Dialog Menteri Desa PDTT dengan Kepala Desa dan Kelompok Tani
Menteri Desa PDTT melakukan dialog dengan Kepala Desa dan kelompok tani di kawasan pertanian terintegrasi UPT Bulu Pountu Jaya, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah.
Layani Masyarakat, Bank Sulteng Gandeng BUMDES
INFO BUMDes, Bank Sulteng mulai 2017 ini akan menggandeng Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk mendekatkan pelayanan perbankan kepada masyarakat pedesaan yang jauh dari kantor-kantor pelayanan bank.
“Di seluruh Sulteng ada 1.840 desa, namun untuk tahap pertama, kami akan bekerja sama dengan 70 BUMDes, mereka sudah kami latih,” kata Direktur Utama Bank Sulteng Rahmat Abdul Haris, Kamis [23/2].
Hal tersebut dikatakannya, saat berada di Desa Simoro, Kecamatan Gumbasa, Kabupaten Sigi, untuk menyerahkan santunan kematian BPJS Ketenagakerjaan untuk peserta yang iurannya dibayar Bank Sulteng.
Ia berharap, BUMDes Simoro, Kecamatan Gumbasa, Kabupaten Sigi ini, akan menjadi yang pertama merealisasikan kerja sama layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif (laku pandai) itu, karena dari berbagai aspek seperti SDM dan modal sudah lebih siap.
BUMDes Simoro dilaporkan dalam waktu dekat akan membuka rekening tabungan di Bank Sulteng dengan setoran awal Rp50 juta, sementara personel BUMDes yang ada saat ini hampir semuanya sudah berkualifikasi sarjana.
Dalam kerja sama itu, kata Rahmat, BUMDes akan menjadi perpanjangan tangan Bank Sulteng untuk melayani masyarakat desa dalam layanan perbankan dan layanan keuangan lainnya seperti pembukaan rekening, setor dan penarikan simpanan, pengiriman uang, pembelian pulsa listrik, telepon dan air bersih.
Salah satu syarat yang harus dipenuhi BUMDes untuk kerja sama ini adalah setiap BUMDes harus menyimpan modal di Bank Sulteng minimal Rp20 juta yang merupakan modal awal BUMDes dalam melakukan transaksi-transaksi perbankan.
“Dari setiap transaksi, BUMDes akan menerima jasa dari Bank Sulteng,” ujarnya.
Saat ini, rencana kerja sama ini sedang dalam tahap penyiapan sarana dan fasilitas seperti komputer dan akses telekomunikasi.
“Desa-desa yang belum memiliki akses telekomunikasi seluler dengan kekuatan yang memadai, akan dibangunkan sarana telekomunikasi satelit,” ujarnya.
Kerja sama Bank Sulteng dengan BUMdes ini merupakan implementasi program Laku Pandai Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk penyediaan layanan perbankan atau layanan keuangan lainnya melalui kerja sama dengan pihak lain (agen bank), dan didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi.
Laku pandai sangat dibutuhkan karena masih banyak masyarakat yang belum mengenal, menggunakan atau mendapatkan layanan perbankan dan layanan keuangan lainnya karena bertempat tinggal di lokasi yang jauh dari kantor bank atau adanya biaya atau persyaratan yang memberatkan.
Program ini bertujuan menyediakan produk-produk keuangan yang sederhana, mudah dipahami, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang belum dapat menjangkau layanan keuangan. Selain itu, juga melancarkan kegiatan ekonomi masyarakat sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan antarwilayah di Indonesia, terutama antara desa dan kota.
Program Laku Pandai OJK ini di Sulteng telah diterapkan oleh Bank BRI dengan nama BRI-Link bekerja sama dengan para pengusaha kecil dan menengah di pedesaan. [ant/bus]
Sumber : SkalaNews
Desa Kalukubula Salurkan Subsidi Lewat BUMDes
INFO BUMDes, Sigi – Desa Kalukubula di Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, kini rutin mendapatkan sembako dengan harga murah. Pasalnya, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mutianggaluku Mandiri yang dikelola oleh desa tersebut telah sukses menjadi penyalur subsidi pemerintah.
Ketua BUMDes Mutianggaluku Mandiri, Moh Shaleh mengatakan, BUMDes ini berdiri pada tahun 2015 dengan modal awal hanya sebesar Rp34 juta. Modal tersebut diperoleh dari dana desa. BUMDes yang bergerak di bidang perdagangan ini berkembang signifikan. Mereka bahkan telah bekerjasama dengan Pertamina dan Bulog sebagai penyalur barang bersubsidi.
“Kerjasama dengan Pertamina terkait (gas) elpiji. Kalau beras, gula, bawang merah kerjasama dengan Bulog. Kebetulan Bulog juga punya program rumah pangan, jadi kita juga kerjasama soal itu,” ujar Shaleh saat ditemui di Desa Kalukubula, Sigi, Sabtu (18/2)
Antusiasme masyarakat setempat sangat tinggi dengan hadirnya BUMDes tersebut. Hal ini terlihat dari jumlah barang yang selalu habis terjual bahkan kekurangan stok. Sebagai contoh, gula pasir yang mampu terjual hingga 2 ton per bulan. Selain itu, gas elpiji 3 kilogram dapat terjual hingga 100 tabung hanya dalam kurun waktu 3 hari. Hal ini dikarenakan harga produk yang dijual di BUMDes sangat terjangkau. Untuk komoditas gula dijual hanya seharga Rp12.500 per kilogram. Harga tersebut lebih murah Rp 3.500 daripada harga di pasar. Sedangkan gas elpiji 3 kilogram dijual hanya seharga Rp 16 ribu.
“Sekarang kita sedang mempersiapkan untuk membangun warung kopi sekalian nanti ada internetnya. Warung kopi ini juga bertujuan membantu ibu-ibu yang suka bikin kue dan makanan. Jadi kita tampung disini. Kan ini membantu,” lanjut Shaleh.
Selain itu, BUMDes ini juga terus mengembangkan peluang usaha lainnya. Rencananya, BUMDes ini akan menjadi distributor pupuk bersubsidi. Pasalnya, mayoritas warga setempat berprofesi sebagai petani yang membutuhkan pupuk dengan harga terjangkau.
Shaleh mengakui, BUMDes yang dikelolanya tersebut memang belum memberikan keuntungan secara langsung berupa materi. Namun, hadirnya BUMDes diakui telah membantu warga desa untuk mendapatkan barang pokok dan sembako dengan harga yang lebih murah.
“Keuntungan tahun 2015 saja hanya sekitar Rp4 juta. Tapi keuntungan seberapapun tidak pernah kita (BUMDes) simpan. Terus diputar untuk pengembangan. Kami optimistis bahwa BUMDes ini akan berhasil kedepannya,” ungkapnya.
Lebih jauh ia mengungkapkan, di masa mendatang BUMDes juga akan membangun sebuah pasar desa. Menurutnya, potensi ekonomi pasar desa sangat tinggi mengingat Desa Kalukubula adalah kawasan strategis yang dapat dengan mudah menarik konsumen dari desa tetangga. “Di sini (Desa Kalukubula) penduduknya saja lebih dari 13.000,” ujarnya.
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Putro Sandjojo, saat meninjau sekaligus meresmikan BUMDes Mutianggaluku Mandiri mengatakan, pemerintah dalam hal ini meminta setiap desa untuk segera membangun BUMDes. Karena menurutnya telah banyak BUMDes yang pendapatannya di atas Rp5 Miliar.
“Kita ada kerjasama dengan BNI yang memberikan pelatihan untuk 1.500 BUMDes setahun. Pemerintah juga akan buat mitra BUMDes. Nanti semua program pemerintah yang subsidi akan disalurkan lewat BUMDes seperti gas, pupuk, dan sembako,” ujarnya saat meninjau langsung BUMDes Mutianggaluku, Desa Kalukubula, Sigi, Sabtu (18/2).
Menteri Eko juga mengapresiasi Kabupaten Sigi yang telah berhasil mendirikan 104 BUMDes dari 176 desa. Menurutnya, perlu adanya dorongan untuk memaksimalkan BUMDes tersebut.
“Tinggal sedikit lagi didorong. Nanti pemerintah bulan depan sudah mencoba membuat mitra BUMDes. Itu bagian dari program BUMDes Holding di 4 provinsi awal. Nanti kalau sudah sempurna akan kita kembangkan di seluruh Indonesia,” ujarnya. (ADV)
Sumber : Jurnas
Bimtek Pengelolaan BUMDes di Desa Martadinata
BINA BANGUN BANGSA – Dinas Perberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kutai Timur (Kutim) mengisi pelatihan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Martadinata, Kecamatan Teluk Pandan, Kamis, 16 Februari 2017.
Pelatihan yang bertujuan meningkatkan perekonomian desa itu mengupas, konsep dan pengelolaan BUMDes, tata kelola keuangan Bumdes, dan administrasi BUMDes.
Pelatihan itu juga mengulas mekanisme pembuatan peraturan Desa (Perdes), Anggaran Dasar (AD) Anggaran Rumah Tangga (ART), serta rencana tindak lanjut.
Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha Desa (PKPUD) Dinas PMD Kutim, Dr. Wenadianto, M.Si, memaparkan, dasar pendirian BUMDes yang mengacu Undang-Undang No.6 tahun 2014 tentang Desa.
“Kades diberi kewenangan oleh UU untuk membentuk BUMDes, untuk menambah pendapatan asli desa. Dari usaha BUMDes akan dimasukkan ke RPJM desa demi kesejahteraan masyarakat,” ujar Wenadianto.
Perwakilan Pemerintah Desa Martadinata, Moang Acil, yang hadir dalam pelatihan, mengatakan, pembentukan BUMDes merupakan upaya menggedor perputaran ekonomi desa.
“Semoga bisa meningkatkan perekonomian dengan cara membentuk unit usaha, seperti simpan pinjam, konveksi, pamsimas, dan ekowisata mangrove yang tidak kalah dengan bontang,” ujarnya.
Dia menambahkan, modal BUMDes bisa didapatkan dengan cara penyertaan Alokasi Dana Desa, atau Corporate Social Responsibility perusahaan yang beraktifitas di wilayah desa.
“Penyerapan modal dari ADD sejumlah 10 atau 30 persen dan bantuan CSR dari PT. Indominco,” kata Acil.
Sementara itu, perwakilan Kecamatan Teluk Pandan, Effendi, berharap peserta pelatihan yang terdiri dari pengurus BUMDes, perangkat desa, PKK dan pelaku usaha serius mengikuti pelatihan.
“Saya harap peserta dapat dengan serius mengikuti pelatihan yang diberikan ,agar menjadi bekal dalam pengelolaan BUMDes nantinya,” ujarnya. (*)
Sumber : Sangata
Dana CSR BUMN untuk Bangun Wilayah Perbatasan
Jakarta, BINA BANGUN BANGSA – Gubernur Kalimantan Utara, Irianto Lambrie, mengusulkan dana tanggung jawab sosial (CSR) BUMN dapat dimanfaatkan membangun kawasan perbatasaan di Indonesia.
“Kalau kita manfaatkan CSR BUMN yang sangat besar itu, saya yakin dapat membangun sejumlah infrastruktur di wilayah perbatasan termasuk di Provinsi Kalimantan Utara,” kata dia, di Nunukan, MInggu.
Ia mencontohkan, CSR PT Pertamina telah memberikan subsidi ongkos angkut BBM ke Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan, sebesar Rp38.000 per liter sehingga harga sama di daerah itu secara nasional.
Karena itu, CSR BUMN lainnya pun dapat dimanfaatkan secara optimal sebagaimana yang dilakukan PT Pertamina tersebut sehingga benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat di wilayah perbatasan.
Adapun CSR BUMN itu, lanjut dia, dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing wilayah perbatasan di Indonesia. Misalnya, pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan oleh PT Waskita Karya dan PT Adhi Karya.
Begitu pula pengadaan obat-obatan dan alat kesehatan lainnya dapat ditangani PT Bio Farma. Kemudian CSR PT Garuda Indonesia dipergunakan untuk menyubsidi ongkos penerbangan di wilayah perbatasan. Masalah penerbangan di sana masih ada terkait biaya. (AM/Antara)