Konsolidasi dan Restruktur Organisasi Presidium Relawan Agus-Sylvi for Anies-Sandi

oleh | Mei 29, 2017 | Uncategorized

Jakarta, Presidium Relawan Agus-Sylvi for Anies-Sandi melakukan rapat pleno yang ke-3 pasca penetapan keputusan KPU DKI tentang Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta Terpilih periode 2017-2022, Anies R. Baswedan dan Sandiaga S. Uno.

Dalam rapat pleno yang diadakan di daerah kawasan Menteng, Jakarta Pusat tanggal 28 Mei 2017 itu membahas dan memutuskan 3 hal penting yaitu : 1. Konsolidasi dan Re-Struktur Organisasi Presidium Relawan Agus-Sylvi for Anies-Sandi pasca penetapan KPU DKI tentang Kemenangan Anies-Sandi; 2. Menyusun AD/ART, Rencana Strategis / Program Kerja selanjutnya dalam mengawal Anies-Sandi sebagai Gubernur dan Wagub DKI Jakarta periode 2017-2022; 3. Membentuk dan menetapkan panitia acara Buka Puasa Bersama sekaligus tasyakuran atas kemenangan Anies-Sandi.

Rapat dihadiri oleh seluruh anggota presidium yang terdiri dari berbagai ormas dan lsm serta komunitas masyarakat lainnya, dan diakhiri dengan acara buka puasa bersama.

Mengenal Sosok Prof. Dr. Bahrullah Akbar, MBA

Mengenal Sosok Prof. Dr. Bahrullah Akbar, MBA

oleh | Mei 25, 2017 | Sosok

Prof. Dr. Bahrullah Akbar, MBA, CIPM, CSFA, CPA (lahir 23 Maret 1959) adalah Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) tahun 2011-2017 dan Wakil Ketua BPK-RI tahun 2017-2021. Selain itu, Ia juga menjabat sebagai Lektor Kepala IPDN Kementrian Dalam Negeri.

Ia mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi (Akuntasi) dari STIE Dr. Moechtar Talib pada tahun 2010 dan Ia berhasil menyelesaikan gelar Doktor Ilmu Pemerintahan di Universitas Padjadjaran, Bandung pada tahun 2013. Sebelumnya, pada tahun 2000 Ia juga mengenyam pendidikan di University of Leicester, Post Graduate in Public Sector Management, England.

Berbagai macam Diklat sudah diikutinya sejak tahun 1985 hingga 2010. Tidak jarang Bahrullah Akbar juga melakukan kunjungan ceramah ke luar negeri. Seperti pada tahun 2014, Ia menjadi pembicara “Performance Measurement and Banking Management” di University of Leicester, Inggris.

Bahrullah Akbar yang juga merupakan Dewan Kehormatan BINA BANGUN BANGSA, sudah banyak melahirkan tidak kurang dari 30 tulisan yang sudah Ia keluarkan, mulai dari makalah hingga buku. Selain itu, 9 penghargaan sudah Bahrullah Akbar terima sejak tahun 1983 hingga 2014.

Perjalanan Karier

  • Anggota VI BPK RI, Oktober 2016 s.d. April 2017
  • Anggota VI BPK RI, Oktober 2014 s.d. September 2016
  • Anggota VII BPK RI, November 2011 s.d Oktober 2014
  • Guru Besar IPDN Kementerian Dalam Negeri (2015 s/d sekarang)
  • Lektor Kepala IPDN Kementerian Dalam Negeri (2011 s/d sekarang)
  • Staf Ahli Kabupaten Lingga, Propinsi Kepulauan Riau (2007 – 2011)
  • Staf Ditjen Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri (2005 – 2007)
  • Staf Khusus Setjen Kementerian Dalam Negeri (2003 – 2004)
  • Widyaiswara BPK RI (1996 – 2004)
  • Auditor BPK RI (1985 – 1996)
  • Guru SMA (1983 – 1985)

Karya Ilmiah, Tulisan dan Buku

  • “BOT dan Kerugian Negara” Majalah Pemeriksa (1994)
  • “Performance Audit” Majalah Pemeriksa (1995)
  • “Audit Social” Makalah ASOSAI (1996)
  • “Akuntabilitas Daerah: Tinjauan Pemikiran Pelaksanaannya dalam rangka Otonomi Daerah”, Jurnal dan Keuangan Sektor Publik, Vol 01. No. 01, September 2000 (2000)
  • Buku I sd. V “Pengelolaan Keuangan Daerah” (2001)
  • Buku “Fungsi Manajemen Keuangan”(2002)
  • Buku “Akuntansi pemerintahan”(2013)
  • Buku “BUMN dan kesejahteraan rakyat”(2015)

Penghargaan

  • Penataran P4 Tingkat Pusat (1983)
  • Wing Terjun Payung Brimob Polri (1983)
  • Penghargaan British Red Cross (1992)
  • Penghargaan dari BPK Jepang (1996)
  • Penghargaan Donor Darah PMI (1997)
  • Satyalancana Karya Satya X dan XX (Tahun 2000 dan 2009)
  • Satyalancana Murda Sarwa Labda Menwa Jayakarata II, IV, dan VI (2007)
  • Wing Penyelam TNI AL dan POSSI (2008)
  • Satyalancana Casrena Dharmasida, MENWA Jayakarta (2014)
  • Bintang Mahaputra Nararya 2014

Pengalaman Organisasi

  • Dewan Kehormatan Organisasi BINA BANGUN BANGSA
  • Komandan Resimen Mahasiswa Jayakarta (2007-2009)
  • Sekretaris Jenderal BAMUS Betawi (2004-2007)
Mendes PDTT Minta Bupati Tetapkan Prudes

Mendes PDTT Minta Bupati Tetapkan Prudes

oleh | Mar 2, 2017 | Desa

Jakarta, BINA BANGUN BANGSA – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Putro Sandjojo, meminta seluruh Bupati agar menentukan produk unggulan desa. Hal tersebut diungkapkan mengingat 82 persen masyarakat desa hidup di sektor pertanian.

“Jadi segera tentukan fokusnya mau apa, sehingga bisa dikoordinasikan ke 19 Kementerian/Lembaga untuk desa-desa Bapak Ibu sekalian,” ujarnya pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan Pelaksanaan Program Prioritas Pembangunan Desa Tahun 2017 di Jakarta, Kamis (2/3).

Selain itu, Menteri Eko juga meminta para Bupati agar membuat payung hukum, agar desa berbasis pertanian dapat menggunakan dana desa untuk membangun embung. Bagi desa yang belum memasukkan embung dalam APBDes dapat membuat APBDes perubahan. Menteri Eko menambahkan, pemerintah desa dapat mengalokasikan Rp 200-500 juta untuk membangun embung.

“Kenapa tidak saya bikinkan (peraturan) secara nasional, karena tidak semua desa membutuhkan embung. Nanti bagi embung yang sudah jadi, Menteri Pertanian akan berikan pompa. Oleh karena itu, Bupati buat peraturan bupati agar desa bisa membuat APBDes perubahan,” terangnya.

Mendes PDTT mengatakan, dana desa yang telah berjalan sejak tahun 2015 sebesar Rp20,8 triliun dan Rp 46,9 triliun pada 2016 lalu telah memberikan efek pembangunan cukup signifikan. Tercatat, dana desa telah membangun jalan desa sepanjang 66.179 Kilometer, 65.573 unit drainase, 37.962 unit penahan tanah, 36.951 unit MCK, 16.069 unit instalansi air bersih, 12.540 unit irigasi sawah, 13.988 unit sumur desa, 11.221 unit PAUD,  3.100 unit Polindes, 1.810 pasar desa, 1.366 unit tambatan perahu, 686 unit embung, dan 511.484 meter jembatan desa.

“Ini adalah yang pertama di Indonesia dan terbukti hasil pembangunannya. Saya juga ingatkan bahwa dana yang turun ke desa tidak hanya bersumber dari dana desa saja. Tapia ada Alokasi Dana Desa (ADD) dari pemerintah daerah yang jumlahnya tergantung daerah masing-masing. Secara keseluruhan, ada anggaran sebesar Rp560 Triliun dari 19 Kementerian/ Lembaga yang diarahkan ke desa. Seperti Kementerian pertanian, fokusnya pasti di desa,” ujarnya.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Michael Wattimena mengakui, bahwa masyarakat saat ini telah merasakan dana desa yang merupakan amanat dari Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dirinya berharap, empat program prioritas Kemendes PDTT yakni Produk Unggulan Desa (Prudes)/ Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pembangunan embung desa, dan pembangunan sarana olahraga desa dapat diimplementasikan dengan baik. Karena dana desa sendiri, akan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya.

“Yang terpenting adalah pertangunggjawabannya. Karena kami tahu bahwa sampai tahun 2019 mendatang, dana desa hampir kira-kira Rp1 miliar sampai dengan Rp1,4 miliar tergantung keuangan negara,” ujarnya.

Ia juga mengatakan UU tentang Desa sejak disusun telah memiliki dukungan dari semua fraksi DPR RI tahun 2009-2014. Menurutnya, semua fraksi menganggap bahwa salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan pembangunan harus dimulai dari desa.

“Karena desa adalah pilar kecil dari pembangunan itu sendiri. Kami tidak menghitung panjang dan lebar. Sebelum mengakhiri tahun 2014, kami mengetuk RUU tersebut menjadi UU tersebut. Harapannya, dapat memenuhi kebutuhan pembangunan kita,” ujarnya.

Rakornas ini juga dihadiri Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, Staf Khusus Kantor Staf Kepresidenan Nur Fauzi Rahman, serta jajaran petinggi BUMN, diantaranya BNI, Bank Mandiri, BRI, BTN, dan BULOG. Pertemuan ini sekaligus memperkuat sinergi lintas K/L dan juga dengan sektor swasta dalam pembangunan desa.(Humas/Kemendesa PDTT)

BBB Kota Palu : Pemerintah agar Pro-Aktif dalam Menggerakkan Potensi Ekonomi Masyarakat

BBB Kota Palu : Pemerintah agar Pro-Aktif dalam Menggerakkan Potensi Ekonomi Masyarakat

oleh | Mar 2, 2017 | Event

Palu, Bina Bangun Bangsa DPW Kota Palu menggelar dialog peran fungsi pemerintah dan masyarakat sipil di gedung serbaguna Tipo, Palu, (2/3/2017).

Asisten l bidang perekonomian dan pembangunan Pemerintah Kota Palu, lmran Lataha mengatakan dalam sambutannya, bahwa pencapaian kesejahteraan masyarakat dilihat dari perkembangan ekonominya. Hal itu dimulai dengan penguatan peran dan fungsi masyarakat, usaha mikro, menengah sampai usaha skala besar. Salah satunya membangun struktur ekonomi yang kokoh, pemerintah dituntut proaktif menggerakkan seluruh potensi ekonomi yang dimiliki baik sektor jasa, perdagangan dan industri kreatif. (Mercusuar)