oleh admin | Mar 12, 2016 | Nasional
Jakarta, BINA BANGUN BANGSA – Dalam rangka memperingati 50 tahun “Supersemar” maka sejumlah tokoh pergerakan nasional lintas generasi, mengadakan diskusi publik dengan tema “Membangun Konsensus Nasional Baru” di gedung Stovia, Jakarta (11/3/2016).
Acara yang diprakarsai dr. Zulkifli, dari Patriot Proklamasi ini menghadirkan nara sumber : Ridwan Saidi, Edwin Sukowati, Sasmito Hadinegoro, Samuel Lengkey, Prihandoyo Kuswanto, dan Hendrajit sebagai moderator serta Letjen TNI Mar. (Purn.) Suharto sebagai Pembicara Utama yang sekaligus sebagai pembuka acara tersebut.
Dalam sambutannya Pak Suharto menyatakan keprihatinannya pada Republik yang dicintainya ini, terhadap upaya kaum neolib (neo liberal-red) yang ingin merusak sistem ketatanegaraan dan menguasai negeri ini dengan meliberalisasi ideologi bangsa dan negara Indonesia yang berlandaskan Pancasila ini.
“Coba bayangkan itu, padahal Pancasila tidak sama sekali memberikan amanat liberalisme di Republik ini!”, tegasnya.
Belum lagi lanjutnya, tentang perampokan kekayaan alam Indonesia demi kepentingan kaum neolib itu. Sebagai contoh yaitu tambang freeport dan blok masela, yang katanya merupakan pembodohan dan penipuan terhadap rakyat Indonesia.
“Seharusnya kalau dihitung rata-rata, dari pengelolaan 10 tambang sumber daya alam besar negeri ini, rakyat Indonesia bisa makmur, karena bisa mendapatkan tambahan lebih dari 200 juta tiap tahunnya (per orang – red)”, katanya lagi.
Maka diharapkannya dengan adanya diskusi ini akan membuka kebenaran-kebenaran yang kemudian merangkum semua untuk saling mendukung agar Republik Indonesia yang kita cintai ini kembali dimiliki oleh seluruh rakyatnya sendiri. (FIR)
oleh admin | Mar 1, 2016 | Nasional, Seminar
Jakarta, BINA BANGUN BANGSA – Seharusnya bangsa Indonesia sadari bahwa telah terjadi perubahan yang sangat mendasar terhadap ideologi Pancasila dan UUD 1945 yang merupakan cita-cita dan amanat Proklamasi 17-8-1945, akibat dari perubahan UUD 1945 yang sudah keempat kalinya sejak reformasi 1998 hingga tahun 2002.
Demikian yang disampaikan oleh Sekretaris Front Nasional dr.Zulkifli kepada Portal Infokom di sela-sela acara diskusi bedah buku karya Prof. Dr. Kaelan (UGM), tentang “Liberalisasi Ideologi Negara Pancasila”, di Jakarta (1/3/2016).
Karena menurut dr Zul UUD 1945 versi amandemen (perubahan) telah mengubah sistem kedaulatan rakyat dan ketatanegaraan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga lebih mengarah kepada sistem liberalistik, kapitalistik, dan federatif, yang jelas-jelas bertentangan dengan Pancasila.
“Padahal jelas-jelas secara filosofi bangsa Indonesia berlandaskan Pancasila, yang memiliki nilai-nilai berkeTuhanan yang Maha Esa, berperikemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan dan gotong royong, bermusyawarah mufakat dan berkeadilan sosial”, terangnya.
Maka ditegaskannya bahwa UUD 1945 versi perubahan, tidak bisa lagi disebut sebagai UUD 1945 (yang disahkan tanggal 18 Agustus 1945)…harus disebut saja UUD 2002.
Panel diskusi buku tersebut dibuka oleh Jend. TNI (Purn.) Try Sutrisno sebagai Ketua Dewan Pembina GPP ini pun dihadiri oleh para tokoh nasional yaitu Jend. TNI (Purn.) Djoko Santoso, Kiki Syahnakri, Teddy Rusdy, Akbar Tanjung, Subiakto Tjakrawerdaja, Fuad Bawazier, Ridwan Saidi, KH. Maksum, Hendrajit. Selain itu juga dihadiri oleh berbagai elemen mahasiswa dan organisasi kemasyarakatan. (Wan)
oleh admin | Mei 30, 2015 | Nasional
Jakarta, BINA BANGUN BANGSA – Menjelang peringatan Hari Lahir PANCASILA pada tanggal 1 Juni 2015, persiapan penyelenggaraan berbagai acara yang diprakarsai oleh Majelis Gerakan Masyarakat Gotong Royong PANCASILA ( GEMA GONG PANCASILA ), pimpinan Wardi Jien, SH, semakin mendapat atensi dan apresiasi dari berbagai daerah.
Terlebih datang dari masyarakat dan unsur kerajaan yang berada di Papua, di bawah kepemimpinan Ratu Kokoda, Sorong Selatan, yang sangat antusias terhadap visi misi GEMA GONG PANCASILA dalam melestarikan nilai-nilai PANCASILA sebagai ideologi dan falsafah bangsa dan negara Indonesia yang tercinta ini.
Begitupun halnya dari Forum Silaturahmi Keraton se-Nusantara di Papua Barat, langsung dari Ratu Maibrat, Sorong, yang menginginkan hal yang sama dengan harapan dari Raja-Raja di Papua agar pimpinan Majelis Gema Gong PANCASILA dapat mengadakan puncak acaranya tersebut dengan pembacaan Ikrar Janji Setia kepada PANCASILA yakni di tanah Papua, mengingat bahwa peristiwa ini akan menjadi momentum yang sangat tepat demi keberlangsungan kehidupan masyarakat di tanah Papua dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia ( NKRI ) dalam mewujudkan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Papua ke depannya yang lebih baik, sesuai dengan nilai-nilai PANCASILA dan UUD 1945.(***)
oleh admin | Apr 12, 2015 | Nasional
Jakarta, PortalInfokom.id – Masyarakat mempertanyakan tentang penyelesaian gedung Pusat Promosi Ikan Hias UMKM Provinsi DKI Jakarta di Kec. Johar, Jakarta Pusat, yang hingga kini belum juga kunjung selesai, yang seharusnya selesai di tahun 2014 lalu. Apalagi sudah berganti tahun dan berganti kontraktor menurut informasi yang didapat, terlebih sekarang pun sudah berganti kepala dinasnya. Berarti ada apa ya ?…
Kondisi Gedung pun sekarang sudah sangat memprihatikan, baik keadaan luar maupun di dalam gedung, kondisi cat yang sudah banyak terkelupas, kamar mandi yang bolong atapnya dan wc yang sudah rusak, serta AC Sentral yang tidak berjalan dari sejak awal dipasangnya, belum lagi masalah finishing eksterior dan interior yang tidak bagus sama sekali, sehingga terkesan ini bukan gedung baru lagi.
Seorang warga sekitar gedung tersebut, menanyakan keseriusan Pemprov DKI dalam pembangunan gedung tersebut.
“Kami selaku warga melihat bahwa Pemprov DKI tidak pernah serius, bahkan terkesan main-main dalam menyelesaikan pekerjaan yang bernilai milyaran ini, apalagi ini adalah anggaran dari masyarakat Jakarta, khan tidak boleh disembarangin?”, katanya yang disampaikan kepada Portal Infokom.
Selain itu dia pun menyoroti manajemen pengelolaan gedung yang tidak jelas, hingga kepada masalah perpakiran, sehingga simpang siur dan tidak ada tanggung jawabnya.
“Ini cukup membuktikan bahwa begini cara kerja Pemprov DKI beserta jajarannya yang terkesan tidak profesional, dan tidak berdasarkan pada perencanaan yang baik dan efektif, cuman pemborosan saja, itu perbuatan korupsi ?”, katanya lagi.(***)
oleh admin | Apr 7, 2015 | Nasional
Jakarta, BINA BANGUN BANGSA – Akhirnya Bahlil Lahadalia terpilih menjadi Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) untuk periode 2015-2018. Pengurus BPP HIPMI pun sudah disusun bahkan sudah dilaporkan kepada Presiden Jokowi di Istana Negara (6/4/2015). Semua terdiri atas 99 BPH dan 55 pengurus di badan otonom serta ketua-ketua umum BPD HIPMI se-Indonesia.
Teriring ucapan selamat dan sukses disampaikan oleh Ketua Umum BINA BANGUN BANGSA Nur Ridwan, yang berharap agar Bahlil Lahadalia sebagai pimpinan baru dapat melaksanakan amanatnya untuk membawa HIPMI sebagai wadah yang dapat melahirkan pengusaha-pengusaha sukses dan mandiri yang berjiwa nasionalis cinta bangsa dan negaranya, sebagai bentuk upaya bersama dalam memajukan kesejahteraan rakyat dan ketahanan nasional.
Nur Ridwan berharap agar HIPMI sebagai asosiasi yang telah berpengalaman selama lebih dari 40 tahun, sudah saatnya HIPMI menunjukkan kemampuannya untuk membawa perbaikan perekonomian dari tingkat lokal hingga daerah seluruh nusantara, sehingga memberikan kontribusi positif bagi pembangunan nasional seutuhnya, apalagi dalam menghadapi berbagai tantangan perekonomian global yang semakin ketat.
“HIPMI sudah seharusnya bisa menjadi penggerak percepatan pembangunan nasional di segala bidang, yang berbasis pemberdayaan masyarakat, sehingga itulah fungsi sebagai mitra strategis pemerintah dalam memajukan pembangunan nasional”, harapnya.
Yang menurut Nur Ridwan bisa melalui pemberdayaan Koperasi dan pengembangan UMKM dengan menggandeng para pelaku UMKM serta giat lakukan pemberdayaan masyarakat, sehingga menciptakan perekonomian lokal dan memperkuat ekonomi daerah menuju ketahanan nasional.
“Siapkan pembinaan, pelatihan dan pengembangan serta ciptakan pasar bagi pengusaha UMKM dan pemberdayaan masyarakat, kembangkan kreativitas dan inovasi tekhnologi terbarukan, maka Indonesia akan menjadi negara berkembang menuju negara maju yang makmur dan sejahtera”, harapnya lagi.
Berarti HIPMI bukanlah sekedar kumpulan pengusaha ekslusif yang hanya bicarakan proyek-proyek di pemerintahan dan bisnis perkebunan dan pertambangan semata, tetapi seharusnya lebih kepada pembangunan perekonomian Indonesia berbasis pemberdayaan masyarakat sebagai langkah nyata untuk segera menciptakan berbagai lapangan pekerjaan dan usaha bagi seluruh generasi pekerja di negeri ini.
“Dan saya percaya bahwa saudara Bahlil Lahadalia dapat mewujudkan maksud dan tujuan yang baik ini, demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Aamiin”, tandasnya. (RMOL.CO)
oleh admin | Apr 6, 2015 | Berita, Metropolitan, Nasional
Portal Infokom —Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menilai rancangan kebijakan keuangan daerah APBD DKI 2015 belum sepenuhnya berpihak ke rakyat.
Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kemendagri Reydonnyzar Moenek mencontohkan besarnya anggaran untuk belanja jasa perkantoran yang jumlahnya mencapai Rp 4,1 triliun.
Anggaran sebesar itu jauh lebih besar ketimbang anggaran perbaikan dan perawatan infrastruktur jalan, yang hanya Rp 2,9 triliun. “Seharusnya turunkan anggaran untuk jasa perkantoran, besarkan anggaran untuk perbaikan jalan,” ujar Donny, dalam Rapat pembahasan Rapergub bersama jajaran Pemprov dan DPRD DKI di Kemendagri, Kamis (2/4).
Padahal, ujar dia, anggaran belanja jasa perkantoran merupakan mata anggaran belanja jasa pegawai yang tahun lalu juga sudah dapat sorotan Kemendagri.
Pada APBD DKI tahun 2014, kata Donny, besaran mata anggaran itu mencapai Rp 19,02 triliun. Sedangkan di APBD DKI 2015 yang menggunakan pagu anggaran APBD-P 2014, besaran mata anggaran belanja pegawai bukannya menurun, malah semakin bertambah. “Ini kok malah naik lagi belanja pegawainya setelah rapergub,” ujar Donny sambil menunjukkan tayangan slide di ruang rapat.
Di slide tertulis, awalnya raperda belanja pegawai Rp 19,020 triliun (28 persen). Tapi setelah jadi rapergub, angkanya justru naik menjadi Rp 19,520 triliun (30 persen). Dengan demikian ada kenaikan dua persen.
Dengan temuan itu, Donny menegaskan Pemprov DKI harus merevisi lagi anggaran itu, sebelum RAPBD kembali diserahkan ke Kemendagri 10 April nanti. “Kita evaluasi efektivitas, efisiensi, kepatutan, kewajaran, rasionalitas serta asas manfaatnya,” ucap dia.
Link terkait: Kemendagri Anggap Rancangan Keuangan DKI Tidak Pro Rakyat » Jakartaraya | Aktual.co.
