oleh admin | Apr 7, 2015 | Berita
DALAM sebulan terakhir sudah terjadi dua kasus bunuh diri di kalangan wong cilik, yang kuat dugaan disebabkan oleh depresi sang kepala keluarga karena masalah ekonomi. Yang pertama terjadi di Purwosari 21 Maret 2015, saat ayah mengajak puterinya yang sebenarnya berprestasi di sekolah bunuh diri bersama menabrakan diri mereka pada kereta api yang melaju kencang.
Yang kedua terjadi di Kediri awal April 2015, saat ayah, ibu, dan puterinya yang juga berprestasi di sekolahnya bunuh diri bersama dengan menenggak racun di dalam rumah di mana sang ayah sempat menulis surat wasiat berkaitan penguburan mereka sekeluarga. Memang banyak lagi kasus akibat himpitan ekonomi yang eksesnya tidak sampai seekstrim bunuh diri, hanya mungkin para wong cilik, orang kebanyakan, “terpaksa” menjadi gelandangan, pengangguran, penderita gangguan jiwa, begal, TKI, atau bahkan PSK. Di sini jargon Revolusi Mental menjadi kehilangan maknanya karena urusan mayoritas rakyat masihlah soal perutnya, bukan lagi soal-soal yang abstrak seperti mental dan semacamnya.
Rakyat kita memang sudah lupa “Salam Dua Jari” karena janji-janji Jokowi untuk mengangkat derajat wong cilik meringankan beban mereka menghadapi hidup di dalam negara neoliberal tidak ada yang terwujud, hingga yang tersisa hanya “Salam Gigit Jari”. Segala derita wong cilik yang disebabkan oleh kebijakan pengetatan fiskal Kabinet Kerja, berbagai subsidi yang langsung berhubungan dengan rakyat seperti BBM, TDL, LPG, pupuk, kereta api ekonomi, semua dicabut. Belum lagi karena kurang tanggapnya tim ekonomi Kabinet Kerja, defisit transaksi berjalan tidak membaik dalam 6 bulan pertama, sehingga saat terjadi shock eksternal (rencana penaikkan suku bunga The FED yang akan menyebabkan arus keluar modal asing jangka pendek) maka kurs rupiah pun melemah terhadap dollar AS. Pelemahan kurs ini pun ikut memukul perekonomian rakyat karena bahan-bahan kebutuhan pokok yang diimpor menjadi semakin mahal.
Padahal pada saat kampanye Pilpres tahun lalu banyak kalangan wong cilik yang menyaksikan Jokowi berjanji tidak akan cabut subsidi BBM. Namun tentu kita juga ingat bahwa JK, yang kemudian menjadi wapres Jokowi, adalah salah satu tokoh yang sudah sejak lama getol mencabut subsidi energi. Selain itu berbagai pengamat ekonomi juga meramalkan, seperti dikutip berbagai media nasional saat Pilpres, bahwa kurs rupiah akan menguat bila Jokowi menjadi presiden.
Nyatanya saat ini tim ekonomi yang menkonya seseorang yang tak paham makro adalah orang kepercayaan JK, yang menteri keuangannya adalah pejabat warisan dari rezim sebelumnya, tidak mampu untuk mengatasi masalah defisit transaksi berjalan yang merupakan faktor fundamental pelemahan kurs.
Karena sangat kuat indikasi bahwa Jokowi menyerahkan pemilihan tim ekonomi pada JK, maka sebagian kesalahan atas buruknya kinerja ekonomi saat ini pantas dialamatkan juga pada JK. Entah apa yang membuat Jokowi sedemikian percaya pada JK untuk mengatur jalannya perekonomian (atau mungkin Jokowi selalu kalah berdebat dengan JK terkait urusan ekonomi?) Padahal semasa menjadi wapres SBY tahun 2004-2009, JK terindikasi memperkaya perusahaannya dan kroninya.
Sejarah mencatat, bahwa pada saat menjadi wapres SBY lah JK masuk ke dalam daftar 40 orang terkaya di Indonesia versi Majalah Forbes. Melonjaknya kekayaan grup bisnis JK pada periode tersebut, menurut penelusuran yang dilakukan oleh Ir. Abdulrachim, aktivis GM 77/78, adalah karena banyaknya proyek pembangkit listrik, infrastruktur, dan pemutihan utang (sebesar Rp 1,4 triliun ke Bank Mandiri) yang diterima grup bisnisnya.
JK memang tidak mengharamkan pemanfaatan jabatan untuk kepentingan bisnis golongannya, setidaknya hal ini disampaikannya secara gamblang dalam salah satu buku biografinya. Faktanya saat ini grup Kalla sudah merambah ke sektor migas dengan bekerja sama dengan Pertamina dalam pembangunan kilang LNG (dan kabarnya masih banyak proyek di sektor serupa yang belum terungkap media). Jadi jika begini alur ceritanya, bisa saja kita simpulkan bahwa berbagai pengetatan fiskal, pencabutan subsidi rakyat, yang dananya akan digunakan untuk infrastrukturisasi kelak juga akan menciprat ke kerajaan bisnis JK. Dan kita tahu bahwa margin keuntungan di sektor infrastruktur ini kisaran minimal 30 persen, jadi akan bertumbuhlah secara signifikan kekayaan para taipan semacam JK dan teman-temannya yang merupakan perwakilan kurang dari 1 persen penduduk.
Kerja memang bagus, karena tanpa kerja, peradaban manusia tidak akan pernah ada. Namun perlu digarisbawahi, kerja pembangunan peradaban manusia selama puluhan abad ini sejatinya berdiri di atas keringat para budak, para petani, dan para buruh, atau kaum 99 persen penduduk. Bukannya menafikan peran intelektualitas para elit tuan budak, raja, dan pengusaha, kaum 1 persen penduduk, namun di masa depan kita harus lebih berkeadilan sosial dalam memandang Kerja. Karena istilah Kabinet Kerja sangatlah bersejarah, digunakan oleh Bung Karno di akhir masa pemerintahannya yang revolusioner dan bernafaskan keadilan sosial. Namun saya ragu JK memiliki kenangan manis dengan istilah ini. Karena bukankah pada saat Kabinet Kerja terakhir yang dipimpin Bung Karno, pemuda JK adalah salah satu pemimpin dari para aktivis yang menghendaki pemerintahan ayahanda Megawati itu berakhir di tahun 1966? [***]
Penulis adalah peneliti Lingkar Studi Perjuangan (LSP)
Link terkait: Salah Siapa Bila Ekonomi Rakyat Memburuk? – RMOL.CO.
oleh admin | Apr 6, 2015 | Berita, Metropolitan, Nasional
Portal Infokom —Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menilai rancangan kebijakan keuangan daerah APBD DKI 2015 belum sepenuhnya berpihak ke rakyat.
Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kemendagri Reydonnyzar Moenek mencontohkan besarnya anggaran untuk belanja jasa perkantoran yang jumlahnya mencapai Rp 4,1 triliun.
Anggaran sebesar itu jauh lebih besar ketimbang anggaran perbaikan dan perawatan infrastruktur jalan, yang hanya Rp 2,9 triliun. “Seharusnya turunkan anggaran untuk jasa perkantoran, besarkan anggaran untuk perbaikan jalan,” ujar Donny, dalam Rapat pembahasan Rapergub bersama jajaran Pemprov dan DPRD DKI di Kemendagri, Kamis (2/4).
Padahal, ujar dia, anggaran belanja jasa perkantoran merupakan mata anggaran belanja jasa pegawai yang tahun lalu juga sudah dapat sorotan Kemendagri.
Pada APBD DKI tahun 2014, kata Donny, besaran mata anggaran itu mencapai Rp 19,02 triliun. Sedangkan di APBD DKI 2015 yang menggunakan pagu anggaran APBD-P 2014, besaran mata anggaran belanja pegawai bukannya menurun, malah semakin bertambah. “Ini kok malah naik lagi belanja pegawainya setelah rapergub,” ujar Donny sambil menunjukkan tayangan slide di ruang rapat.
Di slide tertulis, awalnya raperda belanja pegawai Rp 19,020 triliun (28 persen). Tapi setelah jadi rapergub, angkanya justru naik menjadi Rp 19,520 triliun (30 persen). Dengan demikian ada kenaikan dua persen.
Dengan temuan itu, Donny menegaskan Pemprov DKI harus merevisi lagi anggaran itu, sebelum RAPBD kembali diserahkan ke Kemendagri 10 April nanti. “Kita evaluasi efektivitas, efisiensi, kepatutan, kewajaran, rasionalitas serta asas manfaatnya,” ucap dia.
Link terkait: Kemendagri Anggap Rancangan Keuangan DKI Tidak Pro Rakyat » Jakartaraya | Aktual.co.
oleh admin | Apr 6, 2015 | Berita
Portal Infokom – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan prihatin atas kondisi bangsa Indonesia saat ini dan ke depannya. Sebab telah lunturnya nilai-nilai Pancasila yang seharusya menjadi landasan ideologi dalam segala kehidupan berbangsa dan bernegara di negeri ini.
Hal itu disampaikannya dalam sambutanya pada acara deklarasi Gema Gong Pancasila di halaman Patung Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN), Senen, Jakarta Pusat, Minggu (5/4/2015) malam.
Menurutnya lagi bahwa masyarakat dan generasi penerus bangsa, saat ini semakin minim dan mulai kehilangan roh kebangsaan akan pengetahuan dan pendalaman terhadap wawasan kebangsaan terutama tentang Pancasila, selain kitapun harus memahami dan mendalami wawasan lainnya yaitu Bhinneka Tunggal Ika, UUD 1945 dan wawasan sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Dan Zulkifli pun menyampaikan keprihatinanannya terhadap implementasi dari nilai-nilai Pancasila, terutama sila ke-4 yang seharusnya dapat menjadi pedoman bagi seluruh komponen bangsa dan pemerintah untuk pengambilan keputusan, yang seharusnya selalu mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat.
Karena pendapatnya bahwa arti dan makna dari nilai ‘Permusyawaratan dan Perwakilan’ pada sila ke-4 kini sudah jauh dari sebearnya yang berganti menjadi demokrasi, 1 orang 1 suara, yang telah mengubah budaya musyawarah untuk mencapai mufakat, menjadi budaya suara terbanyak, yang sarat akan kepentingan dan kekuasaan tanpa mengutamakan lagi kepentingan dan kedaulatan bangsa.
Sebagai contoh adanya perseteruan antara Kepala Daerah dengan DPRD, bahkan ada juga yang berseteru antara Bupati dengan Wakilnya. Terlebih-lebih adanya sentimen politik dalam setiap kebijakan pasca pemenangan bupati maupun walikota, yang selalu mengutamakan konstituennya untuk mendapatkan prioritas pembangunan karena sudah memenangkannya, contoh bahwa daerah yang memenangkan kepala daerah tersebut akan dibangun jalan dan jembatanya daripada daerah yang bukan memenagkan kepala daerahnya tadi. Ironi.
“Maka saatnya bangsa Indonesia agar kembali kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”, harap Zulkifli Hasan.
Sehingga lanjutnya dia sangat apresiatif sekali terhadap penyelenggaraan Gema Gong Pancasila ini yang diprakarsai oleh Wardi Jien beserta teman-teman dari berbagai ormas, lsm, yayasan dan elemen kebangsaan yang lainnya, termasuk dari unsur adat, kerajaan dan kesultanan nusantara. Dan semoga harapnya kegiatan ini dapat disosialisasikan pula kepada seluruh masyarakat sebagai bentuk penguatan jati diri bangsa dan negara Indonesia.
Link terkait: Ketua MPR: Pancasila Sudah Menjauh dari Maknanya » Portal Infokom.
oleh admin | Apr 6, 2015 | Berita
Jakarta – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan angkat bicara, terkait mulai lunturnya ideologi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Semakin minimnya pengetahuan tentang Pancasila, membuat masyarakat mulai kehilangan roh kebangsaan.
“Kita mulai kehilangan roh kebangsaan kita, Pancasila sebagai ideologi bangsa. Kita mulai jauh dari Bhinneka Tunggal Ika,” kata Zulkifli dalam acara deklarasi Gema Gong Pancasila di halaman Patung Hari Kesetiakwanan Sosial Nasional (HKSN), Senen, Jakarta Pusat, Minggu (5/4/2015) malam.
Dalam sambutannya, Zulkifli juga menyinggung terkait minimnya pengetahuan masyarakat tentang Pancasila, terutama sila ke-4. Padahal, sila ke-4 ini dapat menjadi pedoman masyarakat dan pemerintah dalam pengambilan keputusan, yang seharusnya selalu mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat.
“Sekarang ini sila yang ke-4, ‘Permusyawaratan dan Perwakilan’ kini maknanya sudah jauh. Sekarang berganti, 1 orang 1 suara, sedikit-sedikit votting. Padahal kita tahu, kita ini putih. Tapi dengan votting bisa berubah jadi hitam,” ujar politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu.
Tak hanya itu, Zulkifli juga menyinggung perselisihan antara eksekutif dengan legislatif dalam membahas suatu kebijakan. Ketua Umum PAN ini pun mencontohkan, kisruh pembahasan APBD yang kini tak kunjung selesai antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan DPRD.
“Gubernur dengan DPRD berkelahi dan saling lapor. Pemilihan walikota, yang menang jalan daerahnya diaspal, yang kalah tidak diaspal,” sindir dia.
Zulkifli pun berharap, seluruh lapisan masyarakat agar kembali kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Apalagi, di usia Indonesia yang hampir menuju ke-70 tahun.
“Seharusnya masalah-masalah soal keadilan sudah selesai bagi kita. Kalau hanya MPR yang mendorong Pancasila, Bhinneka Tungal Ika, UUD 1945, NKRI, maka tidak akan berhasil. Kalau tidak dengan dibantu dengan kita-kita semua,” tandas Zulkifli.
Maka lanjutnya dia sangat apresiatif sekali terhadap penyelenggaraan Gema Gong Pancasila ini yang diprakarsai oleh Wardi Jien beserta teman-teman dari berbagai ormas, lsm, yayasan dan elemen kebangsaan yang lainnya, termasuk dari unsur adat, kerajaan dan kesultanan nusantara. Dan semoga harapnya kegiatan ini dapat disosialisasikan pula kepada seluruh masyarakat sebagai bentuk penguatan jati diri bangsa dan negara Indonesia.
Link terkait: Ketua MPR: Sila ke-4 Pancasila Maknanya Sudah Menjauh – News Liputan6.com. (Rmn)
oleh admin | Feb 25, 2015 | Berita
JAKARTA– Pakar ekonomi, Faisal Basri menilai, ambisi Pemerintah meningkatkan perdagangan ekspor RI hingga 300 persen itu tidak tepat.
Pasalnya, dia menilai percuma jika ekspor ditarget tiga kali lipat namun impor malah lebih besar nilainya. Indonesia tak akan menjadi mandiri jika mengikuti target ekspor yang didasari nawacita pemerintah JKW-JK.
“Nawacitanya sesat, kalau bisa pak Rahmat bilang Pak Presiden, apa gunanya ekspor meningkat 3 kali lipat tapi impornya 5 kali lipat. Kalau ini sesat, sesatlah negeri ini,” tutur Faisal seperti yang dilansir dari Indo Pos (JPNN Group).
Lagipula, menurut Faisal, target tersebut tidak realistis. Ia kemudian menyebutkan angka USD 523 miliar dolar jika total ekspor sampai tiga kali lipat. Angka yang fantastis karena untuk mencapainya juga pemerintah harus mati-matian. Perhitungan faisal diperlukan 20 persen kenaikan ekspor tiap tahun untuk menyentuh angka tersebut.
“Jadi seribu malaikat pun diturunkan dari langit ya nggak bisa. Cukup kebohongan-kebohongan ini terjadi. Ekspor di dunia ini paling banter 3,8 persen, kita naik 20 persen ya mimpi,” lanjut Faisal.
Terlebih, saat ini perdagangan Indonesia sedang dalam kondisi buruk. Kalau dulu perdagangan Indonesia mengalami pertumbuhan lebih tinggi daripada Produk Domestik Bruto (PDB). Namun saat ini perdagangan turun lebih rendah daripada PDB dikarenakan ada perubahan paradigma ekonomi dunia. Jadi menurut dia jangan melontarkan omong kosong soal ekspor ke publik.
Pasalnya, tidak ada negara yang ekspornya naik secara terus menerus jika tidak ditingkatkan basis komoditinya. Industri komoditas sangat penting dipelihara dengan baik. Ini yang seharusnya menjadi perhatian penuh Kementerian perdagangan. Ekspor diyakini Faisal hanyalah hasil akhir dari proses pengembangan ekonomi.
Ditambah dengan riset luar negeri soal kelemahan mereka. Maksudnya, jika di negara lain sedang turun produksi di bidang otomotif, maka Indonesia hadir menawarkan produknya. Jangan menggembar-gembor soal ekspor jika rancangannya belum jelas.
“Ekspor itu sebagai akhir, itu hasil dari produksi, jadi itu sifatnya parameter, jadi naikkan sektor produksinya dulu,” tukas Faisal. (adn/jos/jpnn)
Link terkait: Faisal Basri Sebut Nawacita Sesat. – JPNN.com.
oleh admin | Feb 21, 2015 | Berita
JAKARTA – Hingga kini masyarakat Papua masih menunggu janji Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membuka pintu dialog antara Papua dengan pemerintah pusat, yang disampaikannya pada saat menghadiri Perayaan Natal Nasional 2014 yang lalu di Papua.
“Masyarakat Papua sekarang menagih janji Presiden Jokowi saat kegiatan Natal lalu, untuk berdialog dengan masyarakat Papua di Jakarta. Begitu juga Masyarakat Rakyat Papua (MRP) dan para tokoh (adat) Papua,” kata Willem Wardik, Anggota DPR RI di Jakarta, Sabtu (21/2).
Dia menyebutkan banyak isu soal Papua yang sampai saat ini belum menjadi perhatian pemerintah, seperti penolakan pemekaran daerah otonomi baru (DOB) yang didorong oleh partai penguasa. Padahal isu ini bertolak belakang dengan keinginan masyarakat Papua.
Kemudian soal mobilisasi militer besar-besaran di tanah Papua, hingga proses pemusnahan etnis melanesia. Semua ini menurutnya akan menjadi bola liar bila dibiarkan pemerintah.
“Jadi saya harapkan Presiden Jokowi memperhatikan masyarakat Papua dengan serius. Soal pemekaran, masyarakat tidak setuju, justru yang diharapkan di Papua saat ini ‘Resolusi ketatanegaraan’ bagi masyarakat di Tanah Papua,” tegas anggota Komisi V DPR ini.
Willem menekankan, saat ini masyarakat Papua membutuhkan kehadiran negara untuk menyelesaikan persoalan mereka yang mengalami degradasi dan tidak memperoleh kepastian dalam komitmen pemerintah pusat. Ini terkait dengan ‘Triple Track Strategy’ yang pernah ditawarkan pemerintahan Presiden SBY.
‘Triple Track Strategy’ itu sendiri menurutnya terdiri dari pemberian Otonomi Khusus Plus dari negara untuk Papua, penyelesaian konflik di Papua, dan ketiga, negara melanjutkan pembangunan yang komprehensif dan intensif wilayah timur Indonesia itu.
“Saya rasa bilamana ini terapkan oleh Presiden Jokowi, ke depan Papua menjadi lebih baik dan lebih damai. Isu-isu ini pun pernah saya sampaikan pada perwakilan kedutaan Australia yang menemui saya beberapa hari lalu,” jelasnya.
Ya, Willem mengaku menerima Erlin Kelly, perwakilan kedutaan Australia di Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Erlin selaku Sekretaris Tiga Politik yang membawahi isu Papua ingin mencari tahu perkembangan kebijakan terkini pemerintah soal tanah Papua.
“Selaku asli warga Papua, saya tentu menyampaikan apa adanya isu-isu terkini mengenai Papua, terutama soal janji Presiden Jokowi kepada masyarakat Papua,” tandasnya. (fat/jpnn)
Sumber : JPNN.com.
DALAM sebulan terakhir sudah terjadi dua kasus bunuh diri di kalangan wong cilik, yang kuat dugaan disebabkan oleh depresi sang kepala keluarga karena masalah ekonomi. Yang pertama terjadi di Purwosari 21 Maret 2015, saat ayah mengajak puterinya yang sebenarnya berprestasi di sekolah bunuh diri bersama menabrakan diri mereka pada kereta api yang melaju kencang.
JAKARTA– Pakar ekonomi, Faisal Basri menilai, ambisi Pemerintah meningkatkan perdagangan ekspor RI hingga 300 persen itu tidak tepat.