oleh admin | Mei 30, 2023 | Bimtek Desa
Bimbingan Teknik (Bimtek) Digital Talent sebagai bagian dari implementasi Program Desa Digital bagi Aparatur Desa sesuai arahan Bapak Menteri Desa PDTT Republik Indonesia, Bapak Abdul Halim Iskandar dalam paparan Pengembangan Desa Digital. Program ini dirancang untuk meningkatkan kapasitas dan keterampilan digital talent bagi aparatur desa guna mendorong penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang lebih efektif dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat desa. Melalui pelatihan dan pembekalan pengetahuan digital, aparatur desa akan dapat mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dalam rangka mewujudkan Desa Digital yang inovatif dan berdaya saing.
oleh admin | Feb 19, 2017 | BUMDes, Desa
INFO BUMDes, Sigi – Desa Kalukubula di Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, kini rutin mendapatkan sembako dengan harga murah. Pasalnya, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mutianggaluku Mandiri yang dikelola oleh desa tersebut telah sukses menjadi penyalur subsidi pemerintah.
Ketua BUMDes Mutianggaluku Mandiri, Moh Shaleh mengatakan, BUMDes ini berdiri pada tahun 2015 dengan modal awal hanya sebesar Rp34 juta. Modal tersebut diperoleh dari dana desa. BUMDes yang bergerak di bidang perdagangan ini berkembang signifikan. Mereka bahkan telah bekerjasama dengan Pertamina dan Bulog sebagai penyalur barang bersubsidi.
“Kerjasama dengan Pertamina terkait (gas) elpiji. Kalau beras, gula, bawang merah kerjasama dengan Bulog. Kebetulan Bulog juga punya program rumah pangan, jadi kita juga kerjasama soal itu,” ujar Shaleh saat ditemui di Desa Kalukubula, Sigi, Sabtu (18/2)
Antusiasme masyarakat setempat sangat tinggi dengan hadirnya BUMDes tersebut. Hal ini terlihat dari jumlah barang yang selalu habis terjual bahkan kekurangan stok. Sebagai contoh, gula pasir yang mampu terjual hingga 2 ton per bulan. Selain itu, gas elpiji 3 kilogram dapat terjual hingga 100 tabung hanya dalam kurun waktu 3 hari. Hal ini dikarenakan harga produk yang dijual di BUMDes sangat terjangkau. Untuk komoditas gula dijual hanya seharga Rp12.500 per kilogram. Harga tersebut lebih murah Rp 3.500 daripada harga di pasar. Sedangkan gas elpiji 3 kilogram dijual hanya seharga Rp 16 ribu.
“Sekarang kita sedang mempersiapkan untuk membangun warung kopi sekalian nanti ada internetnya. Warung kopi ini juga bertujuan membantu ibu-ibu yang suka bikin kue dan makanan. Jadi kita tampung disini. Kan ini membantu,” lanjut Shaleh.
Selain itu, BUMDes ini juga terus mengembangkan peluang usaha lainnya. Rencananya, BUMDes ini akan menjadi distributor pupuk bersubsidi. Pasalnya, mayoritas warga setempat berprofesi sebagai petani yang membutuhkan pupuk dengan harga terjangkau.
Shaleh mengakui, BUMDes yang dikelolanya tersebut memang belum memberikan keuntungan secara langsung berupa materi. Namun, hadirnya BUMDes diakui telah membantu warga desa untuk mendapatkan barang pokok dan sembako dengan harga yang lebih murah.
“Keuntungan tahun 2015 saja hanya sekitar Rp4 juta. Tapi keuntungan seberapapun tidak pernah kita (BUMDes) simpan. Terus diputar untuk pengembangan. Kami optimistis bahwa BUMDes ini akan berhasil kedepannya,” ungkapnya.
Lebih jauh ia mengungkapkan, di masa mendatang BUMDes juga akan membangun sebuah pasar desa. Menurutnya, potensi ekonomi pasar desa sangat tinggi mengingat Desa Kalukubula adalah kawasan strategis yang dapat dengan mudah menarik konsumen dari desa tetangga. “Di sini (Desa Kalukubula) penduduknya saja lebih dari 13.000,” ujarnya.
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Putro Sandjojo, saat meninjau sekaligus meresmikan BUMDes Mutianggaluku Mandiri mengatakan, pemerintah dalam hal ini meminta setiap desa untuk segera membangun BUMDes. Karena menurutnya telah banyak BUMDes yang pendapatannya di atas Rp5 Miliar.
“Kita ada kerjasama dengan BNI yang memberikan pelatihan untuk 1.500 BUMDes setahun. Pemerintah juga akan buat mitra BUMDes. Nanti semua program pemerintah yang subsidi akan disalurkan lewat BUMDes seperti gas, pupuk, dan sembako,” ujarnya saat meninjau langsung BUMDes Mutianggaluku, Desa Kalukubula, Sigi, Sabtu (18/2).
Menteri Eko juga mengapresiasi Kabupaten Sigi yang telah berhasil mendirikan 104 BUMDes dari 176 desa. Menurutnya, perlu adanya dorongan untuk memaksimalkan BUMDes tersebut.
“Tinggal sedikit lagi didorong. Nanti pemerintah bulan depan sudah mencoba membuat mitra BUMDes. Itu bagian dari program BUMDes Holding di 4 provinsi awal. Nanti kalau sudah sempurna akan kita kembangkan di seluruh Indonesia,” ujarnya. (ADV)
Sumber : Jurnas
oleh admin | Feb 8, 2017 | Berita, BUMDes, Desa
INFO BUMDes, Banyuwangi – Slamet Kasihono, Kepala Desa Ketapang, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi, punya strategi untuk menekan harga kebutuhan pokok masyarakat. Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) melayani kebutuhan kebutuhan pokok murah lewat Rumah Pangan Kita (RPK) di pasar, kawasan perkebunan dan desa yang jauh dari pusat pasar.
Selain RPK, melalui BUMDes juga ada strategi pemasukan desa melalui jasa foto copy, ATK, pembayaran online rekening listrik, jasa angkut sampah dan simpan pinjam.
Dari 10 ribu Kepala Keluarga (KK) di Desa Ketapang, sekarang sudah ada 700-an KK yang menjadi konsumen rutin melalui BUMDes. Pengembangan BUMDes pada awal Januari 2017, Slamet menggandeng Bulog dan Bank BNI untuk memasok kebutuhan pokok yang murah.
“Kita sinergi dengan Bulog karena harganya lebih rendah seperti gula, tepung, minyak goreng, beras dan cabai, namun untuk saat ini Bulog sedang kehabisan stok cabai,” ujarnya.
Khusus BUMDes yang menjual kebutuhan pokok, sengaja didirikan untuk menekan laju inflasi. Inflasi yang rendah merupakan indikator penting makro ekonomi karena berkaitan langsung dengan daya beli masyarakat.
Untuk mewujudkan itu semua, Slamet sempat menjual mobil pribadi dan pinjam uang ke bank untuk membangun BUMDes bernama ‘Citra Mandiri’. Upaya tersebut memang sesuai dengan visi-misinya. “Kenapa BUMDes saya dirikan, ini ada keterkaitan dengan visi-misi saya,” ujarnya.
Selain menyerap tenaga kerja yang mulanya berjumlah 17 menjadi 25 orang, BUMDes juga meningkatkan keuntungan pendapatan desa sebesar Rp 80-100 juta per tahun. Hal ini sangat membantu untuk pembayaran upah staf , “Dulu sebelum ada BUMDes ini upah staf hanya Rp 200 ribu per bulan, kini upahnya bisa Rp 800 ribu hingga 1 juta per bulan,” kata Slamet.
Menurut Slamet membuat BUMDes ini sangat mudah, namun masih banyak kepala desa yang belum serius membangun BUMDes. Padahal manfaatnya sangat besar sekali bagi desa, “Kami menjadi desa mandiri yang bisa membangun demi kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Sumber : merdeka.com
oleh admin | Feb 3, 2017 | Desa
Jakarta, BINA BANGUN BANGSA – Masih minimnya akses jaringan dan pasar untuk Produk Unggulan Desa (prudes) adalah tantangan yang harus segera diatasi. Melalui perkembangan teknologi digital sekarang, diharapkan dapat dimanfaatkan untuk pengembangan Prudes ke depan. Peluang e-commerce dan situs belanja online masih bisa dioptimalkan untuk mengembangkan produk-produk unggulan desa.
“Kita dorong agar desa-desa dapat memiliki produk unggulan desa yang dipastikan akan memiliki nilai tawar yang lebih tinggi. Ini jadi potensi besar pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional jika terus dikembangkan,” ujar Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Putro Sandjojo saat menerima kunjungan kehormatan dari Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Joseph R. Donovan Jr, di Jakarta, Kamis (02/02).
Eko Sandjojo menyampaikan kepada Dubes Joseph, bahwa masih ada program prioritas lain, yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Lembaga tersebut bermanfaat mendorong perluasan akses pasar, peningkatan skala ekonomi, penyediaan sarana dan prasarana pasca panen, maupun bantuan permodalan. Sementara embung air desa, dapat meningkatkan produktivitas pertanian.
“Kami berharap Kemendes PDTT dan kementerian atau instansi lain di Amerika Serikat dapat menjalin kerjasama dalam hal pengembangan e-commerce untuk promosi dan pemasaran desa. Selain itu, juga dapat dilakukan peningkatan kapasitas masyarakat dalam hal informasi dan teknologi (IT),” jelas Eko Sandjojo.
Sementara itu, Dubes Joseph, yang menggantikan Robert O. Blake, mengamini pernyataan Eko Sandjojo. Menurut dubes kelahiran Goshen, New York itu, dengan pengalamannya di beberapa negara Asia, ia bisa melihat perkembangan produk kreativitas di negara-negara Asia, khususnya Indonesia. Produk-produk Indonesia sendiri sudah ada yang masuk dalam pasar di Amerika.
Pertemuan tersebut, diharapkan oleh Eko Sandjojo dapat berkelanjutan sehingga terbentuk kerjasama untuk peningkatan hubungan kedua negara, termasuk peningkatan perdagangan untuk produk unggulan desa.
“Kami berharap ke depannya dapat lebih meningkatkan kerjasama antar kedua negara,” lanjut Eko Sandjojo.(***)
oleh admin | Okt 16, 2016 | Bimtek Desa
Bimtek, BINA BANGUN BANGSA – Dana desa yang nilainya terus meningkat setiap tahunnya menuntut pengelolaan yang lebih baik supaya betul-betul sesuai dengan maksud dan tujuannya, terutama bergantung pada kapasitas dari pemerintah dan aparatur desa. Oleh karena itu sangat penting untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi para aparatur pemerintahan desa dalam menjalankan tugasnya mewujudkan tujuan dari pembangunan serta pemberdayaan masyarakat desa.
“Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, pelatihan aparatur desa harus diprioritaskan seiring terus meningkatnya jumlah dana desa. Maka, Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri) pun akan memfokuskan pada pelatihan aparatur desa untuk meningkatkan kapasitas mereka,” ujar Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo saat Rapat Koordinasi Nasional Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2016, di Jakarta, yang dikutip dari Media Kompas, Selasa (15/3).
Dia mengklaim pelatihan aparatur pemerintah desa pada 2015 sebenarnya sudah berjalan baik menurut evaluasi Kemendagri. Namun, pelatihan harus kembali diintensifkan untuk memastikan aparatur desa paham betul soal pengelolaan dana desa hingga pertanggungjawabannya.
Dengan demikian, dana desa dipastikan sepenuhnya untuk pembangunan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. “Kepala desa dan aparatur desa menjadi kunci tercapainya tujuan digulirkannya dana desa,” katanya.
Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri Nata Irawan mengatakan, tahun 2015 lalu, dari target 222.279 aparatur, pelatihan baru dapat dilakukan terhadap sekitar 165.000 aparatur desa. Target tak terpenuhi karena waktu yang tersedia tidak cukup.
Dengan kondisi itu, masih ada desa yang aparaturnya masih belum mendapat pelatihan. Mereka akan diprioritaskan mendapat pelatihan tahun ini. Selain itu, pelatihan juga ditujukan bagi dua aparatur dari setiap pemerintah desa di total 74.754 desa yang belum juga mendapat pelatihan di tahun 2015.
“Kalau tahun lalu fokusnya yang dilatih kepala desa, sekretaris desa, dan pengelola keuangan desa, tahun ini yang dilatih perangkat desa lainnya seperti aparat desa yang membidangi soal pemerintahan dan pembangunan,” paparnya.
Selain aparatur pemerintah desa, dua aparatur kecamatan juga akan dilatih mengenai manajemen pemerintahan desa, termasuk di dalamnya pengelolaan dana desa. Mereka ditargetkan menjadi pendamping untuk pemerintahan desa.
Direktur Eksekutif Sekretariat Pemberdayaan Desa Iwan S Soelasno mengatakan, masih banyak desa yang aparaturnya belum menerima pelatihan yang memadai dari pemerintah terkait penggunaan dana desa. Kalaupun sudah ada yang dilatih, bentuk pelatihan sering kali hanya sosialisasi. Pelatihan tidak mengajarkan aparat desa mengelola dana desa.
Dampaknya, kata Iwan, penyerapan dana desa menjadi tidak optimal. Salah satunya karena aparatur khawatir tersangkut kasus hukum. Kalaupun dana terserap optimal, penggunaannya sering meleset dari program yang diprioritaskan oleh pemerintah.
Sehubungan dengan hal tersebut, maka Lembaga Perencanaan Pembangunan Nasional – BINA BANGUN BANGSA dengan dukungan dari Kemendagri, Kemendesa PDTT, Kemenkeu, dan BPK RI mengundang Bapak/Ibu Aparatur Pemerintahan Daerah dan Desa untuk mengikuti kegiatan sosialisasi dan bimtek nasional yang diselenggarakan dengan topik : “MANAJEMEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA DAN PENGELOLAAN SERTA PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAN ASET DESA”.
Biaya Kontribusi / Investasi per peserta :
- @ Rp. 5.500.000,- /Orang (Paket tanpa menginap/akomodasi hotel)
- @ Rp. 6.500.000,- /Orang (Paket dengan menginap/akomodasi hotel)
Fasilitas Peserta :
- Sertifikat, materi hard/soft copy, bimtek Kit
- Konsumsi dan snack/coffee break
Kami juga melayani permintaan kegiatan bimtek di luar kota/daerah dengan biaya, waktu dan tempat serta materi yang dapat disesuaikan berdasarkan permintaan.
Untuk Informasi pendaftaran dan jadwal kegiatan, dapat menghubungi kami di :
Hp / WA : 081319228227, 081298304927
INFO BUMDes, Banyuwangi – Slamet Kasihono, Kepala Desa Ketapang, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi, punya strategi untuk menekan harga kebutuhan pokok masyarakat. Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) melayani kebutuhan kebutuhan pokok murah lewat Rumah Pangan Kita (RPK) di pasar, kawasan perkebunan dan desa yang jauh dari pusat pasar.