Revitalisasi Koperasi Wirausaha Pulau 1000 Utara Untuk Meningkatkan Potensi Parekraf Kepulauan Seribu

Kepulauan Seribu, BINA BANGUN BANGSA – Dalam rangka menjawab aspirasi dari para peserta Bimtek Industri Kreatif Tahun 2022 sekaligus meningkatkan peran serta Koperasi untuk turut serta menjadi mitra Sudin Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Sudin Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Kabupaten Kepulauan Seribu, maka Koperasi Konsumen Wirausaha Pulau 1000 Utara mengadakan Rapat Anggota Istimewa dengan agenda penambahan pengurus dan anggota dalam rangka revitalisasi Koperasi. Rapat diadakan di akhir acara Bimtek Industri Kreatif Tahun 2022 yang diselenggarakan 2 hari, tanggal 24 sd 25 Mei 2022, oleh Sudin Parekraf di Ruang Pola Kantor Administrasi Bupati Kepulauan Seribu, (24/05/2022).

Dalam Berita Acara Hasil Rapat Anggota Koperasi tersebut di tetapkan struktur susunan kepengurusan yang terpilih adalah sebagai berikut :

Pembina :
Puji Hastuti

Penasihat :
Farizalludin
Gesty Probowati
M. Nur Ridwan
Indah Erniawati
Valentino H.P. Sitio
Fajar Sidik
Safaat

Pengawas :
Muslih

Pengurus Harian :
Ketua : H. Muntawa

Sekretaris 1 : Sulaeman
Sekretaris 2 : Julian Puput Indriani

Bendahara 1 : Fransiska
Bendahara 2 : Rosalia Dewi

Unit Usaha 1 : Julia Puspa Sari
Unit Usaha 2 : Salim

Rapat disaksikan oleh Ketua Dekopinda 1000 Utara, Dekopinwil DKI Jakarta, Kasi Parekraf Kepulauan Seribu, Ketua Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) Kepulauan Seribu.

Semoga dengan kepengurusan ini Koperasi Wirausaha Pulau 1000 Utara dapat menjadi penggerak Ekonomi Kreatif menjadi Industri Kreatif andalan di Kepulauan Seribu.(RHT)

BINA BANGUN BANGSA Siap Menyukseskan HARKOPNAS ke-75 Tahun 2022

Jakarta, BINA BANGUN BANGSA – Terkait agenda peringatan Hari Koperasi Nasional ke-75 Tahun 2022, Ketua Umum BINA BANGUN BANGSA, Nur Ridwan mengatakan siap untuk ikut serta dalam bagian penyelenggaraan event tahunan itu, dengan menyosialisasikan dan ikut serta dalam menyukseskan kegiatan yang puncak acaranya akan dilaksanakan di Denpasar Bali pada 14-17 Juli 2022.

Apalagi dengan jumlah kader anggota UMKM BINA BANGUN BANGSA yang saat ini sudah nembus 107 ribuan anggotanya di facebook, Nur Ridwan akan mengerakkan minat berkoperasi yang merupakan amanat konstitusi sebagai usaha bersama yang sesuai dengan falsafah Pancasila dan UUD 1945 bagi seluruh anggotanya di BINA BANGUN BANGSA yang tersebar di seluruh Indonesia.

Sebelumnya Dekopin melalui Ketua Panitia Harkopnas 2022, Dayan IP Raranta menyampaikan bahwa tema yang diangkat adalah “Pemulihan Ekonomi Melalui Kedaulatan Pangan dan Energi Bersama Koperasi.” Dengan sub tema khusus seperti: Koperasi Solusi Kelembagaan Kedaulatan Pangan Indonesia; Pengembangan Energi Baru Terbarukan menuju Kedaulatan Energi melalui Pendekatan Koperasi dan Kelompok Masyarakat; Partisipasi Koperasi dan Kelompok Perempuan dalam Isu Pangan dan Energi Baru Terbarukan.

“Jadi ada tiga isu besar yang kami angkat yaitu energi baru terbarukan, pangan dan partisipasi kelompok perempuan,” terang Dayan.

Lanjut Dayan, bahwa acara Hari Koperasi kali ini memilih Bali sebagai tempat acara karena gerakan koperasi ingin memeriahkan Presidensi G-20 serta mendukung acara tersebut yang rencananya akan dilaksanakan November 2022.(***)

Pemerintah Siap Optimalkan Belanja Barang dan Jasa Ke UMKM

Jakarta, BINA BANGUN BANGSA – Pemerintah melalui Menteri Koperasi dan UKM RI, Teten Masduki menegaskan bahwa belanja pemerintah wajib untuk produk dalam negeri dengan pengecualian jika harus impor, dengan ketentuan bahwa Kementerian/Lembaga yang mengusulkan impor harus menyampaikan kebijakan, program, dan langkah pengurangan impor tersebut hingga 2023.

Ada sekitar 400 triliun potensi pembelanjaan atau pembelian produk dalam negeri dan UMKM melalui e-catalog dan toko daring dalam tahun anggaran 2022 ini.

Maka apabila 40-50% belanja Pemerintah Pusat dan Daerah fokus untuk produk dalam negeri dan UMKM maka akan menyumbang peningkatan ekonomi nasional sekitar 1,5%.

“Semoga dengan diprioritaskannya belanja dalam negeri dan UMKM, bisa membuka lebih banyak lapangan pekerjaan dan peningkatan ekonomi pada masyarakat”, harapannya. (Kemenkop UKM RI)

Sektor UMKM Jadi Kunci Pemulihan Ekonomi Dampak Pandemi

Jakarta, BINA BANGUN BANGSA – Sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) menjadi salah satu sektor yang paling terdampak pandemi covid-19. Wabah ini membuat supply dan demand serta rantai pasok terganggu sehingga roda perekonomian di tataran UMKM tersendat. Bahkan menurut OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) setelah September 2020, akan ada separuh UMKM yang ada yang terpaksa harus gulung tikar.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, menjelaskan UMKM selama ini menjadi salah satu penopang ekonomi nasional. Setidaknya terdapat lebih dari 64 juta unit UMKM yang berkontribusi 97 persen terhadap total tenaga kerja dan 60 persen PDB nasional. Jumlah ini menunjukan peran UMKM yang sangat besar bagi perekonomian nasional. Oleh sebab itu jika separuh UMKM gulung tikar maka dikhawatirkan akan berdampak besar bagi perekonomian nasional.

“Berdasarkan data APEC tahun 2018 jumlah UMKM mencapai 97 persen dari total keseluruhan usaha dan berkontribusi 50 persen terhadap tenaga kerja. UMKM juga berkontribusi signifikan GDP mencapai 20 persen – 50 persen,” kata Teten saat menjadi keynote speaker dalam webinar dengan tema Menyiapkan Produk – Produk Indonesia Mendunia yang diselenggarakan oleh PT Jababeka Tbk, Kamis (8/10/2020).

Teten menambahkan meski penuh dengan tantangan, sektor UMKM masih memiliki harapan dan peluang untuk meningkatkan skala bisnisnya. Peluang untuk meningkatkan ekspor masih terbuka lebar apabila pelaku UMKM mau melakukan inovasi produk dan mendesainnya dengan sentuhan teknologi.

Menurutnya, ada tiga sektor yang memiliki peluang besar bagi UMKM untuk dapat meningkatkan ekspornya di tengah pandemi seperti saat ini yaitu produk makanan dan minuman, fashion serta furniture dan kerajinan.

“Memang kontribusi ekspor UMKM hanya mencapai 14 persen sementara usaha besar yang jumlahnya hanya 0,01 persen dapat berkontribusi hingga 86 persen. Angka ini masih jauh dari kontribusi UKM di negara – negara APEC yang berkisar 35 persen,” sambungnya.

Untuk memastikan agar UMKM tetap bertahan memang butuh dukungan bersama lintas sektoral. Pekerjaan bersama ini diakuinya tidak mudah terlebih di saat permintaan dunia mengalami slow down akibat sama-sama terkena wabah Covid-19.

Sebagai contoh bentuk kegiatan atau dukungan kepada UMKM, KemenkopUKM mencetuskan beberapa program seperti Gerakan Belanja di Warung Tetangga. Selain itu dukungan program produksi alat pelindung diri oleh UMKM. 

“Kita juga ada program pasar digital UMKM, melalui program ini potensi belanja yang bisa dimanfaatkan UMKM mencapai Rp35 triliun. Lalu ada juga gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI) dan kita akfif mendorong sektor UMKM go digital,” ulasnya.

Jakarta, 9 Oktober 2020

Humas dan Advokasi Hukum Kementerian Koperasi dan UKM

Medsos Resmi : @KemenkopUKM

MenKop-UKM Akan Beri Bantuan Stimulus Bagi Pelaku UMKM

Jakarta, BINA BANGUN BANGSA – Pemerintah menyiapkan dua skema pemberian stimulus bagi usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang terdampak Covid-19, yakni melalui mekanisme moneter dan bantuan sosial (bansos).

Menteri Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUKM) Teten Masduki mengatakan, stimulus melalui mekanisme moneter diberikan kepada usaha yang masih bisa bertahan.

Sebab, kata Teten, usaha mikro dan ultramikro tidak bisa dibantu dengan skema stimulus ekonomi.

“Kami secara umum ingin sampaikan mitigasi dampak terhadap UMKM itu melalui dua skema, yaitu mekanisme ekonomi terhadap UMKM yang masih bisa bertahan dan mekanisme bansos yang UMKM-nya terutama di sektor mikro dan ultramikro yang tidak bisa lagi berjualan,” ujar Teten dalam konferensi pers di BNPB, Rabu (15/4/2020).

Teten mengatakan, berdasarkan rapat terbatas (ratas) dengan Presiden Joko Widodo, terdapat 6 program utama dalam membantu UMKM yang terdampak. Antara lain terkait relaksasi kredit, cicilan dan bunga selama 6 bulan bagi penerima kredit usaha rakyat (KUR) maupun penerima kredit ultramikro di bawah Rp 10 juta.

Penyalurannya dilakukan melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB), PT Permodalan Nasional Madani (PNM) melalui program unit layanan mikro madani (ULaMM), usaha ultra mikro (UMi) dan membina ekonomi keluarga sejahtera (Mekaar), Bahana Artha Ventura (BAV), hingga Pegadaian. Sementara penerima kredit pengusaha ultramikro di bawah Rp 10 juta, penyalurannya dilakukan melalui koperasi simpan pinjam, Bank Perkreditan rakyat (BPR) termasuk syariah, serta fintech.

“Pemerintah juga memberikan suntikan pembiayaan baru, kredit baru, khususnya untuk ultramikro dengan menggunakan seluruh saluran kredit baik melalui KUR yang akan diperluas lewat berbagai saluran seperti badan layanan umum (BLU) pemerintah, koperasi simpan pinjam, BPR, juga lewat balai usaha mandiri (BMT),” kata Teten.

Adapun beberapa kebijakan lainnya yakni, penghapusan pajak selama enam bulan hingga memberikan stimulus daya beli produk UMKM.

Bagi UMKM ultramikro yang sudah tidak bisa berusaha, kata Teten, pemerintah tengah menyiapkan perluasan bansos, termasuk di dalamnya adalah Kartu Prakerja. Termasuk juga program integrasi pelaksanaan bantuan sosial, kartu sembako murah dengan pelibatan warung-warung tradisional.

“Saya kira beberapa program yang sebelumnya sudah disetujui, bagaimana juga belanja kementerian/lembaga dan UMKM terhadap produk UMKM ini, sudah diinstruksikan Presiden,” kata dia.

Teten mengatakan, wabah Covid-19 memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap UMKM. Pasalnya, 99 persen UMKM berada di level mikro, yang karakter usahanya dikerjakan sendiri atau melibatkan keluarga dan pendapatannya bersifat harian.  “Ini paling terdampak karena pendapatannya bersifat harian,” ucap dia.

Sumber : nasional.kompas.com

Maka sehubungan dengan hal itu, bagi pelaku UMKM-BINA BANGUN BANGSA yang ingin mendapatkan bantuan tersebut, dapat mengajukan permohonannya dengan klik tombol di bawah ini :

Ada yg bisa kami bantu ?...