oleh admin | Feb 8, 2017 | Berita, BUMDes, Desa
INFO BUMDes, Banyuwangi – Slamet Kasihono, Kepala Desa Ketapang, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi, punya strategi untuk menekan harga kebutuhan pokok masyarakat. Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) melayani kebutuhan kebutuhan pokok murah lewat Rumah Pangan Kita (RPK) di pasar, kawasan perkebunan dan desa yang jauh dari pusat pasar.
Selain RPK, melalui BUMDes juga ada strategi pemasukan desa melalui jasa foto copy, ATK, pembayaran online rekening listrik, jasa angkut sampah dan simpan pinjam.
Dari 10 ribu Kepala Keluarga (KK) di Desa Ketapang, sekarang sudah ada 700-an KK yang menjadi konsumen rutin melalui BUMDes. Pengembangan BUMDes pada awal Januari 2017, Slamet menggandeng Bulog dan Bank BNI untuk memasok kebutuhan pokok yang murah.
“Kita sinergi dengan Bulog karena harganya lebih rendah seperti gula, tepung, minyak goreng, beras dan cabai, namun untuk saat ini Bulog sedang kehabisan stok cabai,” ujarnya.
Khusus BUMDes yang menjual kebutuhan pokok, sengaja didirikan untuk menekan laju inflasi. Inflasi yang rendah merupakan indikator penting makro ekonomi karena berkaitan langsung dengan daya beli masyarakat.
Untuk mewujudkan itu semua, Slamet sempat menjual mobil pribadi dan pinjam uang ke bank untuk membangun BUMDes bernama ‘Citra Mandiri’. Upaya tersebut memang sesuai dengan visi-misinya. “Kenapa BUMDes saya dirikan, ini ada keterkaitan dengan visi-misi saya,” ujarnya.
Selain menyerap tenaga kerja yang mulanya berjumlah 17 menjadi 25 orang, BUMDes juga meningkatkan keuntungan pendapatan desa sebesar Rp 80-100 juta per tahun. Hal ini sangat membantu untuk pembayaran upah staf , “Dulu sebelum ada BUMDes ini upah staf hanya Rp 200 ribu per bulan, kini upahnya bisa Rp 800 ribu hingga 1 juta per bulan,” kata Slamet.
Menurut Slamet membuat BUMDes ini sangat mudah, namun masih banyak kepala desa yang belum serius membangun BUMDes. Padahal manfaatnya sangat besar sekali bagi desa, “Kami menjadi desa mandiri yang bisa membangun demi kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Sumber : merdeka.com
oleh admin | Jan 18, 2017 | Nasional
Jakarta, BINA BANGUN BANGSA – Dalam Rangka monitoring dan evaluasi kinerja pembangunan daerah yang dapat memberikan rekomendasi kepada Presiden Jokowi dan Wakil Presiden RI, terhadap kinerja Kepala Daerah hingga Kepala Desa, maka yang tidak mau berbenah dan melakukan percepatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di daerahnya, mendapat perhatian khusus dari Ketua Umum BINA BANGUN BANGSA, Nur Ridwan.(18/01/2017)
Menurut Nur Ridwan, selama ini masih banyak Kepala Daerah yang masih belum bekerja secara benar dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakatnya, yang itu akan mempengaruhi kinerjanya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), ekonomi dan kesejahteraan masyarakat daerah tersebut. Hal ini disampaikan Ketua Umum dalam Ratas kepada para Ketua Bidang dan Kepala Departemen serta para Ketua Perwakilan Daerah BINA BANGUN BANGSA secara Nasional, di kantornya, Jakarta Pusat.
“Kebanyakan mereka terlalu sibuk dalam urusan yang sifatnya seremonial bahkan pencitraan saja, terlebih lagi kebiasaan yang selalu pasif dan minim inovasi dalam kelola dan bangun daerahnya”, kata Nur Ridwan.
Ditambahkannya, bahwa Kepala Daerah selalu saja berdalih dengan keterbatasan anggaran, padahal semua itu tergantung dengan inisiatif dan inovasi Kepala Daerah yang seharusnya proaktif dan kreatif serta terbuka untuk melakukan pendekatan kepada Pemerintah Pusat dan termasuk mengajak para stake holder daerahnya untuk berperan serta bersama membangun daerah dan masyarakatnya, terutama menggandeng lembaga mitra pembangunan daerah.
“Tidak selamanya pemerintah pusat yang harus selalu disalahkan, karena sebenarnya semua sudah diatur dalam mekanisme pembangunan daerah bahwa untuk menggerakkan roda pembangunan adalah tergantung dengan inisiatif dan inovasi daerah, yang merupakan parameter dari evaluasi kinerja pemerintah dan pembangunan daerah tersebut”, kata Nur Ridwan lagi.
Maka saran Nur Ridwan agar saatnya bagi setiap Kepala Daerah, terbuka untuk selalu introspeksi dan melakukan sinkronisasi dan koordinasi serta membangun komunikasi kepada Pemerintah Pusat, dengan melibatkan pula peran serta dari unsur masyarakat yang diwakili oleh LSM, Ormas (civil society), NGO (Non Government Organization), yayasan, dan termasuk insan PERS, demi terwujudnya sinergitas yang konstruktif dalam percepatan pembangunan daerahnya, selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah dan kebijakan pembangunan nasional.
“Daripada nanti Kepala Daerah diberikan evaluasi rapor merah, yang mengharuskan bagi Kepala Daerahnya untuk masuk sekolah lagi karena tidak mampu bekerja benar dan bagus hasilnya,” pungkasnya.(Red)
oleh admin | Okt 15, 2016 | Desa
Jakarta, BINA BANGUN BANGSA – Badan Pemeriksa Keuangan RI mengingatkan agar dana desa dikelola sesuai aturan. “kami dari BPK saat ini fokus melakukan tindakan perventif dahulu agar kepala desa menggunakan ADD dengan Baik. Mengapa demikian karena dana desa adalah uang negara maka harus digunakan sebagaimana mestinya,” Ujar Anggota VI BPK RI, Bahrullah Akbar.
Bahrullah Akbar menjelaskan BPK sangat berkepentingan terhadap dana desa yang “kembali lagi dana desa adalah uang negara maka penggunaannya harus benar, selain penggunaan benar pelaporan juga harus benar pula,” Ucapnya.
Anggota DPR RI komisi XI, Michael Jeno menyebut pemerintah berjanji untuk tidak mengurangi anggaran Dana Desa. “Dana Desa yang mencapai Rp 1 miliar per desa mengalami peningkatan dibanding tahun lalu, dana ini harus dimanfaatkan pemerintah dan masyarakat desa untuk membuka peluang peningkatan ekonomi desa. Salah satunya adalah dengan pembangunan infrastruktur di desa atau sektor lainnya yang bisa menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi desa,” ujarnya.
Menurut dia, ekonomi global masih belum terlalu membaik. Hal ini berdampak pada lesunya harga komoditas kalbar di pasaran dunia. Dana Desa, lanjut dia, bisa menjadi salah satu solusi untuk mengeliatkan kembali ekonomi di pedesaan. “bisa untuk infrastruktur dan modal usaha untuk lingkungan desa,” sebutnya
Hanya saja dia mengakui perlu penggunaan dana desa di kalbar dioptimalkan oleh pemerintah desa, “Implementasi dana desa di kalbar yang masuk tahun kedua ini baik namun belum optimal, belum optimal itulah yang harus kita maksimalkan karena dana desa tujuannya adalah bagaimana masyarakat sejahtera,” ujar dia.
Menurutnya, ada beberapa hal yang harus di selesaikan. Dia mecontohkan diantaranya soal regulasi dari kementerian terkait yang mesti diperjelas. “regulasi oleh kementerian keuangan di awal tahun penyalurannya lamban dan itu tentu berpengaruh pada optimalisasi pengguanaan anggaran desa,” kata dia.
Dia menambahkan kendala implementasi dana desa lainnya di kalbar adalah kekurangan pendamping desa. Pendamping yang ia maksud dalam hal kemampuan pendamping desa soal teknis. “sarjana yang butuh kerja di kalbar banyak. Namun yang dibutuhkan sarjana untuk pendamping desa yang teknis dan itu kurang,” Pungkasnya (ars/PontianakPost)
oleh admin | Okt 15, 2016 | Nasional
Jakarta, BINA BANGUN BANGSA – Badan Pemeriksa Keuangan RI mengingatkan agar dana desa dikelola sesuai aturan. “kami dari BPK saat ini fokus melakukan tindakan perventif dahulu agar kepala desa menggunakan ADD dengan Baik. Mengapa demikian karena dana desa adalah uang negara maka harus digunakan sebagaimana mestinya,” Ujar Anggota VI BPK RI, Bahrullah Akbar.
Bahrullah menjelaskan BPK sangat berkepentingan terhadap dana desa yang “kembali lagi dana desa adalah uang negara maka penggunaannya harus benar, selain penggunaan benar pelaporan juga harus benar pula,” Ucapnya.
Anggota DPR RI komisi XI, Michael Jeno menyebut pemerintah berjanji untuk tidak mengurangi anggaran Dana Desa. “Dana Desa yang mencapai Rp 1 miliar per desa mengalami peningkatan dibanding tahun lalu, dana ini harus dimanfaatkan pemerintah dan masyarakat desa untuk membuka peluang peningkatan ekonomi desa. Salah satunya adalah dengan pembangunan infrastruktur di desa atau sektor lainnya yang bisa menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi desa,” ujarnya.
Menurut dia, ekonomi global masih belum terlalu membaik. Hal ini berdampak pada lesunya harga komoditas kalbar di pasaran dunia. Dana Desa, lanjut dia, bisa menjadi salah satu solusi untuk mengeliatkan kembali ekonomi di pedesaan. “bisa untuk infrastruktur dan modal usaha untuk lingkungan desa,” sebutnya
Hanya saja dia mengakui perlu penggunaan dana desa di kalbar dioptimalkan oleh pemerintah desa, “Implementasi dana desa di kalbar yang masuk tahun kedua ini baik namun belum optimal, belum optimal itulah yang harus kita maksimalkan karena dana desa tujuannya adalah bagaimana masyarakat sejahtera,” ujar dia.
Menurutnya, ada beberapa hal yang harus di selesaikan. Dia mecontohkan diantaranya soal regulasi dari kementerian terkait yang mesti diperjelas. “regulasi oleh kementerian keuangan di awal tahun penyalurannya lamban dan itu tentu berpengaruh pada optimalisasi pengguanaan anggaran desa,” kata dia.
Dia menambahkan kendala implementasi dana desa lainnya di kalbar adalah kekurangan pendamping desa. Pendamping yang ia maksud dalam hal kemampuan pendamping desa soal teknis. “sarjana yang butuh kerja di kalbar banyak. Namun yang dibutuhkan sarjana untuk pendamping desa yang teknis dan itu kurang,” Pungkasnya (ars/Pontianak Post)
oleh admin | Mei 30, 2015 | Daerah
Papua, BINA BANGUN BANGSA – Pemerintah Kabupaten Biak Numfor, Papua, pada tahun anggaran 2015 mengalokasikan dana otonomi khusus Papua sebesar Rp15 miliar untuk membangun 100 rumah layak huni bagi masyarakat di berbagai kampung dan distrik.
Bupati Biak Numfor Thomas Ondy di Biak, Sabtu, mengatakan bahwa program pembangunan rumah layak huni itu sejalan dengan kebijakan Gubernur Papua Lukas Enembe untuk pemanfaatan dana otonomi khusus (otsus) Papua.
‘Pemerintah kabupaten/kota diminta mengalokasi dana otsus Papua 10 persen untuk membangun rumah sehat dan layak huni, ya, Pemkab Biak Numfor secara bertahap sudah merealisasikan kebijakan Gubernur Lukas Enembe,’ kata Bupati Thomas Ondy.
Dari data saat ini, kata dia, kebutuhan rumah layak huni masih banyak diinginkan masyarakat asli Papua yangmasih hidup dalam keterbatasan ekonomi.
Pemkab Biak, lanjut Bupati Thomas, dengan program yang diprioritaskan pada sektor kesehatan, pendidikan, pembangunan infsrastruktur dasar masyarakat, pemberdayaan ekonomi dalam rangka mewujudkan visi dan misi Biak bangkit, mandiri, dan sejahtera untuk perubahan.
‘Saya berharap pembangunan fisik rumah pada tahun anggaran 2015 yang ditangani Dinas Pekerjaan Umum dapat berjalan lancar sehingga kebutuhan rumah warga dapat dipenuhi pemkab secara bertahap”, pungkas Thomas Ondy.(ant/rd)
INFO BUMDes, Banyuwangi – Slamet Kasihono, Kepala Desa Ketapang, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi, punya strategi untuk menekan harga kebutuhan pokok masyarakat. Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) melayani kebutuhan kebutuhan pokok murah lewat Rumah Pangan Kita (RPK) di pasar, kawasan perkebunan dan desa yang jauh dari pusat pasar.