Jakarta, BINA BANGUN BANGSA – Membaca berita dari hasil reportase Andi, Haluan Kepri.com (90 Menit Bersama Harry Azhar Azis di Gedung BPK RI-Red) , membuat Portal Infokom ingin memberikan tanggapan dan pandangannya, terkait dengan pernyataan Harry Azhar Azis sebagai Ketua BPK RI yang baru (dilantik pada 28 Oktober 2014 lalu), yang menurut Portal sangat bernilai dan penting untuk terus selalu digemakan ke publik.
Kalau membaca ulasan Andi, memperlihatkan sosok DR. H. Harry Azhar Aziz, MA, yang sangat familiar dan bersahaja, dan selalu penuh semangat dalam menjalankan kehidupannya, serta selalu menjaga silaturrahim (kekerabatan-Red) siapun terutama pada kawannya.
Sebagai Ketua BPK RI, Harry Azhar Aziz dituntut integritas dan tanggung jawabnya, mengingat BPK sebagai Badan Pemeriksa Keuangan adalah lembaga tinggi negara yang memiliki tugas penting dalam tata kelola keuangan negara (milik rakyat-Red).
Maka setiap yang berkaitan dengan penggunaan uang negara tidak boleh luput dari pemeriksaan dan pengawasan sebagai bentuk pengendalian dari BPK RI, yang sesuai dengan UUD bersifat bebas dan mandiri (independen-Red).
Dan apabila membaca visi dan misi BPK RI, memang sudah seharusnya BPK RI menjadi lembaga negara yang kredibel dengan selalu menjunjung tinggi nilai-nilai dasar dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan transparan.
Sehingga mantan Anggota DPR RI (2009-2014) ini pun tegas mengingatkan agar setiap pimpinan di negeri ini, harus selalu patuh dan taat dalam pengelolaan keuangan negara.
“Sederhana saja sebenarnya mengelola keuangan negara itu. Kalau APBD memerintahkan beli permen merek Lolipop tapi dibeli permen karet, itu sudah melanggar, sekalipun harganya sama,” kata Harry memberi contoh.
Ketua BPK, secara implisit menegaskan bahwa tugas utama BPK RI adalah sebagai Auditor Negara. Tapi ternyata Harry pun mengatakan, bahwa hasil audit BPK tidak melulu berdasarkan (berbasis-Red) laporan keuangan, melainkan harus (pula-Red) diukur dari keberhasilan menekan kemiskinan dan pengangguran. Karena kesuksesan pelaksanaan pemerintah ukurannya bukan hanya kepatuhan, kepatutan dan kewajaran dari sisi akuntansi, namun adalah kesejahteraan.
Percuma jika hasil audit keuangan di suatu daerah wajar tanpa pengecualian (WTP) tapi rakyatnya miskin dan pengangguran meningkat,” tutur Harry
(Maka) Harry menegaskan lanjut, (bahwa) BPK itu bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara berdasarkan undang-undang tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara yang hasil pemeriksaannya diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya untuk ditindaklanjuti. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lama 1 bulan sejak diketahui adanya unsur pidana tersebut untuk dijadikan dasar penyidikan oleh pejabat penyidik yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
“Kalau terbukti ada temuan kerugian negara, maka selanjutnya tugas Kejaksaan dan KPK,” kata Harry lagi.
Sehingga menurut Portal, bahwa pernyataan Ketua BPK RI yang satu ini, adalah sosok pemimpin yang memiliki integritas tinggi dan sangat peduli terhadap kemakmuran dan kesejahteraan bagi bangsa ini. Dan ini merupakan hal penting dan bagus sekali untuk menjadi contoh tauladan, dan perhatian khusus bagi pimpinan lainnya dalam pemerintahan di negeri ini, yang kebanyakan sudah lupa terhadap tugas dan tanggung jawabnya sebagai abdi negara yang seharusnya melayani dan mengedepankan kepentingan bangsa, dari pada kepentingan pribadi dan maupun politik praktis.(***)
Jakarta, BINA BANGUN BANGSA – Wilayah Papua memiliki posisi dan kedudukan yang sangat strategis, baik secara nasional, regional apalagi global. Mengingat kekayaan sumber daya alamnya yang hingga kini saja masih dalam pemetaan potensi yang dimiliki dan terkandung oleh pulau terbesar di Indonesia ini. Maka tidak salah kalau dalam konteks kepentingan nasional, wilayah Papua merupakan lumbung pangan dan energi, tambang dan mineral di Kawasan Timur Indonesia.
“Potensi Papua dari sektor tambang dan mineral bagi nasional berdasarkan atas nilai besaran cadangannya, terutama tembaga dan emas yang hingga kini Papua termasuk wilayah yang mengandung cadangan emas terbesar di dunia”, begitu yang dijelaskan oleh Mesak Tegai, Konsultan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Papua, BINA BANGUN BANGSA kepada Portal Infokom.
“Baru sebagian kecil yang di eksplorasi, apalagi eksploitasi yang masih hanya terpusat di daerah Timika saja”, tambahnya lagi.
Sedangkan menurutnya apabila dilihat dari sektor pertanian dan perkebunan yang sudah dan sangat berkembang adalah pada potensi kelapa sawit, yaitu bahwa industri kelapa sawit di Pulau Papua sudah menjadi penyumbang devisa terbesar bagi negara Indonesia, karena Papua termasuk satu produsen kelapa sawit yang besar di kawasan Asia.
Selain kelapa sawit, masih ada potensi dari tebu lahan untuk produksi, yang merupakan tebu lahan terluas yang berada di luar Pulau Jawa.
Kemudian dalam konteks global, berdasarkan potensi sumber daya alam yang dimiliki, wilayah Papua dapat menjadi produsen penting bagi kebutuhan beberapa komoditas pangan, pertanian, perkebunan, serta energi, tambang dan mineral lainnya bagi Indonesia maupun dunia.
Belum lagi potensi perikanan kelautannya, yang sudah diakui oleh beberapa manca negara tetangga maupun Internasional.
Keindahan Alam di Papua
Sebagai putra asli daerah, Mesak Tegai sangat bangga bahwa Papua yang merupakan bagian dari NKRI sangat memiliki nilai ekonomi strategis, yang apabila dikelola dan diolah secara tepat maka akan menjadi potensi daerah yang juga merupakan potensi nasional, sehingga dapat menghasilkan dan meningkatkan pendapatan serta menyumbang bagi devisa negara.
Ir. Mesak Tegai sudah sejak lama mengupayakan adanya percepatan pembangunan daerahnya demi untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan bagi masyarakat asli Papua keseluruhan, yang saat ini masih sangat memprihatinkan.
“Belum lagi masalah infrastruktur dasar yang hingga kini masih belum memadai dan terpenuhi secara cepat dan layak bagi keberlangsungan hidup masyarakat kami”, ujar Mesak lagi.
Karena menurutnya masalah ketertinggalan daerah Papua sangat memerlukan pembangunan infrastruktur seperti jalan penghubung dan atau transportasi yang bisa membuka akses keterhubungan antar wilayah dengan wilayah lainnya, yang saat ini belum terpenuhi, termasuk ketersediaan listrik dan telekomunikasi yang juga masih minim. Belum lagi masalah pendidikan dan kesehatan yang juga sangat kurang dan bahkan masih buruk.
“Maka saat ini saya sedang mengusulkan program percepatan pembangunan wilayah Papua dan Papua Barat, yang langsung dimajukan kepada Pemerintah Pusat dan Bappenas”, katanya.
Dengan harapan Mesak Tegai, bahwa usulannya tersebut agar menjadi perhatian dan pertimbangan pemerintah, sehingga menjadi prioritas pembangunan perekonomian dan kewilayahan Papua 2015-2019, demi masa depan masyarakat Papua keseluruhan yang lebih baik lagi.
“Syukurlah sekarang pak Presiden, pak Jokowi sangat perhatian dan peduli tentang kondisi dan keadaan Papua, dan Rakyat Papua sangat senang sekali, ada pemimpin yang benar – benar mau membela kebutuhan kami ini”, harapnya lagi.(***)
DEMOKRASI bukanlah metode untuk mendirikan kekuasaan yang kuat, yang disanggah oleh parlemen yang kuat, partai yang kuat, jaringan pers yang solid, dan kekuatan bersenjata yang digdaya. Sehingga penguasa bisa berbuat apa saja tanpa bisa dikontrol.
Rezim pemilu dalam demokrasi bukan seperti lomba panjat (pohon) pinang pada acara 17-an memperingati proklamasi kemerdekaan RI, di mana seseorang yang berhasil mencapai puncak boleh secara tamak menggasak semua kekayaan (hadiah) yang tergantung di atas sana. Atau (hanya) berbagi dengan komplotannya yang secara berkolaborasi bahu-membahu mendorongnya hingga puncak kekuasaan. Sedang rakyat hanya jadi penonton.
Demokrasi menjadi pilihan banyak negara beradab di muka bumi karena ia merupakan metode paling rasional untuk membangun pemerintahan yang kuat, bermartabat dan (harus) bermanfaat bagi mayoritas rakyat.
Konsep periklanan dan komunikasi yang menipu mungkin bisa mengecoh rakyat pemilih (dalam pemilu) karena ditebar dengan pesona canggih lewat teknologi informasi dan perangkat komunikasi multi-media. Tapi masih ada parlemen, akal sehat yang dibangun oleh kalangan ulama, rohaniawan, intelektual, dan pers serta mahasiswa di kampus-kampus.
Demokrasi menjadi pilihan banyak negara beradab di muka bumi karena apabila terjadi “malpraktek” dalam pemilu, sehingga melahirkan penguasa yang tamak dan menipu, yang menjuali aset-aset negara demi privatisasi dan tuntutan pasar, padahal sesungguhnya itu korupsi dalam kemasan neoliberal, demokrasi menyediakan mekanisme yang terukur untuk mengganti rezim yang dzolim seperti itu.
Maka ketika di negeri ini muncul pikiran dan praktek untuk penguatan sistem presidensial dengan mengerdilkan dan memporak-porandakan Parlemen dan parpol, serta menafikan mekanisme kontrol, terutama dari kalangan civil society dan mahasiswa, sesunguhnya Indonesia sedang berada dalam darurat demokrasi”.
Demokrasi sedang bermetamorfosa menjadi tirani. Hati-hati…! [***]
Dalam Rangka memberikan pemahaman bagi masyarakat luas tentang Kejahatan Terorisme dan perkembangannya di Asia Tenggara pada umumnya dan di Indonesia khususnya, Lembaga Cegah Kejahatan Indonesia (LCKI) Prov. DKI Jakarta bekerja sama dengan MABES POLRI akan menyelenggarakan Seminar Nasional dengan Tema “Sistem Pengamanan Objek Vital yang Kondusif dalam Menghadapi Ancaman Terorisme secara Nasional maupun Internasional”. Demikian yang disampaikan oleh Delfi Tasar, sebagai Panitia dari seminar nasional ini kepada redaksi.
“Acara yang menghadirkan KAPOLRI, Jend. (Pol.) Sutarman sebagai Pembicara Utama dari seminar ini, rencananya akan diselenggarakan di Hotel Kartika Chandra, The Kirana Grand Ballroom, Jakarta, yang berlangsung dua hari berturut-turut, yaitu pada tanggal 15 dan 16 Desember 2014”, ujar Delfi lagi.
“Dan selaku Ketua Presidium LCKI Pusat, Jenderal Polisi (Purn) Prof. Drs. H. Da’i Bachtiar, SH, AO, akan memberikan pula kata sambutannya, yang kemudian seminar akan diisi oleh pemateri dari KABAHARKAM MABES POLRI, KABAINTELKAM MABES POLRI, KEPALA BNPT, dan DIR SHABARA BAHARKAM MABES POLRI”, tambah Delfi Tasar, yang juga merupakan pengurus LCKI DKI Jakarta ini.
“Dalam seminar dua hari ini, yang di mulai dari pukul 08:00 wib hingga selesai, akan membahas berbagai masalah terkait kejahatan Terorisme da Anarkisme yang kerap terjadi di negeri ini pada khususnya, yakni mulai dari motif dan modusnya, atau pola yang sering digunakan. Dan terutama akan membahas Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku serta berbagai teknik, strategi dan sistem untuk membangun kerjasama dengan berbagai instansi, baik yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dalam upaya bersama untuk melakukan pencegahan maupun penanggulangan Terorisme dan Anarkisme”, tegas Delfi.
Sejalan dengan maksud dan tujuan dari seminar ini diadakan, Ketua Umum BINA BANGUN BANGSA, Nur Ridwan sangat memberikan apresiasinya kepada LCKI DKI Jakarta dan MABES POLRI, terutama kepada Erwin Ramali, selaku Ketua LCKI DKI Jakarta, dan Delfi Tasar, yang menurutnya bahwa seminar ini adalah sangat penting dan perlu diadakan secara berkala dan meluas, untuk mensosialisasikan kepada masyarakat umum tentang pemahaman wawasan anti terorisme dan anarkisme, karena publik akan dapat mengetahui tentang apa itu Terorisme dan Anarkisme, serta bagaimana cara pencegahan dan penanggulangannya, sehingga masyarakat waspada dan dapat melakukan deteksi dini, terhadap rencana dan tindakan aksi kejahatan model tersebut.
Selain itu kegiatan ini juga merupakan forum komunikasi dan kerja sama berbagai pihak, antara institusi negara yang terutama di bidang politik, hukum dan keamanan, beserta berbagai instansi swasta nasional maupun luar negeri, termasuk juga dari berbagai unsur masyarakat umum, agar waspada terhadap berbagai upaya dan tindakan yang terindikasi mengarah kepada kejahatan terorisme dan anarkisme, sehingga akan mempersempit ruang gerak bagi kejahatan, terutama terorisme untuk hidup di negeri yang cinta aman dan damai ini.
Untuk Informasi dan Konfirmasi Undangan acara seminar, dapat menghubungi Sekretariat Panitia :
Div Humas Mabes Polri : Jl. Trunojoyo No. 3 Lt. 2, Jakarta Selatan Telp. (021) 7136 6719
LCKI Prov. DKI Jakarta : Gd. Arva Central Cikini, Jl. Cikini Raya No. 60 Blok FG-MN Lt. 5, Jakarta Pusat, Telp. (021) 3190 4082, E-mail : lcki_jakarta@yahoo.com, Web-site : www.lcki.org
Internasional, BINA BANGUN BANGSA – Terbang menuju negeri tirai bambu, Susilo Bambang Yudhoyono menghadiri undangan di World Chinese Economic Forum di Chongqing, Tiongkok yang dihadiri oleh 400 pemimpin dan pakar ekonomi dari 20 negara. Dalam undangan ini, SBY hadir sebagai pembicara sekaligus penerima penghargaan The Benevolent Leadership Award.
Dikenal sebagai Presiden ke-6 Indonesia (2004-2014) yang memperjuangkan hak-hak etnis tionghoa dimasa kepemimpinannya, Susilo Bambang Yudhoyono, Kamis (14/12) membagikan pengalamannya membangun kemitraan dengan Tiongkok sekaligus memperjuangkan persamaan hak-hak etnis tionghoa di dalam negeri. Dalam pidato tersebut, SBY membagikan dua nilai penting untuk masa depan Indonesia dan kemanusiaan di seluruh dunia, yaitu multi-kulturalisme serta persamaan hak bagi seluruh masyarakat. Nilai inilah yang dipegang teguh oleh SBY di masa kepemimpinannya memperjuangkan hak-hak etnis tionghoa yang sempat mengalami masa sulit dalam sejarah Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, SBY juga membagikan pengalamannya membangun kemitraan dengan tiongkok di kawasan yang kini semakin kuat.
Di forum yang sama, World Chinese Economic Forum menganugerahi SBY dengan penghargaan The Benevolent Leadership Award. Penghargaan ini diberikan karena kepemimpinan SBY selama 10 tahun terakhir dianggap telah berhasil membawa Indonesia pada kemajuan baik di dalam negeri maupun posisinya di dunia internasional.
