanaman seperti kopi harus dijual kepada kami.
Namun, pada 1860-an, harga kopi merosot sehingga urang awak memilih tanaman komoditas yang lain. Maka, Belanda krisis di Sumatra Barat dan memutuskan menarik belasting (pajak). Nah, orang-orang berada di kampung-kampung, terutama kaum adat dan ninik mamak dan para ulama keberatan. Orang terpelajar di Padang kemudian memprotesnya dan mereka malah meminta agar Belanda membuat sekolah. Akibat protes anti-belasting itulah kemudian meletus berbagai Perang Kamang, Perang Magopoh, dan perang sejenis lainnya. Pada peristiwa itu banyak orang yang kemudian digantung dan ditembak. Ini terjadi pada 1908.
Setelah itu, orang Minang sadar bahwa untuk melawan Belanda tak bisa dilakukan dengan kekuatan otot atau senjata semata. Sejak itu orang Sumatra Barat terbanyak dalam bersekolah. Jadi pada 1912, Sumatra Barat adalah salah satu daerah tertinggi yang penduduknya bersekolah. Pesaingnya hanya Minahasa. Dari seribu orang di Sumatra Barat yang bersekolah 50 orang, tapi di daerah lain yang bersekolah hanya lima orang.
Lalu, apa yang kemudian timbul akibat warganya begitu terdidik?
Ya, di Padang kemudian muncul perdebatan antara kaum muda dan kaum tuo (tua—Red). Ini terjadi mulai tahun 1910-an itu. Jadi, perdebatan antara kelompok modernis dan tradisional, mereka berbagi hal, mulai dari soal agama hingga sosial. Dari mereka yang mendukung tradisi hingga yang berpikir pada kemajuan.
Nah, pada 1920, berdirilah Perguruan Thawalib di Padang Panjang. Maka sejak itu, Padang Panjang menjadi pusat kegiatan. Sebagian orang-orang Thawalib tergelincir pada paham komunis dengan mendirikan MajalahPemandangan Islam dan Djago-Djago. Akibatnya, setelah kemudian terjadi pemberontakan Komunis di Silungkang pada 1927, banyak tokoh-tokoh mereka ini ditangkap dan dibuang ke Digul.
Pada saat yang sama, kemudian masuk paham Muhammadiyah. Ajaran ini segera merebak dan diterima dengan luas. Cuma bedanya, kalau di Jawa organisasi ini antipolitik, Muhammadiyah di Sumatra Barat malah berpolitik. Dan, di sinilah Bukittinggi kemudian mulai menunjukkan perannya.
Apa peran yang telah dimainkan di Bukittinggi?
Jadi pada 1930, diadakanlah Muktamar Muhammadiyah di Bukittinggi. Ini merupakan Muktamar Muhammadiyah terbesar yang pernah dilakukan semenjak organisasi ini berdiri. Ribuan orang hadir. Ini karena memang Muhammadiyah sangat cepat berkembang di Sumatra Barat.
Oh ya, kalau begitu, apa yang menyebabkan Muhammadiyah cepat berkembang di Sumatra Barat?
Itu karena orang Minangkabau sudah lama berdebat soal pembaruan agama. Sejak 1900 mereka sudah berdebat soal ini. Akibatnya, ajaran Muhammadiyah mudah benar masuk ke dalam benang orang Minangkabu. Nah, dalam mukatamar itu dibuat keputusan Muhammadiyah bukan organisasi politik. Dan, ini bertentangan dengan organisasi Muhammadiyah di Sumatra Barat yang berpolitik. Adanya putusan, orang-orang Muhammadiyah yang berpolitik menyatakan ke luar dari organisasi ini.
Mereka yang keluar itu mendirikan Perhimpunan Muslimin Indonesia (Permi) dengan ideologi Islam dan kebangsaan. Permi menjalankan kebijakan nonkooperasi dengan Belanda dengan tujuan Indonesia merdeka dan mulia. Nah, Permi ini menguasai perpolitikan di Sumatra Barat, Tapanuli Selatan, dan Aceh Selatan. Mereka ‘berteman baik’ dengan Partindo. Maka sejak itulah, yakni pada 1930, Bukittinggi menjadi pusat pergerakan politik. Pada periode itulah novel-novel yang bersifat politik terbit. Ini, misalnya, novel Meraih Sukma dan Tamar Jaya.
Di sini kemudian lahir, misalnya, Rasuna Said, Mukhtar Lutfi, dan Rasmilah Ismail. Permi juga mendirikan sekolah-sekolah. Tapi pada 1933, tokoh-tokoh Permi, seperti Muchtar Lutfi, Iljas Jakub, dan Djalaludin Thaib dibuang ke Digul, Papua. Gafar Ismail sedikit beruntung tidak dibuang ke Digul, tapi dibuang di Jawa.
Situasi perjuangan di Bukittinggi terus meluas hingga tiba zaman Jepang. Saat itu, Indonesia dibagi dalam tiga komando. Sumatra dan Tanah Semenanjung (Malaysia) berada dalam satu komando, di samping dua lainnya, yakni komando Jawa dan Indonesia bagian timur. Nah, yang dijadikan pusat komando di Sumatra dan Tanah Semenanjung itu adalah Bukittinggi. Letak Bukittinggi dipilih kan lebih strategis. Beda dengan Padang yang gampang diserbu dari arah laut. Apalagi, letaknya di tengah Pulau Sumatra. Peninggalan Jepang masih tersisa dengan adanya gua pertahanan (gua Jepang).
Bagaimana peran Bukittinggi pada zaman revolusi kemerdekaan?
Pada waktu awal revolusi, ibu kota Sumatra memang masih di Padang. Tapi ketika diserbu, ibu kotanya pindah ke Bukittinggi yang saat itu statusnya hanyalah sebagai residen. Pada 1948 atau Agresi Belanda I, dalam satu kunjungannya Kota Prapat sebagai pusat Provinsi Sumatra, Bung Hatta memutuskan memindahkan pusat provinsi ke Bukittinggi. Keputusan ini dilakukan setelah melihat Medan dikuasai Belanda. Jadi, praktis semenjak 1948 itu Bukittinggi menjadi ibu kota Sumatra.
Maka, di Bukittinggi saat itu berkumpul semua pejabat Pemerintah Provinsi Sumatra (kelak kemudian Sumatra dibagi menjadi tiga provinsi). Maka, sejak itulah (Agresi Belanda I) Bukittinggi menjadi salah satu pusat pemerintahan. Apalagi, Bung Hatta tinggal juga di situ. Beliau tinggal di sebuah rumah besar selama beberapa bulan (rumah itu kini dikenal sebagai Istana Bung Hatta).
Memang sejak Perjanjian Renvile, Bung Hatta sudah melihat bahwa sewaktu-waktu posisi Indonesia yang saat itu berpusat di Yogyakarta akan repot bila diserang Belanda. Oleh karena itu, Bung Hatta tinggal beberapa waktu di Bukittinggi untuk mempersiapkan Bukittinggi menjadi ibu kota negara bila Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda. Jadi, persiapan kota ini menjadi ibu kota negara sudah dilakukan sejak awal 1948. Perkembangan politik nasional memang bergerak sangat cepat dan dinamis. Maka, Bung Hatta melakukan antispasi bila muncul situasi terburuk.
Bung Hatta mempersiapkan Bukittinggi sebagai ibu kota negara RI berlangsung hingga menjelang Agresi Belanda II. Jadi, waktu itu Bung Hatta bolak-balik Yogyakarta-Bukittinggi. Nah, pada saat akhir menjelang Agresi Belanda II, menteri Sjafruddin Prawiranegara datang. Karena situasi Yogyakarta genting, Bung Hatta dipanggil pulang ke Yogyakarta. Maka, tinggal lah Sjafruddin sendirian di Bukittinggi.
Tak lama setelah Bung Hatta sampai di Jogja, kota itu pun diserang Belanda (Agresi Belanda II dimulai 19 Desember 1948). Dan pada hari yang sama dengan penyerbuan di Yogyakarta, Bukittinggi juga diserbu Belanda. Rupanya, Belanda tahu bahwa kota ini akan dijadikan ibu kota negara bila situasi memburuk.
Akibat penyerbuan itu, para pejabat negara seperti Sjafrudin mengungsi ke pedalaman Sumatra Barat, yakni sekitar wilayah Halaban. Nah, karena Bukittinggi sudah diserbu, Sjafruddin pada dua hari kemudian, 21 Desember 1949, mengumumkan berdirinya Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI). Pengumunan ini sangat penting karena Yogyakarta sudah jatuh ke tangan Belanda dan pejabat penting, seperti Presiden Sukarno dan Wakil Presiden ditangkap.
Pada saat itu, Panglima Angkatan Perang Belanda Jenderal Spoor sudah mengatakan Republik sudah tidak ada. Tapi, tiba-tiba muncul pernyataan dari orang-orang yang datang untuk mengungsi dari Bukittinggi ke Halaban, yang mengumumkan bahwa Republik Indonesia masih ada. Jadi, ketika Yogyakarta sudah diduduki, PDRI langsung berdiri. Jadi, begitu Yogyakarta jatuh, Bukittinggi tampil. Dan, antisipasi ini sudah dipersiapkan cukup lama oleh Bung Hatta.
Mengapa sejarah Bukittinggi sebagai ibu kota negara sepertinya hilang dari ingatan bangsa Indonesia?
Saya kira itu tidak hilang, tapi dilupakan saja. Dalam hal ini saya sering mengkritik. Pertama kali kritikan saya ini dikatakan di luar negeri dan dimuat sebuah majalah berbahasa Inggris di sana. Saat itu saya katakan: Demokrasi Terpimpin ala Sukarno itu dan Orde Baru ala Soeharto itu adalah cerminan dari sebuah negara yang serakah (greedy state). Jadi, negara yang tidak puas hanya sekadar melakukan penguasaan secara ekonomi dan politik, tapi juga ingin melakukan penguasaan ingatan kolektif atas sebuah kesadaran. Untuk itulah, demokrasi terpimpin melakukan indoktrinasi Manipol Usdek.
Hal yang sama juga dilakukan oleh Pak Harto beberapa tahun kemudian setelah dia berkuasa. Indoktrinasi ala Orde Baru ini dilakukan dengan P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila). Jadi, di dua pemerintahan itu dengan mengatasnamakan negara, maka merekalah yang menentukan mana yang harus diingat dan mana yang harus kita lupakan. Ini, misalnya, rakyat hanya diminta mengingat peristiwa 11 Maret dan 1 Maret, yakni ketika Pak Harto dilantik jadi presiden dan serangan umum ke Yogyakarta. Sedangkan, peristiwa pembunuhan di sekitar tahun 1965 dilupakan.
Nah, untuk PDRI baru diperingati pada akhir 1990-an. Bahkan, pada buku sejarah resmi peristiwa PDRI hanya ditulis dalam dua kalimat. Ini karena bagian sejarah itu dikuasai oleh Nugroho Notosusanto, kepala sejarah TNI.
Jadi, hilangnya ingatan atau dilupakan sejarah Bukittinggi dan PDRI ini dari sikap negara yang serakah. Memang tidak menghilangkan sejarah, tapi melupakannya dari ingatan publik. Biasanya sikap mengingat kembali apa yang telah dilakukan setelah terjadinya pergantian kekuasaan. Jadi, jangan sekali-kali melupakan sejarah, apalagi sampai menghilangkannya! (Republika Online).
oleh admin | Apr 6, 2015 | Berita
Portal Infokom – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan prihatin atas kondisi bangsa Indonesia saat ini dan ke depannya. Sebab telah lunturnya nilai-nilai Pancasila yang seharusya menjadi landasan ideologi dalam segala kehidupan berbangsa dan bernegara di negeri ini.
Hal itu disampaikannya dalam sambutanya pada acara deklarasi Gema Gong Pancasila di halaman Patung Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN), Senen, Jakarta Pusat, Minggu (5/4/2015) malam.
Menurutnya lagi bahwa masyarakat dan generasi penerus bangsa, saat ini semakin minim dan mulai kehilangan roh kebangsaan akan pengetahuan dan pendalaman terhadap wawasan kebangsaan terutama tentang Pancasila, selain kitapun harus memahami dan mendalami wawasan lainnya yaitu Bhinneka Tunggal Ika, UUD 1945 dan wawasan sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Dan Zulkifli pun menyampaikan keprihatinanannya terhadap implementasi dari nilai-nilai Pancasila, terutama sila ke-4 yang seharusnya dapat menjadi pedoman bagi seluruh komponen bangsa dan pemerintah untuk pengambilan keputusan, yang seharusnya selalu mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat.
Karena pendapatnya bahwa arti dan makna dari nilai ‘Permusyawaratan dan Perwakilan’ pada sila ke-4 kini sudah jauh dari sebearnya yang berganti menjadi demokrasi, 1 orang 1 suara, yang telah mengubah budaya musyawarah untuk mencapai mufakat, menjadi budaya suara terbanyak, yang sarat akan kepentingan dan kekuasaan tanpa mengutamakan lagi kepentingan dan kedaulatan bangsa.
Sebagai contoh adanya perseteruan antara Kepala Daerah dengan DPRD, bahkan ada juga yang berseteru antara Bupati dengan Wakilnya. Terlebih-lebih adanya sentimen politik dalam setiap kebijakan pasca pemenangan bupati maupun walikota, yang selalu mengutamakan konstituennya untuk mendapatkan prioritas pembangunan karena sudah memenangkannya, contoh bahwa daerah yang memenangkan kepala daerah tersebut akan dibangun jalan dan jembatanya daripada daerah yang bukan memenagkan kepala daerahnya tadi. Ironi.
“Maka saatnya bangsa Indonesia agar kembali kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”, harap Zulkifli Hasan.
Sehingga lanjutnya dia sangat apresiatif sekali terhadap penyelenggaraan Gema Gong Pancasila ini yang diprakarsai oleh Wardi Jien beserta teman-teman dari berbagai ormas, lsm, yayasan dan elemen kebangsaan yang lainnya, termasuk dari unsur adat, kerajaan dan kesultanan nusantara. Dan semoga harapnya kegiatan ini dapat disosialisasikan pula kepada seluruh masyarakat sebagai bentuk penguatan jati diri bangsa dan negara Indonesia.
Link terkait: Ketua MPR: Pancasila Sudah Menjauh dari Maknanya » Portal Infokom.
