oleh admin | Feb 18, 2022 | Headlines, Koperasi & UMKM
Jakarta, BINA BANGUN BANGSA – Pemerintah melalui Menteri Koperasi dan UKM RI, Teten Masduki menegaskan bahwa belanja pemerintah wajib untuk produk dalam negeri dengan pengecualian jika harus impor, dengan ketentuan bahwa Kementerian/Lembaga yang mengusulkan impor harus menyampaikan kebijakan, program, dan langkah pengurangan impor tersebut hingga 2023.
Ada sekitar 400 triliun potensi pembelanjaan atau pembelian produk dalam negeri dan UMKM melalui e-catalog dan toko daring dalam tahun anggaran 2022 ini.
Maka apabila 40-50% belanja Pemerintah Pusat dan Daerah fokus untuk produk dalam negeri dan UMKM maka akan menyumbang peningkatan ekonomi nasional sekitar 1,5%.
“Semoga dengan diprioritaskannya belanja dalam negeri dan UMKM, bisa membuka lebih banyak lapangan pekerjaan dan peningkatan ekonomi pada masyarakat”, harapannya. (Kemenkop UKM RI)
oleh admin | Feb 5, 2022 | Koperasi & UMKM
Palu, BINA BANGUN BANGSA – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) BINA BANGUN BANGSA Provinsi Sulawesi Tengah memiliki program pemberdayaan masyarakat berwawasan lingkungan hidup (Go Green). Program itu adalah menghimbau kepada masyarakat agar Stop Buang Minyak Jelantahnya, karena bisa bernilai ekonomi sebab bisa ditukarkan menjadi Emas, sehingga secara tidak langsung akan meningkatkan pendapatan masyarakat, karena selama ini minyak jelantah dibuang tak berguna dan dapat merusak lingkungan hidup.
Mengenai skema dan bagaimana cara untuk mengikuti program ini silahkan menghubungi Sdri. Vedari di nomor 082347708874
oleh admin | Agu 3, 2021 | Ekonomi Kreatif, parekraf
Jakarta, BINA BANGUN BANGSA – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno, berharap Kepulauan Seribu bisa menjadi destinasi wisata yang berkualitas dan berkelanjutan.
Hal itu disampaikan Menparekraf Sandiaga Uno dalam acara webinar yang diselenggarakan oleh Asosiasi Desa Kreatif Indonesia (ADKI) dengan tema Gerak Bersama Wujudkan Desa Edukasi Kreatif, Selasa (3/8/2021), mengatakan Kepulauan Seribu memiliki potensi wisata yang dapat dikembangkan menjadi indah dan menarik.
“Namun, Kepulauan Seribu masih banyak PR yang harus dikerjakan. Kita ini hanya 35 menit ke Kepulauan Seribu tapi kalau kita lihat masih belum kita bangun destinasi yang berkualitas dan berkelanjutan,” kata Menparekraf.
Kepulauan Seribu memiliki potensi wisata yakni, jumlah kunjungan pada tahun 2009 berjumlah 662.000, terbagi menjadi wisatawan mancanegara berjumlah 132.000 dan wisata nusantara berjumlah 530.000. Saat ini amenitas di Kepulauan Seribu terdiri dari 7 hotel resort, 661 homestay, 56 rumah makan, jaringan listrik, internet, dan air bersih.
Di samping itu, Kepulauan Seribu memiliki cagar budaya, sarana snorkling, diving, swimming, fishing, camping ground, outbound , education/riset, religi/sejarah, dan lain sebagainya.
Sandiaga menjelaskan salah satu strategi untuk menjadikan destinasi wisata yang berkualitas di Kepulauan Seribu yakni dengan pengembangan ekonomi kreatif.
Strategi pengembangan ekraf, menurut Sandiaga bisa dengan memperkuat ekosistem bisnis dan investasi, memperkuat ekosistem penumbuhkembangan usaha baru, hingga memperkuat pasar produk sektor ekraf.
“Nanti kita kerja sama dengan ADKI, kita membuat pasar produk sektor ekraf. Kalau di Kepulauan Seribu sendiri banyak banget produk ekraf terutama hasil laut. Nah pendekatan kami yang bisa dilakukan dengan inovasi, adaptasi, dan kolaborasi. Ayo kita sama-sama saling mendukung,” ujarnya.
Lebih lanjut, Sandiaga juga menjelaskan bahwa pengembangan wisata khususnya desa wisata di Kepulauan Seribu juga diperlukan pendekatan atraksi, kolaborasi, aksesibilitas, pemanfaatan dana desa, amenitas, dan digitalisasi.
“Saya sudah bolak-balik ke pulau Tidung, Kelapa, Sebira ini luar biasa potensinya. Jadi kita tinggal kolaborasi, ada dana desa, dana kelurahan jadi kita dorong pakai digitalisasi. Selain itu, di desa wisata ini kita fokuskan untuk coaching, supervisi, ada mentoring juga, dan evaluasi. Jadi semua tugasnya saling mengevaluasi agar SDM juga bisa maju dan berkembang. Nah kuncinya entrepreneurship, wirausaha, kita ingin hadirkan SDM mandiri melalui wirausaha,” jelas Sandiaga.
Turut mendampingi Menparekraf dalam webinar ini, yaitu Deputi Bidang Sumber Sumber Daya Kelembagaan Kemenparekraf, Wisnu B Tarunajaya, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kemenparekraf, Vinsensius Jemadu, Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Ekonomi Kreatif, Muhammad Neil El Himam, Direktur Kuliner, Kriya, Desain, dan Fesyen Kemenparekraf, Yuke Sri Rahayu. Serta turut hadir Wakil Menteri Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Indonesia Budi Arie Setiadi, Ketua DPP ADKI Fikri El Aziz, Staf Khusus Kominfo Bidang IKP, Transformasi Digital dan Hubungan Antar-Lembaga Rosarita Niken Widiastuti, Direktur PPK Ditjen Kebudayaan Kemendikbud Restu Gunawan, Bupati Kepulauan Seribu Junaedi, Kepala Dinas Kominfotik Atika, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nahdiana.
Sementara itu Bupati Kepulauan Seribu Junaedi, mengatakan upaya percepatan pengembangan Kepulauan Seribu dan percepatan pengembangan Kepulauan Seribu salah satunya berupa pengembangan zona pemanfaatan Kawasan Taman Nasional Kepulauan Seribu (TNKS) wilayah laut dangkal, dan standardisasi pembangunan yang dipersyaratkan.
“Selain itu juga diperlukan dukungan dan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (eksekutif dan legislatif), Badan Usaha dan stakeholder lainnya dalam pemanfaatan kawasan TNKS wilayah laut dangkal,” ujarnya.
Wakil Menteri Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Indonesia, Budi Arie Setiadi, mengajak anak muda di Kepulauan Seribu bergotong royong untuk membuat berbagai inovasi dan gagasan agar dapat mempercepat pengembangan wisata yang berkualitas dan berkelanjutan.
“Karena terus terang di seluruh dunia yang bisa membuat terobosan itu anak muda, karena itu saya mendukung penuh gerakan Asosiasi Desa Kreatif Indonesia untuk melahirkan inovasi dan terobosan baik di bidang kuliner, cinderamata, dan berbagai produk yang bisa diakselerasi,” ujarnya.
(Biro Komunikasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif).
Merujuk pernyataan dan harapan Menteri Parekraf Sandiaga Uno, maka Ketua Umum BINA BANGUN BANGSA, Nur Ridwan sangat mendukung dan siap bekerja sama dengan berbagai pihak terkait untuk segera mewujudkan kebangkitan kembali sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kepulauan Seribu yang sudah 2 tahun terkena dampak Pandemi Covid-19 itu.
“Kami sangat mendukung sekali program pemulihan ekonomi pasca pandemi ini, maka salah satunya dari sektor pariwisata menurut kami bisa menjadi leading sektor untuk menjadi pelopor kebangkitan ekonomi daerah, termasuk Kepulauan Seribu yang sudah memiliki potensi pariwisata yang luar biasa, maka mesti dikembangkan serius menjadi destinasi wisata nasional unggulan yang dapat menarik wisatawan domestic dan manca negara lebih banyak lagi”, katanya.
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif diyakini dapat menjadi industri kreatif yang akan ciptakan multiplier effect yang signifikan terhadap peningkatan perekonomian masyarakat, karena efek berganda pengaruh yang meluas karena dengan pariwisata dan ekonomi kreatif dapat meningkatakan pendapatan dan pembelanjaan nasional mempengaruhi peningkatan pendapatan dan konsumsi bagi masyarakat.(RHT)
Sumber : https://kemenparekraf.go.id
oleh admin | Nov 7, 2020 | Headlines, Koperasi & UMKM
Jakarta, BINA BANGUN BANGSA – Sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) menjadi salah satu sektor yang paling terdampak pandemi covid-19. Wabah ini membuat supply dan demand serta rantai pasok terganggu sehingga roda perekonomian di tataran UMKM tersendat. Bahkan menurut OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) setelah September 2020, akan ada separuh UMKM yang ada yang terpaksa harus gulung tikar.
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, menjelaskan UMKM selama ini menjadi salah satu penopang ekonomi nasional. Setidaknya terdapat lebih dari 64 juta unit UMKM yang berkontribusi 97 persen terhadap total tenaga kerja dan 60 persen PDB nasional. Jumlah ini menunjukan peran UMKM yang sangat besar bagi perekonomian nasional. Oleh sebab itu jika separuh UMKM gulung tikar maka dikhawatirkan akan berdampak besar bagi perekonomian nasional.
“Berdasarkan data APEC tahun 2018 jumlah UMKM mencapai 97 persen dari total keseluruhan usaha dan berkontribusi 50 persen terhadap tenaga kerja. UMKM juga berkontribusi signifikan GDP mencapai 20 persen – 50 persen,” kata Teten saat menjadi keynote speaker dalam webinar dengan tema Menyiapkan Produk – Produk Indonesia Mendunia yang diselenggarakan oleh PT Jababeka Tbk, Kamis (8/10/2020).
Teten menambahkan meski penuh dengan tantangan, sektor UMKM masih memiliki harapan dan peluang untuk meningkatkan skala bisnisnya. Peluang untuk meningkatkan ekspor masih terbuka lebar apabila pelaku UMKM mau melakukan inovasi produk dan mendesainnya dengan sentuhan teknologi.
Menurutnya, ada tiga sektor yang memiliki peluang besar bagi UMKM untuk dapat meningkatkan ekspornya di tengah pandemi seperti saat ini yaitu produk makanan dan minuman, fashion serta furniture dan kerajinan.
“Memang kontribusi ekspor UMKM hanya mencapai 14 persen sementara usaha besar yang jumlahnya hanya 0,01 persen dapat berkontribusi hingga 86 persen. Angka ini masih jauh dari kontribusi UKM di negara – negara APEC yang berkisar 35 persen,” sambungnya.
Untuk memastikan agar UMKM tetap bertahan memang butuh dukungan bersama lintas sektoral. Pekerjaan bersama ini diakuinya tidak mudah terlebih di saat permintaan dunia mengalami slow down akibat sama-sama terkena wabah Covid-19.
Sebagai contoh bentuk kegiatan atau dukungan kepada UMKM, KemenkopUKM mencetuskan beberapa program seperti Gerakan Belanja di Warung Tetangga. Selain itu dukungan program produksi alat pelindung diri oleh UMKM.
“Kita juga ada program pasar digital UMKM, melalui program ini potensi belanja yang bisa dimanfaatkan UMKM mencapai Rp35 triliun. Lalu ada juga gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI) dan kita akfif mendorong sektor UMKM go digital,” ulasnya.
Jakarta, 9 Oktober 2020
Humas dan Advokasi Hukum Kementerian Koperasi dan UKM
Medsos Resmi : @KemenkopUKM
oleh admin | Apr 15, 2020 | Koperasi & UMKM, Nasional
Jakarta, BINA BANGUN BANGSA – Pemerintah menyiapkan dua skema pemberian stimulus bagi usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang terdampak Covid-19, yakni melalui mekanisme moneter dan bantuan sosial (bansos).
Menteri Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUKM) Teten Masduki mengatakan, stimulus melalui mekanisme moneter diberikan kepada usaha yang masih bisa bertahan.
Sebab, kata Teten, usaha mikro dan ultramikro tidak bisa dibantu dengan skema stimulus ekonomi.
“Kami secara umum ingin sampaikan mitigasi dampak terhadap UMKM itu melalui dua skema, yaitu mekanisme ekonomi terhadap UMKM yang masih bisa bertahan dan mekanisme bansos yang UMKM-nya terutama di sektor mikro dan ultramikro yang tidak bisa lagi berjualan,” ujar Teten dalam konferensi pers di BNPB, Rabu (15/4/2020).
Teten mengatakan, berdasarkan rapat terbatas (ratas) dengan Presiden Joko Widodo, terdapat 6 program utama dalam membantu UMKM yang terdampak. Antara lain terkait relaksasi kredit, cicilan dan bunga selama 6 bulan bagi penerima kredit usaha rakyat (KUR) maupun penerima kredit ultramikro di bawah Rp 10 juta.
Penyalurannya dilakukan melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB), PT Permodalan Nasional Madani (PNM) melalui program unit layanan mikro madani (ULaMM), usaha ultra mikro (UMi) dan membina ekonomi keluarga sejahtera (Mekaar), Bahana Artha Ventura (BAV), hingga Pegadaian. Sementara penerima kredit pengusaha ultramikro di bawah Rp 10 juta, penyalurannya dilakukan melalui koperasi simpan pinjam, Bank Perkreditan rakyat (BPR) termasuk syariah, serta fintech.
“Pemerintah juga memberikan suntikan pembiayaan baru, kredit baru, khususnya untuk ultramikro dengan menggunakan seluruh saluran kredit baik melalui KUR yang akan diperluas lewat berbagai saluran seperti badan layanan umum (BLU) pemerintah, koperasi simpan pinjam, BPR, juga lewat balai usaha mandiri (BMT),” kata Teten.
Adapun beberapa kebijakan lainnya yakni, penghapusan pajak selama enam bulan hingga memberikan stimulus daya beli produk UMKM.
Bagi UMKM ultramikro yang sudah tidak bisa berusaha, kata Teten, pemerintah tengah menyiapkan perluasan bansos, termasuk di dalamnya adalah Kartu Prakerja. Termasuk juga program integrasi pelaksanaan bantuan sosial, kartu sembako murah dengan pelibatan warung-warung tradisional.
“Saya kira beberapa program yang sebelumnya sudah disetujui, bagaimana juga belanja kementerian/lembaga dan UMKM terhadap produk UMKM ini, sudah diinstruksikan Presiden,” kata dia.
Teten mengatakan, wabah Covid-19 memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap UMKM. Pasalnya, 99 persen UMKM berada di level mikro, yang karakter usahanya dikerjakan sendiri atau melibatkan keluarga dan pendapatannya bersifat harian. “Ini paling terdampak karena pendapatannya bersifat harian,” ucap dia.
Sumber : nasional.kompas.com
Maka sehubungan dengan hal itu, bagi pelaku UMKM-BINA BANGUN BANGSA yang ingin mendapatkan bantuan tersebut, dapat mengajukan permohonannya dengan klik tombol di bawah ini :
