Budi Karya Sumadi: Direktur Utama Angkasa Pura II

JAKARTA– Budi Karya Sumadi resmi menggantikan Tri S. Sunoko sebagai Direktur Utama PT Angkasa Pura II (Persero). Budi Karya sempat dicalonkan sebagai menteri oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) , dan pernah menjadi bos BUMD Jakarta.

Berdasarkan catatan Bisnis.com, Kamis (15/1/2015), Budi Karya Sumadi sebelumnya menjabat sebagai Direktur Utama PT Jakarta Propertindo (Jakpro).

Terlahir 18 Desember 1956 di Palembang, Sumatera Selatan, Ir. Budi Karya Sumadi memulai karirnya 1982 sebagai Arsitek Perencana pada Departemen Real Estate PT Pembangunan Jaya, dan sebagai Arsitek Perancang pada 1982.

Dalam penilaian kelompok profesional Bina Bangun Bangsa, prestasi Budi Karya Sumadi yang akrab disapa BKS ini sudah jelas dan dapat dilihat serta dapat dirasakan hingga sekarang. Contohnya saja, kawasan Bintaro yang sekarang menjadi “Kota Baru” hingga terus berkembang.

Budi Karya Sumadi yang saat ini menjabat sebagai Direktur Utama PT Jakpro, selain dijagokan sebagai Menpera, dikabarkan sebelumnya cocok juga menjadi Menteri Pekerjaan Umum.

Berhasil

Budi Karya dinilai telah berhasil memegang sejumlah mega proyek Ibu Kota Jakarta, di antaranya revitalisasi taman kota waduk pluit dan waduk Ria-Rio, penyelesaian rusunawa di Marunda, serta proyek Electronic Road Pricing (ERP).

Sebelumnya, Budi yang merupakan lulusan Arsitektur Universitas Gadjah Mada adalah pernah menjabat sebagai Dirut PT Pembangunan Jaya Ancol dan PT Taman Impian Jaya Ancol yang mempunyai visi revolusioner yang ingin “Jakarta sebagai Tujuan Wisata Handal & Menjadi Perusahaan Rekreasi Terbesar dan Terbaik di Asia Tenggara”.

Selain di bidang usaha dan seorang profesional, dia juga pernah menjadi Ketua Persatuan Independent Golf Club Indonesia dan Pengurus KONI DKI Jakarta. (Bisnis.com)

Link terkait : Budi Karya Sumadi: Dari Calon Menteri Jadi Dirut Angkasa Pura II

Gubernur Sulteng Minta Teroris Poso jadi Perhatian Pusat

Longki Djanggola, Gubernur Sulawesi Tengah

Longki Djanggola, Gubernur Sulawesi Tengah

PORTAL – Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Longki Djanggola meminta pemerintah pusat untuk turun tangan mengatasi masalah penembakan yang kerap terjadi di Kabupaten Poso. Tindakan para teroris yang diduga komplotan Santoso itu dirasa terlalu sangat meresahkan warga.

“Melalui diskusi kenegaraan ini saya harap kasus penembakan di Poso dibicarakan di tingkat pusat,” kata Longki saat memberikan sambutan dalam acara Silaturahmi Kebangsaan bersama Ketua MPR RI Zulkifli Hasan di Kantor Gubernur Sulteng, Jalan Sam Ratulangi, Palu, Jumat (16/1).

Diketahui, kemarin (Kamis, 15/1) jaringan teroris Poso yang dikomandoi Santoso kembali melakukan aksi penembakan. Korbannya, dua warga Desa Tangkura, yakni Tomi Alipa (19) mahasiswa fakultas Pertanian Unsimar dan Saune Tetembuk (52) petani.

Longki berharap, aksi penembakan itu segera ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat. Harus ada instruksi langsung dari pusat ke pihak terkait untuk menyelesaikan masalah teroris jaringan Santoso ini.

Secara khusus, Longki meminta agar Ketua MPR menyampaikan pesan ke Presiden RI Joko Widodo terkait masalah teroris ini. Meski, sebelumnya Longki mengaku sudah menceritakan masalah ini langsung ke Presiden Jokowi di Istana Bogor.

“Semoga masalah Santoso ini bisa menjadi bekal catatan bapak (Zulkifli) untuk disampaikan kembali kepada Presiden,” ujarnya.

“Kami mohon dukung dan perhatian khusus pemerintah melaui kegiatan yang terarah dan strategis untuk menyelesaikan masalah Santoso. Ini harapan kami,” sambung dia menambahkan.

Masalah teroris ini, sebelumnya juga terjadi pada 9 Desember 2014, dua warga Sedoa Kecamatan Lore Utara atasnama Papa Stacy (54) dan Obet (34) hilang saat berburu. Hingga saat ini keduanya belum ditemukan keberadaannya oleh pihak penegak hukum.

Selanjutnya, 27 Desember 2014 lalu. Ada tiga warga Desa Tamadue Kecamatan Lore Utara diduga diculik saat mencari damar di hutan. Seorang di antaranya ditemukan tewas atasnama Gatarundu (60). Seorang lagi bernama Harun Tobimbi diduga masih disandra. Sementara seorang lagi berhasi lolos saat disuruh membeli beras ke pasar. [rus]

Sumber: keamanan.rmol.co – Gubernur Sulteng Minta Teroris Poso jadi Perhatian Pusat.

Ahok: Si Rini Kasih Tahu Saya Budi Karya Jadi Dirut Angkasa Pura II

budi karya sumadiPORTAL – Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), membenarkan kabar penarikan Direktur Utama PT Jakarta Propertindo, Budi Karya Sumadi, menjadi Direktur Utama PT Angkasa Pura II.

Kata Ahok, informasi itu ia peroleh langsung dari Menteri Badan Usaha Milik Negara, Rini Soemarno.

“Betul, si Rini sudah kasih tahu saya,” ujarnya di Balaikota, Jakarta Pusat, Kamis (15/1).

Kata Ahok, Rini Sumarno menghubunginya untuk meminta izin penarikan Budi Karya Sumadi ke Angkasa Pura II.

“Dia (Rini Sumarno) minta izin ke saya untuk menarik Pak Budi ke Angkasa Pura II,” ujarnya.

Mantan Bupati Belitung Timur ini mengungkapkan kebijakan memindahkan Budi Karya adalah ambisi Presiden RI, Joko Widodo, yang menilai mantan Dirut PT Pembangunan Jaya Ancol itu berkinerja baik.

“Bagus sekali ya, ada orang kita (DKI) bisa dipercaya menangani permasalahan di Angkasa Pura II. Karena warga juga banyak yang kecewa kan pelayanan di bandara dan kantor imigrasi,” ucap Ahok. [ald]

Sumber: jakartabagus.rmol.co – Ahok: Si Rini Kasih Tahu Saya Budi Karya Jadi Dirut Angkasa Pura II.

Menteri PDT: Fasilitator PNPM Akan Diperpanjang

Marwan Jafar, Menteri Desa PDT dan Transmigrasi  PORTAL – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Marwan Jafar mengatakan, akan mengevaluasi secara konprehensif keberadaan fasilitator Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan yang sudah berakhir masa kerjanya pada 31 Desember 2014.

“Sekitar April atau Mei, keberadaan fasilitator ini akan dievaluasi secara komprehensif, termasuk apakah PNPM-PM mandiri berhasil atau tidak,” ujar Menteri Marwan melalui siaran pers, Minggu (18/1/2014).

Politisi PKB ini mengatakan, produktivitas fasilitator akan dievaluasi. Menurutnya, fasilitator yang produktif bisa dipertahankan, sementara yang tidak produtif akan diberhentikan. UU Desa, katanya, mengamanatkan adanya fasilitator desa. Seorang fasilitator membawahi empat hingga lima desa.

“Kementerian sudah membentuk tim monitoring untuk impementasi UU Desa, didalamnya soal penyaluran dana desa, pendampingan, evaluasi, dan lainnya. Evaluasi bisa dilakukan Maret,” ujar Marwan.

Sumber: Menteri PDT: Fasilitator PNPM Akan Diperpanjang – Kompas.com.

Dana Desa Rp 20 Triliun Harus Wujudkan Swasembada Pangan

Dana Desa Rp 20 Triliun Harus Wujudkan Swasembada Pangan

Jakarta, BINA BANGUN BANGSA – Pada tahun 2015 ini pemerintah akan mengalokasikan dana desa sebesar Rp 20 triliun melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2015. Anggaran tersebut akan dibahas di DPR pada pertengahan bulan ini.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Marwan Jafar menilai bahwa jumlah dana desa tersebut masih jauh dari amanat UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 yang mengalokasikan Rp 1,4 miliar untuk setiap desa di Indonesia.

“Akan tetapi, meskipun belum sesuai harapan, adanya dana desa ini diharapkan mampu mempercepat pembangunan desa dan peningkatan masyarakat yang rata-rata menggantungkan mata pencaharian di sektor pertanian,” kata Marwan dalam keterangan tertulisnya kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu (Sabtu, 17/1).

Sebelum menerima dana desa, Marwan meminta pemerintah desa terlebih dulu melakukan Musyawarah Desa untuk menyusun Rencana Jangka Menengah Pembangunan Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa).

“Makanya, RPJMDes dan RKPDes kita jadikan prasyarat untuk mengucurkan dana tersebut. Tujuannya tak lain agar pembangunan yang dilakukan aparat desa sesuai dengan kebutuhan di desa masing-masing,” katanya.

Lebih jauh, Marwan mengharapkan agar dana desa nantinya juga dapat berperan maksimal dalam upaya mewujudkan swasembada pangan nasional yang ditargetkan pemerintah untuk dicapai dalam kurun waktu tiga tahun ke depan.

“Seperti membangun irigasi desa dan infrastruktur pertanian untuk meningkatkan kuantitas dan kualitasnya produksi pertanian khususnya beras, jagung, kedelai dan tebu,” demikian Marwan. [ian]