oleh admin | Jul 16, 2018 | Koperasi & UMKM
Jakarta, BINA BANGUN BANGSA – Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional BINA BANGUN BANGSA, Nur Ridwan hadir dalam rapat pembahasan kemitraan usaha koperasi dan UKM, di kantor Kementerian Koperasi dan UKM RI, 16 Juli 2018.
Rapat yang diprakarsai oleh Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha, yang wakili oleh ibu Yoseva didampingi pak Abdul Latif dan Ibu Ratih, dari Asdep Penguatan dan Pengembangan Usaha, Kementerian Koperasi dan UKM RI.
Hadir juga dalam rapat ini di antaranya Koperasi Jawara (Jaringan Warung Rakyat), Koperasi 212, Koperasi OKOCE, Koperasi Warteg Nusantara, Warung Bisnis KUMKM, Bina UMKM & PKL (Pedagang Kaki Lima) DKI Jakarta, dan DEKOPIN, serta Mas Sujatmiko, tokoh nasional pergerakan Koperasi dan UMKM Indonesia.
Kemenkop UKM mencoba memfasilitasi untuk bangun sinergitas antar pelaku UMKM dan PKL nasional dengan produsen dan/atau perusahaan swasta seperti dengan PT Kenza Lestari Indonesia dan SolaMart dan perusahaan lainnya, untuk bisa saling bekerja sama dalam bidang pemasaran atau penjualan dengan jaringan koperasi dan ukm serta PKL nasional. (RED)
oleh admin | Mei 25, 2017 | Sosok
Prof. Dr. Bahrullah Akbar, MBA, CIPM, CSFA, CPA (lahir 23 Maret 1959) adalah Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) tahun 2011-2017 dan Wakil Ketua BPK-RI tahun 2017-2021. Selain itu, Ia juga menjabat sebagai Lektor Kepala IPDN Kementrian Dalam Negeri.
Ia mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi (Akuntasi) dari STIE Dr. Moechtar Talib pada tahun 2010 dan Ia berhasil menyelesaikan gelar Doktor Ilmu Pemerintahan di Universitas Padjadjaran, Bandung pada tahun 2013. Sebelumnya, pada tahun 2000 Ia juga mengenyam pendidikan di University of Leicester, Post Graduate in Public Sector Management, England.
Berbagai macam Diklat sudah diikutinya sejak tahun 1985 hingga 2010. Tidak jarang Bahrullah Akbar juga melakukan kunjungan ceramah ke luar negeri. Seperti pada tahun 2014, Ia menjadi pembicara “Performance Measurement and Banking Management” di University of Leicester, Inggris.
Bahrullah Akbar yang juga merupakan Dewan Kehormatan BINA BANGUN BANGSA, sudah banyak melahirkan tidak kurang dari 30 tulisan yang sudah Ia keluarkan, mulai dari makalah hingga buku. Selain itu, 9 penghargaan sudah Bahrullah Akbar terima sejak tahun 1983 hingga 2014.
Perjalanan Karier
- Anggota VI BPK RI, Oktober 2016 s.d. April 2017
- Anggota VI BPK RI, Oktober 2014 s.d. September 2016
- Anggota VII BPK RI, November 2011 s.d Oktober 2014
- Guru Besar IPDN Kementerian Dalam Negeri (2015 s/d sekarang)
- Lektor Kepala IPDN Kementerian Dalam Negeri (2011 s/d sekarang)
- Staf Ahli Kabupaten Lingga, Propinsi Kepulauan Riau (2007 – 2011)
- Staf Ditjen Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri (2005 – 2007)
- Staf Khusus Setjen Kementerian Dalam Negeri (2003 – 2004)
- Widyaiswara BPK RI (1996 – 2004)
- Auditor BPK RI (1985 – 1996)
- Guru SMA (1983 – 1985)
Karya Ilmiah, Tulisan dan Buku
- “BOT dan Kerugian Negara” Majalah Pemeriksa (1994)
- “Performance Audit” Majalah Pemeriksa (1995)
- “Audit Social” Makalah ASOSAI (1996)
- “Akuntabilitas Daerah: Tinjauan Pemikiran Pelaksanaannya dalam rangka Otonomi Daerah”, Jurnal dan Keuangan Sektor Publik, Vol 01. No. 01, September 2000 (2000)
- Buku I sd. V “Pengelolaan Keuangan Daerah” (2001)
- Buku “Fungsi Manajemen Keuangan”(2002)
- Buku “Akuntansi pemerintahan”(2013)
- Buku “BUMN dan kesejahteraan rakyat”(2015)
Penghargaan
- Penataran P4 Tingkat Pusat (1983)
- Wing Terjun Payung Brimob Polri (1983)
- Penghargaan British Red Cross (1992)
- Penghargaan dari BPK Jepang (1996)
- Penghargaan Donor Darah PMI (1997)
- Satyalancana Karya Satya X dan XX (Tahun 2000 dan 2009)
- Satyalancana Murda Sarwa Labda Menwa Jayakarata II, IV, dan VI (2007)
- Wing Penyelam TNI AL dan POSSI (2008)
- Satyalancana Casrena Dharmasida, MENWA Jayakarta (2014)
- Bintang Mahaputra Nararya 2014
Pengalaman Organisasi
- Dewan Kehormatan Organisasi BINA BANGUN BANGSA
- Komandan Resimen Mahasiswa Jayakarta (2007-2009)
- Sekretaris Jenderal BAMUS Betawi (2004-2007)
oleh admin | Feb 19, 2017 | BUMDes, Desa
INFO BUMDes, Sigi – Desa Kalukubula di Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, kini rutin mendapatkan sembako dengan harga murah. Pasalnya, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mutianggaluku Mandiri yang dikelola oleh desa tersebut telah sukses menjadi penyalur subsidi pemerintah.
Ketua BUMDes Mutianggaluku Mandiri, Moh Shaleh mengatakan, BUMDes ini berdiri pada tahun 2015 dengan modal awal hanya sebesar Rp34 juta. Modal tersebut diperoleh dari dana desa. BUMDes yang bergerak di bidang perdagangan ini berkembang signifikan. Mereka bahkan telah bekerjasama dengan Pertamina dan Bulog sebagai penyalur barang bersubsidi.
“Kerjasama dengan Pertamina terkait (gas) elpiji. Kalau beras, gula, bawang merah kerjasama dengan Bulog. Kebetulan Bulog juga punya program rumah pangan, jadi kita juga kerjasama soal itu,” ujar Shaleh saat ditemui di Desa Kalukubula, Sigi, Sabtu (18/2)
Antusiasme masyarakat setempat sangat tinggi dengan hadirnya BUMDes tersebut. Hal ini terlihat dari jumlah barang yang selalu habis terjual bahkan kekurangan stok. Sebagai contoh, gula pasir yang mampu terjual hingga 2 ton per bulan. Selain itu, gas elpiji 3 kilogram dapat terjual hingga 100 tabung hanya dalam kurun waktu 3 hari. Hal ini dikarenakan harga produk yang dijual di BUMDes sangat terjangkau. Untuk komoditas gula dijual hanya seharga Rp12.500 per kilogram. Harga tersebut lebih murah Rp 3.500 daripada harga di pasar. Sedangkan gas elpiji 3 kilogram dijual hanya seharga Rp 16 ribu.
“Sekarang kita sedang mempersiapkan untuk membangun warung kopi sekalian nanti ada internetnya. Warung kopi ini juga bertujuan membantu ibu-ibu yang suka bikin kue dan makanan. Jadi kita tampung disini. Kan ini membantu,” lanjut Shaleh.
Selain itu, BUMDes ini juga terus mengembangkan peluang usaha lainnya. Rencananya, BUMDes ini akan menjadi distributor pupuk bersubsidi. Pasalnya, mayoritas warga setempat berprofesi sebagai petani yang membutuhkan pupuk dengan harga terjangkau.
Shaleh mengakui, BUMDes yang dikelolanya tersebut memang belum memberikan keuntungan secara langsung berupa materi. Namun, hadirnya BUMDes diakui telah membantu warga desa untuk mendapatkan barang pokok dan sembako dengan harga yang lebih murah.
“Keuntungan tahun 2015 saja hanya sekitar Rp4 juta. Tapi keuntungan seberapapun tidak pernah kita (BUMDes) simpan. Terus diputar untuk pengembangan. Kami optimistis bahwa BUMDes ini akan berhasil kedepannya,” ungkapnya.
Lebih jauh ia mengungkapkan, di masa mendatang BUMDes juga akan membangun sebuah pasar desa. Menurutnya, potensi ekonomi pasar desa sangat tinggi mengingat Desa Kalukubula adalah kawasan strategis yang dapat dengan mudah menarik konsumen dari desa tetangga. “Di sini (Desa Kalukubula) penduduknya saja lebih dari 13.000,” ujarnya.
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Putro Sandjojo, saat meninjau sekaligus meresmikan BUMDes Mutianggaluku Mandiri mengatakan, pemerintah dalam hal ini meminta setiap desa untuk segera membangun BUMDes. Karena menurutnya telah banyak BUMDes yang pendapatannya di atas Rp5 Miliar.
“Kita ada kerjasama dengan BNI yang memberikan pelatihan untuk 1.500 BUMDes setahun. Pemerintah juga akan buat mitra BUMDes. Nanti semua program pemerintah yang subsidi akan disalurkan lewat BUMDes seperti gas, pupuk, dan sembako,” ujarnya saat meninjau langsung BUMDes Mutianggaluku, Desa Kalukubula, Sigi, Sabtu (18/2).
Menteri Eko juga mengapresiasi Kabupaten Sigi yang telah berhasil mendirikan 104 BUMDes dari 176 desa. Menurutnya, perlu adanya dorongan untuk memaksimalkan BUMDes tersebut.
“Tinggal sedikit lagi didorong. Nanti pemerintah bulan depan sudah mencoba membuat mitra BUMDes. Itu bagian dari program BUMDes Holding di 4 provinsi awal. Nanti kalau sudah sempurna akan kita kembangkan di seluruh Indonesia,” ujarnya. (ADV)
Sumber : Jurnas
oleh admin | Feb 13, 2017 | Nasional
Jakarta, BINA BANGUN BANGSA – Gubernur Kalimantan Utara, Irianto Lambrie, mengusulkan dana tanggung jawab sosial (CSR) BUMN dapat dimanfaatkan membangun kawasan perbatasaan di Indonesia.
“Kalau kita manfaatkan CSR BUMN yang sangat besar itu, saya yakin dapat membangun sejumlah infrastruktur di wilayah perbatasan termasuk di Provinsi Kalimantan Utara,” kata dia, di Nunukan, MInggu.
Ia mencontohkan, CSR PT Pertamina telah memberikan subsidi ongkos angkut BBM ke Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan, sebesar Rp38.000 per liter sehingga harga sama di daerah itu secara nasional.
Karena itu, CSR BUMN lainnya pun dapat dimanfaatkan secara optimal sebagaimana yang dilakukan PT Pertamina tersebut sehingga benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat di wilayah perbatasan.
Adapun CSR BUMN itu, lanjut dia, dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing wilayah perbatasan di Indonesia. Misalnya, pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan oleh PT Waskita Karya dan PT Adhi Karya.
Begitu pula pengadaan obat-obatan dan alat kesehatan lainnya dapat ditangani PT Bio Farma. Kemudian CSR PT Garuda Indonesia dipergunakan untuk menyubsidi ongkos penerbangan di wilayah perbatasan. Masalah penerbangan di sana masih ada terkait biaya. (AM/Antara)
oleh admin | Feb 13, 2017 | Nasional
Jakarta , BINA BANGUN BANGSA – Beragam cara dilakukan Pemkab Sragen, dalam menanggulangi kemiskinan. Selain bantuan APBD, alokasi pendapatan ASN, pemerintah daerah juga memanfaatkan dana CSR perusahaan yang berinvestasi di Sragen.
Dalam hal ini Bupati mempunyai peran aktif. Khususnya dalam hal melakukan lobi-lobi terhadap perusahaan untuk menggelontorkan dana CSR untuk membantu masyarakat kurang mampu.
Kepala Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (UPTPK) Sragen, Suyadi mengatakan dana bantuan CSR tersebut dikumpulkan langsung pihak perusahaan secara berkelompok.
Untuk menghilangkan image pungli, bantuan CSR diserahkan langsung kepada kelompok warga kurang mampu melalui pengawasan Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (UPTPK) Sragen.
” Selain dari APBD, dan sumbangan sukarela dari pendapatan ASN, kami juga memanfaatkan dana CSR dari perusahaan yang berinvestasi disini. Agar image pungli, bantuan itu tidak diserahkan ke pemda, tapi langsung ke masyarakat, namun melalui data dan pengawasan kami,” ujar Suyadi disela-sela menerima kunjungan rombongan pemkab Babar, Jumat (10/2/2017)
Sementara sejauh ini pemkab Babar belum menerapkan hal tersebut. Padahal, perusahaan yang berinvestsi di Bangka Barat tak kalah banyak dengan Kabupaten Sragen. Mulai dari perusahaan Timah, Sawit dan lain sebagainya.
Wakil Bupati Bangka Barat Markus, mengapresiasi ide-ide pemerintah Kabupaten Sragen. Sebab menurutnya, selama ini dana CSR belum dipergunakan secara maksimal. Untuk itu, hal tersebut akan ia sampaikan ke forum rapat SKPD dan Bupati Bangka Barat H Parhan Ali.
” Kami rasa ide dana CSR ini cukup bagus ya. Karena yang kita tahu banyak juga perusahaan yang berinvetasi di Babar. Untu itu, nanti kami akan rapatkan dan sampaikan kepada pak Bupati,” kata Markus yang juga menjabat yang juga menjabat ketua Tim Kordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) saat bertandang ke pemkab Babar, Jumat (10/2/2017). (tn.com)
