Palu, BINA BANGUN BANGSA – Eboni merupakan pohon kayu yang bernilai tinggi. Kayu yang tergolong kayu keras, Eboni sangat artistik dengan teras kayunya yang berwarna hitam dengan pola garis-garis kecoklatan kemerahan, halus dan mengkilap, yang juga biasa dikenal sebagai kayu hitam asal Sulawesi.
Pohon Kayu Eboni, di Halaman Kantor Pemda Sulawesi Tengah.
Kayu Eboni banyak digunakan sebagai bahan baku untuk pembuatan furniture set untuk kantor dan atau rumah yang berkelas, dan juga sebagai material untuk membuat perangkat benda seni artistik yang bernilai tinggi, selain bisa juga sebagai bahan dasar alat musik yang berkualitas, apalagi saat ini pun bisa menjadi bahan lapisan dan bagian dari struktur bangunan mewah, dan masih banyak lagi produk barang kebutuhan dan kerajinan bernilai seni lainnya yang berbahan dasar kayu Eboni.
Menurut data penelitian bahwa pohon Kayu Eboni banyak berasal dan tersebar di daerah Sulawesi Tengah (65%), selanjutnya di Sulawesi Utara (20%) dan Sulawesi Selatan (15%), (Soerianegara, 1967). Dan sejak abad XVIII hingga saat ini kayu Eboni sudah mulai dieksploitasi untuk diperdagangkan hingga menembus pasar dunia dengan tujuan benua Eropa dan Asia, khususnya Jepang. Bahkan di Jepang, penggunaan kayu Eboni merupakan parameter yang menunjukkan tingkat status sosial seseorang (Kuhon dkk., 1987), sehingga ekspor kayu Eboni ke Jepang adalah tergolong tinggi permintaannya.
Maka eksploitasi yang telah berlangsung lama itu telah menyebabkan menurunnya jumlah populasi tegakan pohon kayu Eboni di hutan alam sebarannya, terutama di Sulawesi Tengah, yang menurut pengamatan telah mengalami banyak kerusakan dan kehilangan jumlah populasi tegakan tinggal.
Sehingga kondisi ini telah menjadi perhatian Arham Rumpan Saleh, salah satu pemerhati kehutanan dan lingkungan hidup asal kota Palu, yang sudah hampir 20 tahun memperjuangkan kelestarian hayati pohon kayu Eboni di Sulawesi Tengah.
“Keberadaan pohon Eboni di hutan alam Sulawesi Tengah saat ini sudah semakin memprihatinkan, bahkan sampai pada batas yang mengkhawatirkan, baik dari jumlah maupun luasan lokasi persebarannya”, kata Arham yang saat ini sedang giat mengembangkan pembibitan pohon kayu Eboni.
Pohon Kayu Eboni, di Halaman “Siranindi” Rumah Jabatan Gubernuran Sulawesi Tengah
Lanjut dia menambahkan, perlu ada program penanaman kembali (restocking) untuk mengembalikan kondisi dan kelestarian pohon kayu Eboni di Sulawesi Tengah yang harus segera dilakukan oleh Pemerintah dan pemerhati kehutanan dan lingkungannya.
“Karena apabila keadaan ini terus dan tetap dibiarkan tanpa ada pengawasan dan pengedaliannya, maka dikhawatirkan pohon kayu Eboni hanya akan tinggal kenangan”, ujar Arham menegaskan.
Padahal menurutnya bahwa kayu Eboni merupakan potensi alam Indonesia yang termasuk istimewa karena hanya berasal dari tanah nusantara, yang semestinya menjadi perhatian Pemerintah untuk terus dikembangkan supaya menjadi potensi unggulan nasional.
“Memang kenyataanya selama ini belum ada penelitian dan pengembangan yang dilakukan untuk menggali potensi kayu Eboni yang padahal dunia sudah mengakui kualitas dan kelasnya selama ini”, ujar Arham.
Lebih – lebih lagi sejarah pernah mencatat perdagangan besar kayu Eboni yang pernah menembus hingga menghasilkan devisa negara sebesar US $ 14,620 juta yang terdiri atas US $14,546 juta dalam bentuk bahan setengah jadi dan US$ 0,075 juta dalam bentuk barang jadi (Soenarno, 1996).
Maka keadaan ini perlu segera diantisipasi agar eksploitasi kayu Eboni tidak malah menimbulkan kerusakan lingkungan dan atau terjadinya kelangkaan terhadap jumlah populasi pohon kayu yang tergolong istimewa ini, karena hanya ada di Indonesia khususnya di daerah Sulawesi Tengah.
“Dan kegiatan untuk penanaman kembali pohon kayu Eboni hendaknya dilakukan Pemerintah dengan melibatkan masyarakat sebagai program pemberdayaan masyarakat dalam rangka pelestarian lingkungan hidup dan menumbuhkembangkan kecintaan terhadap populasi pohon kayu Eboni, demi generasi masa depan”, kata Arham dengan penuh harap.(***)
Jakarta, BINA BANGUN BANGSA – Wacana kuat tentang sosok calon Kapolri pengganti Jend. Sutarman, yaitu Komjen Pol. Drs. Budi Gunawan, S.H., MSi., Ph.D., yang saat ini masih menjabat sebagai Kepala Lembaga Pendidikan Polri, pun mendapat tanggapan dari Ketua Umum BINA BANGUN BANGSA, Nur Ridwan, yang menganggap bahwa Komjen Budi Gunawan memang sosok yang pantas untuk memimpin POLRI ke depan.
Pertimbangannya adalah selain dari aspek tingkat senioritasnya, menurut Nur Ridwan, Komjen Budi Gunawan adalah merupakan perwira yang memiliki rekam jejak karir dan pendidikan tinggi, yang terbaik dimiliki Polri saat ini.
“Setahu saya, Komjen Budi Gunawan merupakan lulusan terbaik Akpol 83 dan pernah meraih penghargaan Adhi Makayasa yang sangat prestisius nilainya, apalagi juga selalu tercatat sebagai peringkat pertama dan lulusan terbaik di setiap jenjang pendidikan Polri yang dilaluinya”, jelas Nur Ridwan.
Maka tidak heran kalau sejumlah jabatan penting pernah disandangnya, seperti pernah juga menjadi Ajudan Presiden RI Megawati Soekarnoputri (2001-2004), yang kemudian menjadi Karo BinKar SSDM Polri (2004-2006), Ka Selapa Lemdiklat Polri (2006-2008), Kapolda Jambi (2008-2009), Kadiv Binkum Polri (2009-2010), Kadiv Propam Polri (2010-2012), Kapolda Bali (2012), Kalemdikpol (2012-sekarang).
Sehingga dengan segala kemampuan, kompetensi, dedikasi, dan kredibilitasnya, Komjen Budi Gunawan merupakan pilihan tepat yang diharapkan mampu untuk bekerja, membantu dan mengawal pemerintahan “Kabinet Kerja” Jokowi-JK, dalam melakukan perubahan dan perbaikan di tubuh Polri, dengan menjadi Tribrata I memimpin lembaga Kepolisian dalam menjalankan tugasnya yang senantiasa melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat dengan keikhlasan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban.
Ada lima nama juga yang disebut-sebut masuk dalam bursa calon Kapolri, yakni Komjen Badroeddin Haiti, Komjen Budi Gunawan, Irjen Safruddin, Irjen Pudji Hartanto, dan Irjen Unggung Cahyono.
Kendati demikian, menurut Nur Ridwan lagi, bagi siapapun calon pemimpin di negeri ini, tidak terkecuali seorang calon Kapolri pun, harus melalui proses uji kepatutan dan kelayakan yang ketat dan transparan, yang memenuhi persyaratan dan lulus dari penilaian, dari kriteria umum dan kriteria khususnya. (***)
Metrotvnews.com, Jakarta: Kalangan industri pengguna gas bumi mengeluhkan mahalnya tarif listrik di Indonesia. Bahkan, tarif listrik Indonesia dinilai paling mahal di dunia dibandingkan negara lainnya. Wow!
“Kondisi 2014 lalu tarif listrik hampir semua golongan naik. Sekarang tarif listrik di Indonesia USD11 cent per Kwh. Bahkan di beberapa daerah sudah 12 cent. Ini harga paling mahal di dunia,” keluh Ketua Umum Forum Industri Pengguna Gas Bumi, Achmad Safiun, dalam diskusi tata kelola gas, di Hotel Atlet Century, Senayan, Jakarta, Rabu (7/1/2015).
Padahal menurutnya, listrik adalah komponen penting dan roda penggerak industri. “Tarif listrik mempengaruhi harga. Kami ini bergerak di industri hilir sehingga kalau terjadi perubahan pada kami akan berpengaruh langsung dengan masyarakat,” terang Achmad.
Ia meminta pemerintah untuk memperbaiki kebijakan minyak dan gas (migas) dan energi karena akan berpengaruh langsung pada tarif listrik.
“Kebijakan migas seharusnya diperlakukan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi. Bukan sebagai komoditi revenue. Sekarang momentum yang tepat untuk memperbaiki tata kelola migas karena harga minyak yang turun drastis,” tegasnya.
Berikut tarif listrik di beberapa negara:
1. Amerika Serikat (AS) USD3 cent per kwh.
2. Bangladesh USD3 cent per kwh.
3. Vietnam USD7 cent per kwh.
4. Malaysia USD6 cent per kwh.
5. Pakistan USD6,6 cent per kwh.
6. Korea Selatan USD6 cent per kwh.
7. Indonesia USD11 cent per kwh.
AHL
Jakarta, BINA BANGUN BANGSA – Terkait dengan potensi UMKM Indonesia, Ketua Umum BINA BANGUN BANGSA, Nur Ridwan mengharapkan adanya kemitraan yang dibangun oleh pengusaha nasional dengan menggandeng pelaku UMKM nasional, khususnya di bidang industri kreatif, sehingga menjadi solusi terhadap masalah dalam pemberdayaan UMKM selama ini yang masih saja terkendala oleh berbagai masalah dalam akses permodalan dan pembiayaan serta pengembangannya, termasuk tekhnologi tepat guna dan penguatan pemasarannya.
Sehubungan dengan rencana Munas HIPMI yang diadakan Januari 2015 ini, dalam rangka pergantian kepemimpinan di dalam tubuh HIPMI, maka Nur Ridwan berharap agar Ketua Umum HIPMI mendatang lebih kongkrit membela kepentingan UMKM Nasional, selain tugas dan perannya dalam menciptakan kader pengusaha muda menjadi pengusaha mandiri yang berhasil dan sukses dalam kancah perekonomian dan bisnis nasional.
Karena menurut Nur Ridwan bahwa HIPMI sebagai Himpunan Pengusaha Muda Indonesia bisa menjadi pelopor dari Gerakan Percepatan Pemberdayaan UMKM Nasional, dengan sigap dan giat dalam memfasilitasi pelaku UMKM dalam negeri.
“Apalagi tantangan bagi pelaku UMKM yang semakin ketat dalam persaingan pasar dengan terbukanya perdagangan Bebas Asean di tahun ini”, harap Nur Ridwan.
Ditambahkannya agar HIPMI selain menciptakan gerakan perekonomian nasional pun harus mampu menciptakan inovasi dan kemajuan teknologi yang mampu menciptakan efisiensi dan efektifitas dalam meghasilkan produk-produk unggulan nasional yang berdaya saing global.
Serta HIPMI harus mampu juga melakukan penguatan pasar nasional, agar terciptanya kestabilan harga dalam negeri yang akan mewujudkan ketahanan nasional di segala bidang.
Adalah merupakan kewajiban bagi Pemerintah dan termasuk juga pelaku bisnis dan pengusaha besar nasional terutama HIPMI sebagai bagia dari Pegusaha Nasional, untuk membina dan mengembangkan dunia UMKM dalam negeri, demi percepatan perekonomian nasional secara keseluruhan, yang bahkan malah sudah diatur dalam UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM.
Diberitakan sebelumnya bahwa kandidat kuat untuk Ketua Umum HIPMI 2015-2018, adalah salah satunya Bahlil Lahadalia, yang merupakan contoh pengusaha sukses yang berangkat dari daerah (berasal dari Papua-Red), yang diharapkan menjadi inspirasi bagi pengusaha muda Indonesia untuk mampu menjadi pengusaha nasional yang dapat bersaing dalam skala ekonomi bisnis internasional.(***)
PORTAL – Komite sekolah/Madrasah adalah sebuah lembaga mandiri yang lahir berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS), yang kemudian dijabarkan dalam Kepmendiknas No. 044/U/2002, dan sebagai acuannya adalah Lampiran II Kepmendiknas No. 033/U/2002 tersebut.
Komite Sekolah/Madrasah dibentuk dan berperan dalam upaya untuk peningkatan mutu layanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan (Pasal 56, ayat 3 UU Nomor 20 Tahun 2003).
Tetapi dalam perjalanannya, terutama peran dan fungsi Dewan Pendidikan yang keberadaannya juga lahir bersama-sama Komite Sekolah pun ternyata masih belum efektif dan optimal. Apalagi tugas Dewan Pendidikan dalam memberikan dukungan pertimbangan dan sarana prasarana dalam pembinaan Komite Sekolah/Madrasah di tingkat nasional, propinsi, maupun daerah/kota, yang masih banyak kendala dalam implimentasi serta pemberdayaannya.
Sehingga banyak Komite Sekolah/Madrasah yang belum mengerti dan memahami untuk diselenggarakan secara optimal dan efektif sesuai maksud dan tujuannya didirikan, yang seharusnya menjadi wadah dalam menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan dan program pendidikan di satuan pendidikan, yang akan meningkatkan tanggung-jawab guru, orang tua dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan, serta menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan.
Maka Ketua Umum BINA BANGUN BANGSA, Nur Ridwan merasa perlu mengingatkan kepada para pemangku kebijakan dunia pendidikan di negeri ini, agar segera memperbaiki keadaan ini supaya mutu pendidikan semakin lama semakin meningkat dan mampu melahirkan generasi tunas bangsa yang berkualitas prima dan unggul dalam menhadapi tantangan global yang semakin ketat dalam persaingan global, kini dan nantinya.
“Perlu perhatian pemerintah yang serius dan komprehensif mengenai hal ini, karena menyangkut masa depan bangsa dan negara, karena kemajuan bangsa dan negara akan berakar dari ilmu dan budaya serta karakter dari bangsa tersebut, yang dapat dibangun hanya melalui pembinaan dan pembangunan bidang pendidikan dan kebudayaan, yang dapat menciptakan kualitas dan kompetensi yang mampu dan mumpuni dalam menghadapi tantangan zaman ”, tegas Nur Ridwan.
Menurutnya bahwa keberadaan Komite Sekolah/Madrasah perlu diberdayakan secara efektif, sebagaimana mestinya, sebagai bentuk upaya dalam membangun sistem dan meningkatkan mutu kualitas pendidikan yang lebih baik dan lebih maju lagi.
“Maka perlu adanya evaluasi dan revitalisasi keberadaan Komite Sekolah/Madrasah selama ini, dengan inventarisasi dan pembinaan Komite Sekolah yang sudah ada, agar masyarakat semakin tahu maksud dan tujuan serta kemanfaatan keberadaan dari suatu Komite Sekolah”, harap Nur Ridwan.
PORTAL INFOKOM – Musibah hilang kontaknya maskapai Air Asia QZ8501 di Selat Karimata, Kotawaringin Barat, pada Minggu (28/12) lalu menyita perhatian masyarakat, tak terkecuali sampai ke internasional. Seluruh media hampir setiap hari selalu mengawal pemberitaan mengenai perkembangan terbaru mengenai AirAsia QZ8501.
Atas ramainya pemberitaan AirAsia QZ8501, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan menyebut ada pihak-pihak yang diuntungkan dalam musibah tersebut. Jonan lantas menyebut media menjadi salah satu pihak yang diuntungkan.
“Kalau sekali terjadi kecelakaan, pasti di media akan ramai sekali. Kalau sekali kecelakaan ramainya minta ampun, yang paling untung media. Ada berita senang media untung, ada kecelakaan media lebih untung lagi, karena yang sana iklan sini iklan. Iklannya dapat banyak,” sebut Jonan di kantornya, Selasa (6/1) petang.
Terkait dengan tanggung jawabnya, mantan Dirut PT KAI ini kembali menegaskan pihaknya tak akan segan mencopot siapapun pihak yang harus bertanggungjawab dalam menjalankan tugasnya.
“Ya nggak peduli, kalau ada kecelakaan di laut (petugas yang berwenang) ya ganti, di pesawat juga begitu. Lebih baik nggak pernah berangkat daripada pergi nggak pernah sampai. Keselamatan itu bukan untuk main-main,” tegas Jonan. (chi/jpnn)
Menanggapi sikap Menteri Perhubungan tersebut, membuat Ketua Umum BINA BANGUN BANGSA perlu memberikan pernyataan untuk mengingatkan kepada pak Menteri sebagai pimpinan yang bekerja dan digaji oleh negara, agar memberikan tauladan yang baik kepada publik, apalagi jabatan pak Menteri yang sementara itu, adalah sangat berkaitan dengan segala urusan pelayanan, yang seharusnya mengedepankan budaya pelayanan publik yang berkharisma dan beretika.
“Kenapa ya zaman sekarang banyak orang pintar tapi kurang secara attitude ?”, kata Nur Ridwan.
Menurutnya seorang yang memiliki jabatan publik jangan sembarangan dalam berkata dan atau berperilaku seperti layaknya seorang bos dalam sebuah perusahaan, karena ini semua berkaitan dalam tata pemerintahan dalam suatu negara yang milik semua dan berhubungan dengan berbagai kepentingan, bukan milik perseorangan apalagi dijalankan secara ego pribadi yang semaunya saja.
Lagipula untuk memperbaiki manajemen dalam suatu kementerian urusan publik, bukanlah dengan cara arogan dengan ancaman pecat-memecat serampangan, karena semua harus melalui aturan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, daripada nanti malah dituding sebagai pimpinan yang arogan dan otoriter, yang suka bertindak intimidatif dan atau diskriminatif terhadap para bawahannya.
Dan aspek penilaian terhadap suatu kinerja dan kepemimpinan bukanlah karena didasarkan oleh banyaknya staf dan karyawannya yang salah dan banyak diganti. Tetapi pimpinan yang berhasil baik adalah yang mampu membawa perbaikan manajemen dan menciptakan iklim pekerjaan yang kondusif bagi seluruh personelnya, serta membawa hasil dan manfaat yang positif kepada publik dan lingkungannya.
“Tentang Keselamatan itu bukan untuk main-main, ya saya sangat setuju, karena ini menyangkut nyawa manusia, yang harus dijunjung tinggi penghormatannya”, kata Nur Ridwan.
Tapi menurutnya, seorang Menteri tidak perlu harus berlebihan dengan “show off” termasuk teriak-teriak dan memarahi setiap anak buahnya di depan publik, karena pada prinsipnya kesemuanya itu adalah tidak lain dari buah hasil manajemen kementerian itu sendiri, yang selama reformasi ini memang belum ada perbaikan yang signifikan.
“Lakukan saja evaluasi dan koreksi secara baik dan benar. Perbaiki dan Tingkatkan Pelayanan, yang sudah menjadi tupoksinya, publik hanya ingin melihat itu”, tegas Nur Ridwan
Karena masalah tidak akan selesai hanya dengan pencitraan marah-marah yang cuman mau dibilang sebagai pimpinan yang tegas, apalagi notabene sebelum jadi seorang Menteri pun, Pak Jonan pun berangkat dari lingkungan birokrat yang memang sudah terbiasa dengan budaya dan mental kerja model begitu.
“Dan anggap saja bahwa kejadian ini adalah bagian dari pembenahan tersebut, tanpa terkecuali bagi seorang Menteri sekalipun”, tegas Nur Ridwan lagi.
UKM Nusantara – Ahmad Pagessa adalah satu dari sekian banyak penggiat UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) yang peduli terhadap kondisi ekonomi daerahnya. Sebagai sosok penggerak pemberdayaan masyarakat, Ahmad Pagessa sangat berharap agar masyarakat daerah, terutama tempatnya saat ini dia tinggali bersama keluarganya, Kota Palu bisa lebih maju lagi, sekelas dengan masyarakat kota besar lainnya di negeri Nusantara ini, apalagi mengingat Kota Palu sudah menjadi Kota dengan predikat Kota Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus, pada era Walikota Palu, Rusdi Mastura dan Gubernur Sulawesi Tengah, Longki Djanggola ini.
Karena menurut pria kelahiran Makassar ini, semua masyarakat daerah pastinya ingin hidup yang lebih baik lagi, hanya saja mereka masih diselimuti olah pikir yang konservatif, yang selalu saja berpendapat bahwa bersekolah hanya untuk menjadi pegawai negeri atau pegawai kantoran saja. Tanpa mau berpikir untuk menjadi petani, peternak, dan atau nelayan yang berhasil, karena dianggap bukan pekerjaan atau mata pencaharian yang eksklusif.
Pandangan awam masyarakat daerah bahwa untuk menjadi pengusaha, harus dibutuhkan ketrampilan dan modal yang besar, sehingga membuat mereka selalu takut untuk memulai usaha bisnisnya, karena takut rugi dan harus kehilangan modalnya.
Padahal lapangan pekerjaan sebagai pegawai negeri dan kantoran selalu saja terbatas, tidak bisa menampung semua kebutuhan bagi kelompok usia kerja yang telah lulus sekolah dan kuliah, sehingga apabila tidak diantisipasi, maka akan menambah jumlah pengangguran, yang malah dikhawatirkan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan sosial dan budaya daerah tersebut.
Paradigma lama tersebut, membuat Ahmad Pagessa bertekad untuk mencoba menghilangkannya. Dengan berbekal semangat, pria yang ramah ini berbagi pengetahuan dan pengalamannya dengan memberikan penyuluhan dan motivasi kewirausahaan, sebagai bentuk pembinaan dan pemberdayaan kepada masyarakat dan mahasiswa serta kelompok generasi muda Kota Palu. Lengkap dari hal teori hingga kepada contoh prakteknya, tentang manajemen produksi, penjualan dan pemasaran dari suatu produk dan jasa UMKM, terutama di bidang ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya, khas Palu dan daerah Sulawesi Tengah, yang hingga kini masih belum optimal untuk ditumbuhkembangkan.
Dengan dibantu kawan-kawannya dalam perwakilan organisasi BINA BANGUN BANGSA Kota Palu, Pagessa giat sekali mensosialisasikan pemberdayaan masyarakat tentang UMKM ini, yang hanya berharap agar masyarakat umum mengetahui dan memahami tentang wawasan entrepreneurship, yang akan membuat mereka jadi berani dan senang menjadi pelaku UMKM, yang secara otomatis pula akan mengurangi tingkat pengangguran dan termasuk sebagai bentuk upaya nyata dalam penanggulangan kemiskinan masyarakat yang masih tergolong daerah tertinggal ini.
Banyak kelompok kerja kreatif yang telah berhasil dikembangkanya, bahkan ada yang sudah menghasilkan beragam produk karya nyata seperti bawang goreng, minyak kelapa, makanan ringan, sabun mentimun dan handycraft berbahan kayu dan rotan serta bahan baku daur ulang. Dan apalagi sudah mulai pula dipasarkan pula, walaupun masih dalam stok yang terbatas, karena terkendala masalah klasik, yakni ketersediaan perlengkapan dan peralatan mesin serta permodalannya.
Maka diharapkannya agar Pemerintah, khususnya Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Kota Palu, pun memberikan perhatian dan bantuannya terhadap kegiatan ini, demi terwujudnya gerakan percepatan pembangunan perekonomian masyarakat yang berbasis pemberdayaan UMKM ini, yang nantinya pun akan berdampak positif kepada PAD (Pendapatan Asli Daerah) nya, seiring dengan kemajuan ekonomi masyarakatnya.
PORTAL – Komite sekolah/Madrasah adalah sebuah lembaga mandiri yang lahir berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS), yang kemudian dijabarkan dalam Kepmendiknas No. 044/U/2002, dan sebagai acuannya adalah Lampiran II Kepmendiknas No. 033/U/2002 tersebut.
