oleh admin | Feb 25, 2015 | Berita
JAKARTA– Pakar ekonomi, Faisal Basri menilai, ambisi Pemerintah meningkatkan perdagangan ekspor RI hingga 300 persen itu tidak tepat.
Pasalnya, dia menilai percuma jika ekspor ditarget tiga kali lipat namun impor malah lebih besar nilainya. Indonesia tak akan menjadi mandiri jika mengikuti target ekspor yang didasari nawacita pemerintah JKW-JK.
“Nawacitanya sesat, kalau bisa pak Rahmat bilang Pak Presiden, apa gunanya ekspor meningkat 3 kali lipat tapi impornya 5 kali lipat. Kalau ini sesat, sesatlah negeri ini,” tutur Faisal seperti yang dilansir dari Indo Pos (JPNN Group).
Lagipula, menurut Faisal, target tersebut tidak realistis. Ia kemudian menyebutkan angka USD 523 miliar dolar jika total ekspor sampai tiga kali lipat. Angka yang fantastis karena untuk mencapainya juga pemerintah harus mati-matian. Perhitungan faisal diperlukan 20 persen kenaikan ekspor tiap tahun untuk menyentuh angka tersebut.
“Jadi seribu malaikat pun diturunkan dari langit ya nggak bisa. Cukup kebohongan-kebohongan ini terjadi. Ekspor di dunia ini paling banter 3,8 persen, kita naik 20 persen ya mimpi,” lanjut Faisal.
Terlebih, saat ini perdagangan Indonesia sedang dalam kondisi buruk. Kalau dulu perdagangan Indonesia mengalami pertumbuhan lebih tinggi daripada Produk Domestik Bruto (PDB). Namun saat ini perdagangan turun lebih rendah daripada PDB dikarenakan ada perubahan paradigma ekonomi dunia. Jadi menurut dia jangan melontarkan omong kosong soal ekspor ke publik.
Pasalnya, tidak ada negara yang ekspornya naik secara terus menerus jika tidak ditingkatkan basis komoditinya. Industri komoditas sangat penting dipelihara dengan baik. Ini yang seharusnya menjadi perhatian penuh Kementerian perdagangan. Ekspor diyakini Faisal hanyalah hasil akhir dari proses pengembangan ekonomi.
Ditambah dengan riset luar negeri soal kelemahan mereka. Maksudnya, jika di negara lain sedang turun produksi di bidang otomotif, maka Indonesia hadir menawarkan produknya. Jangan menggembar-gembor soal ekspor jika rancangannya belum jelas.
“Ekspor itu sebagai akhir, itu hasil dari produksi, jadi itu sifatnya parameter, jadi naikkan sektor produksinya dulu,” tukas Faisal. (adn/jos/jpnn)
Link terkait: Faisal Basri Sebut Nawacita Sesat. – JPNN.com.
oleh admin | Feb 21, 2015 | Berita
JAKARTA – Hingga kini masyarakat Papua masih menunggu janji Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membuka pintu dialog antara Papua dengan pemerintah pusat, yang disampaikannya pada saat menghadiri Perayaan Natal Nasional 2014 yang lalu di Papua.
“Masyarakat Papua sekarang menagih janji Presiden Jokowi saat kegiatan Natal lalu, untuk berdialog dengan masyarakat Papua di Jakarta. Begitu juga Masyarakat Rakyat Papua (MRP) dan para tokoh (adat) Papua,” kata Willem Wardik, Anggota DPR RI di Jakarta, Sabtu (21/2).
Dia menyebutkan banyak isu soal Papua yang sampai saat ini belum menjadi perhatian pemerintah, seperti penolakan pemekaran daerah otonomi baru (DOB) yang didorong oleh partai penguasa. Padahal isu ini bertolak belakang dengan keinginan masyarakat Papua.
Kemudian soal mobilisasi militer besar-besaran di tanah Papua, hingga proses pemusnahan etnis melanesia. Semua ini menurutnya akan menjadi bola liar bila dibiarkan pemerintah.
“Jadi saya harapkan Presiden Jokowi memperhatikan masyarakat Papua dengan serius. Soal pemekaran, masyarakat tidak setuju, justru yang diharapkan di Papua saat ini ‘Resolusi ketatanegaraan’ bagi masyarakat di Tanah Papua,” tegas anggota Komisi V DPR ini.
Willem menekankan, saat ini masyarakat Papua membutuhkan kehadiran negara untuk menyelesaikan persoalan mereka yang mengalami degradasi dan tidak memperoleh kepastian dalam komitmen pemerintah pusat. Ini terkait dengan ‘Triple Track Strategy’ yang pernah ditawarkan pemerintahan Presiden SBY.
‘Triple Track Strategy’ itu sendiri menurutnya terdiri dari pemberian Otonomi Khusus Plus dari negara untuk Papua, penyelesaian konflik di Papua, dan ketiga, negara melanjutkan pembangunan yang komprehensif dan intensif wilayah timur Indonesia itu.
“Saya rasa bilamana ini terapkan oleh Presiden Jokowi, ke depan Papua menjadi lebih baik dan lebih damai. Isu-isu ini pun pernah saya sampaikan pada perwakilan kedutaan Australia yang menemui saya beberapa hari lalu,” jelasnya.
Ya, Willem mengaku menerima Erlin Kelly, perwakilan kedutaan Australia di Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Erlin selaku Sekretaris Tiga Politik yang membawahi isu Papua ingin mencari tahu perkembangan kebijakan terkini pemerintah soal tanah Papua.
“Selaku asli warga Papua, saya tentu menyampaikan apa adanya isu-isu terkini mengenai Papua, terutama soal janji Presiden Jokowi kepada masyarakat Papua,” tandasnya. (fat/jpnn)
Sumber : JPNN.com.
oleh admin | Feb 19, 2015 | Peluang Usaha, UMKM
Jakarta, BINA BANGUN BANGSA – Awalnya ketiga bersaudara Andri, Indra dan Ardi, iseng ingin berjualan bensin eceran namun dengan cara yang berbeda. Muncullah ide untuk membuat kios pom bensin dengan ukuran 1×1 meter persegi (m2).
Ide tersebut tercetus sekitar empat tahun yang lalu. Dari situlah titik booming perangkat bensin eceren Pertamini buatan Karya Teknik Bersama (KTB).
“Pertama kali awalnya iseng-iseng, terus coba jualan tapi enggak laku sama sekali. Orang ngiranya jualan minuman Pop Ice. Tapi setelah orang tahu, lama-lama mulai banyak yang beli,” kisah Ardi kepada Okezone di Jakarta.
Singkat cerita, sekitar dua tahun yang lalu mulai ada orang yang tertarik untuk ikut mencoba berbisnis pom bensin versi mini. Alhasil ketiga bersaudara tersebut mulai beralih menjadi produsen Pertamini.
Awalnya kapasitas yang dibuat sebesar 120 liter bensin dan masih menggunakan keran dengan harga Rp6 juta per unit. Sering berjalannya waktu banyak dari pelanggannya yang mulai meminta untuk dibuat dengan kapasitas yang lebih besar. Akhirnya mereka mulai memperbesar kapasitas produksinya menjadi 210 liter dan menggunakan fuel nozzle dipatok dengan harga Rp7,5 juta.
“Dulu kapasitasnya masih 120 liter, yang sekarang 210 liter. Karena banyak yang komplain, rata-rata yang beli ini lakunya di atas 200 liter. Jadi buat efisiensi,” tuturnya.
Setelah setelah dua tahun memproduksi secara masal, kini total produksi sudah berjumlah 4.300 unit. Dengan rata-rata produksi per bulan sebanyak 350 unit. Jika dihitung total omzetnya mencapai Rp2,625 miliar.
“Coba saja dikalikan. Tapikan itu muter, bersihnya sekira Rp1 juta per unit. Paling mentoknya 400 ribu per unit setelah dikurangin gaji karyawan dan biaya lainnya,” tukasnya.
Tidak heran KTB mempunyai omzet yang fantastis, pasalnya produk Pertamini sudah Booming di wilayah Jabodetabek, Bali dan Papua. Kini KTB mulai menyasar seluruh wilayah Pulau Jawa.
Link terkait : Produsen Kios BBM Eceren Pertamini, Omzetnya Miliaran Rupiah :: Okezone Economy.
oleh admin | Feb 19, 2015 | Nasional
Jakarta, BINA BANGUN BANGSA – Ahli Indonesia dari Notrhtwestern University AS, Prof. Jeffry Winters mengingatkan, salah satu kegagalan utama gerakan reformasi 1998 di Indonesia adalah tidak disiapkannya sistem hukum yang kuat. Karenanya, Indonesia menjadi suatu negara yang anomali.
“Ada demokrasi tapi tanpa hukum. Demokrasinya tumbuh, tapi hukumnya tunduk di bawah kendali mereka yang kuat jabatan dan atau uangnya,” kata Jeffry dalam diskusi perubahan bagi Indonesia yang diselenggarakan Rumah Perubahan, di Duta Merlin, Jakarta Pusat (Selasa, 9/8).
Dikatakan Jeffry, secara prosedural, demokrasi di Indonesia sudah cukup bagus. Namun secara substansial, masih harus banyak diperbaiki. Sistem demokrasi yang sekarang dikuasai para maling. Hanya mereka yang punya uang banyak yang bisa naik. Setelah berkuasa, mereka kembali maling untuk mengembalikan sekaligus meraup untung dari investasi yang dikeluarkan. Maka yang terjadi seperti lingkaran setan.
“Pemilihan presiden secara langsung sudah ok. Tapi karena calon harus dari partai, maka hanya para maling saja yang bisa tampil. Untuk tampil harus punya uang. Jadi negeri ini sudah dikuasai para maling. Rakyat harus bersatu mengubah sistem demokrasi maling seperti ini,” kata Jeffry lagi. (RMOL.co)
oleh admin | Feb 18, 2015 | Berita
JAKARTA. Janji presiden Jokowi untuk mengurangi utang bisa jadi tinggal kenangan. Sebab tahun ini pemerintah akan menambah utang dalam bentuk Surat Berharga Negara (SBN). Tambahan utang ini untuk mendanai proyek infrastruktur, energi, dan pangan, dan menambah Penyertaan Modal Negara (PMN).
Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2015, porsi penerbitan SBN naik sekitar Rp 31 triliun menjadi Rp 308 triliun. Sebelumnya, dalam APBN 2015, penerbitan SBN hanya sebesar Rp 277 triliun. Alhasil, penerbitan utang secara keseluruhan (gross) tahun ini akan naik dari Rp 431 triliun menjadi sekitar Rp 460 triliun.
Dirjen Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan (Kemkeu) Robert Pakpahan mengakui, defisit anggaran dalam RAPBN-P 2015 yang ditargetkan turun dari 2,21% dari PDB menjadi 1,9%, seharusnya menurunkan beban penerbitan utang pemerintah tahun ini.
Kata Robert, naiknya porsi penerbitan utang karena pemerintah akan menambah suntikan modal dalam Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 48 triliun. Suntikan PMN ini naik tinggi dari alokasi APBN 2015 sebesar Rp 7,32 triliun. Dana PMN ini akan diberikan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), terutama sektor infrastruktur. Anggaran PMN didapat dari penambahan utang. “Ada pembiayaan utang dan non utang. PMN termasuk pembiayaan utang. Jadi bukan buat belanja tapi untuk PMN,” ujar Robert, Senin (12/1).
Untuk mencapai target utang Rp 308 triliun tahun ini, pemerintah akan menerbitkan SBN berdenominasi rupiah dan valuta asing (valas). Tapi, Robert belum mau menjelaskan komposisinya. “Nanti kita lihat berapa kekuatan kita menyedot utang dari pasar domestik. Jangan sampai karena ngotot 80% rupiah, 20% valas, terus likuiditasnya kering,” imbuhnya.
Risiko SBN Valas
Direktur Strategis dan Portofolio Utang Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU) Schneider Siahaan mengatakan, kendati utang itu dialokasikan ke sektor produktif, utang tahun ini memiliki risiko. Pertama, neraca keseimbangan primer masih defisit, dalam tiga tahun ini. Alasan lain, pinjaman berbasis multilateral, bilateral dan SBN valas relatif berisiko. Bila pemberi pinjaman atau pembeli utang tak setuju kebijakan pemerintah, mereka menarik pinjaman. “Pembiayaan seperti itu tidak berkelanjutan,” kata Schneider.
Ekonom Senior Bank Mandiri Andry Asmoro menilai, penambahan utang Rp 31 triliun di SBN tidak menjadi masalah jika digunakan untuk belanja produktif. “Kalau berutang buat pembayaran utang lagi tidak baik,” paparnya.
Pengamat Ekonomi dari Universitas Indonesia Chatib Basri menilai, penambahan porsi SBN dalam RAPBN-P 2015 sebesar Rp 31 triliun bisa dicermati dari dua sisi. Pertama, dari asumsi makro. Selama defisit anggaran tak bertambah, tambahan utang ini tidak berpengaruh terhadap stabilitas fiskal.
Kedua, dari sisi mikro. Imbal hasil alias return PMN harus sama atau lebih dari biaya yang dikeluarkan pemerintah dalam penerbitan SBN untuk PMN. Bila lebih kecil, pemerintah akan rugi. “Terpenting ialah seleksi proyek. Bila lahan tidak ada, tapi SBN sudah ada, ada biaya harus ditanggung,” ujarnya.
Editor: Yudho Winarto
Sumber: http://nasional.kontan.co.id
JAKARTA– Pakar ekonomi, Faisal Basri menilai, ambisi Pemerintah meningkatkan perdagangan ekspor RI hingga 300 persen itu tidak tepat.
JAKARTA. Janji presiden Jokowi untuk mengurangi utang bisa jadi tinggal kenangan. Sebab tahun ini pemerintah akan menambah utang dalam bentuk Surat Berharga Negara (SBN). Tambahan utang ini untuk mendanai proyek infrastruktur, energi, dan pangan, dan menambah Penyertaan Modal Negara (PMN).