oleh admin | Des 20, 2014 | Daerah
PORTAL INFOKOM – Wacana tentang pemindahan Ibukota Negara Indonesia ke daerah yang lebih baik mencuat kembali, sebagai imbas dari keadaan dan kondisi Jakarta yang saat ini sudah tidak lagi ideal sebagai Ibukota Negara, yang seharusnya berada di kawasan yang lebih kondusif bagi pusat segala urusan pemerintahan dan kenegaraan.
Kondisi Jakarta yang semakin diperparah dengan masalah kemacetan dan banjir yang tak kunjung tuntas, adalah sebagian kecil dari faktor penyebab utamanya, termasuk pula dengan masalah pemukiman dan tata lingkungan, yang tergolong sebagai daerah dengan tingkat polusi yang tinggi, sehingga mengakibatkan berkurangnya kualitas hidup dan kesehatan yang semakin lama semakin memprihatinkan bagi penduduk Jakarta.
Apalagi mengingat wilayah Jakarta yang semakin terbatas, dan sulit untuk di tata ulang kembali, akibat pertumbuhan penduduk dan dampak urbanisasi yang semakin tahun semakin juga meningkat, turut pula menimbulkan masalah-masalah baru, terutama masalah kawasan kumuh yang padat penduduk, sehingga menimbulkan masalah-masalah ekonomi dan penyakit sosial lainnya.
Berkaitan dengan hal itu semua, Ketua Umum BINA BANGUN BANGSA, Nur Ridwan pun mengharapkan agar wacana ini dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintahan saat ini.
Nur Ridwan mengusulkan agar pemindahan Ibukota sebaiknya dipusatkan ke daerah atau wilayah yang kedudukanya merupakan sentral dari kewilayahan NKRI yang secara geografis membujur dari Papua hingga Aceh.
“Sehingga secara strategis dapat menjangkau ke segala arah dan wilayah, seluruh negeri Nusantara ini, yang akan membawa manfaat yang positif bagi pemerintahan dan pembangunan Indonesia secara keseluruhan”, kata Nur Ridwan kepada Portal.
lanjutnya, Jakarta bisa tetap menjadi pusat perekonomian dan bisnis dunia, yang setara dengan kota-kota besar lainnya, sedangan untuk demi percepatan pemerataan pembangunan secara keseluruhan, sebaiknya Ibukota pemerintahan dan kenegaraan berada di pusat kewilayahan Indonesia.
Teluk Palu
Apalagi menurutnya ini adalah merupakan suatu jawaban dari tantangan ke depan, yang mengharuskan pemerintah untuk mampu menjaga kedaulatan dan keutuhan secara kewilayahan NKRI, terhadap segala ancaman disintegrasi bangsa dan negara Indonesia, baik dari faktor internal maupun eksternal, akibat isu-isu pemerataan pembangunan dan politik global.
“Dan menurut saya Kota Palu merupakan kota yang ideal bagi Ibukota Negara, karena letaknya yang secara geografis merupakan kota sentral, yang berada tepat di tengah-tengah kewilayahan negeri Nusantara ini, ibaratnya Kota Palu adalah Mutiaranya Indonesia”, terang Nur Ridwan.
Karena secara strategis kewilayahannya, Kota Palu sebagai Kota teluk dan lembah yang dikelilingi oleh bukit-bukit pegunungan yang indah, adalah merupakan satu-satunya daerah di Propinsi Sulawesi Tengah yang memiliki karakteristik khusus secara kewilayahannya, yang tiada dimiliki oleh daerah lainnya, karena memiliki inter koneksi dengan sembilan propinsi di sekitarnya (Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Kalimantan Selatan, Kalimatan Timur, Kalimantan Utara, Kep. Maluku -Red).
GeoStrategis Indonesia
Apalagi secara geostrategis ekonomi global, Kota Palu bisa juga menjadi pintu gerbang utama perdagangan dengan negara-negara maju di belahan utara, yakni China, Jepang, Korea Selatan dan Korea Utara, Taiwan dan Philippine, karena termasuk kota yang dilalui jalur perdagangan dan transportasi Internasional (ALKI 2-Red) yang menghubungkan perdagangan Asia-Pasifik dan Timur Tengah.
“Maka tidak heran kalau Kota Palu, yang dipimpin oleh Walikota Rusdi Mastura saat ini sedang berkembang pesat, selain sebagai kota Industri, Kota Palu pun merupakan Kota di Sulawesi Tengah yang berstatus sebagai Kota Kawasan Ekonomi Khusus (KEK-Red)”, tambahnya.
Harapannya semoga usulan ini bisa menjadi solusi yang efektif, walaupun masih memerlukan kajian dan pembahasan serta perencanaan khusus, sebagai bentuk upaya yang serius dalam percepatan pemerataan pembangunan untuk kawasan Indonesia wilayah Timur, yang semenjak Proklamasi Indonesia hingga saat ini, masih jauh tertinggal dari kawasan Indonesia bagian Barat. (RN)
oleh admin | Des 16, 2014 | Nasional
Jakarta, BINA BANGUN BANGSA – Kandidat menguat kepada sosok calon Ketua Umum BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) untuk periode 2015-2018, yaitu Bahlil Lahadalia, yang saat ini masih menjabat sebagai Ketua Bidang Infrastruktur dan Properti BPP HIPMI, pun mendapat tanggapan dan pandangan dari Ketua Umum BINA BANGUN BANGSA, Nur Ridwan, yang menilai bahwa Bahlil Lahadalia memang pantas untuk memimpin HIPMI ke depan, berperan dalam percepatan pembangunan Indonesia.
Pertimbangannya adalah selain dari aspek sebagai pengusaha muda yang telah berhasil berkarya nyata dan berkembang di bidang usaha dan bisnisnya, menurut Nur Ridwan, Bahlil adalah merupakan pengusaha nasional yang peduli terhadap masa depan bangsa dan negara Indonesia, yang harapannya dapat dikelola dengan lebih baik lagi, demi sebesar-besarnya kemakmuran bangsa Indonesia.
“Saatnya HIPMI menjadi pelopor percepatan pembangunan dan perekonomian bagi bangsa di negeri ini, sehingga seharusnya HIPMI dipimpin oleh sosok yang memiliki jiwa pembangunan, dengan terus berkarya nyata, membangun masa depan Indonesia yang lebih baik, apalagi tantangan perekonomian dan bisnis global yang semakin ketat”, kata Nur Ridwan kepada Portal.
Selain itu, Bahlil Lahadalia, pria kelahiran Papua ini, adalah sosok pengusaha yang walaupun pernah berangkat dari keluarga yang bersahaja dan penuh keterbatasan ini, karena pernah juga mengalami kehidupan sebagai supir angkutan umum dan penjual koran, yang kan tetapi dengan kesungguhan dan keikhlasan serta kesemangatannya yang tinggi, dalam menggapai cita-cita dan impiannya, membuat Bahlil kuat ditempa berbagai ujian dan cobaan dalam kehidupannya, yang malah semakin membuatnya tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang mandiri dan tangguh.
“Bahlil mampu membuktikan bahwa cita-cita dan impian bukanlah berakhir sebagai khayalan semata, karena bisa diraih dan didapatkan, diwujudkan dengan jiwa semangat dan tekad, untuk menuai keberhasilan, sehingga Bahlil pantas menjadi sosok inspiratif bagi generasi muda bangsa ini”, terangnya lagi. (RNF)
oleh admin | Des 9, 2014 | Nasional
Jakarta, BINA BANGUN BANGSA – Membaca berita dari hasil reportase Andi, Haluan Kepri.com (90 Menit Bersama Harry Azhar Azis di Gedung BPK RI-Red) , membuat Portal Infokom ingin memberikan tanggapan dan pandangannya, terkait dengan pernyataan Harry Azhar Azis sebagai Ketua BPK RI yang baru (dilantik pada 28 Oktober 2014 lalu), yang menurut Portal sangat bernilai dan penting untuk terus selalu digemakan ke publik.
Kalau membaca ulasan Andi, memperlihatkan sosok DR. H. Harry Azhar Aziz, MA, yang sangat familiar dan bersahaja, dan selalu penuh semangat dalam menjalankan kehidupannya, serta selalu menjaga silaturrahim (kekerabatan-Red) siapun terutama pada kawannya.
Sebagai Ketua BPK RI, Harry Azhar Aziz dituntut integritas dan tanggung jawabnya, mengingat BPK sebagai Badan Pemeriksa Keuangan adalah lembaga tinggi negara yang memiliki tugas penting dalam tata kelola keuangan negara (milik rakyat-Red).
Maka setiap yang berkaitan dengan penggunaan uang negara tidak boleh luput dari pemeriksaan dan pengawasan sebagai bentuk pengendalian dari BPK RI, yang sesuai dengan UUD bersifat bebas dan mandiri (independen-Red).
Dan apabila membaca visi dan misi BPK RI, memang sudah seharusnya BPK RI menjadi lembaga negara yang kredibel dengan selalu menjunjung tinggi nilai-nilai dasar dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan transparan.
Sehingga mantan Anggota DPR RI (2009-2014) ini pun tegas mengingatkan agar setiap pimpinan di negeri ini, harus selalu patuh dan taat dalam pengelolaan keuangan negara.
“Sederhana saja sebenarnya mengelola keuangan negara itu. Kalau APBD memerintahkan beli permen merek Lolipop tapi dibeli permen karet, itu sudah melanggar, sekalipun harganya sama,” kata Harry memberi contoh.
Ketua BPK, secara implisit menegaskan bahwa tugas utama BPK RI adalah sebagai Auditor Negara. Tapi ternyata Harry pun mengatakan, bahwa hasil audit BPK tidak melulu berdasarkan (berbasis-Red) laporan keuangan, melainkan harus (pula-Red) diukur dari keberhasilan menekan kemiskinan dan pengangguran. Karena kesuksesan pelaksanaan pemerintah ukurannya bukan hanya kepatuhan, kepatutan dan kewajaran dari sisi akuntansi, namun adalah kesejahteraan.
Percuma jika hasil audit keuangan di suatu daerah wajar tanpa pengecualian (WTP) tapi rakyatnya miskin dan pengangguran meningkat,” tutur Harry
(Maka) Harry menegaskan lanjut, (bahwa) BPK itu bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara berdasarkan undang-undang tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara yang hasil pemeriksaannya diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya untuk ditindaklanjuti. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lama 1 bulan sejak diketahui adanya unsur pidana tersebut untuk dijadikan dasar penyidikan oleh pejabat penyidik yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
“Kalau terbukti ada temuan kerugian negara, maka selanjutnya tugas Kejaksaan dan KPK,” kata Harry lagi.
Sehingga menurut Portal, bahwa pernyataan Ketua BPK RI yang satu ini, adalah sosok pemimpin yang memiliki integritas tinggi dan sangat peduli terhadap kemakmuran dan kesejahteraan bagi bangsa ini. Dan ini merupakan hal penting dan bagus sekali untuk menjadi contoh tauladan, dan perhatian khusus bagi pimpinan lainnya dalam pemerintahan di negeri ini, yang kebanyakan sudah lupa terhadap tugas dan tanggung jawabnya sebagai abdi negara yang seharusnya melayani dan mengedepankan kepentingan bangsa, dari pada kepentingan pribadi dan maupun politik praktis.(***)
oleh admin | Des 6, 2014 | Event, Program dan kegiatan
Dalam Rangka memberikan pemahaman bagi masyarakat luas tentang Kejahatan Terorisme dan perkembangannya di Asia Tenggara pada umumnya dan di Indonesia khususnya, Lembaga Cegah Kejahatan Indonesia (LCKI) Prov. DKI Jakarta bekerja sama dengan MABES POLRI akan menyelenggarakan Seminar Nasional dengan Tema “Sistem Pengamanan Objek Vital yang Kondusif dalam Menghadapi Ancaman Terorisme secara Nasional maupun Internasional”. Demikian yang disampaikan oleh Delfi Tasar, sebagai Panitia dari seminar nasional ini kepada redaksi.
“Acara yang menghadirkan KAPOLRI, Jend. (Pol.) Sutarman sebagai Pembicara Utama dari seminar ini, rencananya akan diselenggarakan di Hotel Kartika Chandra, The Kirana Grand Ballroom, Jakarta, yang berlangsung dua hari berturut-turut, yaitu pada tanggal 15 dan 16 Desember 2014”, ujar Delfi lagi.
“Dan selaku Ketua Presidium LCKI Pusat, Jenderal Polisi (Purn) Prof. Drs. H. Da’i Bachtiar, SH, AO, akan memberikan pula kata sambutannya, yang kemudian seminar akan diisi oleh pemateri dari KABAHARKAM MABES POLRI, KABAINTELKAM MABES POLRI, KEPALA BNPT, dan DIR SHABARA BAHARKAM MABES POLRI”, tambah Delfi Tasar, yang juga merupakan pengurus LCKI DKI Jakarta ini.
“Dalam seminar dua hari ini, yang di mulai dari pukul 08:00 wib hingga selesai, akan membahas berbagai masalah terkait kejahatan Terorisme da Anarkisme yang kerap terjadi di negeri ini pada khususnya, yakni mulai dari motif dan modusnya, atau pola yang sering digunakan. Dan terutama akan membahas Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku serta berbagai teknik, strategi dan sistem untuk membangun kerjasama dengan berbagai instansi, baik yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dalam upaya bersama untuk melakukan pencegahan maupun penanggulangan Terorisme dan Anarkisme”, tegas Delfi.
Sejalan dengan maksud dan tujuan dari seminar ini diadakan, Ketua Umum BINA BANGUN BANGSA, Nur Ridwan sangat memberikan apresiasinya kepada LCKI DKI Jakarta dan MABES POLRI, terutama kepada Erwin Ramali, selaku Ketua LCKI DKI Jakarta, dan Delfi Tasar, yang menurutnya bahwa seminar ini adalah sangat penting dan perlu diadakan secara berkala dan meluas, untuk mensosialisasikan kepada masyarakat umum tentang pemahaman wawasan anti terorisme dan anarkisme, karena publik akan dapat mengetahui tentang apa itu Terorisme dan Anarkisme, serta bagaimana cara pencegahan dan penanggulangannya, sehingga masyarakat waspada dan dapat melakukan deteksi dini, terhadap rencana dan tindakan aksi kejahatan model tersebut.
Selain itu kegiatan ini juga merupakan forum komunikasi dan kerja sama berbagai pihak, antara institusi negara yang terutama di bidang politik, hukum dan keamanan, beserta berbagai instansi swasta nasional maupun luar negeri, termasuk juga dari berbagai unsur masyarakat umum, agar waspada terhadap berbagai upaya dan tindakan yang terindikasi mengarah kepada kejahatan terorisme dan anarkisme, sehingga akan mempersempit ruang gerak bagi kejahatan, terutama terorisme untuk hidup di negeri yang cinta aman dan damai ini.
Untuk Informasi dan Konfirmasi Undangan acara seminar, dapat menghubungi Sekretariat Panitia :
- Div Humas Mabes Polri : Jl. Trunojoyo No. 3 Lt. 2, Jakarta Selatan Telp. (021) 7136 6719
- LCKI Prov. DKI Jakarta : Gd. Arva Central Cikini, Jl. Cikini Raya No. 60 Blok FG-MN Lt. 5, Jakarta Pusat, Telp. (021) 3190 4082, E-mail : lcki_jakarta@yahoo.com, Web-site : www.lcki.org
oleh admin | Des 6, 2014 | Internasional
Internasional, BINA BANGUN BANGSA – Terbang menuju negeri tirai bambu, Susilo Bambang Yudhoyono menghadiri undangan di World Chinese Economic Forum di Chongqing, Tiongkok yang dihadiri oleh 400 pemimpin dan pakar ekonomi dari 20 negara. Dalam undangan ini, SBY hadir sebagai pembicara sekaligus penerima penghargaan The Benevolent Leadership Award.
Dikenal sebagai Presiden ke-6 Indonesia (2004-2014) yang memperjuangkan hak-hak etnis tionghoa dimasa kepemimpinannya, Susilo Bambang Yudhoyono, Kamis (14/12) membagikan pengalamannya membangun kemitraan dengan Tiongkok sekaligus memperjuangkan persamaan hak-hak etnis tionghoa di dalam negeri. Dalam pidato tersebut, SBY membagikan dua nilai penting untuk masa depan Indonesia dan kemanusiaan di seluruh dunia, yaitu multi-kulturalisme serta persamaan hak bagi seluruh masyarakat. Nilai inilah yang dipegang teguh oleh SBY di masa kepemimpinannya memperjuangkan hak-hak etnis tionghoa yang sempat mengalami masa sulit dalam sejarah Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, SBY juga membagikan pengalamannya membangun kemitraan dengan tiongkok di kawasan yang kini semakin kuat.
Di forum yang sama, World Chinese Economic Forum menganugerahi SBY dengan penghargaan The Benevolent Leadership Award. Penghargaan ini diberikan karena kepemimpinan SBY selama 10 tahun terakhir dianggap telah berhasil membawa Indonesia pada kemajuan baik di dalam negeri maupun posisinya di dunia internasional.
Sumber : https://www.facebook.com/SBYudhoyono?fref=ts
