Jakarta, BINA BANGUN BANGSA – Kopi adalah jenis produk yang bisa menjadi minuman seduh yang sudah ada sejak zaman dahulu. Nusantara, Indonesia terkenal dengan produk kopi terbaik dunia, yang sudah berhasil banyak di ekspor ke berbagai negara.
Dulu, kopi hanya minuman untuk para orang tua, tapi kini sudah menjadi minuman gaya anak muda yang semakin menjadi trend dan favorit, yang bisa dilihat dari semakin banyaknya bermunculan kafe-kafe kopi tempat nongkrong dan gaulnya anak muda ketemuan dan ngobrol sambil ngopi.
Prima Al-Ihsan, Pemuda Remaja Masjid Al-Ihsan melihat fenomena ini sebagai peluang dalam pemberdayaan ekonomi ummat yang sangat menjanjikan. Berangkat dari niat dan kerja sama dengan Ralf Coffee, distributor Biji Kopi Nusantara, dan dibantu oleh Bank Infaq dan RTDI, maka pengurus Masjid Al-Ihsan, Muhammad Nachrowi, berinisiatif membuka kafe kedai kopi “KOBAR” di halaman Masjid Al-Ihsan, jalan H. Abu, Kemang, Jakarta Selatan.
Dengan bermodal 15 juta, Owenk, panggilannya Nachrowi, sudah bisa membuka kedai kopi Kobar, yang dibuka langsung oleh Sandiaga Uno, 28 April 2019 lalu.
Harapan Owenk, semoga Kedai Kopi “Kobar” ini bisa menjadi salah satu program kongkrit peluang wirausaha kreatif bagi generasi muda Indonesia, dan juga dalam pengentasan pengangguran yang saat ini masih menjadi masalah bagi para lulusan dan tenaga kerja saat ini. (Adm)
Jakarta, BINA BANGUN BANGSA – Dalam rangka menumbuhkan wirausaha pemula dan mendukung penciptaan lapangan pekerjaan dan penanggulangan kemiskinan, Kementerian Koperasi dan UKM menyelenggarakan bantuan berupa hibah kepada 2.500 wirausaha pemula (WP) skala mikro.
Persyaratan mengikuti bantuan pemerintah:
individu yang memiliki rintisan usaha yang diprioritaskan usaha di bidang produksi yang mempunyai potensi untuk dikembangkan dan usahanya telah berjalan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun;
belum pernah menerima bantuan dana yang sejenis dari Kementerian Koperasi dan UKM;
Usia paling max 45 tahun;
Pendidikan paling rendah SLTP;
memiliki KTP yang masih berlaku;
memiliki IUMK / SKDU atau Sertifikat Register UMKM dari Kementerian Koperasi dan UKM RI
memiliki NPWP;
memiliki Sertifikat Pembekalan Kewirausahaan paling lama 2 (dua) tahun yang dikeluarkan oleh Deputi SDM dan/atau Deputi Bidang Pembiayaan dan/atau Perangkat Daerah Provinsi/DI dan/atau Kabupaten/Kota yang membidangi Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
memiliki proposal pengembangan usaha paling sedikit memuat identitas pengusul, informasi usaha, perhitungan laba/rugi, rencana penggunaan dana dan foto-foto aktivitas usaha;
memiliki rekening tabungan yang masih aktif; dan
tidak berstatus sebagai PNS / TNI / Polri.
Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah:
Deputi menetapkan keputusan tentang Peserta Bantuan Pemerintah bagi Wirausaha Pemula;
Penetapan Keputusan Deputi paling sedikit memuat nama, alamat sesuai KTP, alamat usaha, nomor rekening, NPWP dan nilai bantuan yang diberikan;
Atas dasar Keputusan Deputi, PPK menetapkan keputusan tentang Penerima Bantuan Pemerintah bagi Wirausaha Pemula, yang paling sedikit memuat nama, alamat sesuai KTP, alamat usaha, nomor rekening, NPWP dan nilai bantuan yang diberikan;
Apabila dipandang perlu berdasarkan pertimbangan khusus dan/atau pertimbangan teknis dari Perangkat Daerah Provinsi/DI, dan/atau Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Deputi berwenang membatalkan dan mengalihkan kepada penerima Bantuan Pemerintah; dan
Pembatalan penerima Bantuan Pemerintah dilakukan apabila diketahui penerima bantuan mengundurkan diri atau memberikan data atau informasi yang tidak sesuai atau berhalangan tetap dan/atau pertimbangan lainnya.
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi:
Dilaksanakan setiap semester selama 2 (dua) tahun sejak diterimanya bantuan, berdasarkan pembagian tugas sebagai berikut: .
Penerima Bantuan Pemerintah bagi Wirausaha Pemula melaporkan pemanfaatan dana Bantuan Pemerintah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah uang diterima, kepada Perangkat Daerah kabupaten/kota/ provinsi/DI dengan tembusan Deputi dan selanjutnya melaporkan perkembangannya tiap semester selama 2 (dua) tahun
Pelaporan dapat disampaikan secara langsung yang ditujukan kepada Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Provinsi/DI dan Deputi.
Perangkat Daerah Kabupaten/Kota melaporkan hasil pembinaan dan perkembangan Wirausaha Pemula setiap Semester selama 2 (dua) tahun kepada Perangkat Daerah Provinsi/DI dengan tembusan Deputi.
Perangkat Daerah Provinsi/DI melaporkan pelaksanaan program perkembangan Wirausaha Pemula kepada Deputi; dan
Deputi melaporkan penyelenggaraan Bantuan Pemerintah bagi Wirausaha Pemula kepada Menteri.
Maka sehubungan dengan hal itu, bagi pelaku UMKM-BINA BANGUN BANGSA yang ingin mendapatkan bantuan tersebut, dapat mengajukannya dengan klik tombol “Form Permohonan” di bawah ini :
Pangandaran, BINA BANGUN BANGSA – Sebuah koperasi di Pangandaran mencatatkan kinerja bisnis yang membanggakan. Mengolah sabut kelapa untuk pasar ekspor, koperasi ini mencatatkan omzet miliaran rupiah setiap bulan.
Koperasi Produsen Mitra Kelapa (KPMK), nama diri lembaga tersebut, sejak 2014 dirintis 11 pemuda di Desa Cintrakarya, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Tak butuh waktu lama, usaha kolektif ini berkembang menjadi perusahaan yang mempekerjakan ratusan orang.
“Omzet kita terakhir Rp 1,5 miliar per bulan. Anggota koperasi 42 orang. Pegawai di unit usaha 120 orang,” ujar Yohan Wijaya, ketua KPMK, dijumpai di pabrik olah sabut kelapa, Senin (14/1/2019).
Yohan menjelaskan KPMK saat ini memiliki empat produk utama dari kelapa, yakni tepung, arang, serat dan cocopeat. Tepung dan arang, dia menjelaskan, diperuntukkan bagi pasar Nasional, sementara serat dan cocopeat, Yohan menambahkan, dikirim ke luar negeri.
“Serat atau fiber ini untuk jok mobil, sofa, kasur, tali, ini dikirim ke Tiongkok. Kalau cocopeat untuk media tanam, kita kirim ke Jepang,” ujar pria kelahiran 1982 ini.
Pencapaian bisnis KPMK ini mengundang apresiasi banyak pihak. Terakhir, melalui fasilitasi Kementerian Koperasi dan UMKM, KPMK menerima hibah lebih kurang Rp 500 juta dari lembaga pertanian asal Belanda, Agriterra.
Hibah tersebut, Yohan mengungkapkan, hanya untuk biaya penyusunan rencana bisnis (business plan) untuk pengembangan usaha KPMK.
“Kami sedang merancang pabrik terpadu, output-nya tujuh jenis produk turunan dari kelapa. Teknisnya, koperasi nanti mendirikan PT. Investasinya di kisaran Rp 200 miliar,” ujar lulusan Teknik Kimia Institut Teknologi Nasional (Itenas) Bandung ini.
Bisnis kelapa, menurut Yohan, berpotensi besar di Kabupaten Pangandaran. Ia menggambarkan, saat ini luas perkebunan kelapa di Pangandaran mencapai 33.400 hektare. Dari luas tersebut, ia merinci, hanya 21 ribu hektare yang memproduksi kelapa, sedangkan sisanya disadap atau dideres untuk bahan gula.
“Kapastitas produksi perkebunan kita 800 ribu butir per hari. Kita saat ini baru mengolah 6 ribu butir per hari, sisanya sebagian besar dijual ke kota,” tutur Yohan.
Berkaca dari tujuan utama pendirian usaha tersebut, Yohan merasa pencapaian yang sudah diraih KPMK sudah melebihi ekspektasi. “Dulu cita-cita kami tuh cuma sederhana, hanya ingin harga jual kelapa stabil, untuk membantu orangtua-orangtua kami,” kata Yohan.
Kini, dia menuturkan, sangat banyak pemilik kebun kelapa yang ingin bergabung dengan koperasi yang mereka rintis karena KPMK membeli kelapa dengan harga yang jauh lebih mahal. “Kalau di pasaran sekarang harganya Rp 1.000, kita beli Rp 1.600. Kan kita enggak ada limbah, jadi bisa lebih mahal,” ujar Yohan.(detik)
Jakarta, BINA BANGUN BANGSA – Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional BINA BANGUN BANGSA, Nur Ridwan hadir dalam rapat pembahasan kemitraan usaha koperasi dan UKM, di kantor Kementerian Koperasi dan UKM RI, 16 Juli 2018.
Rapat yang diprakarsai oleh Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha, yang wakili oleh ibu Yoseva didampingi pak Abdul Latif dan Ibu Ratih, dari Asdep Penguatan dan Pengembangan Usaha, Kementerian Koperasi dan UKM RI.
Hadir juga dalam rapat ini di antaranya Koperasi Jawara (Jaringan Warung Rakyat), Koperasi 212, Koperasi OKOCE, Koperasi Warteg Nusantara, Warung Bisnis KUMKM, Bina UMKM & PKL (Pedagang Kaki Lima) DKI Jakarta, dan DEKOPIN, serta Mas Sujatmiko, tokoh nasional pergerakan Koperasi dan UMKM Indonesia.
Kemenkop UKM mencoba memfasilitasi untuk bangun sinergitas antar pelaku UMKM dan PKL nasional dengan produsen dan/atau perusahaan swasta seperti dengan PT Kenza Lestari Indonesia dan SolaMart dan perusahaan lainnya, untuk bisa saling bekerja sama dalam bidang pemasaran atau penjualan dengan jaringan koperasi dan ukm serta PKL nasional. (RED)
Jakarta, Presidium Relawan Agus-Sylvi for Anies-Sandi melakukan rapat pleno yang ke-3 pasca penetapan keputusan KPU DKI tentang Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta Terpilih periode 2017-2022, Anies R. Baswedan dan Sandiaga S. Uno.
Dalam rapat pleno yang diadakan di daerah kawasan Menteng, Jakarta Pusat tanggal 28 Mei 2017 itu membahas dan memutuskan 3 hal penting yaitu : 1. Konsolidasi dan Re-Struktur Organisasi Presidium Relawan Agus-Sylvi for Anies-Sandi pasca penetapan KPU DKI tentang Kemenangan Anies-Sandi; 2. Menyusun AD/ART, Rencana Strategis / Program Kerja selanjutnya dalam mengawal Anies-Sandi sebagai Gubernur dan Wagub DKI Jakarta periode 2017-2022; 3. Membentuk dan menetapkan panitia acara Buka Puasa Bersama sekaligus tasyakuran atas kemenangan Anies-Sandi.
Rapat dihadiri oleh seluruh anggota presidium yang terdiri dari berbagai ormas dan lsm serta komunitas masyarakat lainnya, dan diakhiri dengan acara buka puasa bersama.
Prof. Dr. Bahrullah Akbar, MBA, CIPM, CSFA, CPA (lahir 23 Maret 1959) adalah Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) tahun 2011-2017 dan Wakil Ketua BPK-RI tahun 2017-2021. Selain itu, Ia juga menjabat sebagai Lektor Kepala IPDN Kementrian Dalam Negeri.
Ia mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi (Akuntasi) dari STIE Dr. Moechtar Talib pada tahun 2010 dan Ia berhasil menyelesaikan gelar Doktor Ilmu Pemerintahan di Universitas Padjadjaran, Bandung pada tahun 2013. Sebelumnya, pada tahun 2000 Ia juga mengenyam pendidikan di University of Leicester, Post Graduate in Public Sector Management, England.
Berbagai macam Diklat sudah diikutinya sejak tahun 1985 hingga 2010. Tidak jarang Bahrullah Akbar juga melakukan kunjungan ceramah ke luar negeri. Seperti pada tahun 2014, Ia menjadi pembicara “Performance Measurement and Banking Management” di University of Leicester, Inggris.
Bahrullah Akbar yang juga merupakan Dewan Kehormatan BINA BANGUN BANGSA, sudah banyak melahirkan tidak kurang dari 30 tulisan yang sudah Ia keluarkan, mulai dari makalah hingga buku. Selain itu, 9 penghargaan sudah Bahrullah Akbar terima sejak tahun 1983 hingga 2014.
Perjalanan Karier
Anggota VI BPK RI, Oktober 2016 s.d. April 2017
Anggota VI BPK RI, Oktober 2014 s.d. September 2016
Anggota VII BPK RI, November 2011 s.d Oktober 2014
Guru Besar IPDN Kementerian Dalam Negeri (2015 s/d sekarang)
Lektor Kepala IPDN Kementerian Dalam Negeri (2011 s/d sekarang)
Staf Ahli Kabupaten Lingga, Propinsi Kepulauan Riau (2007 – 2011)
Staf Ditjen Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri (2005 – 2007)
Staf Khusus Setjen Kementerian Dalam Negeri (2003 – 2004)
Widyaiswara BPK RI (1996 – 2004)
Auditor BPK RI (1985 – 1996)
Guru SMA (1983 – 1985)
Karya Ilmiah, Tulisan dan Buku
“BOT dan Kerugian Negara” Majalah Pemeriksa (1994)
“Performance Audit” Majalah Pemeriksa (1995)
“Audit Social” Makalah ASOSAI (1996)
“Akuntabilitas Daerah: Tinjauan Pemikiran Pelaksanaannya dalam rangka Otonomi Daerah”, Jurnal dan Keuangan Sektor Publik, Vol 01. No. 01, September 2000 (2000)
Buku I sd. V “Pengelolaan Keuangan Daerah” (2001)
Buku “Fungsi Manajemen Keuangan”(2002)
Buku “Akuntansi pemerintahan”(2013)
Buku “BUMN dan kesejahteraan rakyat”(2015)
Penghargaan
Penataran P4 Tingkat Pusat (1983)
Wing Terjun Payung Brimob Polri (1983)
Penghargaan British Red Cross (1992)
Penghargaan dari BPK Jepang (1996)
Penghargaan Donor Darah PMI (1997)
Satyalancana Karya Satya X dan XX (Tahun 2000 dan 2009)
Satyalancana Murda Sarwa Labda Menwa Jayakarata II, IV, dan VI (2007)
Jakarta, BINA BANGUN BANGSA – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Putro Sandjojo, meminta seluruh Bupati agar menentukan produk unggulan desa. Hal tersebut diungkapkan mengingat 82 persen masyarakat desa hidup di sektor pertanian.
“Jadi segera tentukan fokusnya mau apa, sehingga bisa dikoordinasikan ke 19 Kementerian/Lembaga untuk desa-desa Bapak Ibu sekalian,” ujarnya pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan Pelaksanaan Program Prioritas Pembangunan Desa Tahun 2017 di Jakarta, Kamis (2/3).
Selain itu, Menteri Eko juga meminta para Bupati agar membuat payung hukum, agar desa berbasis pertanian dapat menggunakan dana desa untuk membangun embung. Bagi desa yang belum memasukkan embung dalam APBDes dapat membuat APBDes perubahan. Menteri Eko menambahkan, pemerintah desa dapat mengalokasikan Rp 200-500 juta untuk membangun embung.
“Kenapa tidak saya bikinkan (peraturan) secara nasional, karena tidak semua desa membutuhkan embung. Nanti bagi embung yang sudah jadi, Menteri Pertanian akan berikan pompa. Oleh karena itu, Bupati buat peraturan bupati agar desa bisa membuat APBDes perubahan,” terangnya.
Mendes PDTT mengatakan, dana desa yang telah berjalan sejak tahun 2015 sebesar Rp20,8 triliun dan Rp 46,9 triliun pada 2016 lalu telah memberikan efek pembangunan cukup signifikan. Tercatat, dana desa telah membangun jalan desa sepanjang 66.179 Kilometer, 65.573 unit drainase, 37.962 unit penahan tanah, 36.951 unit MCK, 16.069 unit instalansi air bersih, 12.540 unit irigasi sawah, 13.988 unit sumur desa, 11.221 unit PAUD, 3.100 unit Polindes, 1.810 pasar desa, 1.366 unit tambatan perahu, 686 unit embung, dan 511.484 meter jembatan desa.
“Ini adalah yang pertama di Indonesia dan terbukti hasil pembangunannya. Saya juga ingatkan bahwa dana yang turun ke desa tidak hanya bersumber dari dana desa saja. Tapia ada Alokasi Dana Desa (ADD) dari pemerintah daerah yang jumlahnya tergantung daerah masing-masing. Secara keseluruhan, ada anggaran sebesar Rp560 Triliun dari 19 Kementerian/ Lembaga yang diarahkan ke desa. Seperti Kementerian pertanian, fokusnya pasti di desa,” ujarnya.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Michael Wattimena mengakui, bahwa masyarakat saat ini telah merasakan dana desa yang merupakan amanat dari Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dirinya berharap, empat program prioritas Kemendes PDTT yakni Produk Unggulan Desa (Prudes)/ Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pembangunan embung desa, dan pembangunan sarana olahraga desa dapat diimplementasikan dengan baik. Karena dana desa sendiri, akan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya.
“Yang terpenting adalah pertangunggjawabannya. Karena kami tahu bahwa sampai tahun 2019 mendatang, dana desa hampir kira-kira Rp1 miliar sampai dengan Rp1,4 miliar tergantung keuangan negara,” ujarnya.
Ia juga mengatakan UU tentang Desa sejak disusun telah memiliki dukungan dari semua fraksi DPR RI tahun 2009-2014. Menurutnya, semua fraksi menganggap bahwa salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan pembangunan harus dimulai dari desa.
“Karena desa adalah pilar kecil dari pembangunan itu sendiri. Kami tidak menghitung panjang dan lebar. Sebelum mengakhiri tahun 2014, kami mengetuk RUU tersebut menjadi UU tersebut. Harapannya, dapat memenuhi kebutuhan pembangunan kita,” ujarnya.
Rakornas ini juga dihadiri Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, Staf Khusus Kantor Staf Kepresidenan Nur Fauzi Rahman, serta jajaran petinggi BUMN, diantaranya BNI, Bank Mandiri, BRI, BTN, dan BULOG. Pertemuan ini sekaligus memperkuat sinergi lintas K/L dan juga dengan sektor swasta dalam pembangunan desa.(Humas/Kemendesa PDTT)
Palu, Bina Bangun Bangsa DPW Kota Palu menggelar dialog peran fungsi pemerintah dan masyarakat sipil di gedung serbaguna Tipo, Palu, (2/3/2017).
Asisten l bidang perekonomian dan pembangunan Pemerintah Kota Palu, lmran Lataha mengatakan dalam sambutannya, bahwa pencapaian kesejahteraan masyarakat dilihat dari perkembangan ekonominya. Hal itu dimulai dengan penguatan peran dan fungsi masyarakat, usaha mikro, menengah sampai usaha skala besar. Salah satunya membangun struktur ekonomi yang kokoh, pemerintah dituntut proaktif menggerakkan seluruh potensi ekonomi yang dimiliki baik sektor jasa, perdagangan dan industri kreatif. (Mercusuar)
Menteri Desa PDTT melakukan dialog dengan Kepala Desa dan kelompok tani di kawasan pertanian terintegrasi UPT Bulu Pountu Jaya, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah.
Jakarta, Presidium Relawan Agus-Sylvi for Anies-Sandi melakukan rapat pleno yang ke-3 pasca penetapan keputusan KPU DKI tentang Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta Terpilih periode 2017-2022, Anies R. Baswedan dan Sandiaga S. Uno.
Palu, Bina Bangun Bangsa DPW Kota Palu menggelar dialog peran fungsi pemerintah dan masyarakat sipil di gedung serbaguna Tipo, Palu, (2/3/2017).
