oleh admin | Apr 6, 2015 | Berita
Jakarta – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan angkat bicara, terkait mulai lunturnya ideologi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Semakin minimnya pengetahuan tentang Pancasila, membuat masyarakat mulai kehilangan roh kebangsaan.
“Kita mulai kehilangan roh kebangsaan kita, Pancasila sebagai ideologi bangsa. Kita mulai jauh dari Bhinneka Tunggal Ika,” kata Zulkifli dalam acara deklarasi Gema Gong Pancasila di halaman Patung Hari Kesetiakwanan Sosial Nasional (HKSN), Senen, Jakarta Pusat, Minggu (5/4/2015) malam.
Dalam sambutannya, Zulkifli juga menyinggung terkait minimnya pengetahuan masyarakat tentang Pancasila, terutama sila ke-4. Padahal, sila ke-4 ini dapat menjadi pedoman masyarakat dan pemerintah dalam pengambilan keputusan, yang seharusnya selalu mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat.
“Sekarang ini sila yang ke-4, ‘Permusyawaratan dan Perwakilan’ kini maknanya sudah jauh. Sekarang berganti, 1 orang 1 suara, sedikit-sedikit votting. Padahal kita tahu, kita ini putih. Tapi dengan votting bisa berubah jadi hitam,” ujar politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu.
Tak hanya itu, Zulkifli juga menyinggung perselisihan antara eksekutif dengan legislatif dalam membahas suatu kebijakan. Ketua Umum PAN ini pun mencontohkan, kisruh pembahasan APBD yang kini tak kunjung selesai antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan DPRD.
“Gubernur dengan DPRD berkelahi dan saling lapor. Pemilihan walikota, yang menang jalan daerahnya diaspal, yang kalah tidak diaspal,” sindir dia.
Zulkifli pun berharap, seluruh lapisan masyarakat agar kembali kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Apalagi, di usia Indonesia yang hampir menuju ke-70 tahun.
“Seharusnya masalah-masalah soal keadilan sudah selesai bagi kita. Kalau hanya MPR yang mendorong Pancasila, Bhinneka Tungal Ika, UUD 1945, NKRI, maka tidak akan berhasil. Kalau tidak dengan dibantu dengan kita-kita semua,” tandas Zulkifli.
Maka lanjutnya dia sangat apresiatif sekali terhadap penyelenggaraan Gema Gong Pancasila ini yang diprakarsai oleh Wardi Jien beserta teman-teman dari berbagai ormas, lsm, yayasan dan elemen kebangsaan yang lainnya, termasuk dari unsur adat, kerajaan dan kesultanan nusantara. Dan semoga harapnya kegiatan ini dapat disosialisasikan pula kepada seluruh masyarakat sebagai bentuk penguatan jati diri bangsa dan negara Indonesia.
Link terkait: Ketua MPR: Sila ke-4 Pancasila Maknanya Sudah Menjauh – News Liputan6.com. (Rmn)
oleh admin | Feb 17, 2015 | Daerah
Palu, BINA BANGUN BANGSA – Wali Kota Palu Rusdy Mastura mengatakan pemerintah pusat mengalokasikan dana senilai Rp206 miliar pada 2015. Dana itu menurutnya untuk pembangunan tahap awal kawasan industri di ibu kota Sulawesi Tengah.
“Sudah ada tim kita yang mengurus ini di Jakarta,” katanya di Palu, Selasa (17/2/2015).
Cudi, panggilan Rusdy Mastura mengatakan dana tersebut rencananya akan dialokasikan untuk pembebasan lahan, perencanaan dan sebagian untuk konstruksi jalan di kawasan industri Palu.
Tahap awal pembangunan industri Palu sebagai bagian dari konsep Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan akan berlangsung sampai 2019.Tahap awal tersebut antara lain meliputi perencanaan, tata ruang, pembebasan lahan, pembangunan jalan, gedung dan pelabuhan.
“Kalau ini sudah jadi, baru kita buka ke investor. Silakan masuk. Kalau itu belum jadi, bagaimana mereka mau masuk. ‘Kan susah itu,” katanya.
Mantan Ketua DPRD Kota Palu itu mengatakan pembangunan kawasan industri Palu membutuhkan waktu panjang, namun berbagai upaya sudah dilakukan dalam rangka mempercepat terealisasinya kawasan industri tersebut.
“Kita harus bangun pelabuhan, kita buka jalan untuk mobilisasi logistik dari Teluk Tomini ke Palu. Ini prosesnya panjang. Tidak bisa dibuat dalam jangka waktu pendek,” katanya.
Berbagai terobosan sudah dilakukan untuk mendukung berdirinya kawasan industri Palu antara lain dibangunnya pusat kerajinan rotan nasional (Pirnas) yang dikerjasamakan dengan pemerintah pusat.
Pirnas tersebut bagian dari perwujudan kawasan industri Palu. KEK Kota Palu tetap berjalan dan kawasan industri adalah bagian dari KEK tersebut.
“KEK itu adalah ‘software’-nya,” katanya. KEK sendiri mengusung tiga hal penting yakni industri, logistik dan pengembangan ekspor.
“Kita mau dorong dulu pengembangan industrinya,” katanya.
Cudi meminta kepada masyarakat dan pelaku ekonomi di Sulawesi Tengah, khususnya Kota Palu perlu memahami konsep pembangunan ekonomi nasional tersebut sehingga tidak ada anggapan apa yang dilakukan hari ini langsung mau dinikmati hari ini juga.
“Ini butuh proses panjang. Kalaupun nanti belum mampu mewujudkan saya berharap generasi berikutnya bisa merealisasikan ini. Tetapi konsepnya sudah ada,” katanya.
Konsep ini untuk memicu pertumbuhan ekonomi di Kota Palu sebagai kota industri dan jasa sehingga bisa memancing minat investasi yang lebih besar pula.
Sumber: www.antarasulteng.com
oleh admin | Jan 31, 2015 | Berita
PORTAL – Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) akan memfasilitasi sepuluh perusahaan di Papua yang realisasi investasinya mangkrak. Tujuannya, menggenjot realisasi investasi di Papua yang empat tahun terakhir tidak signifikan.
“Sekitar delapan proyek dari sepuluh perusahaan bernilai Rp 113 triliun. Terbesar PT Freeport Indonesia,” kata Kepala BKPM Franky Sibarani di Jakarta, Jumat, 30 Januari 2015. Franky menyebutkan investasi yang terhambat antara lain Freeport sebesar Rp 99 trilun, dan sembilan perusahaan lain Rp 13,87 triliun. Sembilan perusahaan itu, antara lain, bergerak pada sektor perikanan, perkebunan, dan semen. “Perusahaan perikanan ada enam, asing semua.”
Menurut Franky, masalah yang dihadapi Freeport terkait dengan pembangunan smelter. Sedangkan perusahaan semen sudah sempat beroperasi tapi terhambat masalah tanah. Khusus perusahaan perikanan terkendala kebijakan moratorium perizinan kapal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. (Baca: Mudah, Urus Izin Usaha Kini Cuma Satu Pintu)
Secara umum, Franky menambahkan, investor mengeluhkan infrastruktur yang dinilai tak sesuai dengan janji pemerintah. “Dari program pemerintahan yang dulu, kan, dijanjikan infrastruktur, tapi mereka merasa ditinggal begitu saja.” (Baca: Amendemen Kontrak Freeport, BKPM Beri Masukan Ini)
Franky melanjutkan, beberapa perusahaan ancang-ancang untuk meninggalkan Papua. Ia menyayangkan hal ini karena Papua dinilai sebagai daerah dengan potensi investasi yang besar. (Baca: 5 Izin Sektor Energi Ini Dialihkan ke BKPM)
BKPM telah berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang menangani beberapa program lama. Misalnya, Merauke Industrial Food Estate (MIFE). BKPM juga melakukan konsolidasi dengan kementerian teknis lain. Targetnya, konsolidasi rampung paruh pertama tahun ini.
Sumber: BKPM Akan Fasilitasi Investasi Mangkrak di Papua | Tempo.
oleh admin | Jan 31, 2015 | Internasional
The Government of Indonesia, with support from the United Development Programme (UNDP), on Thursday launched the first ever Millennium Development Goal (MDGs) data collection for all of the country’s 497 districts. The data set was launched simultaneously with the release of the 2013 national MDG report.
The National Development Planning Agency (BAPPENAS) and the Central Statistics Agency (BPS) compiled the 403-page MDGs district data collection, which list out the performance of districts on each of the 8 MDGs with 34 indicators for the period of 2011 – 2013. At the time of collecting the data the number of Indonesia’s now 511 districts stood at 497.
UNDP Indonesia Country Director, Beate Trankmann applauds the Government of Indonesia for having compiled this comprehensive set of data which covers all districts throughout this vast archipelagic nation spanning three time zones.
“Policy makers depend on accurate and evidence-based information to devise development blueprints. Detailed information that tracks MDG progress for each district in Indonesia can indeed support policy makers in their decision making to ensure that budgetary allocations go to where they are most needed to accelerate MDG achievements,” Trankmann said.
The achievement of MDGs and reducing the proportion of poor people is one of the core objectives of UNDP’s core country programme in Indonesia. UNDP supports the Government of Indonesia to accelerate MDG progress through the implementation of innovative tools such as MDG Acceleration Framework (MAF) and Pro-Poor Planning, Budgeting and Monitoring.
Vice Minister of BAPPENAS, Lukita Dinarsyah Tuwo said that Indonesia has met many of its MDG targets.
“The 2013 MDGs report show that out of 63 targets in 8 goals, 13 have been met before the 2015 deadline, 35 others are on track to be met, and the remaining 15 targets require additional efforts to be achieved,” said Lukita.
MDGs that have been met are: MDG 1- people living in extreme poverty as measured by the dollar-a-day indicator; MDG 3 – gender parity in education enrollment as well as in literacy rates in the 15- 24 age group; and MDG 6 – curbing the spread of tuberculosis and MDG 8 – the proportion of people with access to cellular phones.
MDGs targets that need extra push are; MDG 1 – Proportion of people living below the national poverty line, MDG 4 – reducing the number infant deaths and the mortality rate for children under five; MDG 5 – Maternal mortality rate per 100,000 live births; MDG 6 – Stopping the spread of HIV/AIDS. MDG 7 – Access to clean water and sanitation.
Sumber: Indonesia Launches First Ever MDGs Data Collection for All of its Districts | UNDP in Indonesia.
oleh admin | Jan 31, 2015 | Berita
Gubernur Papua, Lukas Enembe
Portal Infokom – Rencana PT Freeport Indonesia membangun pabrik pemurnian atau smelter di Gresik, Jawa Timur, ditolak elemen masyarakat Papua. Bahkan, masyarakat Papua mengancam bakal mengusir Freeport dari Bumi Cenderawasih itu.
“Semua elemen Papua menolak smelter dibangun di Gresik. Papua ini bagian dari NKRI. Saya dampingi bupati-bupati dari Papua bertemu Presiden. Kita sepakat menolak smelter di bangun di Gresik,” ujar Lukas Enembe, Gubernur Papua, usai bertemu dengan Presiden, Kamis 29 Januari 2015.
Menurutnya, semua kekayaan alam, termasuk tambang diperuntukkan bagi kesejahteraan Papua. Maka itu, Freeport wajib membangun smelter di Papua.
“Kalau tak membangun di Papua, silahkan keluar dari Papua,” Enembe menegaskan.
Bahkan, bila Freeport menolak, Enembe bakal mengeluarkan peraturan daerah khusus. Isinya, antara lain menegaskan bahwa kekayaan alam Papua adalah milik masyarakat di sana.
“Kalau tidak mau, keluar saja. Rakyat kita tetap miskin,” Enembe mengulang ancamannya. (one)
Link terkait: http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/583660-kepada-freeport–gubernur-papua–silakan-keluar-dari-papua
Jakarta – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan angkat bicara, terkait mulai lunturnya ideologi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Semakin minimnya pengetahuan tentang Pancasila, membuat masyarakat mulai kehilangan roh kebangsaan.
PORTAL – Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) akan memfasilitasi sepuluh perusahaan di Papua yang realisasi investasinya mangkrak. Tujuannya, menggenjot realisasi investasi di Papua yang empat tahun terakhir tidak signifikan.
The Government of Indonesia, with support from the United Development Programme (UNDP), on Thursday launched the first ever Millennium Development Goal (MDGs) data collection for all of the country’s 497 districts. The data set was launched simultaneously with the release of the 2013 national MDG report.
