oleh admin | Apr 12, 2015 | Nasional
Jakarta, PortalInfokom.id – Masyarakat mempertanyakan tentang penyelesaian gedung Pusat Promosi Ikan Hias UMKM Provinsi DKI Jakarta di Kec. Johar, Jakarta Pusat, yang hingga kini belum juga kunjung selesai, yang seharusnya selesai di tahun 2014 lalu. Apalagi sudah berganti tahun dan berganti kontraktor menurut informasi yang didapat, terlebih sekarang pun sudah berganti kepala dinasnya. Berarti ada apa ya ?…
Kondisi Gedung pun sekarang sudah sangat memprihatikan, baik keadaan luar maupun di dalam gedung, kondisi cat yang sudah banyak terkelupas, kamar mandi yang bolong atapnya dan wc yang sudah rusak, serta AC Sentral yang tidak berjalan dari sejak awal dipasangnya, belum lagi masalah finishing eksterior dan interior yang tidak bagus sama sekali, sehingga terkesan ini bukan gedung baru lagi.
Seorang warga sekitar gedung tersebut, menanyakan keseriusan Pemprov DKI dalam pembangunan gedung tersebut.
“Kami selaku warga melihat bahwa Pemprov DKI tidak pernah serius, bahkan terkesan main-main dalam menyelesaikan pekerjaan yang bernilai milyaran ini, apalagi ini adalah anggaran dari masyarakat Jakarta, khan tidak boleh disembarangin?”, katanya yang disampaikan kepada Portal Infokom.
Selain itu dia pun menyoroti manajemen pengelolaan gedung yang tidak jelas, hingga kepada masalah perpakiran, sehingga simpang siur dan tidak ada tanggung jawabnya.
“Ini cukup membuktikan bahwa begini cara kerja Pemprov DKI beserta jajarannya yang terkesan tidak profesional, dan tidak berdasarkan pada perencanaan yang baik dan efektif, cuman pemborosan saja, itu perbuatan korupsi ?”, katanya lagi.(***)
oleh admin | Apr 9, 2015 | Metropolitan
Jakarta, Anggaran tunjangan transportasi untuk PNS DKI itu baik dan efisien. Tapi, anggaran tersebut akhirnya dicoret karena tidak memiliki dasar hukum.
Direktur Jenderal (Dirjen) Keuangan Daerah Kemendagri Reydonnyzar Moenek yang mengatakan itu saat dikontak, Sabtu (4/4).
Dia mengatakan, Pemprov DKI menganggarkan dana sebesar Rp400 miliar sebagai biaya untuk tunjangan kendaraan operasional. Karena landasan hukum yang belum jelas, Donny mengimbau DKI agar mengalihkan anggaran tersebut untuk belanja publik. Apalagi, yang mendapat kendaraan operasional hanya sebatas pejabat eselon I dan gubernur saja.
“Lagipula yang dapat kendaraan operasional ini pejabat eselon I dan pimpinan daerah, yaitu Gubernur saja. Kalau pejabat lain enggak dapat kendaraan operasional, adanya kendaraan dinas operasional,” tukasnya.
Sebagaimana diketahui, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku heran dengan langkah Kemendagri mengoreksi anggaran tunjangan untuk transportasi bagi PNS DKI. Menurutnya, ia tidak perlu memberikan kendaraan dinas kepada PNS DKI karena enggan membayar biaya perawatan bulanan dan asuransi.
“Makanya kami tawarin mau ambil uang atau kendaraan dinas. Kalau mobilnya nganggur, kami abisin duit Rp 10 juta lebih tiap bulannya. Cuma kan ini sbuah terobosan yang belum siap aturannya,” kata Ahok. [sam]
Link terkait: Ini Alasan Kemendagri Tolak Tunjangan Kendaraan Operasional DKI – RMOL.CO.
oleh admin | Apr 8, 2015 | Berita
Portal Infokom – Sejumlah nelayan dari Pantura, Jawa Tengah, yang tergabung dalam Front Nelayan Bersatu (FNB) menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan. Dalam pertemuan ini juga dihadiri Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti.
Dalam pertemuan tersebut terjadi adu argumen antara pihak nelayan dengan Susi di depan Jokowi terkait pemberlakuan Peraturan Menteri (Permen) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pelarangan Alat Tangkap Ikan, salah satunya dengan cantrang.
Menurut Koordinator FNB, Bambang Wicaksana, atas dasar itulah para nelayan mendatangi Jokowi. Pasalnya, peraturan tersebut mematikan penghasilan sejumlah nelayan.
“Itu sangat mematikan ekonomi nelayan kami. Terpaksa berbagai upaya kami lakukan, mulai Ombudsman, DPR RI, hingga berdemo. Karena tidak ada tanggapan dari Ibu Susi Pudjiastuti, terpaksa kami menghadap Bapak Presiden,” ucap Bambang, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/4/2015).
Bambang mengakui saat penyampaian keluhan ini mendapat bantahan yang keras dari Susi terkait peraturan menteri tersebut. Sehingga, terjadi suasana chaos di depan Jokowi.
“Seru, ada Ibu Susi yang orangnya keras, kita juga keras. Malah berantem di depan Presiden, tapi setelah selesai, Presiden menjanjikan insya Allah akan menyelesaikan masalah ini dengan baik,” paparnya.
Menurut Bambang, peraturan menteri yang dibuat Susi yang melarang penangkapan ikan menggunakan cantrang tidak memberikan solusi apa-apa untuk nelayan.
“Ganti rugi, atau apa, tidak ada. Kami dipaksa berhenti menggunakan itu, terus kami mau makan apa kalau tidak ada penggantinya. Kami hanya minta waktu pemberlakukan permen ini sampai tiga tahun mendatang. Kami harus bayar kredit segala macam,” paparnya.
Pihaknya pun, lanjut Bambang, membutuhkan waktu transisi yang lebih panjang dari implementasi pelarangan penangkapan ikan menggunakan cantrang ini.
“Paling tidak itu tiga tahun. Sementara Ibu Susi memberikan waktu sampai September 2015. Ini agenda yang akan ditengahi oleh Presiden. Semoga keinginan kami dipenuhi,” tukasnya. (OkeZone)
oleh admin | Apr 8, 2015 | Berita, Desa
Portal Infokom – Walau hidup di pelosok daerah, minim infrastruktur, dan sudah bertahun-tahun gelap gulita, saat ini warga desa Kamanggih, Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT) justru lebih mandiri energi. Kebutuhan listrik dan gas untuk memasak dibuat sendiri mengandalkan energi baru terbarukan.
Seperti cerita David, warga Desa Kemanggih. Selama 2-3 tahun terakhir, ia dan 20 kepala keluarga (KK) lainnya dapat menikmati listrik dengan mengandalkan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) atau angin.
“Sebulan hanya bayar Rp 20.000-30.000 ke koperasi. Uang itu sebagai biaya bersama bila ada kerusakan dan perawatan PLTB,” kata David ketika dikunjungi Menteri ESDM Sudirman Said, Rabu (8/4/2015).
David mengatakan, dengan mengandalkan listrik dari PLTB kapasitas 10 KW, rumah-rumah warga di kampungnya tak lagi gelap ketika malam hari.
“Sebelumnya selama puluhan tahun kita gelap gulita. Kalau malam ya tidur saja,” ujarnya.
Selain listrik, warga di Desa Kamanggih juga mandiri energi untuk memasak dengan mengandalkan biogas yang berasal dari kotoran hewan. Salah satunya yang sudah dilakukan Agustina yang memanfaatkan kotoran ternak untuk dijadikan biogas.
“Tidak bayar kalau gasnya habis, tinggal tambah satu ember kotoran sapi setiap harinya. Bebas memasak tiap hari, apinya juga biru,” katanya.
Bahkan untuk bahan bakar kendaraan, warga pun memilih menggunakan bioetanol yang berasal dari pohon lontar, singkong, atau jagung. Apalagi jagung merupakan makanan pokok masyarakat di Sumba.
“Kita olah jagung dan singkong untuk jadi bioetanol, jadi tidak perlu bingung cari BBM. Cari SPBU apalagi di pelosok seperti di Kamanggih nggak ada,” ujar Martin warga Desa Kamanggih.
Pemerintah sendiri menargetkan pada 2020-2025 seluruh kebutuhan energi di Pulau Sumba dipenuhi dari energi baru terbarukan. Saat ini, sudah 20,5% kebutuhan energi di mengandalkan energi baru terbarukan. (rrd/hds)
Link terkait : Di Tengah Keterbatasan, Warga Desa di Sumba Mampu Mandiri Energi.
oleh admin | Apr 7, 2015 | Berita
DALAM sebulan terakhir sudah terjadi dua kasus bunuh diri di kalangan wong cilik, yang kuat dugaan disebabkan oleh depresi sang kepala keluarga karena masalah ekonomi. Yang pertama terjadi di Purwosari 21 Maret 2015, saat ayah mengajak puterinya yang sebenarnya berprestasi di sekolah bunuh diri bersama menabrakan diri mereka pada kereta api yang melaju kencang.
Yang kedua terjadi di Kediri awal April 2015, saat ayah, ibu, dan puterinya yang juga berprestasi di sekolahnya bunuh diri bersama dengan menenggak racun di dalam rumah di mana sang ayah sempat menulis surat wasiat berkaitan penguburan mereka sekeluarga. Memang banyak lagi kasus akibat himpitan ekonomi yang eksesnya tidak sampai seekstrim bunuh diri, hanya mungkin para wong cilik, orang kebanyakan, “terpaksa” menjadi gelandangan, pengangguran, penderita gangguan jiwa, begal, TKI, atau bahkan PSK. Di sini jargon Revolusi Mental menjadi kehilangan maknanya karena urusan mayoritas rakyat masihlah soal perutnya, bukan lagi soal-soal yang abstrak seperti mental dan semacamnya.
Rakyat kita memang sudah lupa “Salam Dua Jari” karena janji-janji Jokowi untuk mengangkat derajat wong cilik meringankan beban mereka menghadapi hidup di dalam negara neoliberal tidak ada yang terwujud, hingga yang tersisa hanya “Salam Gigit Jari”. Segala derita wong cilik yang disebabkan oleh kebijakan pengetatan fiskal Kabinet Kerja, berbagai subsidi yang langsung berhubungan dengan rakyat seperti BBM, TDL, LPG, pupuk, kereta api ekonomi, semua dicabut. Belum lagi karena kurang tanggapnya tim ekonomi Kabinet Kerja, defisit transaksi berjalan tidak membaik dalam 6 bulan pertama, sehingga saat terjadi shock eksternal (rencana penaikkan suku bunga The FED yang akan menyebabkan arus keluar modal asing jangka pendek) maka kurs rupiah pun melemah terhadap dollar AS. Pelemahan kurs ini pun ikut memukul perekonomian rakyat karena bahan-bahan kebutuhan pokok yang diimpor menjadi semakin mahal.
Padahal pada saat kampanye Pilpres tahun lalu banyak kalangan wong cilik yang menyaksikan Jokowi berjanji tidak akan cabut subsidi BBM. Namun tentu kita juga ingat bahwa JK, yang kemudian menjadi wapres Jokowi, adalah salah satu tokoh yang sudah sejak lama getol mencabut subsidi energi. Selain itu berbagai pengamat ekonomi juga meramalkan, seperti dikutip berbagai media nasional saat Pilpres, bahwa kurs rupiah akan menguat bila Jokowi menjadi presiden.
Nyatanya saat ini tim ekonomi yang menkonya seseorang yang tak paham makro adalah orang kepercayaan JK, yang menteri keuangannya adalah pejabat warisan dari rezim sebelumnya, tidak mampu untuk mengatasi masalah defisit transaksi berjalan yang merupakan faktor fundamental pelemahan kurs.
Karena sangat kuat indikasi bahwa Jokowi menyerahkan pemilihan tim ekonomi pada JK, maka sebagian kesalahan atas buruknya kinerja ekonomi saat ini pantas dialamatkan juga pada JK. Entah apa yang membuat Jokowi sedemikian percaya pada JK untuk mengatur jalannya perekonomian (atau mungkin Jokowi selalu kalah berdebat dengan JK terkait urusan ekonomi?) Padahal semasa menjadi wapres SBY tahun 2004-2009, JK terindikasi memperkaya perusahaannya dan kroninya.
Sejarah mencatat, bahwa pada saat menjadi wapres SBY lah JK masuk ke dalam daftar 40 orang terkaya di Indonesia versi Majalah Forbes. Melonjaknya kekayaan grup bisnis JK pada periode tersebut, menurut penelusuran yang dilakukan oleh Ir. Abdulrachim, aktivis GM 77/78, adalah karena banyaknya proyek pembangkit listrik, infrastruktur, dan pemutihan utang (sebesar Rp 1,4 triliun ke Bank Mandiri) yang diterima grup bisnisnya.
JK memang tidak mengharamkan pemanfaatan jabatan untuk kepentingan bisnis golongannya, setidaknya hal ini disampaikannya secara gamblang dalam salah satu buku biografinya. Faktanya saat ini grup Kalla sudah merambah ke sektor migas dengan bekerja sama dengan Pertamina dalam pembangunan kilang LNG (dan kabarnya masih banyak proyek di sektor serupa yang belum terungkap media). Jadi jika begini alur ceritanya, bisa saja kita simpulkan bahwa berbagai pengetatan fiskal, pencabutan subsidi rakyat, yang dananya akan digunakan untuk infrastrukturisasi kelak juga akan menciprat ke kerajaan bisnis JK. Dan kita tahu bahwa margin keuntungan di sektor infrastruktur ini kisaran minimal 30 persen, jadi akan bertumbuhlah secara signifikan kekayaan para taipan semacam JK dan teman-temannya yang merupakan perwakilan kurang dari 1 persen penduduk.
Kerja memang bagus, karena tanpa kerja, peradaban manusia tidak akan pernah ada. Namun perlu digarisbawahi, kerja pembangunan peradaban manusia selama puluhan abad ini sejatinya berdiri di atas keringat para budak, para petani, dan para buruh, atau kaum 99 persen penduduk. Bukannya menafikan peran intelektualitas para elit tuan budak, raja, dan pengusaha, kaum 1 persen penduduk, namun di masa depan kita harus lebih berkeadilan sosial dalam memandang Kerja. Karena istilah Kabinet Kerja sangatlah bersejarah, digunakan oleh Bung Karno di akhir masa pemerintahannya yang revolusioner dan bernafaskan keadilan sosial. Namun saya ragu JK memiliki kenangan manis dengan istilah ini. Karena bukankah pada saat Kabinet Kerja terakhir yang dipimpin Bung Karno, pemuda JK adalah salah satu pemimpin dari para aktivis yang menghendaki pemerintahan ayahanda Megawati itu berakhir di tahun 1966? [***]
Penulis adalah peneliti Lingkar Studi Perjuangan (LSP)
Link terkait: Salah Siapa Bila Ekonomi Rakyat Memburuk? – RMOL.CO.
Portal Infokom – Walau hidup di pelosok daerah, minim infrastruktur, dan sudah bertahun-tahun gelap gulita, saat ini warga desa Kamanggih, Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT) justru lebih mandiri energi. Kebutuhan listrik dan gas untuk memasak dibuat sendiri mengandalkan energi baru terbarukan.
