oleh admin | Feb 17, 2015 | Daerah
Palu, BINA BANGUN BANGSA – Wali Kota Palu Rusdy Mastura mengatakan pemerintah pusat mengalokasikan dana senilai Rp206 miliar pada 2015. Dana itu menurutnya untuk pembangunan tahap awal kawasan industri di ibu kota Sulawesi Tengah.
“Sudah ada tim kita yang mengurus ini di Jakarta,” katanya di Palu, Selasa (17/2/2015).
Cudi, panggilan Rusdy Mastura mengatakan dana tersebut rencananya akan dialokasikan untuk pembebasan lahan, perencanaan dan sebagian untuk konstruksi jalan di kawasan industri Palu.
Tahap awal pembangunan industri Palu sebagai bagian dari konsep Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan akan berlangsung sampai 2019.Tahap awal tersebut antara lain meliputi perencanaan, tata ruang, pembebasan lahan, pembangunan jalan, gedung dan pelabuhan.
“Kalau ini sudah jadi, baru kita buka ke investor. Silakan masuk. Kalau itu belum jadi, bagaimana mereka mau masuk. ‘Kan susah itu,” katanya.
Mantan Ketua DPRD Kota Palu itu mengatakan pembangunan kawasan industri Palu membutuhkan waktu panjang, namun berbagai upaya sudah dilakukan dalam rangka mempercepat terealisasinya kawasan industri tersebut.
“Kita harus bangun pelabuhan, kita buka jalan untuk mobilisasi logistik dari Teluk Tomini ke Palu. Ini prosesnya panjang. Tidak bisa dibuat dalam jangka waktu pendek,” katanya.
Berbagai terobosan sudah dilakukan untuk mendukung berdirinya kawasan industri Palu antara lain dibangunnya pusat kerajinan rotan nasional (Pirnas) yang dikerjasamakan dengan pemerintah pusat.
Pirnas tersebut bagian dari perwujudan kawasan industri Palu. KEK Kota Palu tetap berjalan dan kawasan industri adalah bagian dari KEK tersebut.
“KEK itu adalah ‘software’-nya,” katanya. KEK sendiri mengusung tiga hal penting yakni industri, logistik dan pengembangan ekspor.
“Kita mau dorong dulu pengembangan industrinya,” katanya.
Cudi meminta kepada masyarakat dan pelaku ekonomi di Sulawesi Tengah, khususnya Kota Palu perlu memahami konsep pembangunan ekonomi nasional tersebut sehingga tidak ada anggapan apa yang dilakukan hari ini langsung mau dinikmati hari ini juga.
“Ini butuh proses panjang. Kalaupun nanti belum mampu mewujudkan saya berharap generasi berikutnya bisa merealisasikan ini. Tetapi konsepnya sudah ada,” katanya.
Konsep ini untuk memicu pertumbuhan ekonomi di Kota Palu sebagai kota industri dan jasa sehingga bisa memancing minat investasi yang lebih besar pula.
Sumber: www.antarasulteng.com
oleh admin | Feb 10, 2015 | Metropolitan
Oleh : Iwan Piliang, Citizen Reporter
Jakarta, BINA BANGUN BANGSA – Bagaimana persepsi Anda tentang tukang sampah di Jakarta? Untuk mengungkap hal itu, kanal teve Inggris, BBC Two, pada awal 2012, sengaja mendatangkan Wilbur Ramirez. Sosok tukang sampah di Kerajaan Inggris itu, mereka minta memungut sampah mendampingi tukang sampah Jakarta. Pilihan jatuh ke kawasan Guntur, Jakarta Selatan. Lantas mengudaralah program teve bertajuk The Toughest Place to be A Binman. Tayang awal 2012 lalu.
Kontennya, Ramirez mereka pertemukan dengan tukang sampah, Imam Syafii. Mereka berdua sama-sama kerja memungut sampah. Hasilnya: Imam memungut sampah 3 RT berkeliling dengan gerobak ber-gir kriuk-kriuk. Dinding gerobak kawat berkarat. Ban licin. Gerobak terbuka menganga. Penampilan Imam bersandal jepit, celana digulung, bagian bawah bertatah tanah. Imam bekerja pagi dan siang.
Bandingkan dengan Ramirez. Ia bekerja untuk kawasan 3 blok. Ia menyetir mobil sampah dengan ruang ber-AC. Ramirez berbaju oranye ber –spotlight silver. Dua garis warna metal menghiasi bagian lingkar bawah celananya. Ia bersarung tangan karet kuning tebal. Imam boro-boro. Imam memungut sampah dengan tangan terbuka. Jam kerja Ramirez hanya di pagi hari.
Untuk menyebut penghasilan bulanan, kerongkoran bagaikan usai lari 10 km belum meneguk minum. Imam berpenghasilan Rp 800 ribu, plus tambahan tips dari warga dengan angka tak menentu. Ia tinggal di pemukiman berdinding triplek, 3 x 3 meter dihiasi temaram dengungan banyak nyamuk. Sementara Ramirez, tinggal di rumah berdinding batu permanen. Biaya sekolah anaknya gratis.
Setelah 10 hari bekerja dan tinggal bersama Imam, Ramirez berkomentar “Saya sangat kagum dan takjub dengan kehidupan Imam.”
Pekan lalu, M.Taufik, Pimpinan Pusat Kajian Jakarta bersama Bangun Gotong Royong Jakarta (Bangrojak), kepada media di Galeri Café, Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat, menyampaikan bahwa, “Pengelolaan sampah di DKI yang telah diswastakan di 44 Kecamatan, ternyata pemborosan masif. Hanya menguntungkan segelintir kalangan tertentu saja.”
Pemborosan dimaksud Taufik, biaya sapu jalan Rp 27,77 per meter persegi. Biaya angkut dengan truk besar Rp 167,143/ton, ke tempat pembuangan akhir. Dan pengolahan di pembuangan akhir mencapai Rp 180 ribu/ton. “Sehingga untuk biaya sampah di DKI Jakarta, bisa lebih dari Rp 350 ribu per ton. “Itu setara dengan harga batubara kalori rendah, 5.500,” ujar Taufik.
Sehari tonase sampah di DKI Jakarta 6.500 ton.
Bila program kerja Jokowi-Ahok sebagai Gubernur dan wakil Gubernur untuk menciptakan padat karya, maka menciptakan lapangan kerja di sektor sampah ini, bisa menjadi pilihan tepat. Logika Taufik, bila kerjasama dengan swasta dihentikan, maka tukang gerobak seperti Imam Syafii yang bekerja di kawasan Guntur, Jakarta Selatan itu, bisa bergaji tetap setidaknya Rp 2 juta sebulan. Ia dapat memperoleh asuransi kesehatan dan pendidikan anak gratis sebagaimana didapat oleh Ramirez.
“Setidaknya bisa dibuka 5.000 peluang kerja baru di DKI Jakarta. Lebih dari itu, sosok pemungut sampah gerobak, menjadi lebih manusiawi bekerja di tengah gedung mentereng Jakarta,” tutur Taufik.
Logika Taufik layak mendapatkan dukungan. Apalagi dalam verifikasi saya di lapangan, swastanisasi sampah di 44 kelurahan, terindikasi hanya melanggengkan jalinan temali kartel sampah di DKI Jakarta. Indikasi kebocoran besar dapat saya temui ketika mengikuti truk yang pengangkut sampah ke bantar gebang. Truk-truk yang berlabel swasta, ternyata banyak menggunakan truk Pemda DKI. Lah mana investasi swasta itu?
Di tempat penampungan akhir, patut diduga tajam permainan timbangan terjadi. Seluruh muatan sampah, berikut truk-truk butut, ditimbang. Dan tidak ada timbangan bagi truk keluar. Pemda membayar sesuai timbangan sampah ke pihak swasta. Bila disimak truk Pemda yang tonasenya maksimum 7 ton, dalam laporan swasta menagih ke Pemda DKI, mereka mengakut satu rit, satu kali jalan 14 ton. Berbeda dua kali lipat.
Angka total tonase 6.500 ton sampah perhari itu pun sangat layak diaudit. Karenanya sebagaimana komentar Boy Sadikin, anggota DPRD, juga ketua DPD PDIP DKI, agar pengelolaan sampah ini diaudit, sudah sepantasnya dan kudu dilakukan.
Selain hal di atas, kepada kawan-kawan media pekan lalu sambil berseloroh saya mengatakan: Jika saya diminta mengelola kebersihan dan taman di lingkungan Monumen Nasional (Monas) saat ini, maka buah-buah kelapa tua coklat bergelayutan di beberapa rumpun pohon kelapa di sana, akan saya sepuh emas. Agar selanggam dan seirama dengan emas yang ada di puncak Monas. Mengingat anggaran yang disediakan Pemda untuk kebersihan Monas mencapai Rp 50 miliar setahun. Angka Rp 50 miliar ini setara untuk mengurus di 5 wilayah anggarannya tersedia di Sudin, total Rp 250 miliar setahun.
Sementara anggaran lebih Rp 1 triliun di Kepala Dinas Kebersihan, juga layak mendapatkan audit yang transparan. Apalagi di media pekan lalu, Unu Nurdin, Kepala Dinas Kebersihan, seperti di Poskota, 30 Juni 2013 kemarin, mengklaim pembelaan terhadap perusahaan operator di tempat pengolahan akhir. Ia mengatakan,” Tidak ada masalah dengan operator dan pengelolaan 6.500 ton sampah tak masalah.”
Bila tonase sampah itu saja terindikasi tajam sebuah angka penggelembungan volume, belum indikasi markup biaya, kalimat Unu menjadi tanda tanya. Lebih menjadi tanda tanya lagi mengapa sosok yang seharusnya sudah pensiun menjadi Kepala Dinas Kebersihan, justru dilantik di saat persis di hari pensiunnya? Adakah kekuatan kartel sampah demikian sakti di DKI Jakarta? Kendati pun Gubernur Jokowi sudah begitu transparan? Entahlah.
Yang jelas Paparan M Taufik di atas dapat menjawab kenyataan yang ada. Apalagi jika kerendahan hati verifikasi media nyata. Maka angka-angka, disampaikan Taufik, akan lebih bermanfaat bagi menciptakan lapangan kerja baru.
Sehingga bisa mengangkat nasib dan kehidupan pengangkut sampah seperti Imam Syafii. Kendati tak sehebat Ramirez di Inggris, paling tidak bisa membuat mereka manusiawi. Jika hal itu dilakukan, artinya Pemda DKI Jakarta tidak memperkaya juragan sampah yang hanya beberapa gelintir orang, namun mereka labih acap bermain golf, termasuk mara ber-golf ke Pebble Beach, yang telah lima kali menjadi host US Open itu.
(kompasiana.com)
oleh admin | Feb 8, 2015 | Berita
Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) terus mendorong upaya penyelesaian sengketa lahan yang masih marak terjadi di berbagai daerah. Salah satu terobosan kementerian itu adalah dengan mengeluarkan sertifikat tanah (hak komunal) kepada kelompok masyarakat adat yang sudah puluhan tahun mendiami suatu wilayah, baik itu wilayah yang berada di dalam kawasan hutan lindung maupun hutan produksi.
“Pemberian hak komunal ini untuk menghindari sengketa antara masyarakat adat dengan perusahaan pengelola hutan termasuk dengan negara,” kata Menteri ATR/Kepala BPN Ferry Mursyidan Baldan dalam keterangan tertulisnya kepada detikcom, Sabtu (31/1/2015) malam.
Dia menambahkan, pemberian hak komunal kepada masyarakat adat memecah kebuntuan krusial yang ada selama ini. “Mereka tinggal setiap hari dan hidup selama puluhan tahun di sebuah kawasan, namun tiba-tiba keluar surat keputusan atau peraturan pemerintah yang menyebut kawasan mereka masuk ke dalam hutan lindung atau hutan produksi. Kondisi inilah yang pada akhirnya menjadi masalah krusial,” papar Ferry.
Ferry menekankan, kebijakan pemerintah tidak boleh menyusahkan masyarakat. “Tidak bisa kita biarkan masyarakat berlama-lama mempertanyakan hak dan keabsahan lahan tempat tinggal mereka,” tandasnya.
Lebih lanjut Ferry mengatakan, pihaknya telah meminta para kepala daerah dan jajaran kementeriannya di sejumlah daerah untuk mendata kelompok masyarakat adat yang berhak menerima hak komunal.
Dia mengungkapkan, Jumat (30/1) lalu dirinya telah mengeluarkan 168 sertifikat hak komunal untuk masyarakat adat di Kalimantan Tengah agar tidak terjadi lagi perselisihan dengan pihak lain.
“Ketika kita mau sama-sama melihat dengan kacamata yang sama, kita bisa menemukan jalan keluar dari polemik hak atas tanah,” tutup Ferry.
Sumber: Menteri Agraria Keluarkan Hak Komunal untuk Masyarakat Adat.
oleh admin | Feb 7, 2015 | Metropolitan
Jakarta, BINA BANGUN BANGSA – Bahrullah Akbar, tokoh betawi meminta seluruh tokoh dan pimpinan Ormas Betawi berperan aktif dalam pembangunan kota Jakarta.
“Jangan kite cuma jadi penonton dan teriak-teriak dari luar. Kita harus jadi pemain yang ikut menentukan arah kemajuan ibu kota,” tukasnya serius .
Dijelaskan Bahrullah, seruan tersebut dikumandangkan karena partisipasi pembangunan harus dilakukan dengan bersinergi dengan pemerintahan yang ada dan mengikuti aturan serta tata tertib yang berlaku, bukan sendiri-sendiri.
“Pimpinan dan anggota Ormas Betawi harus paham dengan Undang-Undang, khususnya Undang-Undang Keormasan. Harus tahu peran, fungsi serta mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh ormas,” paparnya.
Untuk itu, lanjut Bahrullah, diskusi yang konstruktif harus banyak dilakukan anak Betawi. Agar membuka paradigma pemikiran yang lebih maju.
“Kite, kaum Betawi harus lebih intensif mendiskusikan langkah ke depan yang lebih strategis untuk meningkatkan peran kaum Betawi di Jakarta,” tandasnya.
Sementara itu, tokoh Bamus Betawi Zainuddin MH (Oding) menegaskan pentingnya Betawi menyatukan potensi yang dimiliki. “Kita harus bersatu mengedepankan ukhuwah Betawiah dan meninggalkan perbedaan, apalagi saling curiga diantara kaum Betawi,” tandasnya.
Tantangan besar dalam meningkatkan peran kaum Betawi sebagai tuan rumah di Ibukota Negara ini, hanya bisa dijawab dengan saling bekerjasama.”Ini penting agar kaum Betawi benar-benar punya peran strategis mewarnai kebijakan pemerintah DKI Jakarta”, ujarnya. (Ris)
oleh admin | Feb 1, 2015 | Berita
Jakarta – Anggota Komisi VI Fraksi PKS, Tifatul Sembiring mengatakan beberapa proposal pengajuan RAPBN-P yang diajukan oleh Kementerian BUMN tak jelas. Sementara anggaran yang harus dikucurkan senilai Rp75 Triliun.
Menurut Tifatul, proposal yang tidak jelas itu senilai Rp 47 triliun. Dengan demikian, ia bersama anggota Komisi VI di DPR akan mengkritisi pengucuran dana pada BUMN.
“Harus dikritisi untuk BUMN ini ada Rp 47 triliun diajukan oleh menteri BUMN, sedang kritsi karena banyak proposal yang tidak layak,” kata Politikus PKS di Jakarta, Sabtu (31/1/2015).
Namun demikian, mantan Menteri Komunikasi dan Informatika ini tidak merinci ada berapa BUMN yang mengajukan anggaran tak jelas. Yang pasti, kata dia, proposal yang diajukan tersebut tidak layak. “Persoalannya tidak punya aset,” ujar Tifatul.
Selain itu, ada beberapa BUMN yang dinilai sudah tidak sehat. Artinya tak perlu upaya penyelamatan. Namun, dalam proposal yang diajukan, Menteri BUMN Rini Soemarno tetap kekeh minta diberikan anggaran. Alasannya untuk menyelamatkan BUMN tersebut.
“Kalau dia mau tewas ngapain kita bantu. Ada yang layak dan tidak layak, paling tidak secara track record mereka negatif sudah lima tahun ini menurun, laba ruginya sudah negatif. Tapi dia menggambarkan dana bila disuntik berapa triliun mereka akan naik lagi 2015-2019 dengan tajam lagi. Ini kan engga logis juga, ini karena pengalamannya buruk tentu tidak ada harapan ke depan,” jelas dia.
Menurut dia, BUMN yang seperti itu harus ditutup. “Saya contohkan ya, kapalnya sudah rusak semua atau yang lain sudah dijual gitu, nah kemudian dia minta pembelian kapal baru. Saya minta juga temen-temen di komisi VI jangan membiarkan sesuatu yang merugikan negara jelas itu diterima juga,” tandasnya.[ris]
Sumber: DPR: APBN-P yang Diajukan Pemerintah tak Jelas – www.inilah.com.
Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) terus mendorong upaya penyelesaian sengketa lahan yang masih marak terjadi di berbagai daerah. Salah satu terobosan kementerian itu adalah dengan mengeluarkan sertifikat tanah (hak komunal) kepada kelompok masyarakat adat yang sudah puluhan tahun mendiami suatu wilayah, baik itu wilayah yang berada di dalam kawasan hutan lindung maupun hutan produksi.
Jakarta – Anggota Komisi VI Fraksi PKS, Tifatul Sembiring mengatakan beberapa proposal pengajuan RAPBN-P yang diajukan oleh Kementerian BUMN tak jelas. Sementara anggaran yang harus dikucurkan senilai Rp75 Triliun.