Jakarta, BINA BANGUN BANGSA – Membaca berita dari hasil reportase Andi, Haluan Kepri.com (90 Menit Bersama Harry Azhar Azis di Gedung BPK RI-Red) , membuat Portal Infokom ingin memberikan tanggapan dan pandangannya, terkait dengan pernyataan Harry Azhar Azis sebagai Ketua BPK RI yang baru (dilantik pada 28 Oktober 2014 lalu), yang menurut Portal sangat bernilai dan penting untuk terus selalu digemakan ke publik.
Kalau membaca ulasan Andi, memperlihatkan sosok DR. H. Harry Azhar Aziz, MA, yang sangat familiar dan bersahaja, dan selalu penuh semangat dalam menjalankan kehidupannya, serta selalu menjaga silaturrahim (kekerabatan-Red) siapun terutama pada kawannya.
Sebagai Ketua BPK RI, Harry Azhar Aziz dituntut integritas dan tanggung jawabnya, mengingat BPK sebagai Badan Pemeriksa Keuangan adalah lembaga tinggi negara yang memiliki tugas penting dalam tata kelola keuangan negara (milik rakyat-Red).
Maka setiap yang berkaitan dengan penggunaan uang negara tidak boleh luput dari pemeriksaan dan pengawasan sebagai bentuk pengendalian dari BPK RI, yang sesuai dengan UUD bersifat bebas dan mandiri (independen-Red).
Dan apabila membaca visi dan misi BPK RI, memang sudah seharusnya BPK RI menjadi lembaga negara yang kredibel dengan selalu menjunjung tinggi nilai-nilai dasar dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan transparan.
Sehingga mantan Anggota DPR RI (2009-2014) ini pun tegas mengingatkan agar setiap pimpinan di negeri ini, harus selalu patuh dan taat dalam pengelolaan keuangan negara.
“Sederhana saja sebenarnya mengelola keuangan negara itu. Kalau APBD memerintahkan beli permen merek Lolipop tapi dibeli permen karet, itu sudah melanggar, sekalipun harganya sama,” kata Harry memberi contoh.
Ketua BPK, secara implisit menegaskan bahwa tugas utama BPK RI adalah sebagai Auditor Negara. Tapi ternyata Harry pun mengatakan, bahwa hasil audit BPK tidak melulu berdasarkan (berbasis-Red) laporan keuangan, melainkan harus (pula-Red) diukur dari keberhasilan menekan kemiskinan dan pengangguran. Karena kesuksesan pelaksanaan pemerintah ukurannya bukan hanya kepatuhan, kepatutan dan kewajaran dari sisi akuntansi, namun adalah kesejahteraan.
Percuma jika hasil audit keuangan di suatu daerah wajar tanpa pengecualian (WTP) tapi rakyatnya miskin dan pengangguran meningkat,” tutur Harry
(Maka) Harry menegaskan lanjut, (bahwa) BPK itu bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara berdasarkan undang-undang tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara yang hasil pemeriksaannya diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya untuk ditindaklanjuti. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lama 1 bulan sejak diketahui adanya unsur pidana tersebut untuk dijadikan dasar penyidikan oleh pejabat penyidik yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
“Kalau terbukti ada temuan kerugian negara, maka selanjutnya tugas Kejaksaan dan KPK,” kata Harry lagi.
Sehingga menurut Portal, bahwa pernyataan Ketua BPK RI yang satu ini, adalah sosok pemimpin yang memiliki integritas tinggi dan sangat peduli terhadap kemakmuran dan kesejahteraan bagi bangsa ini. Dan ini merupakan hal penting dan bagus sekali untuk menjadi contoh tauladan, dan perhatian khusus bagi pimpinan lainnya dalam pemerintahan di negeri ini, yang kebanyakan sudah lupa terhadap tugas dan tanggung jawabnya sebagai abdi negara yang seharusnya melayani dan mengedepankan kepentingan bangsa, dari pada kepentingan pribadi dan maupun politik praktis.(***)
Jakarta, BINA BANGUN BANGSA – Ibu Pertiwi Indonesia Raya kembali berduka kehilangan putera terbaiknya. Mayjen TNI (Purn) Johny Wahab wafat pada Senin (2/7/2012) pukul 5.30 WIB, karena sakit.
Mayjen Johny Wahab lulusan AKABRI 1974 adalah mantan Korsahli KSAD.
Almarhum dikenal sebagai pribadi yang jujur dan tegas serta punya kemauan keras dalam menggapai cita-citanya.
Jenazah disemayamkan di kediamannya di Jalan Dempo, Menteng, Jakarta Pusat.
Upacara persemayaman dilakukan dengan cara militer, dipimpin Aspam KSAD Mayjen TNI Eko Wiratmoko, di depan Masjid Matraman usai salat jenazah.
Kami atas nama Keluarga Besar BINA BANGUN BANGSA selaku Organisasi dibawah pembinaan Beliau adalah sangat terpukul dan berduka yang mendalam karena kepergian sosok yang cinta rakyat, bangsa dan negaranya agar menjadi Bangsa Indonesia yang Adil dan makmur sesuai cita-cita Indonesia Merdeka.
Mohon do’a dari segenap Anak Bangsa Indonesia kehadirat Allah SWT agar Almarhum wafat husnul khotimah dan diampuni segala dosa dan khilafnya serta ditempatkan terang dan mulia dalam jannahNya…Aamiin Ya Robbal Aalamiin.(***)
Jakarta, BINA BANGUN BANGSA – Gubernur Sulawesi Tengah, Drs. H. Longki Djanggola, M.Si menunjuk Ketua Umum BINA BANGUN BANGSA, Nur Ridwan untuk menjadi Konsultan Khusus sebagai Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan dan Investasi Daerah Sulawesi Tengah.
Adapun tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Gubernur untuk melakukan kajian dan analisis segala potensi ekonomi daerah yang dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat serta Pendapatan Asli Daerah melalui Program BINA BANGUN BANGSA yaitu 3B (Bina Ekonomi, Bina Sosial dan Bina Budaya), dengan selalu bersinergi dan berkoordinasi dengan Wakil Gubernur, Sekda, Bappeda dan Kepala Dinas/Badan, Perangkat Daerah di Pemprov Sulawesi Tengah.
Selain itu juga Nur Ridwan diharapkan dapat mendatangkan investasi dari dalam negeri maupun luar negeri, untuk dapat menjual dan memasarkan serta mengembangkan potensi produk unggulan daerah dan komoditas ekspor dari Sulawesi Tengah, yang terkenal dengan potensi kelapa, coklat, jagung, cengkeh, dan ketela serta komoditas lainnya, termasuk potensi kandungan minerba, emas dan nickel serta lainnya.(RED)
Palu, BINA BANGUN BANGSA – Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat kota Palu serta Pendapatan Asli Daerah Kota Palu, Walikota Palu, H. Rusdy Mastura mengembangkan Kawasan Industri Palu (KIP) yang dialokasikan sekitar 1500 ha yang berada di kecamatan Tavaeli.
Dan untuk sosialisasi dan percepatan pembangunan Kawasan Industri Palu tersebut, Walikota, H. Rusdy Mastura melalui Sekda Kota Palu, Aminuddin Atjo mengundang Ketua Umum BINA BANGUN BANGSA, Nur Ridwan datang ke Palu untuk Kerja Sama/MOU terkait program percepatan pembangunan dan peningkatan investasi di Kota Palu, yaitu khususnya pengembangan Kawasan Industri Palu (KIP) dengan mendatangkan investor yang ingin berbisnis dan mendirikan pabriknya di Kawasan Industri Palu tersebut, sekaligus mendorong agar kawasan tersebut mendapat perhatian Pemerintah Pusat sehingga dapat ditingkatkan statusnya oleh Pemerintah Pusat menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kota Palu, di Sulawesi Tengah.
Adapun Masterplan Kawasan Industri Palu sudah siap untuk dipasarkan, maka perlu percepatan dalam realisasinya, dan masih terbuka luas kerja sama untuk pengembangannya.(RED)
Jakarta, BINA BANGUN BANGSA – Selamat dan Sukses untuk Dr. H. Syamsul Arif Rivai, M.S. yang dilantik menjadi Penjabat Gubernur Papua di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (25/7/2011).
Syamsul Arief Rivai adalah Dirjen Bina Pembangunan Daerah di Kementerian Dalam Negeri. Beliau juga pernah menjabat sebagai Penjabat Gubernur Sulawesi Barat (2005—2006). Pelantikannya berdasarkan Keppres 47/P/2011 tertanggal 22 Juli 2011, dan dilakukan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi di Sasana Bakti Praja, Kemdagri, Jakarta, yang bertugas sampai ada keputusan definitif Gubernur Papua hasil pilkada lalu.
Pria kelahiran Sulawesi Selatan tanggal 28 Januari 1952 ini juga merupakan Dewan Penasihat BINA BANGUN BANGSA.(***)
Jakarta, BINA BANGUN BANGSA – Mayor Jenderal TNI (Purn.) Drs. Achmad Tanribali Lamo, S.H. (lahir 15 November 1952) adalah mantan perwira tinggi militer TNI Angkatan Darat dan birokrat yang menjabat sebagai Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Tanribali merupakan anak dari mantan Gubernur Sulawesi Selatan Achmad Lamo.
Tanribali lahir pada tanggal 15 November 1952 di Kabupaten Bone. Ayahnya, Achmad Lamo, adalah Gubernur Sulawesi Selatan selama dua periode dan mantan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Ia memulai pendidikannya di Sekolah Rakyat (setara sekolah dasar) pada tahun 1958 dan selesai pada tahun 1964. Ia kemudian bersekolah di sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas di Makassar, dan selesai pada tahun 1970.
Tanribali masuk Angkatan Bersenjata Republik Indonesia pada tahun 1970, empat tahun setelah ayahnya menjadi gubernur. Ia lulus dari akademi dengan pangkat letnan dua pada 16 Desember 1974.
Setelah beberapa bulan menjadi staf ahli Menteri Dalam Negeri, Tanribali menjabat sebagai Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik pada 31 Desember 2008, dilantik untuk jabatan yang sama kedua kalinya pada 17 September 2010. Dan menjadi Dewan Penasihat BINA BANGUN BANGSA sejak 8 Juli tahun 2011.(***)
