oleh admin | Feb 8, 2017 | Berita, BUMDes, Desa
INFO BUMDes, Banyuwangi – Slamet Kasihono, Kepala Desa Ketapang, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi, punya strategi untuk menekan harga kebutuhan pokok masyarakat. Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) melayani kebutuhan kebutuhan pokok murah lewat Rumah Pangan Kita (RPK) di pasar, kawasan perkebunan dan desa yang jauh dari pusat pasar.
Selain RPK, melalui BUMDes juga ada strategi pemasukan desa melalui jasa foto copy, ATK, pembayaran online rekening listrik, jasa angkut sampah dan simpan pinjam.
Dari 10 ribu Kepala Keluarga (KK) di Desa Ketapang, sekarang sudah ada 700-an KK yang menjadi konsumen rutin melalui BUMDes. Pengembangan BUMDes pada awal Januari 2017, Slamet menggandeng Bulog dan Bank BNI untuk memasok kebutuhan pokok yang murah.
“Kita sinergi dengan Bulog karena harganya lebih rendah seperti gula, tepung, minyak goreng, beras dan cabai, namun untuk saat ini Bulog sedang kehabisan stok cabai,” ujarnya.
Khusus BUMDes yang menjual kebutuhan pokok, sengaja didirikan untuk menekan laju inflasi. Inflasi yang rendah merupakan indikator penting makro ekonomi karena berkaitan langsung dengan daya beli masyarakat.
Untuk mewujudkan itu semua, Slamet sempat menjual mobil pribadi dan pinjam uang ke bank untuk membangun BUMDes bernama ‘Citra Mandiri’. Upaya tersebut memang sesuai dengan visi-misinya. “Kenapa BUMDes saya dirikan, ini ada keterkaitan dengan visi-misi saya,” ujarnya.
Selain menyerap tenaga kerja yang mulanya berjumlah 17 menjadi 25 orang, BUMDes juga meningkatkan keuntungan pendapatan desa sebesar Rp 80-100 juta per tahun. Hal ini sangat membantu untuk pembayaran upah staf , “Dulu sebelum ada BUMDes ini upah staf hanya Rp 200 ribu per bulan, kini upahnya bisa Rp 800 ribu hingga 1 juta per bulan,” kata Slamet.
Menurut Slamet membuat BUMDes ini sangat mudah, namun masih banyak kepala desa yang belum serius membangun BUMDes. Padahal manfaatnya sangat besar sekali bagi desa, “Kami menjadi desa mandiri yang bisa membangun demi kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Sumber : merdeka.com
oleh admin | Feb 3, 2017 | Desa
Jakarta, BINA BANGUN BANGSA – Masih minimnya akses jaringan dan pasar untuk Produk Unggulan Desa (prudes) adalah tantangan yang harus segera diatasi. Melalui perkembangan teknologi digital sekarang, diharapkan dapat dimanfaatkan untuk pengembangan Prudes ke depan. Peluang e-commerce dan situs belanja online masih bisa dioptimalkan untuk mengembangkan produk-produk unggulan desa.
“Kita dorong agar desa-desa dapat memiliki produk unggulan desa yang dipastikan akan memiliki nilai tawar yang lebih tinggi. Ini jadi potensi besar pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional jika terus dikembangkan,” ujar Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Putro Sandjojo saat menerima kunjungan kehormatan dari Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Joseph R. Donovan Jr, di Jakarta, Kamis (02/02).
Eko Sandjojo menyampaikan kepada Dubes Joseph, bahwa masih ada program prioritas lain, yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Lembaga tersebut bermanfaat mendorong perluasan akses pasar, peningkatan skala ekonomi, penyediaan sarana dan prasarana pasca panen, maupun bantuan permodalan. Sementara embung air desa, dapat meningkatkan produktivitas pertanian.
“Kami berharap Kemendes PDTT dan kementerian atau instansi lain di Amerika Serikat dapat menjalin kerjasama dalam hal pengembangan e-commerce untuk promosi dan pemasaran desa. Selain itu, juga dapat dilakukan peningkatan kapasitas masyarakat dalam hal informasi dan teknologi (IT),” jelas Eko Sandjojo.
Sementara itu, Dubes Joseph, yang menggantikan Robert O. Blake, mengamini pernyataan Eko Sandjojo. Menurut dubes kelahiran Goshen, New York itu, dengan pengalamannya di beberapa negara Asia, ia bisa melihat perkembangan produk kreativitas di negara-negara Asia, khususnya Indonesia. Produk-produk Indonesia sendiri sudah ada yang masuk dalam pasar di Amerika.
Pertemuan tersebut, diharapkan oleh Eko Sandjojo dapat berkelanjutan sehingga terbentuk kerjasama untuk peningkatan hubungan kedua negara, termasuk peningkatan perdagangan untuk produk unggulan desa.
“Kami berharap ke depannya dapat lebih meningkatkan kerjasama antar kedua negara,” lanjut Eko Sandjojo.(***)
oleh admin | Jan 27, 2017 | Desa
Jakarta, BINA BANGUN BANGSA – Pemerintah terus mendorong percepatan pembentukan badan usaha milik desa (BUMDes) yang kini jumlahnya sudah mencapai puluhan ribu menuju desa mandiri. Ke depan BUMDes disiapkan untuk menjadi motor penggerak ekonomi desa.
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo menegaskan, BUMDes difungsikan sebagai sarana pengembangan ekonomi di desa.
“BUMDes sebagai mesin penggerak ekonomi ini difungsikan bayak hal. Kita harapkan dapat menciptakan lapangan pekerjaan non pertanian, tapi bisa juga membantu sektor pertanian,” katanya saat berkunjung ke Redaksi Koran SINDO, di Gedung Sindo, Kamis (26/1/2017).
Berdasarkan Data Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam dua tahun terakhir, terdapat peningkatan tajam jumlah BUMDes. Dimana pada akhir tahun 2014, jumlah BUMDes hanya sebanyak 1.022 unit, namun tahun 2016 meningkat drastis hingga 14.686 unit.
“Tahun 2016, beberapa BUMDesa yang telah berkembang telah memiliki omzet antara Rp300 juta sampai Rp8,7 Miliar,” ungkapnya.
Lebih lanjut dia menerangkan BUMDes ke depan dapat difungsikan sebagai unit layanan, dalam hal ini memberikan pelayanan publik kepada masyarakat desa. Salah satunya sebagai unit penyaluran bantuan pemerintah kepada masyarakat desa.
“Jadi segala hal bantuan pemerintah akan kita salurkan kepada BUMDes. Termasuk dalam hal pemberian subsidi seperti pupuk ataupun benih itu ke BUMDes,” paparnya.
Bahkan selain subsidi, Eko juga mengatakan segala bentuk hibah dari pemerintah juga bakal dikelola oleh BUMDes. Hal ini diharapkan agar bantuan yang yang diberikan pemerintah dapat terkelola dengan baik.
“Hibah traktor dan sarana pertanian serta air besih kita hibahkan ke BUMNDes. Sebelumnya banyak kita hibahkan ke kelompok-kelompok tani, tapi sering tidak jelas nasibnya,” ungkapnya.
Selain sebagai unit layanan, BUMDes juga diharapkan menjadi unit usaha perdagangan dan jasa. BUMDes dapat memproduksi barang hasil pertanian di desa. Dengan begitu dapat mengurangi rantai logistik. “Ini bisa dalam bentuk koperasi pertanian dan nelayan. Lalu juga dapat mengembangkan sektor pariwisata di desa tersebut dengan pengelolaan jasa wisata,” sambung dia.
Dia menambahkan tentunya BUMDes juga sebagai unit lembaga keuangan desa. Hal ini dapat dilakukan dengan membentuk koperasi simpan pinjam bagi masyarakat desa. “Termasuk juga layanan keuangan perbankan, seperti transfer, pembayaran kredit cicilan, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR),” tuturnya.(Dita/SN)
oleh admin | Okt 15, 2016 | Desa
Jakarta, BINA BANGUN BANGSA – Badan Pemeriksa Keuangan RI mengingatkan agar dana desa dikelola sesuai aturan. “kami dari BPK saat ini fokus melakukan tindakan perventif dahulu agar kepala desa menggunakan ADD dengan Baik. Mengapa demikian karena dana desa adalah uang negara maka harus digunakan sebagaimana mestinya,” Ujar Anggota VI BPK RI, Bahrullah Akbar.
Bahrullah Akbar menjelaskan BPK sangat berkepentingan terhadap dana desa yang “kembali lagi dana desa adalah uang negara maka penggunaannya harus benar, selain penggunaan benar pelaporan juga harus benar pula,” Ucapnya.
Anggota DPR RI komisi XI, Michael Jeno menyebut pemerintah berjanji untuk tidak mengurangi anggaran Dana Desa. “Dana Desa yang mencapai Rp 1 miliar per desa mengalami peningkatan dibanding tahun lalu, dana ini harus dimanfaatkan pemerintah dan masyarakat desa untuk membuka peluang peningkatan ekonomi desa. Salah satunya adalah dengan pembangunan infrastruktur di desa atau sektor lainnya yang bisa menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi desa,” ujarnya.
Menurut dia, ekonomi global masih belum terlalu membaik. Hal ini berdampak pada lesunya harga komoditas kalbar di pasaran dunia. Dana Desa, lanjut dia, bisa menjadi salah satu solusi untuk mengeliatkan kembali ekonomi di pedesaan. “bisa untuk infrastruktur dan modal usaha untuk lingkungan desa,” sebutnya
Hanya saja dia mengakui perlu penggunaan dana desa di kalbar dioptimalkan oleh pemerintah desa, “Implementasi dana desa di kalbar yang masuk tahun kedua ini baik namun belum optimal, belum optimal itulah yang harus kita maksimalkan karena dana desa tujuannya adalah bagaimana masyarakat sejahtera,” ujar dia.
Menurutnya, ada beberapa hal yang harus di selesaikan. Dia mecontohkan diantaranya soal regulasi dari kementerian terkait yang mesti diperjelas. “regulasi oleh kementerian keuangan di awal tahun penyalurannya lamban dan itu tentu berpengaruh pada optimalisasi pengguanaan anggaran desa,” kata dia.
Dia menambahkan kendala implementasi dana desa lainnya di kalbar adalah kekurangan pendamping desa. Pendamping yang ia maksud dalam hal kemampuan pendamping desa soal teknis. “sarjana yang butuh kerja di kalbar banyak. Namun yang dibutuhkan sarjana untuk pendamping desa yang teknis dan itu kurang,” Pungkasnya (ars/PontianakPost)
oleh admin | Agu 24, 2016 | Berita, Desa
INFO BUMDes, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo mengatakan produk unggulan desa harus ditata.
“Banyak desa yang memproduksi produk unggulan hanya dalam skala kecil. Hal tersebut tidak cukup, untuk membantu mempercepat peningkatan ekonomi desa,” ujar Eko di Jakarta, Kamis.
Menurut dia, produksi produk dalam skala kecil tersebut, justru akan memperpanjang rantai distribusi dan berdampak pada tingginya biaya transportasi.
“Saat berkunjung ke desa, saya lihat ada yang menanam jagung, tapi skalanya kecil-kecil. Ada yang menanam bawang tapi hanya beberapa dan hanya kecil-kecilan. Yang seperti ini kurang nilainya. Bisa kan kita buat, satu atau dua desa dikombinasikan produk unggulannya apa, kita fokus pada produk tersebut dan buat dalam skala besar,” tambah dia.
Menteri Eko memberi contoh beberapa desa yang memiliki potensi jagung, masyarakatnya diarahkan untuk fokus dan konsisten menanam dan produksi jagung. Dengan begitu, akan mempermudah distribusi dan meningkatkan daya tarik konsumen.
“Ini tidak, kadang masyarakat kita ini tidak konsisten. Kadang menanam kedelai, kadang menanam bawang, ini sulit berkembang,” terang dia.
Menteri Eko melanjutkan, hasil produksi desa dalam jumlah besar, dapat disimpan ataupun diolah melalui sarana pascapanen. Dengan begitu, kualitas produk seperti halnya hasil panen pertanian dapat terjaga dengan baik.
“Kalau hasil panen padi misalnya, jumlahnya sangat banyak dan melebihi kebutuhan warga, dapat disimpan dulu di sarana pascapanen agar harga tidak merosot. Sebaliknya, di saat panen padi mulai langka, padi yang disimpan tadi bisa didistribusikan agar harga tidak terlalu melonjak naik. Ini menguntungkan petani, tapi juga menguntungkan konsumen,” kata dia.
Meski demikian Menteri Eko mengakui, masing-masing desa memiliki potensi dan ciri khas berbeda. Untuk itu, perlu adanya kerja sama dari Pemerintah Daerah, Media Massa dan NGO, untuk memberikan informasi mengenai pengembangan ekonomi yang cocok diterapkan desa.
“Kami harus benar-benar merancang desa-desa ini mau dijadikan apa. Karena ada yang potensinya di wisata, perikanan, peternakan, meskipun mayoritas di agrikultur,” tukas dia.
Sumber : Antara
oleh admin | Apr 8, 2015 | Berita, Desa
Portal Infokom – Walau hidup di pelosok daerah, minim infrastruktur, dan sudah bertahun-tahun gelap gulita, saat ini warga desa Kamanggih, Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT) justru lebih mandiri energi. Kebutuhan listrik dan gas untuk memasak dibuat sendiri mengandalkan energi baru terbarukan.
Seperti cerita David, warga Desa Kemanggih. Selama 2-3 tahun terakhir, ia dan 20 kepala keluarga (KK) lainnya dapat menikmati listrik dengan mengandalkan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) atau angin.
“Sebulan hanya bayar Rp 20.000-30.000 ke koperasi. Uang itu sebagai biaya bersama bila ada kerusakan dan perawatan PLTB,” kata David ketika dikunjungi Menteri ESDM Sudirman Said, Rabu (8/4/2015).
David mengatakan, dengan mengandalkan listrik dari PLTB kapasitas 10 KW, rumah-rumah warga di kampungnya tak lagi gelap ketika malam hari.
“Sebelumnya selama puluhan tahun kita gelap gulita. Kalau malam ya tidur saja,” ujarnya.
Selain listrik, warga di Desa Kamanggih juga mandiri energi untuk memasak dengan mengandalkan biogas yang berasal dari kotoran hewan. Salah satunya yang sudah dilakukan Agustina yang memanfaatkan kotoran ternak untuk dijadikan biogas.
“Tidak bayar kalau gasnya habis, tinggal tambah satu ember kotoran sapi setiap harinya. Bebas memasak tiap hari, apinya juga biru,” katanya.
Bahkan untuk bahan bakar kendaraan, warga pun memilih menggunakan bioetanol yang berasal dari pohon lontar, singkong, atau jagung. Apalagi jagung merupakan makanan pokok masyarakat di Sumba.
“Kita olah jagung dan singkong untuk jadi bioetanol, jadi tidak perlu bingung cari BBM. Cari SPBU apalagi di pelosok seperti di Kamanggih nggak ada,” ujar Martin warga Desa Kamanggih.
Pemerintah sendiri menargetkan pada 2020-2025 seluruh kebutuhan energi di Pulau Sumba dipenuhi dari energi baru terbarukan. Saat ini, sudah 20,5% kebutuhan energi di mengandalkan energi baru terbarukan. (rrd/hds)
Link terkait : Di Tengah Keterbatasan, Warga Desa di Sumba Mampu Mandiri Energi.
INFO BUMDes, Banyuwangi – Slamet Kasihono, Kepala Desa Ketapang, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi, punya strategi untuk menekan harga kebutuhan pokok masyarakat. Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) melayani kebutuhan kebutuhan pokok murah lewat Rumah Pangan Kita (RPK) di pasar, kawasan perkebunan dan desa yang jauh dari pusat pasar.
INFO BUMDes, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo mengatakan produk unggulan desa harus ditata.
Portal Infokom – Walau hidup di pelosok daerah, minim infrastruktur, dan sudah bertahun-tahun gelap gulita, saat ini warga desa Kamanggih, Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT) justru lebih mandiri energi. Kebutuhan listrik dan gas untuk memasak dibuat sendiri mengandalkan energi baru terbarukan.